Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.07/2015
- Nomor
- 153/PMK.07/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah setiap tahun;
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI KEU/\NGAN l�[PUIJLll< INDONESIA
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSlMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id . ··, ; ','.<i :•,··,: I ..., \ . ·. '���1�s..1.;.� .· ' • ...·,, MCNH':HI l<UJf\NGAN l{EPUIJUI< lf'JDONFSIA
·
BAB II BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB II
BAB III BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB III
www.jdih.kemenkeu.go.id rvl[NTEHI l<EUAl\jGf\N l<FPl.IBLll< JNDONEfJll\
Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2016 masing masing Daerah menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD Tahun Anggaran 2016. BAB IV BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH
BAB IV
Daerah 0,3% PDB
BAB V PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DAERAH
BAB V
mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id MCNTCHI l<FUANGf\N l{EPUOUI( INDONESIA
(1) (2)
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas Menteri Keuangan memberikan persetujuan penolakan atas permohonan pelampauan Maksimal Defisit APBD. nama atau Batas Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan dari kepala daerah diterima secara lengkap.
Persetujuan atau penolakan terhadap pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai APBD. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI l<EUAl\IGAN Hf.YIJnUI\ lf\IDON[SI/\ BAB VI PEMANTAUAN DEFISIT ANGGARAN FENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH
BAB VI
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum APBD ditetapkan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)