DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.010/2021

Nomor: 156/PMK.010/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan: Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
b.bahwa Menteri Keuangan sebelumnya telah

Menetapkan

menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan -Pengamanan terhadap impor produk ubin keramik melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018 tentang P~ngenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Ubin Keramik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 l 1/PMK.010/2020; www.jdih.kemenkeu.go.id Mengingat c.bahwa sesuaidengan hasil laporan akhir hasil penyelidikanKomitePengamanan Perdagangan Indonesiamenunjukkan adanya ancamankerugian serius yangdialamiindustri·dalam negerikarena jumlahimpormasihmengalamipeningkatan selama periode penyelidikan,baik secara absolutmaupun relatifdan akankembalimeningkatsecarasignifikan apabila Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak diperpanjang; d.bahwa berdasarkanpertlmbangan sebagaimana dimaksud dalamhurufasampai denganhurufc,serta untukmelaksanakan ketentuan Pasal23Dayat(2) Undang-UndangNomor 17Tahun2006 tentang Perubahan atasUndang-UndangNomor10Tahun 1995tentangKepabeanan, perlumenetapkan Peraturan Menteri Keuangantentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Ubin Keramik; 1.Pasal17ayat(3)Undang-UndangDasarNegara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor 10Tahun1995tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1995 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2006. Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3.Undang-Undang Nomor39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan RepublikIndonesiaTahun2011Nomor 66,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5225); 5.PeraturanPresidenNomor57Tahun2020 tentang Kementerian Keuangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2020Nomor 98); 6.PeraturanMenteriKeuanganNomor l18/PMK.01/2021tentangOrganisasidan TataKerja KementerianKeuangan(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2021Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK.

Pasal 1

Terhadap imporproduk ubinkeramik denganuraian barang ubin danpaving,ubinperapian,dan ubindinding dart keramik, selain dart barang subpos 6907.30dan6907.40, yangarea permukaan terluasnya dapat menutupibujur sangkar dengan sisi7cm (tujuhcentimeter)ataulebih,yang termasuk dalam pos tartf 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93,dan6907.23.94, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal1dikenakan selama3 (tiga)tahundengan. ketentuan sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id Besaran Bea Masuk Tindakan NoPeriode Pengamanan (%) TahunPertama,dengan periode 1 (satu)tahun 17 1.terhitung sejak tanggal berlakunya PeraturanMenteri (tujuhbelas) ini. TahunKedua,denganperiode 1 (satu)tahunterhitung setelah 15 2. tanggalberakhirnyaTahun(lima belas) Pertama. TahunKetiga,denganperiode 1 (satu)tahunterhitung setelah 13 3. tanggal berakhirnyaTahun(tiga belas) Kedua.

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal1dikenakan terhadap importasi dartsemua negara, kecualiterhadap produk ubin keramik yang diproduksi dart negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart PeraturanMenteri ini.

Pasal 4

(1)Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1merupakan: a.tambahan bea masuk umum(Most Favoured Nation);atau b.tambahan bea masukpreferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang intemasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dart negara yang termasuk dalam skema pe1janjian perdagangan barang ttlf www.jdih.kemenkeu.go.id intemasionaldi111aksuddanmenienuhiketentuan dalam skemaperjanjian perdaganganbarang intemasional.
(2)Dalamhal ketentuan dalam skemaperjanjian perdaganganbarang intemasional tidak dipenuhiatau sedang dilakukan permintaanRetroactive Check, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamananatas importasi dart negara yangtermasukdalamskema perjanjian perdaganganbaranginternasional sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufb merupakan tambahan bea masuk umum(Most Favoured Nation).

Pasal 5

(1)Terhadap imporprodukubinkeramik yang diproduksi dart negara yang dikecualikan dart pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, importir wajibmenyerahkan dokumen SuratKeterangan Asal (CertificateofOrigin).
(2)Dalamhal SuratKeterangan Asal (CertificateofOrigin) sebagaimana dimaksudpadaayat1menggunakanSurat Keterangan Asal (CertificateofOrigin) preferensi, penelitianSuratKeterangan Asal (CertificateofOrigin) dilakukan berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan yang mengatur tentang PenelitianSuratKeterangan Asal dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan PerjanjianatauKesepakatan Intemasional.
(3)Dalam hal SuratKeterangan Asal (CertificateofOrigin) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan Surat Keterangan Asal (Certificateof0if]in) non preferensi, penelitianSuratKeterangan Asal (Certificate·ofOrigin) dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

(1)Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2berlaku sepenuhnya terhadap barangimporubinkeramikyang: a.dokumen pemberitahuan pabeanimpornyatelah mendapatnomor pendaftaran dariKantorPabean tempatpenyelesaian kewajibanpabean, dalamhal penyelesaian kewajibanpabeandilakukan dengan pengajuan pemberitahuanpabean;atau b.tarifdannilaipabeannya ditetapkanoleh Kantor Pabean tempatpenyelesai~kewajibanpabean, dalamhalpenyelesaian kewajibanpabean dilakukantanpapengajuan pemberitahuan pabean.
(2)Terhadap pemasukandan/ataupengeluaranbarangke dandari Kawasan Perdagangan BebasdanPelabuhan Bebas, Tempat PenimbunanBerikat,atauKawasan EkonomiKhusus dilaksanakan sesuaidenganketentuan peraturan perundang-undanganmengenaipemasukan dan/ataupengeluaranbarang kedandari Kawasan Perdagangan BebasdanPelabuhanBebas, Tempat Penimbunan Berikat,atauKawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 7

PeraturanMenteri ini mulai berlaku setelah7 (tujuh)hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri m1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2021 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1236 ~alinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum b .,.-:::::::-- --~ U '.,,;; . ,.\:.\'lt>-\lGAN B(,,~ . . Kepala ~~J!;,-an-- m1~; stras1 Kementenan \ 1 fJi I YAB~ -13-1~9703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id NO. l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR156/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK DAFrARNEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK NAMANEGARA NO. NAMANEGARA Afghanistan24. Colombia Albania25. Congo Angola26.CostaRica Antiguaand Barbuda27. Cote d'Ivoire Argentina28.Cuba Armenia29. Democratic RepublicoftheCongo Bahrain,Kingdom of30. Djibouti Bangladesh31. Dominica Barbados32. Dominican Republic Belize 33. Ecuador Benin34. Egypt Bolivia,Plurinational Stateof35. El Salvador Botswana36. Fiji Brazil 37. Gabon Brunei Darussalam38. Gambia Burkina Faso39. Georgia Burundi40.Ghana Caba Verde 41. Grenada Cambodia42. Guatemala Cameroon 43. Guinea Central African Republic 44. Guinea-.Bissau Chad 45. Guyana Chile 46. Haiti www.jdih.kemenkeu.go.id NO.NAMANEGARANO..NAMANEGARA 47.Honduras82.Pakistan

48.Hong Kong,China83.Panama 49.Israel84.PapuaNewGuinea 50.Jamaica85.Paraguay 51.Jordan86.Peru 52.Kazakstan87. Philippines
53.Kenya 88.Qatar
54.Korea, Republicof89.RussianFederation
55.Kuwait,the Stateof 90.Rwanda
56.Kyrgyz Republic 91.SaintKittsandNevis 57. Lao People's Democratic 92.SaintLucia Republic 58. Lesotho 93.SaintVincent&theGrenadines
59.Liberia 94.Samoa 60.Liechtenstein95.SaudiArabia, Kingdomof
61.Macao,China96. Senegal 62.Madagascar97. Seychelles
63.Malawi 98.SierraLeone
64.Malaysia 99. Singapore
65.Maldives 100. Solomon Islands
66.Mali 101.SouthAfrica 67.Mauritania102.Sri Lanka 68.Mauritius103.Suriname
69.Mexico 104. Swaziland
70.Moldova, Republic of 105. Chinese Taipei
71.Mongolia 106. Tajikist?TI
72.Montenegro 107.Tanzania 73. Morocco
108.Thailand
74.Mozambique 109. The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
75.Myanmar 110. Togo
76.Namibia 111. Tonga
77.Nepal 112. Trinidad andTobago
78.Nicaragua 113. Tunisia
79.Niger 114. Turkey
80.Nigeria 115. Uganda
81.Oman 116. Ukraine www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 117. 118. 119. 120. NAMANEGARA NO. NAMANEGARA United ArabEmirates121.Yemen Uruguay122.Zambia Vanuatu123.Zimbabwe Venezuela, Bolivarian Republic of MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai denganaslinya KepalaBiroUmum u.b. ministra~i Kementerian

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan: Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
b.bahwa Menteri Keuangan sebelumnya telah

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan RepublikIndonesiaTahun2011Nomor 66,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5225); 5.PeraturanPresidenNomor57Tahun2020 tentang Kementerian Keuangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2020Nomor 98); 6.PeraturanMenteriKeuanganNomor l18/PMK.01/2021tentangOrganisasidan TataKerja KementerianKeuangan(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2021Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

(1)Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1merupakan: a.tambahan bea masuk umum(Most Favoured Nation);atau b.tambahan bea masukpreferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang intemasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dart negara yang termasuk dalam skema pe1janjian perdagangan barang ttlf www.jdih.kemenkeu.go.id intemasionaldi111aksuddanmenienuhiketentuan dalam skemaperjanjian perdaganganbarang intemasional.
(2)Dalamhal ketentuan dalam skemaperjanjian perdaganganbarang intemasional tidak dipenuhiatau sedang dilakukan permintaanRetroactive Check, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamananatas importasi dart negara yangtermasukdalamskema perjanjian perdaganganbaranginternasional sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufb merupakan tambahan bea masuk umum(Most Favoured Nation).

Pasal 5

(1)Terhadap imporprodukubinkeramik yang diproduksi dart negara yang dikecualikan dart pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, importir wajibmenyerahkan dokumen SuratKeterangan Asal (CertificateofOrigin).
(2)Dalamhal SuratKeterangan Asal (CertificateofOrigin) sebagaimana dimaksudpadaayat1menggunakanSurat Keterangan Asal (CertificateofOrigin) preferensi, penelitianSuratKeterangan Asal (CertificateofOrigin) dilakukan berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan yang mengatur tentang PenelitianSuratKeterangan Asal dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan PerjanjianatauKesepakatan Intemasional.
(3)Dalam hal SuratKeterangan Asal (CertificateofOrigin) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan Surat Keterangan Asal (Certificateof0if]in) non preferensi, penelitianSuratKeterangan Asal (Certificate·ofOrigin) dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

(1)Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2berlaku sepenuhnya terhadap barangimporubinkeramikyang: a.dokumen pemberitahuan pabeanimpornyatelah mendapatnomor pendaftaran dariKantorPabean tempatpenyelesaian kewajibanpabean, dalamhal penyelesaian kewajibanpabeandilakukan dengan pengajuan pemberitahuanpabean;atau b.tarifdannilaipabeannya ditetapkanoleh Kantor Pabean tempatpenyelesai~kewajibanpabean, dalamhalpenyelesaian kewajibanpabean dilakukantanpapengajuan pemberitahuan pabean.
(2)Terhadap pemasukandan/ataupengeluaranbarangke dandari Kawasan Perdagangan BebasdanPelabuhan Bebas, Tempat PenimbunanBerikat,atauKawasan EkonomiKhusus dilaksanakan sesuaidenganketentuan peraturan perundang-undanganmengenaipemasukan dan/ataupengeluaranbarang kedandari Kawasan Perdagangan BebasdanPelabuhanBebas, Tempat Penimbunan Berikat,atauKawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 7

48.Hong Kong,China83.Panama 49.Israel84.PapuaNewGuinea 50.Jamaica85.Paraguay 51.Jordan86.Peru 52.Kazakstan87. Philippines
53.Kenya 88.Qatar
54.Korea, Republicof89.RussianFederation
55.Kuwait,the Stateof 90.Rwanda
56.Kyrgyz Republic 91.SaintKittsandNevis 57. Lao People's Democratic 92.SaintLucia Republic 58. Lesotho 93.SaintVincent&theGrenadines
59.Liberia 94.Samoa 60.Liechtenstein95.SaudiArabia, Kingdomof
61.Macao,China96. Senegal 62.Madagascar97. Seychelles
63.Malawi 98.SierraLeone
64.Malaysia 99. Singapore
65.Maldives 100. Solomon Islands
66.Mali 101.SouthAfrica 67.Mauritania102.Sri Lanka 68.Mauritius103.Suriname
69.Mexico 104. Swaziland
70.Moldova, Republic of 105. Chinese Taipei
71.Mongolia 106. Tajikist?TI
72.Montenegro 107.Tanzania 73. Morocco
108.Thailand
74.Mozambique 109. The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
75.Myanmar 110. Togo
76.Namibia 111. Tonga
77.Nepal 112. Trinidad andTobago
78.Nicaragua 113. Tunisia
79.Niger 114. Turkey
80.Nigeria 115. Uganda
81.Oman 116. Ukraine www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 117. 118. 119. 120. NAMANEGARA NO. NAMANEGARA United ArabEmirates121.Yemen Uruguay122.Zambia Vanuatu123.Zimbabwe Venezuela, Bolivarian Republic of MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai denganaslinya KepalaBiroUmum u.b. ministra~i Kementerian

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.010/2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2011