DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.05/2014

Nomor: 138/PMK.05/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara;

d.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
c.bahwa Menteri Sekretaris Negara melalui Surat Nomor: B-747 /M.Sesneg/Setmen/PR.00.01/06/2013 tanggal 24 Juni 2013, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara;
b.bahwa Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 390/KMK.05/2011; Mengingat Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/ pimpinan lembaga; MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TARIF LAYANANBADAN LAYANANUMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORANJAKARTA PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TENTANG MENTERlKEUANGAN SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 138 /PMK.05/2014 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pasal 2 Tarif layanan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a.Tarif Layanan Tanah;
b.Tarif Layanan Bangunan;
c.Tarif Layanan Media Luar Ruang;
d.Tarif Layanan Golf dan Driving Range;
e.Tarif Layanan Administrasi Pertanahan; dan
f.Tarif Layanan Air Bersih.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kernen terian Sekretaria t Negara kepada pengguna j asa. Menetapkan : PERATURAN MENTER! KEUANGANTENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN JAKARTA PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA. MEMUTUSKAN: MENTERIKEUANGAN

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5340); ..

(2)Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada · Kementerian Sekretariat Negara dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat. ti,

Pasal 7

(1)Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.
(2)Tarif jasa layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara dengan pihak penggunajasa.

Pasal 6

( 1) Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan_ Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara dapat memberikan jasa layanan sesuai tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Layanan Air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 5

( 1) Tarif Layanan Air Bersih se bagaimana dimaksud dalam Pas al 2 huruf f ditetapkan sebesar tarif air bersih yang disalurkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAMJaya) ditambah dengan profit margin sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari tarif air bersih PAMJaya.

Pasal 4

Ketentuan .lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara. MENTERIKEUANGAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 938 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pad a tanggal 8 Ju 1 i 2 O 1 4 MUHAMAD CHATIB BASRI ttd. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Ju 1 i 2 O 1 4 Pasal 9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 8

( 1) Terhadap lahan yang belum digunakan sesuai dengan Panduan Rancang Kota (PRK) dapat dioptimalkan penggunaannya dengan tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara. MENTER! KEUANGAN amr· =~"'·,-· ' ' ....''";le ''~'.'-~';' ':,- -n ":'."T "':-··- .: . . . . 11 ' ·'" " - l ; ' . .. . .- I .: ., .. ,.11c;o,1;; IL1,i>'''"'""'''"' : • . · [.. :~i•,4r'"" j· u "'"'"' ((1,,\,1, , 1,·('.1,t,,, '"'"!*'''" . ~~~l'l!!..,_zyx~~li;;~~::e:.:_;....:._.:_~,~~~-).;.:.·~~~:!:' ~~, .i ~:;!iL.A~--~...:~_t,:.~,t-~~.11~ __ ,_A L ______ t : •• _ -~·-~':-·~1.f ..\... !_~_ .. __________ .-=:J A. Layanan Tanah

1.Penggunaan tanah untuk penempatan kabel dan pipa

a.Kabel instalasi komunikasi Per m/bulan 5.000,-
b.Instalasi kabel listrik Per m/bulan 1.000,- Untuk pengguna diluar Kemayoran
c.Instalasi pipa 1) Diameter s.d 300 mm Per m/bulan 1.000,- Untuk 2) Diameter 301 mm s.d 500 mm Per m/bulan 2.500,- pengguna 3) Diameter 501 mm s.d 1.000 mm Per m/bulan 5.000,- diluar Kemayoran 4) Diameter lebih dari 1.000 mm Per m/bulan 10.000,-
1. 2.Penggunaan tanah untuk menara Base Transceiver Station (BTS)
a.Lahan Kota Baru Bandar Kemayoran Per unit/ tahun 120.000.000,- (KBBK)
b.Lahan mitra kerjasama Per unit/ tahun 54.000.000,-
1. 3.Pemasangan Base Transceiver Station Per unit/ tahun 20.000.000,- (BTS) Hotel B. Layanan Bangunan
2. 1.Lantai dasar rumah susun Tahap I, Tahap II, dan Tahap III, Apron, Boeing, Convair, serta Dakota
a.Tipe F-18 Per unit/ tahun 6.000.000,-
b.Tipe F-21 Per unit/ tahun 9 .000. 000,-
c.Tipe F-36 Per unit/ tahun 12.000.000,-
d.Tipe F-42 Per unit/ tahun 14.000.000,-
1. 2.Lantai dasar unit satuan rurnah susun Per m2/tahun 330.000,- Tahap III
2. 3.Rumah susun Tahap III
a.Tipe F-21 Per unit/ tahun 10.000.000,-
b.Tipe F-36 Per unit/ tahun 14.000.000,-
c.Tipe F-42 Per unit/ tahun 15.000.000,-
1. 4.Kios Mall Mega Glodok Kemayoran Per unit/ tahun 9.000.000,-
2. 5.Ruang underpass Per m2/tahun 150.000,- C. Layanan Media Luar Ruang
3. 1.LED Per unit/ bulan 150.000.000,-
4. 2.Baliho (4 m x 6 m) Per unit/ tahun 140.000.000,-
5. 3.Road sign (1 m x 2 m) Per unit/ tahun 18.500.000,-
6. 4.Billboard (5 m x 10 m) Per unit/ tahun 500. 000. 000, -
7. 5.Balon udara Per unit/bulan 5.000.000,- TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN JAKARTA PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA MENTERIKEUANGAN LAMPI RAN PERATURANMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 3 8 /PM K • 0 5 / 2 0 1 4 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSA1 PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN JAKARTA PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 2,5% x NPf 2% x NPf 1,5% x NPI' 1% x NPT 1% x NPT 1% x NPf Per dokumen Per dokumen Per dokurnen Per dokumen Per dokumen Per dokumen 3) Berdasarkan Akta Hibah
b.Pengurusan Pemegang Hak Atas Tanah setelah terbitnya HPL 1) Dilakukan oleh Perorangan atau Kuasanya a) Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) b) Berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah (SP3T) 2) Dilakukan oleh Badan Hukum/ Perusahaan/ Merger/ Kuasanya a) Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) E. Layanan Administrasi Pertanahan
1. 1.Rekomendasi Pengurusan Hak Atas Tan ah
a.Pengurusan Pemegang (pertama kali) Hak Atas Tanah sebelum terbitnya HPL yang dilakukan Perorangan atau Kuasanya 1) Berdasarkan Perikatan Jual Beli (PJB) 2) Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB)
1. 3.Cart Fee
b.100 bola
a.50 bola
1. 2.Driving Range Sud ah termasuk caddy fee 50.000,- s.d 75.000,- 75.000,- s.d 100.000,- 110.000,- s.d 125.000,- 195.000,- s.d 1.100;000,- Per orang Per orang Per orang Per orangGreen Fee1. D. Layanan Golf dan Driving Range 10.000.000,- 7.500.000,- 3.500.000,- 75.000.000,- 300.000,- 26.000.000,- Per kegiatan/hari Per .kegiatan y hari Per kegiatan/hari Per unit/ tahun Per uni t / minggu Per unit/bulan
2. 6.Neon box (3 m x 2 m]
3. 7.Umbul-umbul/spanduk (2 m x 12 m)
4. 8.Jembatan Penyeberangan Orang (2 m x 12 m)
5. 9.Kegiatan shooting film layar lebar
6. 10.Kegiatan shooting sinetrony iklan
7. 11.Kegiatan pr?mosi MENTERIKEUANGAN Berdasarkan Surat Perjanjian Per dokumen 3% x NPT Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah (SP3T)
8. 2.Rekomendasi Pengalihan Hak Atas Tanah
a.Pengalihan/Balik Narna Hak Atas Tanah melalui Proses Jual Beli 1) Bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan/ atau Per dokumen 2,5% x NPT Sertifikat Hak Milik (SHM) 2) Bukti Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Se bi dang Tanah Per dokumen 5% x NPT (SP3T) 3) Bukti Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM) atau Strata Per dokumen 1% x NPT Title
b.Pengalihan/Balik Nama Hak Atas Tanah melalui Hibah Perorangan 1) Bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan/ atau Per dokumen 1% x NPT Sertifikat Hak Milik (SHM) 2) Bukti Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Se bi dang Tanah Per dokumen 2% x NPT (SP3T)
c.Pengalihan/Balik Nama Hak Atas Tanah melalui Merger/ Hibah pada Badan Hukum atau Perusahaan 1) Bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan/ atau Per dokumen 1,5% x NPT Sertifikat Hak Milik (SHM) 2) Bukti Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Se bi dang Tanah Per dokumen 3% x NPT (SP3T)
1. 3.Rekomendasi Perpanjangan Hak Atas Tan ah
a.Peruntukan tanah sebagai bangunan Per dokumen 0,02% x NPT sosial ,}
b.Peruntukan tanah sebagai Bangunan Rumah Tinggal 1) Luas s.d 500 m? Per dokumen 0,15% x NPT 2) Luas 501 m2 s.d 1.000 m? Per dokumen 0,12% x NPT 3) Luas lebih dari 1.000 m? Per dokumen 0,1% x NPT
c.Perun tukan tanah se bagai Bangunan Komersial 1) Luas s.d 1.000 m? Per dokumen 0,3% x NPT 2) Luas 1.001 rn? s.d. 5.000 m? Per dokumen 0,27% x NPT i,. MENTERIKEUANGAN / KEPALA MUHAMAD CHATIB BASRI ttd. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Pakai Atas Tanah. Nilai Perolehan Tanah (NPT) adalah nilai tanah pada waktu permohonan yang diperoleh dari perhitungan luas tanah dikali dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terakhir. ** Hak Tanggungan (HT) adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak * Keterangan: No i J enis Layanan Satuan Tarif (Rp) Keterangan 3) Luas le bih dari 5. 000 m 2 Per dokumen 0,25% x NPT
1. 4.Rekomendasi Hak Tanggungan (HT) a.· Non Strata Title, Landed House 1) Luas tanah kurang dari 100 m? Per dokumen 0,15% x Nilai HT 2) Luas ·tanah 100 m2 s.d kurang dari Per dokumen 0, 12% x Nilai HT 500 m2 3) Luas tanah 500 m2 atau lebih Per dokumen 0,1% x Nilai HT
b.Strata Title 1) Luas tipe kurang dari 100 m? Per dokumen 0,15% x Nilai HT 2) Luas tipe 100 m2 atau lebih Per dokumen 0,12% x Nilai HT MENTER! KEUANGAN

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara;

d.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
c.bahwa Menteri Sekretaris Negara melalui Surat Nomor: B-747 /M.Sesneg/Setmen/PR.00.01/06/2013 tanggal 24 Juni 2013, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara;
b.bahwa Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 390/KMK.05/2011; Mengingat Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/ pimpinan lembaga; MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TARIF LAYANANBADAN LAYANANUMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORANJAKARTA PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TENTANG MENTERlKEUANGAN SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 138 /PMK.05/2014 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pasal 2 Tarif layanan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a.Tarif Layanan Tanah;
b.Tarif Layanan Bangunan;
c.Tarif Layanan Media Luar Ruang;
d.Tarif Layanan Golf dan Driving Range;
e.Tarif Layanan Administrasi Pertanahan; dan
f.Tarif Layanan Air Bersih.

Pasal 1

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5340); ..

(2)Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada · Kementerian Sekretariat Negara dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat. ti,

Pasal 7

(1)Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.
(2)Tarif jasa layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara dengan pihak penggunajasa.

Pasal 6

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Layanan Air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 5

Pasal 4

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 8

1.Penggunaan tanah untuk penempatan kabel dan pipa

a.Kabel instalasi komunikasi Per m/bulan 5.000,-
b.Instalasi kabel listrik Per m/bulan 1.000,- Untuk pengguna diluar Kemayoran
c.Instalasi pipa 1) Diameter s.d 300 mm Per m/bulan 1.000,- Untuk 2) Diameter 301 mm s.d 500 mm Per m/bulan 2.500,- pengguna 3) Diameter 501 mm s.d 1.000 mm Per m/bulan 5.000,- diluar Kemayoran 4) Diameter lebih dari 1.000 mm Per m/bulan 10.000,-
1. 2.Penggunaan tanah untuk menara Base Transceiver Station (BTS)
a.Lahan Kota Baru Bandar Kemayoran Per unit/ tahun 120.000.000,- (KBBK)
b.Lahan mitra kerjasama Per unit/ tahun 54.000.000,-
1. 3.Pemasangan Base Transceiver Station Per unit/ tahun 20.000.000,- (BTS) Hotel B. Layanan Bangunan
2. 1.Lantai dasar rumah susun Tahap I, Tahap II, dan Tahap III, Apron, Boeing, Convair, serta Dakota
a.Tipe F-18 Per unit/ tahun 6.000.000,-
b.Tipe F-21 Per unit/ tahun 9 .000. 000,-
c.Tipe F-36 Per unit/ tahun 12.000.000,-
d.Tipe F-42 Per unit/ tahun 14.000.000,-
1. 2.Lantai dasar unit satuan rurnah susun Per m2/tahun 330.000,- Tahap III
2. 3.Rumah susun Tahap III
a.Tipe F-21 Per unit/ tahun 10.000.000,-
b.Tipe F-36 Per unit/ tahun 14.000.000,-
c.Tipe F-42 Per unit/ tahun 15.000.000,-
1. 4.Kios Mall Mega Glodok Kemayoran Per unit/ tahun 9.000.000,-
2. 5.Ruang underpass Per m2/tahun 150.000,- C. Layanan Media Luar Ruang
3. 1.LED Per unit/ bulan 150.000.000,-
4. 2.Baliho (4 m x 6 m) Per unit/ tahun 140.000.000,-
5. 3.Road sign (1 m x 2 m) Per unit/ tahun 18.500.000,-
6. 4.Billboard (5 m x 10 m) Per unit/ tahun 500. 000. 000, -
7. 5.Balon udara Per unit/bulan 5.000.000,- TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN JAKARTA PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA MENTERIKEUANGAN LAMPI RAN PERATURANMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 3 8 /PM K • 0 5 / 2 0 1 4 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSA1 PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN JAKARTA PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 2,5% x NPf 2% x NPf 1,5% x NPI' 1% x NPT 1% x NPT 1% x NPf Per dokumen Per dokumen Per dokurnen Per dokumen Per dokumen Per dokumen 3) Berdasarkan Akta Hibah
b.Pengurusan Pemegang Hak Atas Tanah setelah terbitnya HPL 1) Dilakukan oleh Perorangan atau Kuasanya a) Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) b) Berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah (SP3T) 2) Dilakukan oleh Badan Hukum/ Perusahaan/ Merger/ Kuasanya a) Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) E. Layanan Administrasi Pertanahan
1. 1.Rekomendasi Pengurusan Hak Atas Tan ah
a.Pengurusan Pemegang (pertama kali) Hak Atas Tanah sebelum terbitnya HPL yang dilakukan Perorangan atau Kuasanya 1) Berdasarkan Perikatan Jual Beli (PJB) 2) Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB)
1. 3.Cart Fee
b.100 bola
a.50 bola
1. 2.Driving Range Sud ah termasuk caddy fee 50.000,- s.d 75.000,- 75.000,- s.d 100.000,- 110.000,- s.d 125.000,- 195.000,- s.d 1.100;000,- Per orang Per orang Per orang Per orangGreen Fee1. D. Layanan Golf dan Driving Range 10.000.000,- 7.500.000,- 3.500.000,- 75.000.000,- 300.000,- 26.000.000,- Per kegiatan/hari Per .kegiatan y hari Per kegiatan/hari Per unit/ tahun Per uni t / minggu Per unit/bulan
2. 6.Neon box (3 m x 2 m]
3. 7.Umbul-umbul/spanduk (2 m x 12 m)
4. 8.Jembatan Penyeberangan Orang (2 m x 12 m)
5. 9.Kegiatan shooting film layar lebar
6. 10.Kegiatan shooting sinetrony iklan
7. 11.Kegiatan pr?mosi MENTERIKEUANGAN Berdasarkan Surat Perjanjian Per dokumen 3% x NPT Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah (SP3T)
8. 2.Rekomendasi Pengalihan Hak Atas Tanah
a.Pengalihan/Balik Narna Hak Atas Tanah melalui Proses Jual Beli 1) Bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan/ atau Per dokumen 2,5% x NPT Sertifikat Hak Milik (SHM) 2) Bukti Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Se bi dang Tanah Per dokumen 5% x NPT (SP3T) 3) Bukti Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM) atau Strata Per dokumen 1% x NPT Title
b.Pengalihan/Balik Nama Hak Atas Tanah melalui Hibah Perorangan 1) Bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan/ atau Per dokumen 1% x NPT Sertifikat Hak Milik (SHM) 2) Bukti Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Se bi dang Tanah Per dokumen 2% x NPT (SP3T)
c.Pengalihan/Balik Nama Hak Atas Tanah melalui Merger/ Hibah pada Badan Hukum atau Perusahaan 1) Bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan/ atau Per dokumen 1,5% x NPT Sertifikat Hak Milik (SHM) 2) Bukti Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Se bi dang Tanah Per dokumen 3% x NPT (SP3T)
1. 3.Rekomendasi Perpanjangan Hak Atas Tan ah
a.Peruntukan tanah sebagai bangunan Per dokumen 0,02% x NPT sosial ,}
b.Peruntukan tanah sebagai Bangunan Rumah Tinggal 1) Luas s.d 500 m? Per dokumen 0,15% x NPT 2) Luas 501 m2 s.d 1.000 m? Per dokumen 0,12% x NPT 3) Luas lebih dari 1.000 m? Per dokumen 0,1% x NPT
c.Perun tukan tanah se bagai Bangunan Komersial 1) Luas s.d 1.000 m? Per dokumen 0,3% x NPT 2) Luas 1.001 rn? s.d. 5.000 m? Per dokumen 0,27% x NPT i,. MENTERIKEUANGAN / KEPALA MUHAMAD CHATIB BASRI ttd. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Pakai Atas Tanah. Nilai Perolehan Tanah (NPT) adalah nilai tanah pada waktu permohonan yang diperoleh dari perhitungan luas tanah dikali dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terakhir. ** Hak Tanggungan (HT) adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak * Keterangan: No i J enis Layanan Satuan Tarif (Rp) Keterangan 3) Luas le bih dari 5. 000 m 2 Per dokumen 0,25% x NPT
1. 4.Rekomendasi Hak Tanggungan (HT) a.· Non Strata Title, Landed House 1) Luas tanah kurang dari 100 m? Per dokumen 0,15% x Nilai HT 2) Luas ·tanah 100 m2 s.d kurang dari Per dokumen 0, 12% x Nilai HT 500 m2 3) Luas tanah 500 m2 atau lebih Per dokumen 0,1% x Nilai HT
b.Strata Title 1) Luas tipe kurang dari 100 m? Per dokumen 0,15% x Nilai HT 2) Luas tipe 100 m2 atau lebih Per dokumen 0,12% x Nilai HT MENTER! KEUANGAN

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.05/2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.05/2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.05/2021