Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137/PMK.07/2012
- Nomor
- 137/PMK.07/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.852 2 Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8523
BAB II BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD
BAB II
BAB III BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH
BAB III
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.852 4
BAB IV PENGENDALIAN DEFISIT APBD
BAB IV
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8525
Prosedur permohonan persetujuan rencana Defisit APBD yang akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari Pinjaman Daerah dan/atau penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.852 6
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8527
Persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan. BAB V PERTIMBANGAN RENCANA PINJAMAN DAERAH
BAB V
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.852 8
BAB VI PEMANTAUAN DEFISIT APBD DAN PINJAMAN DAERAH
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)