Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Dihapus.
2.Penerimaan Negara dalam rangka Kepabeanan dan Cukai yang selanjutnya disebut Penerimaan Negara adalah penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan/ a tau penerimaan negara lainnya yang terkait dengan kegiatan dalam rangka in1por, ekspor, dan/ a tau atas barang kena cukai yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan sistem elektronik.
3.Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan hukum yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan.
4.Wajib Setor adalah orang pribadi atau badan hukum yang ditentukan untuk melakukan kewajiban untuk menerima untuk kemudian menyetorkan Penerimaan Negara menurut peraturan perundang- undangan.
5.Bendahara Penerimaan c;1.dalah orang yang ditunjuk unttik menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/ daerah dalan1 rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kantor / satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
6.Bank Persepsi dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran Penerimaan Negara sebagai agen penerimaan (collecting agent) dalam Sistern Penerimaan Negara menggunakan surat setoran elektronik.
www.jdih.kemenkeu.go.id
7.Pembayaran adalah kegiatan membayar Penerimaan Negara oleh Wajib Bayar ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya atau 1nelalui Wajib Setor dalain rangka pen1enuhan kewajiban kepabeanan dan cukai.
8.Penyetoran adalah kegiatan menyerahkan seluruh pembayaran Peneri1naan Negara yang diterima dari Wajib Bayar ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya.
9.Kas Negara adalah ternpat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara U1num Negara untuk 111enampung seluruh Penerimaan Negara dan untuk men1bayar pengeluaran negara.
l 0. Sistern Penerimaan Negara adalah sistem penerin1aan yang memuat serangkaian prosedur 1nulai dari penerimaan, penyetoran. pengun1pulan data, pencatatan, pengikhtisaran sarnpai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerin1aan negara dan merupakan bagian dari Sistem Penerhnaan dan Anggaran Negara.
11.Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis Pembayaran atau Penyetoran yang akan dilakukan oleh \Vajib Bayar atau Wajib Setor.
12.Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Kantor Pos sebagai Pos Persepsi.
13.Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh bank sebagai Bank Persepsi.
www.jdih.kemenkeu.go.id
14.Bukti Penerin1aan Negara yang selanjutnya clisingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/ Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP /NTL sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
15.Nomor Transaksi Pene1imaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah non1or tanda bukti transaksi Pembayaran/Penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada Bukti Penerirnaan Negara yang diterbitkan oleh sistern settlement.
16.Kantor Bea dan Cukai adalah kantor dala1n lingkungan Direktorat J enderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean dan cukai sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
1 7. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
18.Wajib Pungut adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk n1embantu melakukan pemungutan Penerirnaan Negara baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan non perpajakan menurut peraturan perundang-undangan.
19.Le1nbaga Persepsi Lainnya adalah lembaga selain Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk untuk rnenyediakan layanan setoran Penerilnaan Negara sebagai agen penerimaan (collecting agent) dalam Sistem Pene1imaan Negara menggunakan surat setoran elektronik.
20.Nomor Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya yang selanjutnya disingkat NTL adalah nomor bukti transaksi penyetoran peneri1naan negara yang diterbitkan oleh Lembaga Persepsi Lainnya.
t www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Ketentuan ayat (1). ayat (2), dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: