Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.02/2010
- Nomor
- 156/PMK.02/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum (public service obligation/PSO) bidang angkutan kereta api kelas ekonomi, Pemerintah telah menugaskan PT Kereta Api (Persero) untuk melaksanakan pengangkutan penumpang kereta api kelas ekonomi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
MEMUTUSKAN: PERATURANMENTER!KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN KERETAAPI KELASEKONOMI. Menetapkan
Memperhatikan 1. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KM.19 Tahun 1999, Nomor 83/KMK.13/03/1999, Nomor KEP.024/K/03/1999 tentang Pembiayaan Atas Pelayanan Umum Kereta Api Kelas Ekonomi, Pembiayaan atas Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api, serta Biaya atas Penggunaan Prasarana Kereta Api; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010; 17. PERATURAN MENTERI KEUANGAN Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan; 7/5/2019 4/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/156-PMK.02-201 OPer.HTM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA mengajukan usulan penyediaan dana kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi kepada Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan. 7/5/2019 5/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/156-PMK.02-201 OPer.HTM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
7/5/2019 6/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/156-PMK.02-201 OPer.HTM
a.
pemeriksaan keabsahan DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya;
7/5/2019 7110https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/156-PMK.02-201 OPer.HTM
Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PT Kereta Api (Persero) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan. Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA bertanggung jawab atas penyaluran dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi kepada PT Kereta Api (Persero).
Membuka PDF…