DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137/PMK.02/2021

Nomor: 137/PMK.02/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil dan/ atau kebutuhan mendesak, dapat diatur dengan Peraturan Menteri;
b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pemerintah pusat

Menetapkan

menetapkan kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi sektor ketenaganukliran;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang www.jdih.kemenkeu.go.id Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
1. 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Indonesia Tahun 2008 Nomor Negara Republik 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. 3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5553);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 661 7);
7. 7.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
8. 8.Peraturan Menteri Keuangan Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja www.jdih.kemenkeu.go.id Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: Menetapkart PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir meliputi:
1. a.penerimaan yang bersifat volatil yang berasal dari:
  1. 1.penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion; dan
  2. 2.pelatihan di sektor ketenaganukliran.
2. b.kebutuhan mendesak yang berasal dari:
  1. 1.perizinan; dan
  2. 2.penerbitan ketetapan selain perizinan.
(2)Jenis Penerimaan · Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang berasal dari perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 meliputi:
1. a.pemanfaatan sumber radiasi pengion;
2. b.instalasi nuklir dan bahan nuklir;
3. c.pertambangan bahan galian nuklir; dan
4. d.pendukung sektor ketenaganukliran.
(3)Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang www.jdih.kemenkeu.go.id merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
(2)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perizinan, yang meliputi:
  1. 1.Pemanfaatan sumber radiasi pengion: a) impor dan pengalihan zat radioaktif. b) produksi barang korisumen yang mengandung zat radioaktif; c) produksi radioisotop dan/atau radiofarmaka; d) produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif; e) pengelolaan limbah radioaktif f) penggunaan kedoktetan nuklir yang meliputi: 1) kedokteran nuklir terapi; dan 2) kedokteran nuklir diagnostik in vivo; g) penggunaan radioterapi; h) penggunaan iradiasi dengan iradiator yang meliputi: 1) iradiator kategori II menggunakan pembangkit radiasi pengion; 2) iradiator kategori II menggunakan sumber radioaktif; 3) iradiator kategori III menggunakan sumber radioaktif; 4) iradiator kategori IV menggunakan sumber radioaktif; atau i) kalibrasi yang menggunakan sumber radiasi peng10n; www.jdih.kemenkeu.go.id
  2. 2.pendukung sektor ketenaganukliran meliputi kegiatan: a) penunjukan lembaga uji ketenaganukliran, meliputi: 1) penunjukan lembaga UJI kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional; 2) penunjukan laboratorium uji bungkusan dan/ atau zat radioaktif; 3) penunjukan laboratorium dosimetri; 4) penunjukan lembaga UJI peralatan radiografi industri; dan 5) penunjukan laboratorium UJI radioaktivitas lingkungan; b) penunjukan lembaga pelatihan ketenaganukliran.
2. b.penerbitan ketetapan selain perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:
  1. 1.pernyataan pembebasan untuk kegiatan pada fasilitas pemanfaatan sumber radiasi pengion;
  2. 2.pernyataan pembebasan fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
  3. 3.pernyataan pembebasan reaktor nuklir;
  4. 4.pernyataan pembebasan fasilitas penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas;
  5. 5.pernyataan pembebasan fasilitas yang digunakan untuk pemurn1an, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/ atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas termasuk instalasi radiometalurgi;
  6. 6.pernyataan pembebasan penambangan bahan galian nuklir;
  7. 7.persetujuan, meliputi: a) evaluasi tapak instalasi nuklir; b) desain instalasi nuklir; www.jdih.kemenkeu.go.id c) modifikasi / perubahan desain fasilitas sumber radiasi pengion; d) perubahan desain instalasi nuklir; e) modifikasi instalasi nuklir; f) utilisasi instalasi nuklir; g) desain zat radioaktif; h) desain bungkusan zat radioaktif;
3. c.pelatihan penyegaran bagi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang bekerj a pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion; dan
4. d.pelatihan di sektor ketenaganukliran.
(3)Biaya transportasi dan akomodasi untuk Jen1s Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberlakukan untuk penyelenggaraan verifikasi lapangan dalam rangka proses penilaian perizinan.
(4)Biaya transportasi dan akomodasi untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai standar biaya.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil dan kebutuhan mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2021 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2021 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1125 Salinan sesuai dengan aslinya la Biro Umum ministrasi Kementerian ..._____,r,v~A SYAI.I<t\. 0213 -199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN INDONESIA MENTER! NOMOR 137 /PMK.02/2021 TENTANG KEUANGAN REPUBLIK JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK I. Penyelenggaraan Pelatihan Penyegaran Bagi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang Bekerj a pada Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion (Minimal 2 0 Orang) A. PPR Industri 1 B. PPR Industri 2 C. PPR Industri 3 D. PPR Medik 1 E. PPR Medik 2 II. Pelatihan Di Sektor Ketenaganukliran SATUAN Per Orang Per Orang Per Orang Per Orang Per Orang TARIF Rp4.100.000,00 Rp3.500.000,00 Rp3.000.000,00 Rp4.100.000,00 Rp3.100.000,00 A. Dalam Jaringan (Minimal 10 orang Per Orang Rp400.000,00 selama 5 hari) Per Hari B. Klasikal (Minimal 15 orang selama 5 Per Orang Rpl.050.000,00 hari) Per Hari MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. · SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya ministrasi Kementerian www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN INDONESIA MENTER! NOMOR 137 /PMK.02/2021 TENTANG KEUANGAN REPUBLIK JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK I. PERIZINAN A. Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion

1.Impor dan Pengalihan Zat Radioaktif

a.Izin Per Rp4.270.000,00 Permohonan Per Tipe
b.Perpanjangan Izin Per Rp2.275.000,00 Permohonan Per Tipe C. Perubahan Data Izin Per Rp3.420.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Per Tipe Penambahan Zat Radioaktif
d.Perubahan Data Izin Per Rp140.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
1. 2.Impor / Ekspor / Pengalihan Barang Konsumen Yang Mengandung Zat Radioaktif
a.Izin Per Rp 1.200.000,00 Permohonan Per Tipe
b.Perpanj angan Izin Per Rp975.000,00 Permohonan Per Tipe C. Perubahan Data Izin Per Rp960.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Per Tipe Penambahan Zat Radioaktif
d.Perubahan Data Izin Per Rp300.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif
1. 3.Impor/Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion
a.Izin Per Rp910.000,00 Permohonan Per Tipe
b.Perpanj angan Izin Per Rp805.000,00 Permohonan Per Tipe C. Perubahan Data Izin Per Rp730.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/ Desain/ Per Tipe Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion
d.Perubahan Data Izin Per Rp140.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
1. 4.Impor /Ekspor Zat Radioaktif
a.Izin Per Rp875.000,00 Permohonan Per Tipe
b.Perpanj angan Izin Per Rp825.000,00 Permohonan Per Tipe C. Perubahan Data Izin Per Rp700.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Per Tipe Penambahan Zat Radioaktif
d.Perubahan Data Izin Per Rp140.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif
1. 5.Pengalihan Zat Radioaktif/ Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion
a.Izin Per Rp2.800.000,00 Permohonan Per Tipe
b.Perpanj angan Izin Per Rp825.000,00 Permohonan Per Tipe C. Perubahan Data izin Per Rp2.240.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Per Tipe Penambahan Zat Radioaktif/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
d.Perubahan Data Izin Per Rp0,00 Karena pengurangan Permohonan jumlah pembangkit radiasi pengion
e.Perubahan Data Izin Per Rp140.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif
1. 6.Produksi Pembangkit Radiasi Pengion
a.Izin Per Rp6.300.000,00 Permohonan Per Tipe
b.Perpanj angan Izin Per Rp2.030.000,00 Permohonan Per Tipe C. Perubahan Data Izin Per RpS.040.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/ Desain/ Per Tipe Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion
d.Perubahan Data Izin Per Rp0,00 Karena Pengurangan Permohonan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion
e.Perubahan Data Izin Per Rpl40.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel
1. 7.Produksi Barang Konsumen Yang Mengandung Zat Radioaktif
a.Konstruksi www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 1) Izin Per Rp3.990.000,00 Permohonan Per Tipe 2) Perpanjangan Izin Per Rp2.240.000,00 Permohonan Per Tipe 3) Perubahan Data Izin Per Rp3. l 95.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi / Desain / Per Tipe Penambahan Zat Radioaktif 4) Perubahan Data Izin Per Rp300.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif
b.Operasi 1) Izin Per Rp5.300.000,00 Permohonan Per Tipe 2) Perpanj angan Izin Per Rp3.150.000,00 Permohonan Per Tipe 3) Perubahan Data Izin Per Rp4.240.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/ Desain/ Per Tipe Penambahan Zat Radioaktif 4) Perubahan Data Izin Per Rp300.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK C. Dekomisioning Per Rp3.220.000,00 Permohonan Per Tipe
1. 8.Produksi Radioisotop dan/ atau Radiofarmaka
a.Produksi Radioisotop dan/ atau Radiofarmaka yang Berasal dari Siklotron 1) Konstruksi a) Izin Per Rp8.875.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanj angan Izin Per Rp2.260.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rp7.100.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/ Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion/ Penambahan Radioisotop / Penambahan Radiofarmaka d) Perubahan Data Per Rpl40.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif 2) Operasi www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK a) Izin Per Rp7.875.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanjangan Izin Per Rp3.955.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rp6.300.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/ Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion / Penambahan Radioisotop / Penambahan Radiofarmaka d) Perubahan Data Per Rp0,00 Izin Karena Permohonan Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion e) Perubahan Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif 3) Dekomisioning Per RpS.800.000,00 Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
b.Produksi Radioisotop dan/ atau Radiofarmaka yang Berasal dari Iradiasi Reaktor Nuklir 1) Konstruksi a) Izin Per Rp12.150.000,00 Permohonan b) Perpanj angan Izin Per Rp7.050.000,00 Permohonan c) Perubahan Data Per Rp2.550.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion/ Penambahan Fasilitas Produksi Radioisotop d) Perubahan Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel 2) Operasi a) Izin Per Rp14.775.000,00 Permohonan b) Perpanj angan Izin Per Rpl0.500.000,00 Permohonan www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK c) Perubahan Data Per Rp2.550.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion/ Penambahan Fasilitas Produksi Radioisotop d) Perubahan Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel 3) Dekomisioriing Per Rp27.300.000,00 Permohonan
1. 9.Produksi Peralatan Yang Menggunakan Zat Radioaktif
a.Konstruksi 1) Izin Per Rp7.300.000,00 Permohonan Per Unit 2) Perpanj angan Izin Per Rp2.995.000,00 Permohonan Per Unit 3) Perubahan Data Izin Per Rp5.840.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Per Unit Penambahan Zat Radioaktif www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK 4) Perubahan Data Izin Per Rp140.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif
b.Operasi 1) Izin Per Rp7.840.000,00 Permohonan Per Unit 2) Perpanjangan Izin Per Rp2.870.000,00 Permohonan Per Unit 3) Perubahan Data Izin Per Rp6.275.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/ Desain/ Per Unit Penambahan Zat Radioaktif 4) Perubahan Data Izin Per Rp140.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif C. Dekomisioning Per Rp4.400.000,00 Permohonan Per Unit
1. 10.Fasilitas Penyimpanan Sumber Radioaktif
a.Izin Per Rp3. l 15.000,00 Permohonan
b.Perpanj angan Izin Per Rpl.610.000,00 Permohonan www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK C. Perubahan Data Izin Per Rp2.495.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif
d.Perubahan Data Izin Per Rpl40.000,00 Karena Perubahan Permohonan Person el/ Pengurangan Zat Radioaktif
1. 11.Penyimpanan Sementara Sumber Radiasi Pengion
a.Izin Per Rpl.120.000,00 Permohonan Per Sumber
b.Perpanj angan Izin Per Rp910.000,00 Permohonan Per Sumber C. Perubahan Data Izin Per Rp896.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Per Sumber Penambahan Sumber Radiasi Pengion
d.Perubahan Data Izin Per Rp0,00 Karena Pengurangan Permohonan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion
e.Perubahan Data Izin Per Rp140.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif
1. 12.Pengelolaan Limbah Radioaktif www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
a.Tapak Izin Per RpS0.850.000,00 Permohonan
b.Konstruksi 1) Izin Per Rp37.800.000,00 Permohonan 2) Perpanj angan Izin Per Rp23.100.000,00 Permohonan 3) Perubahan Data Izin Per Rp2.550.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion 4) Perubahan Data Izin Per Rp140.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel C. Operasi 1) Izin Per Rp37.050.000,00 Permohonan 2) Perpanj angan Izin Per Rp28.425.000,00 Permohonan 3) Perubahan Data Izin Per Rp2.550.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion 4) Perubahan Data Izin Per Rp140.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel
d.Dekomisioning Per Rp27.300.000,00 Permohonan
1. 13.Penggunaan, Pendidikan, Penelitian dan/ atau Pengembangan www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
a.Radiologi Diagnostik dan Intervensional, yang meliputi Radiologi Diagnostik/ Radiologi In tervensional / Radiologi Diagnostik Khusus Pengukuran Densitas Tulang dan Pesawat Gigi Intra Oral 1) Radiologi Diagnostik a) Izin Per Rpl.295.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanj angan Izin Per Rpl.050.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rpl.040.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion d) Perubahart Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel e) Perubahan Data Per Rp0,00 Izin Karena Permohonan Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2) Radiologi In tervensional a) Izin Per Rpl.645.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanj angan Izin Per Rpl.190.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rpl.320.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion d) Perubahan Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel e) Perubahan Data Per Rp0,00 Izin Karena Permohonan Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion 3) Radiologi Diagnostik Khusus Pengukuran Densitas Tulang dan Pesawat Gigi Intra Oral a) Izin Per Rp825.000,00 Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK b) Perpanj angan Izin Per Rp745.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rp660.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion d) Perubahan Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel e) Perubahan Data Per Rp0,00 Izin Karena Permohonan Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion
b.Kedokteran Nuklir 1) Kedokteran Nuklir Terapi dan Diagnostik In Vivo a) Konstruksi

(1)Izin Per Rp3.835.000,00 Permohonan Per Unit
(2)Perpanj angan Per Rpl.490.000,00 Izin Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(3)Perubahan Per Rp3.070.000,00 Data Izin Permohonan Karena Per Unit Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion/ Penambahan Radioisotop / Penambahan Radiofarmaka
(4)Perubahan Per Rp140.000,00 Data Izin Permohonan Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif b) Operasi
(1)Izin Per Rp6.580.000,00 Permohonan Per Unit
(2)Perpanj angan Per Rpl.960.000,00 Izin Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(3)Perubahan Per RpS.265.000,00 Data Izin Permohonan Karena Per Unit Perubahan Lokasi/ Desain /Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion/ Penambahan Radioisotop / Penambahan Radiofarmaka
(4)Perubahan Per Rp140.000,00 Data Izin Permohonan Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif c) Dekomisioning Per Rp4.925.000,00 Permohonan Per Unit 2) Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vitro a) Izin Per Rp875.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanj angan Izin Per Rp765.000,00 Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK c) Perubahan Data Per Rp700.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain / Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion / Penambahan Radioisotop / Penambahan Radiofarmaka d) Perubahan Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif C. Radioterapi 1) Konstruksi a) Izin Per Rp4.080.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanjangan Izin Per Rpl.735.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rp3.265.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK d) Perubahan Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif 2) Operasi a) Izin Per Rp7.070.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanj angan Izin Per Rp2.695.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per RpS.656.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion d) Perubahan Data Per Rp0,00 Izin Karena Permohonan Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion e) Perubahan Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 3) Dekomisioning Per Rp4.400.000,00 Permohonan Per Unit
1. d.Iradiator 1) Kategori I Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion a) Izin Per Rp3.100.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanj angan Izin Per Rp2.200.Q00,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rp2.075.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion d) Perubahan Data Per Rp300.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel e) Perubahan Data Per Rp0,00 Izin Karena Permohonan Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion www.jdih.kemenkeu.go.id ~ 29 - JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2) Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion a) Konstruksi
(1)Izin Per Rp2.870.000,00 Permohonan Per Unit
(2)Perpanjangan Per Rp2.250.000,00 Izin Permohonan Per Unit
(3)Perubahan Per Rp2.300.000,00 Data Izin Permohonan Karena Per Unit Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion
(4)Perubahan Per Rp300.000,00 Data Izin Permohonan Karena Perubahan Personel b) Operasi
(1)Izin Per Rp4.690.000,00 Permohonan Per Unit
(2)Perpanjangan Per Rp3.600.000,00 Izin Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(3)Perubahan Per Rp3.755.000,00 Data Izin Permohonan Karena Per Unit Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion
(4)Perubahan Per Rp300.000,00 Data Izin Permohonan Karena Perubahan Personel
(5)Perubahan Per Rp0,00 Data Izin Permohonan Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion c) Dekomisioning Per Rp3.220.000,00 Permohonan Per Unit 3) Kategori I Menggunakan Sumber Radioaktif a) Izin Per Rp3.100.000,00 Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK b) Perpanj angan Izin Per Rp2.200.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rp2.072.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif d) Perubahan Data Per Rp300.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif 4) Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif a) Konstruksi
(1)Izin Per Rp3.360.000,00 Permohonan Per Unit
(2)Perpanjangan Per Rp2.590.000,00 Izin Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(3)Perubahan Per Rp2.690.000,00 Data Izin Permohonan Karena Per Unit Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif
(4)Perubahan Per Rp300.000,00 Data Izin Permohonan Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif b) Operasi
(1)Izin Per RpS.040.000,0O Permohonan Per Unit
(2)Perpanj angan Per Rp3.360.000,00 Izin Permohonan Per Unit
(3)Perubahan Per Rp4.035.000,00 Data Izin Permohonan Karena Per Unit Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(4)Perubahan Per Rp300.000,00 Data Izin Permohonan Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif c) Dekomisioning Per Rp3.220.000,00 Permohonan Per Unit 5) Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif a) Konstruksi ( 1) Izin Per Rp3.570.000,00 Permohonan Per Unit
(2)Perpanjangan Per Rp3.150.000,00 Izin Permohonan Per Unit
(3)Perubahan Per Rp2.856.000,00 Data Izin Permohonan Karena Per Unit Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(4)Perubahan Per Rp300.000,00 Data Izin Permohonan Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif b) Operasi
(1)Izin Per Rp6.300.000,00 Permohonan Per Unit
(2)Perpanjangan Per Rp4.900.000,00 Izin Permohonan Per Unit
(3)Perubahan Per Rp5.040.000,00 Data Izin Permohonan Karena Per Unit Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif
(4)Perubahan Per Rp300.000,00 Data Izin Permohonan Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK c) Dekomisioning Per Rp3.850.000,00 Permohonan Per Unit 6) Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif a) Konstruksi
(1)Izin Per Rp7.140.000,00 Permohonan Per Unit
(2)Perpanj angan Per RpS.180.000,00 Izin Permohonan Per Unit
(3)Perubahan Per RpS.715.000,00 Data Izin Permohonan Karena Per Unit Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif
(4)Perubahan Per Rp300.000,00 Data Izin Permohonan Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif b) Operasi
(1)Izin Per Rp9.940.000,00 Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(2)Perpanjangan Per Rp7.000.000,00 Izin Permohonan Per Unit
(3)Perubahan Per Rp7.955.000,00 Data Izin Permohonan Karena Per Unit Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif
(4)Perubahan Per Rp300.000,00 Data Izin Permohonan Karena· Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif c) Dekomisioning Per RpS.110.000,00 Permohonan Per Unit
1. e.Uji tak rusak 1) Izin Per Rpl.880.000,00 Permohonan Per Unit 2) Perpanj angan Izin Per Rpl.460.000,00 Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 3) Perubahan Data Izin Per Rp 1.505.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Per Unit Penambahan Sumber Radiasi Pengion 4) Perubahan Data Izin Per Rp0,00 Karena Pengurangan Permohonan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion 5) Perubahan Data Izin Per Rp300.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif
2. f.Perekaman Data Dalam Sumur Pengeboran (Well Logging) 1) Izin Per Rpl.775.000,00 Permohonan Per Unit 2) Perpanj angan Izin Per Rpl.250.000,00 Permohonan Per Unit 3) Perubahan Data Izin Per Rpl.420.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/ Desain/ Per Unit Penambahan Zat Radioaktif 4) Perubahan Data Izin Per Rp300.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
3. g.Penanda (Marker) dan/ atau Perunut (Tracer) 1) Izin Per Rpl.215.000,00 Permohonan Per Unit 2) Perpanjangan Izin Per Rpl.005.000,00 Permohonan Per Unit 3) Perubahan Data Izin Per Rp975.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Per Unit Penambahan Zat Radioaktif 4) Perubahan Data Izin Per Rp300.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif
4. h.Pemeriksaan Kargo dan/ atau Peti Kemas denganMenggunakan Sumber Radiasi Pengion 1) Izin Per Rp4.190.000,00 Permohonan Per Unit 2) Perpanj angan Izin Per Rp3.070.000,00 Permohonan Per Unit 3) Perubahan Data Izin Per Rp3.355.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/ Desain/ Per Unit Penambahan Sumber Radiasi Pengion www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 4) Perubahan Data Izin Per Rp0,00 Karena Pengurangan Permohonan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion 5) Perubahan Data Izin Per Rp300.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif
  1. 1.Pengukuran (Gauging) Industri Dengan Sumber Radiasi Pengion Mobile/Portabel atau Terpasang Tetap 1) Izin Per Rpl.110.000,00 Permohonan Per Unit 2) Perpanj angan Izin Per Rp885.000,00 Permohonan Per Unit 3) Perubahan Data Izin Per Rp890.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Per Unit Penambahan Sumber Radiasi Pengion 4) Perubahan Data Izin Per Rp300.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif J. Pemindaian Bagasi 1) Terpasang Tetap (Fixed) www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK a) Izin Per Rpl.110.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanj angan Izin Per Rp900.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rp890.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion d) Perubahan Data Per Rp300.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel e) Perubahan Data Per Rp0,00 Izin Karena Permohonan Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion 2) Dapat Dipindah (mobile)/ Portabel a) Izin Per Rp 1. 985.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanj angan Izin Per Rpl.565.000,00 Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK c) Perubahan Data Per Rpl.590.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion d) Perubahan Data Per Rp300.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel e) Perubahan Data Per Rp0,00 Izin Karena Permohonan Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion
5. k.Pemeriksaan Nonmedik Pada Manusia Dengan Pembangkit Radiasi Pengion (Body Scanner) 1) Izin Per Rp3.600.000,00 Permohonan Per Unit 2) Perpanjangan Izin Per Rp2.500.000,00 Permohonan Per Unit 3) Perubahan Data Izin Per Rp2.795.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Per Unit Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 4) Perubahan Data Izin Per Rp300.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel 5) Perubahan Data Izin Per Rp0,00 Karena Pengurangan Permohonan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion
  1. 1.Kalibrasi Yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion 1) Konstruksi a) Izin Per Rp5.620.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanj angan Izin Per Rp3.940.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rp4.500.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion d) Perubahan Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif 2) Operasi www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK a) Izin Per Rp7.875.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanj angan Izin Per Rp6.475.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rp6.300.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion d) Perubahan Data Per Rp0,00 Izin Karena Permohonan Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion e) Perubahan Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Person el/ Pengurangan Sumber Radioaktif 3) Dekomisioning Per Rp4.400.000,00 Permohonan Per Unit
6. m.Pemeriksaan Unjuk Kerja Peralatan Dengan Zat Radioaktif/ Analisis Menggunakan Sumber Radiasi Pengion www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 1) Izin Per Rp760.000,00 Permohonan Per Unit 2) Perpanj angan Izin Per Rp690.000,00 Permohonan Per Unit 3) Perubahan Data Izin Per Rp610.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/ Desain/ Per Unit Penambahan Sumber Radiasi Pengion 4) Perubahan Data Izin Per Rp0,00 Karena Pengurangan Permohonan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion 5) Perubahan Data Izin Per Rp300.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif B. Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir
  1. 1.Perizinan Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Instalasi Nuklir
7. a.Perizinan Reaktor Nuklir 1) Izin Tapak Per Rp343.500.000,00 Permohonan 2) Izin Konstruksi Per Rp288.000.000,00 Permohonan 3) Izin Komisioning Per Rp32 l .500.000,00 Permohonan www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 4) Izin Operasi Per Rp513.500.000,00 Permohonan 5) Izin Dekomisioning Per Rp122.500.000,00 Permohonan 6) Perubahan Data Izin Per Rp9.600.000,00 Tapak/ Konstruksi/ Permohonan Komisioning/ Operasi 7) Perpanj angan Izin Per Rpl00.500.000,00 Konstruksi/ Permohonan Komisioning 8) Perpanj angan Izin Per Rp235.500.000,00 Operasi Permohonan
8. b.Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor: Fasilitas Penyimpanan Lestari/ Penyimpanan Sementara Bahan Bakar Nuklir Bekas / Fasilitas Yang Digunakan Untuk Pemurnian, Konversi, Pengayaan Bahan Nuklir, Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir dan/ atau Pengolahan Ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas, Termasuk Instalasi Radiometalurgi 1) Izin Tapak Per Rp166.500.000,00 Permohonan 2) Izin Konstruksi Per Rp233.500.000,00 Permohonan 3) Izin Komisioning Per Rp126.500.000,00 Permohonan www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 4) Izin Operasi Per Rp189.500.000,00 Permohonan 5) Izin Penutupan Per Rp40.500.000,00 Fasilitas/ Permohonan Dekomisioning 6) Perpanjangan Izin Per Rp30.500.000,00 Konstruksi/ Permohonan Komisioning 7) Perpanj angan Izin Per Rpl 73.500.000,00 Operasi Permohonan 8) Perubahan Data Izin Per Rp6.500.000,00 Tapak/Izin Permohonan Konstruksi / Izin Komisioning/ Izin Operasi
  1. 2.Pemanfaatan Bahan Nuklir
9. a.Untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan/ Pembuatan/Produksi/ Penyimpanan/ Pengalihan 1) Izin Per Rp3.600.000,00 Permohonan Per Kegiatan 2) Perpanjangan Izin Per Rp2.700.000,00 Permohonan Per Kegiatan 3) Perubahan Data Izin Per Rp750.000,00 Permohonan Per Kegiatan www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 4) Perubahan Data Izin Per Rp0,00 Berupa Perubahan Permohonan Kuantitas Bahan Nuklir
10. b.Impor / Ekspor 1) Izin Per Rp675.000,00 Permohonan 2) Perpanjangan Izin Per Rp525.000,00 Permohonan 3) Perubahan Data Izin Per Rp450.000,00 Permohonan C. Penggunaan 1) Pengoperasian Reaktor Daya a) Izin Per Rpl2.870.000,00 Permohonan b) Perpanj angan Izin Per Rp6.615.000,00 Permohonan c) Perubahan Data Per Rp750.000,00 Izin Permohonan 2) Pengoperasian Reaktor Non Daya a) Izin Per Rp8.520.000,00 Permohonan b) Perpanj angan Izin Per Rp4.270.000,00 Permohonan c) Perubahan Data Per Rp750.000,00 Izin Permohonan 3) Produksi Radioisotop a) Izin Per Rp7.260.000,00 Permohonan b) Perpanj angan Izin Per Rp3.450.000,00 Permohonan www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK c) Perubahan Data Per Rp715.000,00 Izin Permohonan C. Pertambangan Bahan Galian Nuklir
  1. 1.Mineral Radioaktif
11. a.Izin Konstruksi Dan Per RplS.900.000,00 Penambangan Permohonan
12. b.Perpanj angan Izin Per Rpl0.275.000,00 Konstruksi Dan Permohonan Penambangan C. Izin Pengolahan Per Rpl8.600.000,00 Permohonan
13. d.Perpanj angan Izin Per Rpl2.150.000,00 Pengolahan Permohonan
14. e.Perubahan Data Izin Per Rp3.000.000,00 Permohonan
  1. 2.Mineral Ikutan Radioaktif
15. a.Izin Pengolahan Per Rpl3.050.000,00 Permohonan
16. b.Perpanj angan Izin Per Rp7.800.000,00 Pengolahan Permohonan C. Izin Penyimpanan Per Rp0,00 Permohonan
17. d.Perpanj angan Izin Per Rp0,00 Penyimpanan Permohonan
18. e.Perubahan Data Izin Per Rp0,00 Permohonan D. Pendukung Sektor Ketenaganukliran ', www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
  1. 1.Lembaga Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional/ Laboratorium Uji Bungkusan dan/ a tau Zat Radioaktif/ Laboratorium Dosimetri/ Lembaga Uji Peralatan Uji Tak Rusak (Radiografi Industri) / Laboratorium Uji Radioaktivi tas Lingkungan
19. a.Penunjukan Per RpS.000.000,00 Permohonan Per Jenis Kegiatan
20. b.Perpanjangan Per Rpl.000.000,00 Penunjukan Permohonan Per Jenis Kegiatan C. Penambahan Lingkup Per Rp3.200.000,00 Permohonan Per Jenis Kegiatan
21. d.Perubahan Data Per Rp450.000,00 Penunjukan Permohonan Per Jenis Kegiatan
22. e.Pengurangan lingkup Per Rp0,00 permohonan Per Jenis Kegiatan
  1. 2.Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
23. a.Lembaga Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi Bidang Medik/ Le~baga Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi Bidang Industri/ Lembaga Pelatihan Petugas Instalasi Dan Bahan Nuklir Pada Instalasi Nuklir Non Reaktor / Lem baga Pelatihan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir Pada Reaktor Daya/Lembaga Pelatihan Petugas Instalasi Dan Bahan Nuklir Pada Reaktor Non Daya/ Lembaga Pelatihan Petugas Keahlian Pada Radiografi Industri/ Lembaga Pelatihan Petugas Keahlian Pada !radiator/ Lembaga Pelatihan Petugas Keahlian Pada Fasilitas Produksi Radioisotop dan/ atau Radiofarmaka 1) Penunjukan Per Rp3.300.000,00 Permohonan Per Jenis Kegiatan www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK 2) Perpanjangan Per Rpl .000.000,00 Penunjukan Permohonan Per Jenis Kegiatan 3) Penambahan Lingkup Per Rp2.850.000,00 Permohonan Per Jenis Kegiatan
24. b.Lembaga Pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif 1) Penunjukan Per Rp2.700.000,00 Permohonan 2) Perpanj angan Per Rp900.000,00 Penunjukan Permohonan C. Lembaga Pelatihan Personil Penguji Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan In tervensional 1) Penunjukan Per Rp5.000.000,00 Permohonan 2) Perpanj angan Per Rpl.000.000,00 Penunjukan Permohonan 3) Penambahan Lingkup Per Rp3.200.000,00 Permohonan
25. d.Perubahan Data Per Rp450.000,00 Penunjukan Lembaga Permohonan Pelatihan Per Jenis Ketenaganukliran Kegiatan
26. e.Pengurangan Lingkup Per Rp0,00 Lembaga Pelatihan Permohonan Ketenaganukliran Per Jenis Kegiatan www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK II. PENERBITAN KETETAPAN SELAIN PERIZINAN A. Pernyataan Pembebasan
  1. 1.Untuk Kegiatan pada Per Rp3.200.000,00 Fasilitas Pemanfaatan Permohonan Sumber Radiasi Pengion
  2. 2.Fasili tas Pengelolaan Per Rp5.625.000,00 Limbah Radioaktif Permohonan
  3. 3.Reaktor Nuklir Per Rp50.500.000,00 Permohonan
  4. 4.Fasilitas Penyimpanan Per Rp20.500.000,00 Sementara Bahan Bakar Permohonan Nuklir Bekas / Fasilitas Per Yang Digunakan Untuk Pernyataan Pemurnian, Konversi, Pengayaan Bahan Nuklir, Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir dan/ atau Pengolahan Ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas, Termasuk Instalasi Radiometalurgi
  5. 5.penambangan Bahan Per Rpl0.050.000,00 Galian Nuklir Permohonan B. Penetapan Klierens Terhadap Per Rpl .180.000,00 Zat Radioaktif Permohonan Terbuka/ Lim bah Radioaktif/ Material Terkontaminasi atau Teraktivasi C. Persetujuan
  6. 1.Impor dan/ atau Ekspor www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
27. a.Sumber Radiasi Pengion Per Rp690.000,00 Permohonan Per Persetujuan
28. b.Bahan nuklir 1) Impor Per Rp675.000,00 Permohonan Per Persetujuan 2) Ekspor Per Rp490.000,00 Permohonan Per Persetujuan
  1. 2.Pengiriman Kembali (Re-Ekspor)
29. a.Zat Radioaktif Per Rp0,00 Permohonan Per Persetujuan
30. b.Bahan Bakar Nuklir Per Rp625.000,00 Bekas Permohonan Per Persetujuan
  1. 3.Evaluasi Tapak Instalasi Per Rp84.500.000,00 Nuklir Permohonan
  2. 4.Desain Instalasi Nuklir Per Rp180.500.000,00 Permohonan
  3. 5.Modifikasi / Perubahan Per Rpl.295.000,00 Desain Fasilitas Sumber Permohonan Radiasi Pengion Per Persetujuan
  4. 6.Perubahan Desain Instalasi Per Rp120.500.000,00 Nuklir Permohonan www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
  5. 7.M odifikasi / U tilis·asi Per Rp2 l .500.000,00 Instalasi Nuklir Permohonan
  6. 8.Pengiriman:
31. a.Zat Radioaktif Per Rp690.000,00 Permohonan Per Persetujuan
32. b.Bahan Nuklir / Mineral Per Rp720.000,00 Radioaktif/ Mineral Permohonan Ikutan Radioaktif Per Persetujuan
  1. 9.Kegiatan Pengelolaan Per Rpl.200.000,00 NORM / Mineral Ikutan Permohonan Radioaktif
  2. 10.Desain Zat Radioaktif Bentuk Khusus (Special Fann Of Radioactive Materiaij/ Daya Sebar Rendah (Low Dispersible Of Radioactive Materiaij / Aktivitas Jenis Rendah III:
33. a.Persetujuan Per Rp3.700.000,00 Permohonan Per Desain
34. b.Perpanj angan Per Rp2.800.000,00 Persetujuan Permohonan Per Desain
  1. 11.Desain Bungkusan Zat Radioaktif
35. a.Tipe A Berisi Bahan Fisil Atau UF6 Lebih Dari O, 1 Kilogram www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATU/\N TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 1) Persetujuan Per Rp4.300.000,00 Permohonan Per Desain 2) Perpanj angan Per Rp3.200.000,00 Persetujuan Permohonan Per Desain
36. b.Industri Berisi Bahan Fisil a tau UF6 Le bih Dari 0, 1 Kilogram/Tipe B(U) / Tipe B(M) 1) Persetujuan Per RpS.300.000,00 Permohonan Per Desain 2) Perpanj angan Per Rp4.000.000,00 Persetujuan Permohonan Per Desain C. Tipe C 1) Persetujuan Per Rp6.100.000,00 Permohonan Per Desain 2) Perpanjangan Per Rp4.600.000,00 ' Persetujuan Permohonan Per Desain MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. · Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum ,-::::;:=~ u.b. ministrasi Kementerian SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil dan/ atau kebutuhan mendesak, dapat diatur dengan Peraturan Menteri;
b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pemerintah pusat

Menetapkan

menetapkan kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi sektor ketenaganukliran;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang www.jdih.kemenkeu.go.id Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
1. 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Indonesia Tahun 2008 Nomor Negara Republik 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. 3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5553);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 661 7);
7. 7.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
8. 8.Peraturan Menteri Keuangan Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja www.jdih.kemenkeu.go.id Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: Menetapkart PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir meliputi:
1. a.penerimaan yang bersifat volatil yang berasal dari:
  1. 1.penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion; dan
  2. 2.pelatihan di sektor ketenaganukliran.
2. b.kebutuhan mendesak yang berasal dari:
  1. 1.perizinan; dan
  2. 2.penerbitan ketetapan selain perizinan.
(2)Jenis Penerimaan · Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang berasal dari perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 meliputi:
1. a.pemanfaatan sumber radiasi pengion;
2. b.instalasi nuklir dan bahan nuklir;
3. c.pertambangan bahan galian nuklir; dan
4. d.pendukung sektor ketenaganukliran.
(3)Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang www.jdih.kemenkeu.go.id merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
(2)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perizinan, yang meliputi:
  1. 1.Pemanfaatan sumber radiasi pengion: a) impor dan pengalihan zat radioaktif. b) produksi barang korisumen yang mengandung zat radioaktif; c) produksi radioisotop dan/atau radiofarmaka; d) produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif; e) pengelolaan limbah radioaktif f) penggunaan kedoktetan nuklir yang meliputi: 1) kedokteran nuklir terapi; dan 2) kedokteran nuklir diagnostik in vivo; g) penggunaan radioterapi; h) penggunaan iradiasi dengan iradiator yang meliputi: 1) iradiator kategori II menggunakan pembangkit radiasi pengion; 2) iradiator kategori II menggunakan sumber radioaktif; 3) iradiator kategori III menggunakan sumber radioaktif; 4) iradiator kategori IV menggunakan sumber radioaktif; atau i) kalibrasi yang menggunakan sumber radiasi peng10n; www.jdih.kemenkeu.go.id
  2. 2.pendukung sektor ketenaganukliran meliputi kegiatan: a) penunjukan lembaga uji ketenaganukliran, meliputi: 1) penunjukan lembaga UJI kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional; 2) penunjukan laboratorium uji bungkusan dan/ atau zat radioaktif; 3) penunjukan laboratorium dosimetri; 4) penunjukan lembaga UJI peralatan radiografi industri; dan 5) penunjukan laboratorium UJI radioaktivitas lingkungan; b) penunjukan lembaga pelatihan ketenaganukliran.
2. b.penerbitan ketetapan selain perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:
  1. 1.pernyataan pembebasan untuk kegiatan pada fasilitas pemanfaatan sumber radiasi pengion;
  2. 2.pernyataan pembebasan fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
  3. 3.pernyataan pembebasan reaktor nuklir;
  4. 4.pernyataan pembebasan fasilitas penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas;
  5. 5.pernyataan pembebasan fasilitas yang digunakan untuk pemurn1an, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/ atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas termasuk instalasi radiometalurgi;
  6. 6.pernyataan pembebasan penambangan bahan galian nuklir;
  7. 7.persetujuan, meliputi: a) evaluasi tapak instalasi nuklir; b) desain instalasi nuklir; www.jdih.kemenkeu.go.id c) modifikasi / perubahan desain fasilitas sumber radiasi pengion; d) perubahan desain instalasi nuklir; e) modifikasi instalasi nuklir; f) utilisasi instalasi nuklir; g) desain zat radioaktif; h) desain bungkusan zat radioaktif;
3. c.pelatihan penyegaran bagi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang bekerj a pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion; dan
4. d.pelatihan di sektor ketenaganukliran.
(3)Biaya transportasi dan akomodasi untuk Jen1s Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberlakukan untuk penyelenggaraan verifikasi lapangan dalam rangka proses penilaian perizinan.
(4)Biaya transportasi dan akomodasi untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai standar biaya.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil dan kebutuhan mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 4

1.Impor dan Pengalihan Zat Radioaktif

a.Izin Per Rp4.270.000,00 Permohonan Per Tipe
b.Perpanjangan Izin Per Rp2.275.000,00 Permohonan Per Tipe C. Perubahan Data Izin Per Rp3.420.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Per Tipe Penambahan Zat Radioaktif
d.Perubahan Data Izin Per Rp140.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
1. 2.Impor / Ekspor / Pengalihan Barang Konsumen Yang Mengandung Zat Radioaktif
a.Izin Per Rp 1.200.000,00 Permohonan Per Tipe
b.Perpanj angan Izin Per Rp975.000,00 Permohonan Per Tipe C. Perubahan Data Izin Per Rp960.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Per Tipe Penambahan Zat Radioaktif
d.Perubahan Data Izin Per Rp300.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif
1. 3.Impor/Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion
a.Izin Per Rp910.000,00 Permohonan Per Tipe
b.Perpanj angan Izin Per Rp805.000,00 Permohonan Per Tipe C. Perubahan Data Izin Per Rp730.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/ Desain/ Per Tipe Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion
d.Perubahan Data Izin Per Rp140.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
1. 4.Impor /Ekspor Zat Radioaktif
a.Izin Per Rp875.000,00 Permohonan Per Tipe
b.Perpanj angan Izin Per Rp825.000,00 Permohonan Per Tipe C. Perubahan Data Izin Per Rp700.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Per Tipe Penambahan Zat Radioaktif
d.Perubahan Data Izin Per Rp140.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif
1. 5.Pengalihan Zat Radioaktif/ Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion
a.Izin Per Rp2.800.000,00 Permohonan Per Tipe
b.Perpanj angan Izin Per Rp825.000,00 Permohonan Per Tipe C. Perubahan Data izin Per Rp2.240.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Per Tipe Penambahan Zat Radioaktif/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
d.Perubahan Data Izin Per Rp0,00 Karena pengurangan Permohonan jumlah pembangkit radiasi pengion
e.Perubahan Data Izin Per Rp140.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif
1. 6.Produksi Pembangkit Radiasi Pengion
a.Izin Per Rp6.300.000,00 Permohonan Per Tipe
b.Perpanj angan Izin Per Rp2.030.000,00 Permohonan Per Tipe C. Perubahan Data Izin Per RpS.040.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/ Desain/ Per Tipe Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion
d.Perubahan Data Izin Per Rp0,00 Karena Pengurangan Permohonan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion
e.Perubahan Data Izin Per Rpl40.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel
1. 7.Produksi Barang Konsumen Yang Mengandung Zat Radioaktif
a.Konstruksi www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 1) Izin Per Rp3.990.000,00 Permohonan Per Tipe 2) Perpanjangan Izin Per Rp2.240.000,00 Permohonan Per Tipe 3) Perubahan Data Izin Per Rp3. l 95.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi / Desain / Per Tipe Penambahan Zat Radioaktif 4) Perubahan Data Izin Per Rp300.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif
b.Operasi 1) Izin Per Rp5.300.000,00 Permohonan Per Tipe 2) Perpanj angan Izin Per Rp3.150.000,00 Permohonan Per Tipe 3) Perubahan Data Izin Per Rp4.240.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/ Desain/ Per Tipe Penambahan Zat Radioaktif 4) Perubahan Data Izin Per Rp300.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK C. Dekomisioning Per Rp3.220.000,00 Permohonan Per Tipe
1. 8.Produksi Radioisotop dan/ atau Radiofarmaka
a.Produksi Radioisotop dan/ atau Radiofarmaka yang Berasal dari Siklotron 1) Konstruksi a) Izin Per Rp8.875.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanj angan Izin Per Rp2.260.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rp7.100.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/ Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion/ Penambahan Radioisotop / Penambahan Radiofarmaka d) Perubahan Data Per Rpl40.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif 2) Operasi www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK a) Izin Per Rp7.875.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanjangan Izin Per Rp3.955.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rp6.300.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/ Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion / Penambahan Radioisotop / Penambahan Radiofarmaka d) Perubahan Data Per Rp0,00 Izin Karena Permohonan Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion e) Perubahan Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif 3) Dekomisioning Per RpS.800.000,00 Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
b.Produksi Radioisotop dan/ atau Radiofarmaka yang Berasal dari Iradiasi Reaktor Nuklir 1) Konstruksi a) Izin Per Rp12.150.000,00 Permohonan b) Perpanj angan Izin Per Rp7.050.000,00 Permohonan c) Perubahan Data Per Rp2.550.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion/ Penambahan Fasilitas Produksi Radioisotop d) Perubahan Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel 2) Operasi a) Izin Per Rp14.775.000,00 Permohonan b) Perpanj angan Izin Per Rpl0.500.000,00 Permohonan www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK c) Perubahan Data Per Rp2.550.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion/ Penambahan Fasilitas Produksi Radioisotop d) Perubahan Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel 3) Dekomisioriing Per Rp27.300.000,00 Permohonan
1. 9.Produksi Peralatan Yang Menggunakan Zat Radioaktif
a.Konstruksi 1) Izin Per Rp7.300.000,00 Permohonan Per Unit 2) Perpanj angan Izin Per Rp2.995.000,00 Permohonan Per Unit 3) Perubahan Data Izin Per Rp5.840.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Per Unit Penambahan Zat Radioaktif www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK 4) Perubahan Data Izin Per Rp140.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif
b.Operasi 1) Izin Per Rp7.840.000,00 Permohonan Per Unit 2) Perpanjangan Izin Per Rp2.870.000,00 Permohonan Per Unit 3) Perubahan Data Izin Per Rp6.275.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/ Desain/ Per Unit Penambahan Zat Radioaktif 4) Perubahan Data Izin Per Rp140.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif C. Dekomisioning Per Rp4.400.000,00 Permohonan Per Unit
1. 10.Fasilitas Penyimpanan Sumber Radioaktif
a.Izin Per Rp3. l 15.000,00 Permohonan
b.Perpanj angan Izin Per Rpl.610.000,00 Permohonan www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK C. Perubahan Data Izin Per Rp2.495.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif
d.Perubahan Data Izin Per Rpl40.000,00 Karena Perubahan Permohonan Person el/ Pengurangan Zat Radioaktif
1. 11.Penyimpanan Sementara Sumber Radiasi Pengion
a.Izin Per Rpl.120.000,00 Permohonan Per Sumber
b.Perpanj angan Izin Per Rp910.000,00 Permohonan Per Sumber C. Perubahan Data Izin Per Rp896.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Per Sumber Penambahan Sumber Radiasi Pengion
d.Perubahan Data Izin Per Rp0,00 Karena Pengurangan Permohonan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion
e.Perubahan Data Izin Per Rp140.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif
1. 12.Pengelolaan Limbah Radioaktif www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
a.Tapak Izin Per RpS0.850.000,00 Permohonan
b.Konstruksi 1) Izin Per Rp37.800.000,00 Permohonan 2) Perpanj angan Izin Per Rp23.100.000,00 Permohonan 3) Perubahan Data Izin Per Rp2.550.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion 4) Perubahan Data Izin Per Rp140.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel C. Operasi 1) Izin Per Rp37.050.000,00 Permohonan 2) Perpanj angan Izin Per Rp28.425.000,00 Permohonan 3) Perubahan Data Izin Per Rp2.550.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion 4) Perubahan Data Izin Per Rp140.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel
d.Dekomisioning Per Rp27.300.000,00 Permohonan
1. 13.Penggunaan, Pendidikan, Penelitian dan/ atau Pengembangan www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
a.Radiologi Diagnostik dan Intervensional, yang meliputi Radiologi Diagnostik/ Radiologi In tervensional / Radiologi Diagnostik Khusus Pengukuran Densitas Tulang dan Pesawat Gigi Intra Oral 1) Radiologi Diagnostik a) Izin Per Rpl.295.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanj angan Izin Per Rpl.050.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rpl.040.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion d) Perubahart Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel e) Perubahan Data Per Rp0,00 Izin Karena Permohonan Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2) Radiologi In tervensional a) Izin Per Rpl.645.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanj angan Izin Per Rpl.190.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rpl.320.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion d) Perubahan Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel e) Perubahan Data Per Rp0,00 Izin Karena Permohonan Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion 3) Radiologi Diagnostik Khusus Pengukuran Densitas Tulang dan Pesawat Gigi Intra Oral a) Izin Per Rp825.000,00 Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK b) Perpanj angan Izin Per Rp745.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rp660.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion d) Perubahan Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel e) Perubahan Data Per Rp0,00 Izin Karena Permohonan Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion
b.Kedokteran Nuklir 1) Kedokteran Nuklir Terapi dan Diagnostik In Vivo a) Konstruksi

(1)Izin Per Rp3.835.000,00 Permohonan Per Unit
(2)Perpanj angan Per Rpl.490.000,00 Izin Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(3)Perubahan Per Rp3.070.000,00 Data Izin Permohonan Karena Per Unit Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion/ Penambahan Radioisotop / Penambahan Radiofarmaka
(4)Perubahan Per Rp140.000,00 Data Izin Permohonan Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif b) Operasi
(1)Izin Per Rp6.580.000,00 Permohonan Per Unit
(2)Perpanj angan Per Rpl.960.000,00 Izin Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(3)Perubahan Per RpS.265.000,00 Data Izin Permohonan Karena Per Unit Perubahan Lokasi/ Desain /Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion/ Penambahan Radioisotop / Penambahan Radiofarmaka
(4)Perubahan Per Rp140.000,00 Data Izin Permohonan Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif c) Dekomisioning Per Rp4.925.000,00 Permohonan Per Unit 2) Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vitro a) Izin Per Rp875.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanj angan Izin Per Rp765.000,00 Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK c) Perubahan Data Per Rp700.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain / Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion / Penambahan Radioisotop / Penambahan Radiofarmaka d) Perubahan Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif C. Radioterapi 1) Konstruksi a) Izin Per Rp4.080.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanjangan Izin Per Rpl.735.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rp3.265.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK d) Perubahan Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif 2) Operasi a) Izin Per Rp7.070.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanj angan Izin Per Rp2.695.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per RpS.656.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion d) Perubahan Data Per Rp0,00 Izin Karena Permohonan Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion e) Perubahan Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 3) Dekomisioning Per Rp4.400.000,00 Permohonan Per Unit
1. d.Iradiator 1) Kategori I Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion a) Izin Per Rp3.100.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanj angan Izin Per Rp2.200.Q00,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rp2.075.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion d) Perubahan Data Per Rp300.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel e) Perubahan Data Per Rp0,00 Izin Karena Permohonan Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion www.jdih.kemenkeu.go.id ~ 29 - JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2) Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion a) Konstruksi
(1)Izin Per Rp2.870.000,00 Permohonan Per Unit
(2)Perpanjangan Per Rp2.250.000,00 Izin Permohonan Per Unit
(3)Perubahan Per Rp2.300.000,00 Data Izin Permohonan Karena Per Unit Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion
(4)Perubahan Per Rp300.000,00 Data Izin Permohonan Karena Perubahan Personel b) Operasi
(1)Izin Per Rp4.690.000,00 Permohonan Per Unit
(2)Perpanjangan Per Rp3.600.000,00 Izin Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(3)Perubahan Per Rp3.755.000,00 Data Izin Permohonan Karena Per Unit Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion
(4)Perubahan Per Rp300.000,00 Data Izin Permohonan Karena Perubahan Personel
(5)Perubahan Per Rp0,00 Data Izin Permohonan Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion c) Dekomisioning Per Rp3.220.000,00 Permohonan Per Unit 3) Kategori I Menggunakan Sumber Radioaktif a) Izin Per Rp3.100.000,00 Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK b) Perpanj angan Izin Per Rp2.200.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rp2.072.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif d) Perubahan Data Per Rp300.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif 4) Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif a) Konstruksi
(1)Izin Per Rp3.360.000,00 Permohonan Per Unit
(2)Perpanjangan Per Rp2.590.000,00 Izin Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(3)Perubahan Per Rp2.690.000,00 Data Izin Permohonan Karena Per Unit Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif
(4)Perubahan Per Rp300.000,00 Data Izin Permohonan Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif b) Operasi
(1)Izin Per RpS.040.000,0O Permohonan Per Unit
(2)Perpanj angan Per Rp3.360.000,00 Izin Permohonan Per Unit
(3)Perubahan Per Rp4.035.000,00 Data Izin Permohonan Karena Per Unit Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(4)Perubahan Per Rp300.000,00 Data Izin Permohonan Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif c) Dekomisioning Per Rp3.220.000,00 Permohonan Per Unit 5) Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif a) Konstruksi ( 1) Izin Per Rp3.570.000,00 Permohonan Per Unit
(2)Perpanjangan Per Rp3.150.000,00 Izin Permohonan Per Unit
(3)Perubahan Per Rp2.856.000,00 Data Izin Permohonan Karena Per Unit Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(4)Perubahan Per Rp300.000,00 Data Izin Permohonan Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif b) Operasi
(1)Izin Per Rp6.300.000,00 Permohonan Per Unit
(2)Perpanjangan Per Rp4.900.000,00 Izin Permohonan Per Unit
(3)Perubahan Per Rp5.040.000,00 Data Izin Permohonan Karena Per Unit Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif
(4)Perubahan Per Rp300.000,00 Data Izin Permohonan Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK c) Dekomisioning Per Rp3.850.000,00 Permohonan Per Unit 6) Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif a) Konstruksi
(1)Izin Per Rp7.140.000,00 Permohonan Per Unit
(2)Perpanj angan Per RpS.180.000,00 Izin Permohonan Per Unit
(3)Perubahan Per RpS.715.000,00 Data Izin Permohonan Karena Per Unit Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif
(4)Perubahan Per Rp300.000,00 Data Izin Permohonan Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif b) Operasi
(1)Izin Per Rp9.940.000,00 Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(2)Perpanjangan Per Rp7.000.000,00 Izin Permohonan Per Unit
(3)Perubahan Per Rp7.955.000,00 Data Izin Permohonan Karena Per Unit Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif
(4)Perubahan Per Rp300.000,00 Data Izin Permohonan Karena· Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif c) Dekomisioning Per RpS.110.000,00 Permohonan Per Unit
1. e.Uji tak rusak 1) Izin Per Rpl.880.000,00 Permohonan Per Unit 2) Perpanj angan Izin Per Rpl.460.000,00 Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 3) Perubahan Data Izin Per Rp 1.505.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Per Unit Penambahan Sumber Radiasi Pengion 4) Perubahan Data Izin Per Rp0,00 Karena Pengurangan Permohonan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion 5) Perubahan Data Izin Per Rp300.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif
2. f.Perekaman Data Dalam Sumur Pengeboran (Well Logging) 1) Izin Per Rpl.775.000,00 Permohonan Per Unit 2) Perpanj angan Izin Per Rpl.250.000,00 Permohonan Per Unit 3) Perubahan Data Izin Per Rpl.420.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/ Desain/ Per Unit Penambahan Zat Radioaktif 4) Perubahan Data Izin Per Rp300.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
3. g.Penanda (Marker) dan/ atau Perunut (Tracer) 1) Izin Per Rpl.215.000,00 Permohonan Per Unit 2) Perpanjangan Izin Per Rpl.005.000,00 Permohonan Per Unit 3) Perubahan Data Izin Per Rp975.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Per Unit Penambahan Zat Radioaktif 4) Perubahan Data Izin Per Rp300.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif
4. h.Pemeriksaan Kargo dan/ atau Peti Kemas denganMenggunakan Sumber Radiasi Pengion 1) Izin Per Rp4.190.000,00 Permohonan Per Unit 2) Perpanj angan Izin Per Rp3.070.000,00 Permohonan Per Unit 3) Perubahan Data Izin Per Rp3.355.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/ Desain/ Per Unit Penambahan Sumber Radiasi Pengion www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 4) Perubahan Data Izin Per Rp0,00 Karena Pengurangan Permohonan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion 5) Perubahan Data Izin Per Rp300.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif
  1. 1.Pengukuran (Gauging) Industri Dengan Sumber Radiasi Pengion Mobile/Portabel atau Terpasang Tetap 1) Izin Per Rpl.110.000,00 Permohonan Per Unit 2) Perpanj angan Izin Per Rp885.000,00 Permohonan Per Unit 3) Perubahan Data Izin Per Rp890.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Per Unit Penambahan Sumber Radiasi Pengion 4) Perubahan Data Izin Per Rp300.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif J. Pemindaian Bagasi 1) Terpasang Tetap (Fixed) www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK a) Izin Per Rpl.110.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanj angan Izin Per Rp900.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rp890.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion d) Perubahan Data Per Rp300.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel e) Perubahan Data Per Rp0,00 Izin Karena Permohonan Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion 2) Dapat Dipindah (mobile)/ Portabel a) Izin Per Rp 1. 985.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanj angan Izin Per Rpl.565.000,00 Permohonan Per Unit www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK c) Perubahan Data Per Rpl.590.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion d) Perubahan Data Per Rp300.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel e) Perubahan Data Per Rp0,00 Izin Karena Permohonan Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion
5. k.Pemeriksaan Nonmedik Pada Manusia Dengan Pembangkit Radiasi Pengion (Body Scanner) 1) Izin Per Rp3.600.000,00 Permohonan Per Unit 2) Perpanjangan Izin Per Rp2.500.000,00 Permohonan Per Unit 3) Perubahan Data Izin Per Rp2.795.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/Desain/ Per Unit Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 4) Perubahan Data Izin Per Rp300.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel 5) Perubahan Data Izin Per Rp0,00 Karena Pengurangan Permohonan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion
  1. 1.Kalibrasi Yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion 1) Konstruksi a) Izin Per Rp5.620.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanj angan Izin Per Rp3.940.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rp4.500.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion d) Perubahan Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif 2) Operasi www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK a) Izin Per Rp7.875.000,00 Permohonan Per Unit b) Perpanj angan Izin Per Rp6.475.000,00 Permohonan Per Unit c) Perubahan Data Per Rp6.300.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Per Unit Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion d) Perubahan Data Per Rp0,00 Izin Karena Permohonan Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion e) Perubahan Data Per Rp140.000,00 Izin Karena Permohonan Perubahan Person el/ Pengurangan Sumber Radioaktif 3) Dekomisioning Per Rp4.400.000,00 Permohonan Per Unit
6. m.Pemeriksaan Unjuk Kerja Peralatan Dengan Zat Radioaktif/ Analisis Menggunakan Sumber Radiasi Pengion www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 1) Izin Per Rp760.000,00 Permohonan Per Unit 2) Perpanj angan Izin Per Rp690.000,00 Permohonan Per Unit 3) Perubahan Data Izin Per Rp610.000,00 Karena Perubahan Permohonan Lokasi/ Desain/ Per Unit Penambahan Sumber Radiasi Pengion 4) Perubahan Data Izin Per Rp0,00 Karena Pengurangan Permohonan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion 5) Perubahan Data Izin Per Rp300.000,00 Karena Perubahan Permohonan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif B. Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir
  1. 1.Perizinan Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Instalasi Nuklir
7. a.Perizinan Reaktor Nuklir 1) Izin Tapak Per Rp343.500.000,00 Permohonan 2) Izin Konstruksi Per Rp288.000.000,00 Permohonan 3) Izin Komisioning Per Rp32 l .500.000,00 Permohonan www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 4) Izin Operasi Per Rp513.500.000,00 Permohonan 5) Izin Dekomisioning Per Rp122.500.000,00 Permohonan 6) Perubahan Data Izin Per Rp9.600.000,00 Tapak/ Konstruksi/ Permohonan Komisioning/ Operasi 7) Perpanj angan Izin Per Rpl00.500.000,00 Konstruksi/ Permohonan Komisioning 8) Perpanj angan Izin Per Rp235.500.000,00 Operasi Permohonan
8. b.Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor: Fasilitas Penyimpanan Lestari/ Penyimpanan Sementara Bahan Bakar Nuklir Bekas / Fasilitas Yang Digunakan Untuk Pemurnian, Konversi, Pengayaan Bahan Nuklir, Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir dan/ atau Pengolahan Ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas, Termasuk Instalasi Radiometalurgi 1) Izin Tapak Per Rp166.500.000,00 Permohonan 2) Izin Konstruksi Per Rp233.500.000,00 Permohonan 3) Izin Komisioning Per Rp126.500.000,00 Permohonan www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 4) Izin Operasi Per Rp189.500.000,00 Permohonan 5) Izin Penutupan Per Rp40.500.000,00 Fasilitas/ Permohonan Dekomisioning 6) Perpanjangan Izin Per Rp30.500.000,00 Konstruksi/ Permohonan Komisioning 7) Perpanj angan Izin Per Rpl 73.500.000,00 Operasi Permohonan 8) Perubahan Data Izin Per Rp6.500.000,00 Tapak/Izin Permohonan Konstruksi / Izin Komisioning/ Izin Operasi
  1. 2.Pemanfaatan Bahan Nuklir
9. a.Untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan/ Pembuatan/Produksi/ Penyimpanan/ Pengalihan 1) Izin Per Rp3.600.000,00 Permohonan Per Kegiatan 2) Perpanjangan Izin Per Rp2.700.000,00 Permohonan Per Kegiatan 3) Perubahan Data Izin Per Rp750.000,00 Permohonan Per Kegiatan www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 4) Perubahan Data Izin Per Rp0,00 Berupa Perubahan Permohonan Kuantitas Bahan Nuklir
10. b.Impor / Ekspor 1) Izin Per Rp675.000,00 Permohonan 2) Perpanjangan Izin Per Rp525.000,00 Permohonan 3) Perubahan Data Izin Per Rp450.000,00 Permohonan C. Penggunaan 1) Pengoperasian Reaktor Daya a) Izin Per Rpl2.870.000,00 Permohonan b) Perpanj angan Izin Per Rp6.615.000,00 Permohonan c) Perubahan Data Per Rp750.000,00 Izin Permohonan 2) Pengoperasian Reaktor Non Daya a) Izin Per Rp8.520.000,00 Permohonan b) Perpanj angan Izin Per Rp4.270.000,00 Permohonan c) Perubahan Data Per Rp750.000,00 Izin Permohonan 3) Produksi Radioisotop a) Izin Per Rp7.260.000,00 Permohonan b) Perpanj angan Izin Per Rp3.450.000,00 Permohonan www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK c) Perubahan Data Per Rp715.000,00 Izin Permohonan C. Pertambangan Bahan Galian Nuklir
  1. 1.Mineral Radioaktif
11. a.Izin Konstruksi Dan Per RplS.900.000,00 Penambangan Permohonan
12. b.Perpanj angan Izin Per Rpl0.275.000,00 Konstruksi Dan Permohonan Penambangan C. Izin Pengolahan Per Rpl8.600.000,00 Permohonan
13. d.Perpanj angan Izin Per Rpl2.150.000,00 Pengolahan Permohonan
14. e.Perubahan Data Izin Per Rp3.000.000,00 Permohonan
  1. 2.Mineral Ikutan Radioaktif
15. a.Izin Pengolahan Per Rpl3.050.000,00 Permohonan
16. b.Perpanj angan Izin Per Rp7.800.000,00 Pengolahan Permohonan C. Izin Penyimpanan Per Rp0,00 Permohonan
17. d.Perpanj angan Izin Per Rp0,00 Penyimpanan Permohonan
18. e.Perubahan Data Izin Per Rp0,00 Permohonan D. Pendukung Sektor Ketenaganukliran ', www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
  1. 1.Lembaga Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional/ Laboratorium Uji Bungkusan dan/ a tau Zat Radioaktif/ Laboratorium Dosimetri/ Lembaga Uji Peralatan Uji Tak Rusak (Radiografi Industri) / Laboratorium Uji Radioaktivi tas Lingkungan
19. a.Penunjukan Per RpS.000.000,00 Permohonan Per Jenis Kegiatan
20. b.Perpanjangan Per Rpl.000.000,00 Penunjukan Permohonan Per Jenis Kegiatan C. Penambahan Lingkup Per Rp3.200.000,00 Permohonan Per Jenis Kegiatan
21. d.Perubahan Data Per Rp450.000,00 Penunjukan Permohonan Per Jenis Kegiatan
22. e.Pengurangan lingkup Per Rp0,00 permohonan Per Jenis Kegiatan
  1. 2.Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
23. a.Lembaga Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi Bidang Medik/ Le~baga Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi Bidang Industri/ Lembaga Pelatihan Petugas Instalasi Dan Bahan Nuklir Pada Instalasi Nuklir Non Reaktor / Lem baga Pelatihan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir Pada Reaktor Daya/Lembaga Pelatihan Petugas Instalasi Dan Bahan Nuklir Pada Reaktor Non Daya/ Lembaga Pelatihan Petugas Keahlian Pada Radiografi Industri/ Lembaga Pelatihan Petugas Keahlian Pada !radiator/ Lembaga Pelatihan Petugas Keahlian Pada Fasilitas Produksi Radioisotop dan/ atau Radiofarmaka 1) Penunjukan Per Rp3.300.000,00 Permohonan Per Jenis Kegiatan www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK 2) Perpanjangan Per Rpl .000.000,00 Penunjukan Permohonan Per Jenis Kegiatan 3) Penambahan Lingkup Per Rp2.850.000,00 Permohonan Per Jenis Kegiatan
24. b.Lembaga Pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif 1) Penunjukan Per Rp2.700.000,00 Permohonan 2) Perpanj angan Per Rp900.000,00 Penunjukan Permohonan C. Lembaga Pelatihan Personil Penguji Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan In tervensional 1) Penunjukan Per Rp5.000.000,00 Permohonan 2) Perpanj angan Per Rpl.000.000,00 Penunjukan Permohonan 3) Penambahan Lingkup Per Rp3.200.000,00 Permohonan
25. d.Perubahan Data Per Rp450.000,00 Penunjukan Lembaga Permohonan Pelatihan Per Jenis Ketenaganukliran Kegiatan
26. e.Pengurangan Lingkup Per Rp0,00 Lembaga Pelatihan Permohonan Ketenaganukliran Per Jenis Kegiatan www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK II. PENERBITAN KETETAPAN SELAIN PERIZINAN A. Pernyataan Pembebasan
  1. 1.Untuk Kegiatan pada Per Rp3.200.000,00 Fasilitas Pemanfaatan Permohonan Sumber Radiasi Pengion
  2. 2.Fasili tas Pengelolaan Per Rp5.625.000,00 Limbah Radioaktif Permohonan
  3. 3.Reaktor Nuklir Per Rp50.500.000,00 Permohonan
  4. 4.Fasilitas Penyimpanan Per Rp20.500.000,00 Sementara Bahan Bakar Permohonan Nuklir Bekas / Fasilitas Per Yang Digunakan Untuk Pernyataan Pemurnian, Konversi, Pengayaan Bahan Nuklir, Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir dan/ atau Pengolahan Ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas, Termasuk Instalasi Radiometalurgi
  5. 5.penambangan Bahan Per Rpl0.050.000,00 Galian Nuklir Permohonan B. Penetapan Klierens Terhadap Per Rpl .180.000,00 Zat Radioaktif Permohonan Terbuka/ Lim bah Radioaktif/ Material Terkontaminasi atau Teraktivasi C. Persetujuan
  6. 1.Impor dan/ atau Ekspor www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
27. a.Sumber Radiasi Pengion Per Rp690.000,00 Permohonan Per Persetujuan
28. b.Bahan nuklir 1) Impor Per Rp675.000,00 Permohonan Per Persetujuan 2) Ekspor Per Rp490.000,00 Permohonan Per Persetujuan
  1. 2.Pengiriman Kembali (Re-Ekspor)
29. a.Zat Radioaktif Per Rp0,00 Permohonan Per Persetujuan
30. b.Bahan Bakar Nuklir Per Rp625.000,00 Bekas Permohonan Per Persetujuan
  1. 3.Evaluasi Tapak Instalasi Per Rp84.500.000,00 Nuklir Permohonan
  2. 4.Desain Instalasi Nuklir Per Rp180.500.000,00 Permohonan
  3. 5.Modifikasi / Perubahan Per Rpl.295.000,00 Desain Fasilitas Sumber Permohonan Radiasi Pengion Per Persetujuan
  4. 6.Perubahan Desain Instalasi Per Rp120.500.000,00 Nuklir Permohonan www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATUAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
  5. 7.M odifikasi / U tilis·asi Per Rp2 l .500.000,00 Instalasi Nuklir Permohonan
  6. 8.Pengiriman:
31. a.Zat Radioaktif Per Rp690.000,00 Permohonan Per Persetujuan
32. b.Bahan Nuklir / Mineral Per Rp720.000,00 Radioaktif/ Mineral Permohonan Ikutan Radioaktif Per Persetujuan
  1. 9.Kegiatan Pengelolaan Per Rpl.200.000,00 NORM / Mineral Ikutan Permohonan Radioaktif
  2. 10.Desain Zat Radioaktif Bentuk Khusus (Special Fann Of Radioactive Materiaij/ Daya Sebar Rendah (Low Dispersible Of Radioactive Materiaij / Aktivitas Jenis Rendah III:
33. a.Persetujuan Per Rp3.700.000,00 Permohonan Per Desain
34. b.Perpanj angan Per Rp2.800.000,00 Persetujuan Permohonan Per Desain
  1. 11.Desain Bungkusan Zat Radioaktif
35. a.Tipe A Berisi Bahan Fisil Atau UF6 Lebih Dari O, 1 Kilogram www.jdih.kemenkeu.go.id JENIS SATU/\N TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 1) Persetujuan Per Rp4.300.000,00 Permohonan Per Desain 2) Perpanj angan Per Rp3.200.000,00 Persetujuan Permohonan Per Desain
36. b.Industri Berisi Bahan Fisil a tau UF6 Le bih Dari 0, 1 Kilogram/Tipe B(U) / Tipe B(M) 1) Persetujuan Per RpS.300.000,00 Permohonan Per Desain 2) Perpanj angan Per Rp4.000.000,00 Persetujuan Permohonan Per Desain C. Tipe C 1) Persetujuan Per Rp6.100.000,00 Permohonan Per Desain 2) Perpanjangan Per Rp4.600.000,00 ' Persetujuan Permohonan Per Desain MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. · Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum ,-::::;:=~ u.b. ministrasi Kementerian SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137/PMK.02/2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021