DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.07/2015

Nomor: 153/PMK.07/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Menteri Keuangan

Menetapkan

menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah setiap tahun;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI KEU/\NGAN l�[PUIJLll< INDONESIA
3. 3.Peraturan Pemerintah No:i:nor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSlMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah termasuk APBD-Perubahan.
4.Batas Maksimal Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit APBD masing-masing Daerah dalam suatu tahun anggaran.
5.Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun angga:ran yang bersangkutan. www.jdih.kemenkeu.go.id . ··, ; ','.<i :•,··,: I ..., \ . ·. '��1�s..1.;.� .· ' • ...·,, MCNH':HI l<UJf\NGAN l{EPUIJUI< lf'JDONFSIA
7.· Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.
8.Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disingkat PDB adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar.
9.Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah adalah jumlah total pinjaman seluruh Daerah sampai dengan tahun anggaran tertentu. ·
10.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau mertedma manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani · kewajiban untuk membayar kembali.

BAB II

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

(1)Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2016.
(2)Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.
(3)Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proyeksi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

BAB III

BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 3

(1)Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2016 masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal sebagai berikut:
1. a.sebesar 6% (enam persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 untuk kategori sangat tinggi;
2. b.sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 untuk kategori tinggi; www.jdih.kemenkeu.go.id rvl[NTEHI l<EUAl\jGf\N l<FPl.IBLll< JNDONEfJll\
3. c.sebesar 4% (empat persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 untuk kategori sedang; dan
4. d.sebesar 3% (tiga persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 untuk kategori rendah.
(2)Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.
(3)Kategori kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori kapasitas fiskal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai . kapasitas fiskal untuk Tahun.Anggaran 2015.

Pasal 4

Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2016 masing masing Daerah menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD Tahun Anggaran 2016.

BAB IV

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH

Pasal 5

(1)Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar (nol koma tiga persen) dari proyeksi Tahun Anggaran 2016. Daerah 0,3% PDB
(2)Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pinjaman yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan.
(3)Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proyeksi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

BAB V

PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DAERAH

Pasal 6

(1)Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD harus . mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan penilaian sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id MCNTCHI l<FUANGf\N l{EPUOUI( INDONESIA
1. a.Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terlampaui;
2. b.Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak terlampaui;
3. c.Pinjaman telah disetujui, untuk pmJaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat; dan
4. d.Rencana Pinjaman sudah mendapat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri, untuk .pinjaman yang bersumber dari pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.

Pasal 7

(1)Permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD diajukan oleh kepala daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum APBD ditetapkan.
(2)Format Surat Permohonan Persetujuan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1)
(2)

Pasal 8

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas Menteri Keuangan memberikan persetujuan penolakan atas permohonan pelampauan Maksimal Defisit APBD. nama atau Batas Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan dari kepala daerah diterima secara lengkap.

Pasal 9

Persetujuan atau penolakan terhadap pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai APBD. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI l<EUAl\IGAN Hf.YIJnUI\ lf\IDON[SI/\

BAB VI

PEMANTAUAN DEFISIT ANGGARAN FENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melaporkan rencana Defisit APBD Tahun Anggaran 2016 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum APBD ditetapkan.
(2)Rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan rencana defisit dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi.
(3)Dalam hal rencana defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi batas maksimal defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pemerintah Daerah belum menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah melampirkan permohonan persetujuan batas maksimal defisit APBD dalam laporan rencana defisit APBD.
(4)Format laporan rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Menteri Keuangan

Menetapkan

menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah setiap tahun;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI KEU/\NGAN l�[PUIJLll< INDONESIA
3. 3.Peraturan Pemerintah No:i:nor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSlMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah termasuk APBD-Perubahan.
4.Batas Maksimal Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit APBD masing-masing Daerah dalam suatu tahun anggaran.
5.Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun angga:ran yang bersangkutan. www.jdih.kemenkeu.go.id . ··, ; ','.<i :•,··,: I ..., \ . ·. '��1�s..1.;.� .· ' • ...·,, MCNH':HI l<UJf\NGAN l{EPUIJUI< lf'JDONFSIA
7.· Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.
8.Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disingkat PDB adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar.
9.Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah adalah jumlah total pinjaman seluruh Daerah sampai dengan tahun anggaran tertentu. ·
10.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau mertedma manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani · kewajiban untuk membayar kembali.

BAB II

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

(1)Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2016.
(2)Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.
(3)Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proyeksi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

BAB III

BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 3

(1)Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2016 masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal sebagai berikut:
1. a.sebesar 6% (enam persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 untuk kategori sangat tinggi;
2. b.sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 untuk kategori tinggi; www.jdih.kemenkeu.go.id rvl[NTEHI l<EUAl\jGf\N l<FPl.IBLll< JNDONEfJll\
3. c.sebesar 4% (empat persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 untuk kategori sedang; dan
4. d.sebesar 3% (tiga persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 untuk kategori rendah.
(2)Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.
(3)Kategori kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori kapasitas fiskal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai . kapasitas fiskal untuk Tahun.Anggaran 2015.

Pasal 4

Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2016 masing masing Daerah menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD Tahun Anggaran 2016.

BAB IV

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH

Pasal 5

(1)Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar (nol koma tiga persen) dari proyeksi Tahun Anggaran 2016. Daerah 0,3% PDB
(2)Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pinjaman yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan.
(3)Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proyeksi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

BAB V

PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DAERAH

Pasal 6

(1)Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD harus . mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan penilaian sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id MCNTCHI l<FUANGf\N l{EPUOUI( INDONESIA
1. a.Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terlampaui;
2. b.Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak terlampaui;
3. c.Pinjaman telah disetujui, untuk pmJaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat; dan
4. d.Rencana Pinjaman sudah mendapat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri, untuk .pinjaman yang bersumber dari pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.

Pasal 7

(1)Permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD diajukan oleh kepala daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum APBD ditetapkan.
(2)Format Surat Permohonan Persetujuan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1)
(2)

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

PEMANTAUAN DEFISIT ANGGARAN FENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melaporkan rencana Defisit APBD Tahun Anggaran 2016 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum APBD ditetapkan.
(2)Rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan rencana defisit dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi.
(3)Dalam hal rencana defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi batas maksimal defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pemerintah Daerah belum menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah melampirkan permohonan persetujuan batas maksimal defisit APBD dalam laporan rencana defisit APBD.
(4)Format laporan rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 10 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 10 Tahun 2016