Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.07/2023
- Nomor
- 14/PMK.07/2023
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja jdih.kemenkeu.go.id I Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 198/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402), diubah sebagai berikut:
(5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
jdih.kemenkeu.go.id I
atau
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan jdih.kemenkeu.go.id I berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Negara/Lembaga.
Pasal II
a) nomenklatur "TKDD" yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dimaknai sama dengan "Transfer ke Daerah" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. b) nomenklatur "KPA Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa" yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dimaknai sama dengan "KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. c) nomenklatur "Koordinator KPA Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa" yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dimaknai sama dengan "Koordinator KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. d) frasa "OAK Fisik dan Dana Desa" yang tidak melekat pada nomenklatur KPA Penyaluran yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dimaknai sama dengan "DAK Fisik" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. e) penganggaran yang telah dilakukan sebelum Peraturan Menteri m1 berlaku, oleh pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan menggunakan dokumen penganggaran sesuai nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri ini. t) pemrosesan yang telah dilakukan dalam rangka penyaluran sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri ini.
I- jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri m1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2023 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2023 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 193 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ~==- Kepala B an.:~u::=1:Trrr---- Kernenterian I jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…