Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.07/2010
- Nomor
- 149/PMK.07/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan defisit APBD Tahun Anggaran 2011.
BABIII BATASMAKSIMALDEFISITANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH MASING-MASINGDAERAH
2011. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1497/5/2019 4/5https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/149-PMK.07-201OPer.HTM BABVI KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. BABV PEMANTAUAN DEFISITANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH DAN PINJAMAN DAERAH
Persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan terhadap pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak menjadi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. BABIV BATASMAKSIMALKUMULATIFPINJAMAN DAERAH
Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah yang masih menjadi kewajiban Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 149
7/5/2019 5/5https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/149-PMK.07-201OPer.HTM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 416 PATRIALIS AKBAR ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Agsutus 2010 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2010 MENTER! KEUANGAN, PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1497/5/2019
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)