Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.05/2016
- Nomor
- 135/PMK.05/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 32
www.jdih.kemenkeu.go.id Mengingat:
Menetapkan:
MEMUTUSKAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENGEMBALIAN DANA KEPADA PEMBER! PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI. www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
i www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
1) pengeluaran yang terjadi atas pelaksanaan kegiatan yang diselesaikan setelah Closing Date; www.jdih.kemenkeu.go.id 2) pengeluaran yang didasarkan pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah; 3) pengeluaran yang terbukti terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme; 4) perigeluaran yang keliru dalam pembebanannya dan tidak dapat diperbaiki; 5) pengeluaran yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pengeluaran yang sah; 6) pengeluaran yang menjadi temuan pemeriksa yang ditunjuk oleh Pemberi PHLN; dan/atau 7) pengeluaran lain yang dinyatakan secara tertulis oleh Pemberi PHLN sebagai pengeluaran tidak sah.
1) PHLN yang telah ditarik, namun terjadi: a) pembatalan atau pengakhiran kontrak pengadaan barang/jasa; dan/atau b) kelebihan penarikan atau kelebihan pembayaran; 2) denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagai akibat penarikan PHLN; dan 3) sisa saldo dana di Reksus setelah Closing Account.
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III PENYEDIAAN ANGGARAN
BAB III
( 1) Pertyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan Refund mehgikuti mekanisme APBN. ( 2) Penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan Refund sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), didasarkan pada permintaan Pemberi PHLN. ( 3) Penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan Refund atas permintaan Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuka rekening dalam rangka Refund.
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Dalam rangka penyelesaian Refund atas pengeluaran ineligible pada PHLN yang ditarik melalui mekanisme PL dan/atau L/C, serta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Negara/Lembaga mengalokasikan anggaran belanja untuk Refund dalam DIPA/revisi DIPA.
( 1) Dalam rangka penyelesaian Refund atas pengeluaran ineligible pada PHLN yang ditarik dengan mekanisme PL dan/atau L/ C, serta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu, Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan pemberitahuan permintaan Refund kepada Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu untuk melakukan transfer dana Refund ke rekening Pemberi PHLN.
Direktorat Pengelolaan Kas Negara memindahbukukan setoran dimaksud dari R-KUN ke rekening dalam rangka Refund yang ditunjuk. ( 3) Dalam rangka penyelesaian Refund atas pengeluaran ineligible yang terbukti terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme dan/atau terjadi karena kesalahan penyedia barang/jasa dan/atau individu, maka: www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB IV PELAKSANAAN REFUND Direktorat Jenderal
BAB IV
Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelo1aan Kas Negara dapat berkoordinasi Kementerian Negara/Lembaga, Pemda, BUMN, penyedia barang/jasa, dan individu dalam pelaksahaan Refund.
dengan BUMD, rangka ( 1) Pelaksanaan Refund atas pengeluaran ineligible yang terlebih dahulu dilakukan oleh Pemerintah, dilaksanakan dengan cara:
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 3) Pengalokasian anggaran Refund pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan usulan Kementerian Negara/Lembaga dan konfirmasi Pembiayaan dari dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen. www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)