DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157/PMK.010/2015

Nomor: 157/PMK.010/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat. (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan Undang Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. I ;r www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER/ l<ELJANGAN REPLJBLll< INDONESIA

Pasal 2

(1)Dalam hal terdapat ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlakuan Pajak Penghasilan didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian internasional dimaksud.
(2)Pelaksanaan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
(3)Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4 ) Organisasi internasional sebagaimana · dimaksud pada ayat (3) merupakan organisasi/badan/lembaga/ asosiasi/ perhimpunan/forum/kerjasama antar pemerintah atau non pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
(5)Perlakuan Pajak Penghasilan didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional sampai dengan berakhirnya perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan syarat:
1. a.perjanjian internasional tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang di bidang Perjanjian Internasional; /1 www.jdih.kemenkeu.go.id · , MENTERIKEUANGAN FlEPUBLIK INDONESIA
2. b.tidak terdapat persyaratan (reservation) atau pernyataan (declaration) mengenai ketentuan perlakuan Pajak Penghasilan dalam perjanjian internasional tersebut; dan
3. c.telah dilakukan pengesahan dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan · (acceptance) dan /atau penyetujuan (approvan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang di bidang Perjanjian Internasional.
(6)Dikecualikan · dari pemenuhan persyaratan telah dilakukan pengesahan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf c adalah dalam hal perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mensyaratkan adanya pengesahan dalam pemberlakuan perjanjian tersebut dan perjanjian dimaksud memuat niateri yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis atas suatu perjanjian induk.

Pasal 3

(1)Atas penghasilan berupa gaji atau pembayaran lainnya dari organisasi internasional yang diterima oleh pejabat atau pegawai yang berstatus warga negara Indonesia, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah diatur secara tegas ketentuan pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan atas gaji atau pembayaran lainnya yang diterima pejabat atau pegawai yang berstatus warga negara Indonesia.

Pasal 4

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Betita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 2 Agustus 2 O 15 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 13 Agustus 2015 BAMBANG P. S. BRODJONEGORO MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1189 L www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157 /PMK.010/2015 TENTANG PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS ORGANISASI INTERNASIONAL DAN/ ATAU PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DIDASARKAN PADA KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL MENTEi�! l<:EUANGAN f�EPUBLll< INIJONESIA ORGANISASI INTERNASIONAL YANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DIDASARKAN PADA KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

1.Kerjasama Teknik Australia - Republik Indonesia (Australia-Indonesia Partnership)
2.Kerjasama Teknik Canada - Republik Indonesia
3.Kerjasama Teknik India - Republik Indonesia 4 . Kerjasama Teknik Inggris - Republik Indonesia
5.Kerjasama Teknik Jepang - Republik Indonesia
6.Kerjasama Teknik New Zealand - Republik Indonesia
7.Kerjasama Teknik Negeri Belanda - Republik Indonesia
8.Kerjasama Teknik Rusia - Republik Indonesia
9.Kerjasama Teknik Jerman - Republik Indonesia
10.Kerjasama Teknik Perancis - Republik Indonesia
11.Kerjasama Teknik Negeri Polandia - Republik Indonesia
12.Kerjasama Teknik Amerika Serikat - Republik Indonesia (USAID: United States
13.Kerjasama Teknik Swiss - Republik Indonesia
14.Kerjasama Teknik Italia - Republik Indonesia
15.Kerjasama Teknik Belgia - Republik Indonesia
16.Kerjasama Teknik Denmark - Republik Indonesia
17.Kerjasama Teknik Korea - Republik Indonesia
18.Kerjasama Teknik Finlandia - Republik Indonesia
19.Kerjasama Ekonomi dan Teknik Malaysia - Republik Indonesia
20.Kerjasama Ekonomi dan Teknik Singapura - Republik Indonesia
21.Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Teknik RRC - Republik Indonesia £ l www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN 2
22.Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik Vietnam -
23.Kerjasama Ekonomi dan Teknik Thailand - Republik Indonesia
24.Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknik Meksiko - Republik Indonesia
25.Kerjasama Teknik Kerajaan Arab Saudi - Republik Indonesia
26.Kerjasama Teknik Iran - Republik Indonesia
27.Kerjasama Teknik Pakistan - Republik Indonesia
28.Kerjasama Teknik Philippine - Republik Indonesia
29.Kerjasama Kebudayaan Belanda - Republik Indonesia
30.Kerjasama Kebudayaan Jepang - Republik Indonesia
31.Kerjasama Kebudayaan Mesir/ RPA - Republik Indonesia
32.Kerjasama Kebudayaan Austria - Republik Indonesia
33.Kerjasama Teknik di bidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA
34.Islamic Development Bank
35.ADB (Asian Development Bank)
36.IFC (International Finance Corporation)
37.JICA (Japan International Cooperations Agency)
38.JBIC (Japan Bank for International Cooperation)
39.ICD (Islamic Corporation for Development of the Private Sector)
40.OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

(1)Dalam hal terdapat ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlakuan Pajak Penghasilan didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian internasional dimaksud.
(2)Pelaksanaan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
(3)Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4 ) Organisasi internasional sebagaimana · dimaksud pada ayat (3) merupakan organisasi/badan/lembaga/ asosiasi/ perhimpunan/forum/kerjasama antar pemerintah atau non pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
(5)Perlakuan Pajak Penghasilan didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional sampai dengan berakhirnya perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan syarat:
1. a.perjanjian internasional tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang di bidang Perjanjian Internasional; /1 www.jdih.kemenkeu.go.id · , MENTERIKEUANGAN FlEPUBLIK INDONESIA
2. b.tidak terdapat persyaratan (reservation) atau pernyataan (declaration) mengenai ketentuan perlakuan Pajak Penghasilan dalam perjanjian internasional tersebut; dan
3. c.telah dilakukan pengesahan dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan · (acceptance) dan /atau penyetujuan (approvan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang di bidang Perjanjian Internasional.
(6)Dikecualikan · dari pemenuhan persyaratan telah dilakukan pengesahan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf c adalah dalam hal perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mensyaratkan adanya pengesahan dalam pemberlakuan perjanjian tersebut dan perjanjian dimaksud memuat niateri yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis atas suatu perjanjian induk.

Pasal 3

(1)Atas penghasilan berupa gaji atau pembayaran lainnya dari organisasi internasional yang diterima oleh pejabat atau pegawai yang berstatus warga negara Indonesia, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah diatur secara tegas ketentuan pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan atas gaji atau pembayaran lainnya yang diterima pejabat atau pegawai yang berstatus warga negara Indonesia.

Pasal 4

1.Kerjasama Teknik Australia - Republik Indonesia (Australia-Indonesia Partnership)
2.Kerjasama Teknik Canada - Republik Indonesia
3.Kerjasama Teknik India - Republik Indonesia 4 . Kerjasama Teknik Inggris - Republik Indonesia
5.Kerjasama Teknik Jepang - Republik Indonesia
6.Kerjasama Teknik New Zealand - Republik Indonesia
7.Kerjasama Teknik Negeri Belanda - Republik Indonesia
8.Kerjasama Teknik Rusia - Republik Indonesia
9.Kerjasama Teknik Jerman - Republik Indonesia
10.Kerjasama Teknik Perancis - Republik Indonesia
11.Kerjasama Teknik Negeri Polandia - Republik Indonesia
12.Kerjasama Teknik Amerika Serikat - Republik Indonesia (USAID: United States
13.Kerjasama Teknik Swiss - Republik Indonesia
14.Kerjasama Teknik Italia - Republik Indonesia
15.Kerjasama Teknik Belgia - Republik Indonesia
16.Kerjasama Teknik Denmark - Republik Indonesia
17.Kerjasama Teknik Korea - Republik Indonesia
18.Kerjasama Teknik Finlandia - Republik Indonesia
19.Kerjasama Ekonomi dan Teknik Malaysia - Republik Indonesia
20.Kerjasama Ekonomi dan Teknik Singapura - Republik Indonesia
21.Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Teknik RRC - Republik Indonesia £ l www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN 2
22.Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik Vietnam -
23.Kerjasama Ekonomi dan Teknik Thailand - Republik Indonesia
24.Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknik Meksiko - Republik Indonesia
25.Kerjasama Teknik Kerajaan Arab Saudi - Republik Indonesia
26.Kerjasama Teknik Iran - Republik Indonesia
27.Kerjasama Teknik Pakistan - Republik Indonesia
28.Kerjasama Teknik Philippine - Republik Indonesia
29.Kerjasama Kebudayaan Belanda - Republik Indonesia
30.Kerjasama Kebudayaan Jepang - Republik Indonesia
31.Kerjasama Kebudayaan Mesir/ RPA - Republik Indonesia
32.Kerjasama Kebudayaan Austria - Republik Indonesia
33.Kerjasama Teknik di bidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA
34.Islamic Development Bank
35.ADB (Asian Development Bank)
36.IFC (International Finance Corporation)
37.JICA (Japan International Cooperations Agency)
38.JBIC (Japan Bank for International Cooperation)
39.ICD (Islamic Corporation for Development of the Private Sector)
40.OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157/PMK.010/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.010/2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.010/2017