Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.010/2009
- Nomor
- 141/PMK.010/2009
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 27
menetapkan kebijakan kepegawaian.
Bagian Keempat Hubungan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dengan Pegawai Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana wajib mengungkapkan:
dalam laporan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
Segala keputusan Direktur Eksekutif yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab LPEI. Bagian Ketiga Aspek Transparansi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana kurang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/4/2019 9/40https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/141-PMK.010-2009Per.HTM
Bagian Ketiga Tugas dan Tanggung Jawab Komite Ketua komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, Pasal 32 huruf a, dan Pasal 33 huruf a hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
Bagian Kedua J abatan Rangkap Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri dari:
Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari:
7/4/2019 PERATURAN MENTERI KEUANGAN atau akuntansi sebagai anggota; dan
10/40https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/141-PMK.010-2009Per.HTM
Komite Pemantau Risiko bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan oleh LPEI paling kurang dengan melakukan:
audit yang berlaku;
dan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/4/2019 11/40https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/141-PMK.010-2009Per.HTM BABVII PENERAPAN MANAJEMENRISIKO Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan pegawai LPEI wajib memperlihatkan/ meminjamkan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit baik intern maupun ekstern.
Fungsi audit intern LPEI dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a.
Dewan Direktur wajib memastikan terselenggaranya kepatuhan terhadap Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)