Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.011/2013
- Nomor
- 143/PMK.011/2013
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 46
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4400);
5423);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PANDUAN PEMBERIAN DUKUNGAN KELAYAKAN ATAS SEBAGIAN BIAYA KONSTRUKSI PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/143~PMK.011~2013Pe... 1 of 11 22/12/2015 8:50
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB II
Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memberikan arahan dan penjelasan lebih lanjut kepada Komite dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai mekanisme yang berlaku dalam pemberian Dukungan Kelayakan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/143~PMK.011~2013Pe... 2 of 11 22/12/2015 8:50 pemberian Dukungan Kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama.
Ruang lingkup Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1) pemberian Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan kepada PJPK; 2) pemberian Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan kepada PJPK; 3) pemberian Persetujuan Final Dukungan Kelayakan kepada PJPK; 4) penerbitan Surat Dukungan Kelayakan kepada Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama.
BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN ANGGARAN DUKUNGAN KELAYAKAN
BAB III
Alokasi anggaran Dukungan Kelayakan yang sudah disetujui berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada periode tertentu, dapat digunakan untuk pemberian Dukungan Kelayakan kepada Proyek Kerja Sama, baik Proyek Kerja Sama yang digunakan oleh Komite sebagai dasar perhitungan alokasi anggaran Dukungan Kelayakan maupun Proyek Kerja Sama yang tidak digunakan oleh Komite sebagai dasar perhitungan alokasi anggaran Dukungan Kelayakan, sepanjang Proyek Kerja Sama tersebut telah siap, dan memenuhi persyaratan untuk diberikan Dukungan Kelayakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama. BAB IV TATA CARA PEMBERIAN DUKUNGAN KELAYAKAN Bagian Kesatu Pemberian Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan
BAB IV
Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan diberikan oleh Menteri Keuangan kepada PJPK berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan setelah Komite selesai melakukan evaluasi terhadap Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan yang diajukan oleh PJPK.
Komite memastikan bahwa selain berisi hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama, Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan harus pula berisi hal-hal sebagai berikut:
Komite melakukan evaluasi terhadap Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan dengan cara sebagai berikut:
3 of 11 22/12/2015 8:50 Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama;
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)