Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.04/2019
- Nomor
- 155/PMK.04/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 44
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Gudang Berikat; ) www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG GUDANG BERIKAT.
BAB I
Dalam Peraturan ¥enteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id 2 . Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4 . Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasanjpengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang- barang terten tu dalam j angka waktu terten tu un tuk dikeluarkan kembali. 5 . Penyelenggara Gudang Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Gudang Berikat.
8 . Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari www.jdih.kemenkeu.go.id Daerah Pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai.
www.jdih.kemenkeu.go.id
sesum dengan U ndang-U ndang
21 . Sistem disingkat Komputer Pelayanan SKP adalah sistem digunakan oleh Kantor yang selanjutnya komputer yang Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
BAB II PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN Pasal 3
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
BABIII PENDIRIAN GUDANG BERIKAT Pasal 6
www.jdih.kemenkeu.go.id
e . mempunyai tata letak dan batas yang jelas untuk melakukan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
t r www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 8 Penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan pemberian izin sebagai Penyelenggara Gudang Berikat, penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan pemberian 1zm sebagai Pengusaha Gudang Berikat, dan pemberian 1zm sebagai PDGB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berlaku sampai dengan izin Gudang Berikat dicabut.
Dalam hal Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB merupakan Orang yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), izin Pengusaha Gudang Berikat atau izin PDGB diberlakukan juga se bagai Nom or Pokok Pengusaha Barang Ken a Cukai (NPPBKC).
d . memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasanJ tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasijtempat dan rencana tata letak/ denah yang akan dij adikan Gudang Berikat; t Q www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Permohonan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) dan Pasal 11 ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui sistem Indonesia National Single Window yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission.
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)