DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.02/2010

Nomor: 156/PMK.02/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 1 September 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

(3)Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan menyampaikan pemberitahuan pagu kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi kepada Direktur J enderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA.
(4)Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur

Pasal 2

Dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum (public service obligation/PSO) bidang angkutan kereta api kelas ekonomi, Pemerintah telah menugaskan PT Kereta Api (Persero) untuk melaksanakan pengangkutan penumpang kereta api kelas ekonomi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURANMENTER!KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN KERETAAPI KELASEKONOMI. Menetapkan

2.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penunjukan kepada PT Kereta Api (Persero) Selaku Penyelenggara Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi; Memperhatikan 1. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KM.19 Tahun 1999, Nomor 83/KMK.13/03/1999, Nomor KEP.024/K/03/1999 tentang Pembiayaan Atas Pelayanan Umum Kereta Api Kelas Ekonomi, Pembiayaan atas Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api, serta Biaya atas Penggunaan Prasarana Kereta Api; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010; 17. PERATURAN MENTERI KEUANGAN Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan; 7/5/2019 4/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/156-PMK.02-201 OPer.HTM

b.pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/ jasa yang diperjanjikan;
c.hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
d.nilai atau harga kontrak serta syarat-syarat pembayaran;
e.persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
f.tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal penyelesaian/ penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
g.ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;

(1)Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA membuat Perjanjian Kerja dengan PT Kereta Api (Persero) berdasarkan DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8).
(2)Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan dan Direktur Utama PT Kereta Api (Persero).
(3)Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat ketentuan sebagai berikut:
1. a.para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;

Pasal 3

(8)DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar pelaksanaan pembayaran penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi.
(5)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK).
(6)SP-SAPSKsebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA.
(7)Berdasarkan SP-SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA menyusun Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menyampaikannya secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan guna memperoleh pengesahan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA mengajukan usulan penyediaan dana kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi kepada Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan. 7/5/2019 5/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/156-PMK.02-201 OPer.HTM
(1)Hasil verifikasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditandatangani oleh tim verifikasi selaku verifikator dan PT Kereta Api (Persero) selaku pihak yang diverifikasi.
(2)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan

Pasal 6

(3)Berdasarkan tagihan PT Kereta Api (Persero), Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA menugaskan tim verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi.
(4)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA.
(5)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap kebenaran atas data yang disampaikan dalam dokumen tagihan pembayaran penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi.
(2)Direksi PT Kereta Api (Persero) mengajukan tagihan pembayaran dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi untuk triwulan berkenaan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA.
(1)Pencairan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bi dang angkutan kereta api kelas ekonomi dilaksanakan secara triwulanan.

Pasal 5

c.Bendahara Pengeluaran.

(2)Salinan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat J enderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan.
1. b.pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM, yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan SPM; dan
(1)Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA menerbitkan keputusan untuk menunjuk:
1. a.pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ penanggungjawab kegiatan/pembuat komitmen, yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Pasal 4

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

h.ketentuan mengenai keadaaan memaksa; dan
i.penyelesaian perselisihan. 7/5/2019 6/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/156-PMK.02-201 OPer.HTM

Pasal 8

d.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari KPA, yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
c.Surat Pernyataan Telah Diverifikasi dari KPA, yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;
b.Faktur pajak dan SSP (bila ada);
b.pemeriksaan kelengkapan dokumen tagihan pembayaran;
c.memperhitungkan pajak-pajak yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
d.mencocokkan tanda tangan PPK dengan spesimen yang diterima.

(3)Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan SPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dengan dilampiri:
1. a.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari KPA/PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; a.
2. b.kuitansi pembayaran.
(2)Berdasarkan SPP yang diajukan oleh PPK, Pejabat Penandatangan SPM melakukan pengujian sebagai berikut: pemeriksaan keabsahan DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya;
(1)Berdasarkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPK membuat SPP untuk disampaikan kepada Pejabat Penandatangan SPM dengan dilampiri:
1. a.Berita Acara Verifikasi; dan PERATURAN MENTERI KEUANGAN dalam berita acara verifikasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi yang ditandatangani oleh KPA atau PPK dan Direksi PT Kereta Api (Persero) selaku pihak yang diverifikasi.
(3)Berita acara verifikasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu persyaratan pencairan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur verifikasi diatur oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA.

Pasal 7

7/5/2019 7110https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/156-PMK.02-201 OPer.HTM

Pasal 14

(3)Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi yang berwenang melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diaudit oleh auditor yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA, Direktur J ender al Anggaran-Kementerian Keuangan dan Direktur J enderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan.

Pasal 13

Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PT Kereta Api (Persero) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan. Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA bertanggung jawab atas penyaluran dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi kepada PT Kereta Api (Persero).

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

(3)Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan menyampaikan pemberitahuan pagu kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi kepada Direktur J enderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA.
(4)Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur

Pasal 2

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURANMENTER!KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN KERETAAPI KELASEKONOMI. Menetapkan

2.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penunjukan kepada PT Kereta Api (Persero) Selaku Penyelenggara Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi; Memperhatikan 1. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KM.19 Tahun 1999, Nomor 83/KMK.13/03/1999, Nomor KEP.024/K/03/1999 tentang Pembiayaan Atas Pelayanan Umum Kereta Api Kelas Ekonomi, Pembiayaan atas Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api, serta Biaya atas Penggunaan Prasarana Kereta Api; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010; 17. PERATURAN MENTERI KEUANGAN Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan; 7/5/2019 4/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/156-PMK.02-201 OPer.HTM

b.pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/ jasa yang diperjanjikan;
c.hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
d.nilai atau harga kontrak serta syarat-syarat pembayaran;
e.persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
f.tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal penyelesaian/ penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
g.ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;

(1)Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA membuat Perjanjian Kerja dengan PT Kereta Api (Persero) berdasarkan DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8).
(2)Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan dan Direktur Utama PT Kereta Api (Persero).
(3)Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat ketentuan sebagai berikut:
1. a.para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;

Pasal 3

(8)DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar pelaksanaan pembayaran penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi.
(5)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK).
(6)SP-SAPSKsebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA.
(7)Berdasarkan SP-SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA menyusun Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menyampaikannya secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan guna memperoleh pengesahan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA mengajukan usulan penyediaan dana kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi kepada Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan. 7/5/2019 5/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/156-PMK.02-201 OPer.HTM
(1)Hasil verifikasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditandatangani oleh tim verifikasi selaku verifikator dan PT Kereta Api (Persero) selaku pihak yang diverifikasi.
(2)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan

Pasal 6

(3)Berdasarkan tagihan PT Kereta Api (Persero), Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA menugaskan tim verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi.
(4)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA.
(5)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap kebenaran atas data yang disampaikan dalam dokumen tagihan pembayaran penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi.
(2)Direksi PT Kereta Api (Persero) mengajukan tagihan pembayaran dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi untuk triwulan berkenaan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA.
(1)Pencairan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bi dang angkutan kereta api kelas ekonomi dilaksanakan secara triwulanan.

Pasal 5

c.Bendahara Pengeluaran.

(2)Salinan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat J enderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan.
1. b.pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM, yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan SPM; dan
(1)Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA menerbitkan keputusan untuk menunjuk:
1. a.pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ penanggungjawab kegiatan/pembuat komitmen, yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Pasal 4

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

h.ketentuan mengenai keadaaan memaksa; dan
i.penyelesaian perselisihan. 7/5/2019 6/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/156-PMK.02-201 OPer.HTM

Pasal 8

d.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari KPA, yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
c.Surat Pernyataan Telah Diverifikasi dari KPA, yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;
b.Faktur pajak dan SSP (bila ada);
b.pemeriksaan kelengkapan dokumen tagihan pembayaran;
c.memperhitungkan pajak-pajak yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
d.mencocokkan tanda tangan PPK dengan spesimen yang diterima.

(3)Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan SPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dengan dilampiri:
1. a.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari KPA/PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; a.
2. b.kuitansi pembayaran.
(2)Berdasarkan SPP yang diajukan oleh PPK, Pejabat Penandatangan SPM melakukan pengujian sebagai berikut: pemeriksaan keabsahan DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya;
(1)Berdasarkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPK membuat SPP untuk disampaikan kepada Pejabat Penandatangan SPM dengan dilampiri:
1. a.Berita Acara Verifikasi; dan PERATURAN MENTERI KEUANGAN dalam berita acara verifikasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi yang ditandatangani oleh KPA atau PPK dan Direksi PT Kereta Api (Persero) selaku pihak yang diverifikasi.
(3)Berita acara verifikasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu persyaratan pencairan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur verifikasi diatur oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA.

Pasal 7

7/5/2019 7110https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/156-PMK.02-201 OPer.HTM

Pasal 14

(3)Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi yang berwenang melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diaudit oleh auditor yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA, Direktur J ender al Anggaran-Kementerian Keuangan dan Direktur J enderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan.

Pasal 13

Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.02/2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.02/2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.02/2012