Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.05/2014
- Nomor
- 138/PMK.05/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara;
Mengingat Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/ pimpinan lembaga; MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TARIF LAYANANBADAN LAYANANUMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORANJAKARTA PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TENTANG MENTERlKEUANGAN SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 138 /PMK.05/2014 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 2 Tarif layanan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kernen terian Sekretaria t Negara kepada pengguna j asa. Menetapkan : PERATURAN MENTER! KEUANGANTENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN JAKARTA PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA. MEMUTUSKAN: MENTERIKEUANGAN
..
( 1) Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan_ Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara dapat memberikan jasa layanan sesuai tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
( 1) Tarif Layanan Air Bersih se bagaimana dimaksud dalam Pas al 2 huruf f ditetapkan sebesar tarif air bersih yang disalurkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAMJaya) ditambah dengan profit margin sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari tarif air bersih PAMJaya.
Ketentuan .lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara. MENTERIKEUANGAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 938 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pad a tanggal 8 Ju 1 i 2 O 1 4 MUHAMAD CHATIB BASRI ttd. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Ju 1 i 2 O 1 4 Pasal 9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
( 1) Terhadap lahan yang belum digunakan sesuai dengan Panduan Rancang Kota (PRK) dapat dioptimalkan penggunaannya dengan tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara. MENTER! KEUANGAN amr· =~"'·,-· ' ' ....''";le ''~'.'-~';' ':,- -n ":'."T "':-··- .: . . . . 11 ' ·'" " - l ; ' . .. . .- I .: ., .. ,.11c;o,1;; IL1,i>'''"'""'''"' : • . · [.. :~i•,4r'"" j· u "'"'"' ((1,,\,1, , 1,·('.1,t,,, '"'"!*'''" . ~~~l'l!!..,_zyx~~li;;~~::e:.:_;....:._.:_~,~~~-).;.:.·~~~:!:' ~~, .i ~:;!iL.A~--~...:~_t,:.~,t-~~.11~ __ ,_A L ______ t : •• _ -~·-~':-·~1.f ..\... !_~_ .. __________ .-=:J A. Layanan Tanah
1) Diameter s.d 300 mm Per m/bulan 1.000,- Untuk 2) Diameter 301 mm s.d 500 mm Per m/bulan 2.500,- pengguna 3) Diameter 501 mm s.d 1.000 mm Per m/bulan 5.000,- diluar Kemayoran 4) Diameter lebih dari 1.000 mm Per m/bulan 10.000,-
3) Berdasarkan Akta Hibah
1) Dilakukan oleh Perorangan atau Kuasanya a) Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) b) Berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah (SP3T) 2) Dilakukan oleh Badan Hukum/ Perusahaan/ Merger/ Kuasanya a) Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) E. Layanan Administrasi Pertanahan
1) Berdasarkan Perikatan Jual Beli (PJB) 2) Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB)
D. Layanan Golf dan Driving Range 10.000.000,- 7.500.000,- 3.500.000,- 75.000.000,- 300.000,- 26.000.000,- Per kegiatan/hari Per .kegiatan y hari Per kegiatan/hari Per unit/ tahun Per uni t / minggu Per unit/bulan
1) Bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan/ atau Per dokumen 2,5% x NPT Sertifikat Hak Milik (SHM) 2) Bukti Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Se bi dang Tanah Per dokumen 5% x NPT (SP3T) 3) Bukti Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM) atau Strata Per dokumen 1% x NPT Title
1) Bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan/ atau Per dokumen 1% x NPT Sertifikat Hak Milik (SHM) 2) Bukti Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Se bi dang Tanah Per dokumen 2% x NPT (SP3T)
1) Bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan/ atau Per dokumen 1,5% x NPT Sertifikat Hak Milik (SHM) 2) Bukti Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Se bi dang Tanah Per dokumen 3% x NPT (SP3T)
1) Luas s.d 500 m? Per dokumen 0,15% x NPT 2) Luas 501 m2 s.d 1.000 m? Per dokumen 0,12% x NPT 3) Luas lebih dari 1.000 m? Per dokumen 0,1% x NPT
1) Luas s.d 1.000 m? Per dokumen 0,3% x NPT 2) Luas 1.001 rn? s.d. 5.000 m? Per dokumen 0,27% x NPT i,. MENTERIKEUANGAN / KEPALA MUHAMAD CHATIB BASRI ttd. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Pakai Atas Tanah. Nilai Perolehan Tanah (NPT) adalah nilai tanah pada waktu permohonan yang diperoleh dari perhitungan luas tanah dikali dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terakhir. ** Hak Tanggungan (HT) adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak * Keterangan: No i J enis Layanan Satuan Tarif (Rp) Keterangan 3) Luas le bih dari 5. 000 m 2 Per dokumen 0,25% x NPT
1) Luas tanah kurang dari 100 m? Per dokumen 0,15% x Nilai HT 2) Luas ·tanah 100 m2 s.d kurang dari Per dokumen 0, 12% x Nilai HT 500 m2 3) Luas tanah 500 m2 atau lebih Per dokumen 0,1% x Nilai HT
1) Luas tipe kurang dari 100 m? Per dokumen 0,15% x Nilai HT 2) Luas tipe 100 m2 atau lebih Per dokumen 0,12% x Nilai HT MENTER! KEUANGAN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)