DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.05/2012

Nomor: 142/PMK.05/2012
Tahun: 2012
Ditetapkan: 3 September 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.05/2009;
c.bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat Nomor: 4063/84/SJN.K/2012 tanggal 19 Juni 2012, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.886 2
d.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI “LEMIGAS” PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a.Tarif Jasa Layanan Laboratorium Eksplorasi;
b.Tarif Jasa Layanan Laboratorium Eksploitasi;
c.Tarif Jasa Layanan Laboratorium Proses; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8863
d.Tarif Jasa Layanan Laboratorium Aplikasi Produk;
e.Tarif Jasa Layanan Laboratorium Teknologi Gas;
f.Tarif Jasa Layanan Laboratorium Kalibrasi;
g.Tarif Jasa Layanan Laboratorium Coal Bed Methane;
h.Tarif Jasa Layanan Laboratorium Blending Pelumas; dan
i.Tarif Jasa Layanan Perbantuan Tenaga Ahli.

Pasal 3

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan jasa layanan di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pelayanan jasa di bidang minyak dan gas bumi berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
(2)Tarif jasa layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pihak pengguna jasa.
(3)Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menyampaikan resume kontrak kerja sama dengan pihak pengguna jasa kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1)Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pelayanan jasa di bidang minyak dan gas bumi. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.886 4
(2)Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pihak lain.
(3)Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menyampaikan resume kontrak kerja sama dengan pihak lain kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Keuangan.
(4)KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk KSO pemanfaatan aset.

Pasal 6

(1)Terhadap pengguna jasa dari universitas/perguruan tinggi dan instansi pemerintah dapat diberikan tarif khusus paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Terhadap pengguna jasa dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat diberikan tarif khusus paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Terhadap mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari pembimbing dan/atau ketua jurusan, dan kartu mahasiswa yang masih berlaku, dapat diberikan tarif khusus paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Tata cara pengenaan tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengacu pada aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8865 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2012 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.05/2009;
c.bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat Nomor: 4063/84/SJN.K/2012 tanggal 19 Juni 2012, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.886 2
d.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a.Tarif Jasa Layanan Laboratorium Eksplorasi;
b.Tarif Jasa Layanan Laboratorium Eksploitasi;
c.Tarif Jasa Layanan Laboratorium Proses; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8863
d.Tarif Jasa Layanan Laboratorium Aplikasi Produk;
e.Tarif Jasa Layanan Laboratorium Teknologi Gas;
f.Tarif Jasa Layanan Laboratorium Kalibrasi;
g.Tarif Jasa Layanan Laboratorium Coal Bed Methane;
h.Tarif Jasa Layanan Laboratorium Blending Pelumas; dan
i.Tarif Jasa Layanan Perbantuan Tenaga Ahli.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan jasa layanan di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pelayanan jasa di bidang minyak dan gas bumi berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
(2)Tarif jasa layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pihak pengguna jasa.
(3)Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menyampaikan resume kontrak kerja sama dengan pihak pengguna jasa kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1)Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pelayanan jasa di bidang minyak dan gas bumi. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.886 4
(2)Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pihak lain.
(3)Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menyampaikan resume kontrak kerja sama dengan pihak lain kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Keuangan.
(4)KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk KSO pemanfaatan aset.

Pasal 6

(1)Terhadap pengguna jasa dari universitas/perguruan tinggi dan instansi pemerintah dapat diberikan tarif khusus paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Terhadap pengguna jasa dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat diberikan tarif khusus paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Terhadap mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari pembimbing dan/atau ketua jurusan, dan kartu mahasiswa yang masih berlaku, dapat diberikan tarif khusus paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Tata cara pengenaan tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengacu pada aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.05/2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 56 Tahun 2010

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.05/2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 56 Tahun 2010

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.05/2009