DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015

Nomor: 159/PMK.010/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung khususnya pada industri pionir guna mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu mengganti ketentuan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf. a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4993);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 , tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183); I www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undan _ g Nomor 36 Tahun 2008.
2.Undang-Undang Penanaman Modal adalah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3.Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Pasal 2

(1)Kepada Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan Industri Pionir dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang Undang Penanaman Modal dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
(2)Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas · penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan utama usaha yang merupakan Industri Pionir.
(3)Kegiatan utama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)adalah kegiatan utama usaha sebagaimana tercantum dalam izin prinsip dan/atau izin usaha Wajib Pajak pada saat pengajuan ; permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan termasuk perubahan dan perluasannya sepanjang terrriasuk dalam kriteria Industri Pionir. J www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

Pasal 3

(1)Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak 100% (seratus persen) clan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang.
(2)Pengurangan · Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Tahun Pajak clan paling singkat 5 (lima) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi secara komersial.
(3)Besarnya pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persentase yang sama setiap tahun selama jangka waktu 'Sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dengan mempertimbangkan kepentingan inempertahankan daya saing industri nasional clan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitas · pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan jangka waktu melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 4

(1)Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Wajib Pajak bad.an yang memenuhi kriteria:
1. a.merupakan Wajib Pajak baru;
2. b.merupakan Industri Pionir;
3. c.mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, paling sedikit sebesar Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
4. d.memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang clan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentμan besarnya perbandingan · antara utang clan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
5. e.menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan . di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan · realisasi penanaman modal; dan
6. f.harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011.
(2)Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dimiliki langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha . tetap, selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa · bentuk usaha tetap tersebut harus memiliki surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian surat keterangan fiskal.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak badan:
1. a.dimiliki langsung oleh Peinerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
2. b.kepemilikannya terdiri atas saham-saham yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia.
(4)Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
1. a.Industri logam hulu;
2. b.Industri pengilangan minyak bumi;
3. c.Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
4. d.Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri;
5. e.Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan;
6. f.Industri telekomunikasi, informasi dan korrtunikasi;
7. g.Industri transportasi kelautan;
8. h.Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan/atau www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER I KEUANGAN L Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
(5)Batasan nilai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diturunkan menjadi paling sedikit sebesar RpS00.000.000.000,00 (lima ratus miiiar rupiah) untuk Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, dan memenuhi persyaratan memperkenalkan teknologi tinggi (high tech).
(6)Besaran · pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan nilai rertcana penanaman modal baru kurang dari Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan paling sedikit sebesar Rp500.000.000. 000,00 (lima ratus miliar rupiah).
(7)Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang memenuhi persyaratan:
1. a.telah berproduksi secara komersial;
2. b.pada saat mulai berproduksi secara komersial, Wajib Pajak telah merealisasikan nilai penanaman modal paling sedikit . sebesar rencana penanaman modalnya; dan
3. c.bidang usaha penanaman modal sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan termasuk dalam cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada . ayat (4).
(8)Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan . Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan penetapan dimaksud paling sedikit berisi mengenai:
1. a.Tanggal saat mulai berproduksi secara komersial sebagai da.sar perietapan Tahun Pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas pengurangan . Pajak Penghasilan badan; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER I KEUANGAN
2. b.Penetapan jumlah realisasi penanaman modal pada saat mulai berproduksi secara komersial; dan
3. c.Kesesuaian bidang usaha penanaman modal dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan masuk dalam cakupan Industri Pionir.
(9)Tata cara penetapari pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
(10)Saat mulai berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah ·saat pertama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri · untuk proses produksi lebih lanjut dari kegiatan utama usaha yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan bada,n.

Pasal 5

(1)Untuk memperoleh Penghasilan badan, permohonan kepada Penanaman Modal. fasilitas pengurarigan Pajak Wajib Pajak menyampaikan Kepala Badan Koordinasi
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
1. a.fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. b.fotokopi ijin prinsip penanaman modal baru, yang dilengkapi dengan rinciannya;
3. c.asli surat pernyataan kesanggupa� untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e; clan
4. d.surat keterangan fiskal untuk Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2).
(3)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud paqa ayat (2) dan pemenuhan cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4). Iwww.jdih.kemenkeu.go.id MENTERlKEUANGAN
(4)Dalam rangka penyampaian usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Menteri Keuangan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan menteri terkait untuk melakukan: a� penelitian mengenai pemenuhan cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
1. b.penyusunan uraian penelitian mengena1 hal-hal sebagai berikut:
  1. 1.ketersediaan rencana pembangunan infrastruktur di lokasi investasi; dan kontribusi
  2. 2.penyerapan tenaga kerja domestik;
  3. 3.kajian mengenai pemen:uhan kriteria sebagai Industri Pionir; dan
  4. 4.rencana tahapan alih teknologi yang jelas dan konkret.
(5)Berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi cakupan 'industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan uraian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b,. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat mengajukan usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen uraian penelitian dimaksud.

Pasal 6

(1)Atas usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaima:na dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Menteri Keuangan menugaskan komite verifikasi pemberian pengurai:lgan Pajak Penghasilan badan untuk membantu melakukan penelitian dan verifikas! terhadap usulan dimaksud.
(2)Komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri Keuangan.
(3)Komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan disertai dengan pertimbangan clan . rekomendasi, termasuk rekomendasi mengenai besaran pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan jangka waktu pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat .(2). I www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
(4)Rekomendasi mengenai besaran pengurangan Pajak Penghasilari. badan sebagaimana dimaksud dala:m Pasal 3 ayat (1) dan jangka wa:ktu pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada hasil penilaian atas uraian penelitian yang berisi mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(5)Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan diputuskan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangah dan rekomendasi dari komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana diinaksud pada ayat (4).
(6)Pemberian fasilitas pengurangan PajakPenghasilan badan oleh Menteri Keuangan dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan dengan keten,.tuan sebagai berikut:
1. a.Menteri Keuangan dapa.t meminta pertimbangan dan rekomendasi dari komite verifikasi pengurangan Pajak Penghasilan badan; atau
2. b.Menteri Keuangan merrtberikan fasilitas tanpa meminta pertimbangan dan rekomendasi dari komite verifikasi pengurangan Pajak P�nghasilan badan.
(7)Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2):
1. a.Menteri Keuangan menerbitkan keputusan _ mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan
2. b.Wajib Pajak inenempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh pe.rsen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e.
(8)Penempatan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan.paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan keputusan mengehai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan .. badan, dan dana tersebut tidak · ditarik sebelum saat · dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal. r www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(9)Dalam hal Mertteri Keuangan menolak usulan untuk memberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penofakan tersebut kepada W ajib Pajak dengan tembusan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 7

(1)Terhadap Wajib Pajak yang atas usulan . pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan yang ditolak oleh Menteri Keuangan clan telah diterbitkan · pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan dimaksud, diberikan fasilitas Pajak Penghasilah untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana · dimaksud dalam Peraturan Pemerintah. Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidarig Usaha Tertentu clan/atau di Daerah-daerah Tertentu ·beserta peraturan pelaksanaannya.
(2)Tata cara pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal ·di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu bagi Wajib Pajak yang usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ditolak oleh · Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk p�nanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu d�n/atau di daerah-daerah tertentu.

Pasal 8

(1)Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pajak clan ketua komite verifikasi pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badari mengenai hal-hal sebagai berikut: 1 /' www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
1. a.laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e;
2. b.laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit; dan
3. c.laporan realisasi produksi selama masa fasilitas.
(2)Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
(3)Selain kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan juga · diwajibkan untuk memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan data transaksi perusahaan yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 . ayat (4) Undang Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 9

(1)Wajib Pajak badan yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dilarang untuk:
1. a.mengimpor atau membeli barang modal bekas yang direlokasi dari negara atau perusahaan lain dalam rangka. realisasi penanaman modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
2. b.melakukan kegiatan utama usaha yang tidak sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan tidak termasuk dalam cakupan Industri Pionir selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak I . Penghasilan badan;
3. c.melakukan pemindahtanganan aset dan/ atau kepemilikan Wajib Pajak badan yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan selama jangka waktu pemanfaafan fasilitas pengU:rangan Pajak Penghasilan badan;
4. d.melakukan relokasi penanaman modal ke provinsi lain di Indonesia atau ke luar negeri sejak Tahun Pajak dimulainya dan sampai dengan· 5 (lima) Tahun Pajak sejak berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan/ atau I 1 www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
5. e.mengubah metode pembukuan untuk menggeser laba atau rugi dari periode pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ke periode setelahnya, clan se6aliknya, termasuk metode pengakuan penghasilan clan/atau biaya, clan metode penghitungan depresiasi dan/ atau persediaan, sejak Tahun Pajak dimulainya clan sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak sejak berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
(2)Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal Wajib Pajak:
1. a.melakukan pemindahtanganan aset dan menggantinya dengan aset lain yang lebih produktif;
2. b.melakukan pengalihan kepemilikan kepada Wajib Pajak yang telah mendapatkan surat keterangan fiskal;
3. c.melakukan pengalihan kepemilikan melalui mekanisme listing di bursa saham (go public).

Pasal 10

(1)Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicabut, dalam hal Wajib Pajak:
1. a.pada saat mulai berproduksi secara kom�rsial, nilai realisasi penanaman modal kurang dari rencana penanaman modal;
2. b.tidak menempatkan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf b clan/atau dana tersebut ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal;
3. c.tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) clan ketentuan mengenai pemenuhan permintaan Direktur Jenderal . Pajak untuk. memberikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
4. d.melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; I r www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN -:- 12 -
5. e.tidak mengajukan permohonan Advance Pricing Agreement untuk Wajib Pajak yang berorientasi ekspor yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement); dan/atau
6. f.berdasarkan hasil pemeriksaan, menyalahgunakan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dalam . rangka penghindaran atau pengelakan pajak, antara lain rrielakukan praktik transfer pricing yang tidak sesuai dengan norma kewajaran.
(2).Pencabutan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan:
1. a.setelah mendapat rekomendasi dari komite verifikasi pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; atau
2. b.berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal Pajak kepada komite verifikasi pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
(3)Terhadap Wajib Pajak yang dicabut fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Peraturan Menteri ini, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan, dan tidak · dapat lagi diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung khususnya pada industri pionir guna mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu mengganti ketentuan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf. a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 , tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183); I www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undan _ g Nomor 36 Tahun 2008.
2.Undang-Undang Penanaman Modal adalah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3.Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Pasal 2

(1)Kepada Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan Industri Pionir dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang Undang Penanaman Modal dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
(2)Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas · penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan utama usaha yang merupakan Industri Pionir.
(3)Kegiatan utama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)adalah kegiatan utama usaha sebagaimana tercantum dalam izin prinsip dan/atau izin usaha Wajib Pajak pada saat pengajuan ; permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan termasuk perubahan dan perluasannya sepanjang terrriasuk dalam kriteria Industri Pionir. J www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

Pasal 3

(1)Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak 100% (seratus persen) clan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang.
(2)Pengurangan · Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Tahun Pajak clan paling singkat 5 (lima) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi secara komersial.
(3)Besarnya pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persentase yang sama setiap tahun selama jangka waktu 'Sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dengan mempertimbangkan kepentingan inempertahankan daya saing industri nasional clan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitas · pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan jangka waktu melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 4

(1)Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Wajib Pajak bad.an yang memenuhi kriteria:
1. a.merupakan Wajib Pajak baru;
2. b.merupakan Industri Pionir;
3. c.mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, paling sedikit sebesar Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
4. d.memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang clan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentμan besarnya perbandingan · antara utang clan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
5. e.menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan . di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan · realisasi penanaman modal; dan
6. f.harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011.
(2)Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dimiliki langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha . tetap, selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa · bentuk usaha tetap tersebut harus memiliki surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian surat keterangan fiskal.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak badan:
1. a.dimiliki langsung oleh Peinerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
2. b.kepemilikannya terdiri atas saham-saham yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia.
(4)Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
1. a.Industri logam hulu;
2. b.Industri pengilangan minyak bumi;
3. c.Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
4. d.Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri;
5. e.Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan;
6. f.Industri telekomunikasi, informasi dan korrtunikasi;
7. g.Industri transportasi kelautan;
8. h.Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan/atau www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER I KEUANGAN L Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
(5)Batasan nilai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diturunkan menjadi paling sedikit sebesar RpS00.000.000.000,00 (lima ratus miiiar rupiah) untuk Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, dan memenuhi persyaratan memperkenalkan teknologi tinggi (high tech).
(6)Besaran · pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan nilai rertcana penanaman modal baru kurang dari Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan paling sedikit sebesar Rp500.000.000. 000,00 (lima ratus miliar rupiah).
(7)Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang memenuhi persyaratan:
1. a.telah berproduksi secara komersial;
2. b.pada saat mulai berproduksi secara komersial, Wajib Pajak telah merealisasikan nilai penanaman modal paling sedikit . sebesar rencana penanaman modalnya; dan
3. c.bidang usaha penanaman modal sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan termasuk dalam cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada . ayat (4).
(8)Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan . Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan penetapan dimaksud paling sedikit berisi mengenai:
1. a.Tanggal saat mulai berproduksi secara komersial sebagai da.sar perietapan Tahun Pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas pengurangan . Pajak Penghasilan badan; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER I KEUANGAN
2. b.Penetapan jumlah realisasi penanaman modal pada saat mulai berproduksi secara komersial; dan
3. c.Kesesuaian bidang usaha penanaman modal dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan masuk dalam cakupan Industri Pionir.
(9)Tata cara penetapari pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
(10)Saat mulai berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah ·saat pertama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri · untuk proses produksi lebih lanjut dari kegiatan utama usaha yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan bada,n.

Pasal 5

(1)Untuk memperoleh Penghasilan badan, permohonan kepada Penanaman Modal. fasilitas pengurarigan Pajak Wajib Pajak menyampaikan Kepala Badan Koordinasi
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
1. a.fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. b.fotokopi ijin prinsip penanaman modal baru, yang dilengkapi dengan rinciannya;
3. c.asli surat pernyataan kesanggupa� untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e; clan
4. d.surat keterangan fiskal untuk Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2).
(3)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud paqa ayat (2) dan pemenuhan cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4). Iwww.jdih.kemenkeu.go.id MENTERlKEUANGAN
(4)Dalam rangka penyampaian usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Menteri Keuangan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan menteri terkait untuk melakukan: a� penelitian mengenai pemenuhan cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
1. b.penyusunan uraian penelitian mengena1 hal-hal sebagai berikut:
  1. 1.ketersediaan rencana pembangunan infrastruktur di lokasi investasi; dan kontribusi
  2. 2.penyerapan tenaga kerja domestik;
  3. 3.kajian mengenai pemen:uhan kriteria sebagai Industri Pionir; dan
  4. 4.rencana tahapan alih teknologi yang jelas dan konkret.
(5)Berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi cakupan 'industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan uraian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b,. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat mengajukan usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen uraian penelitian dimaksud.

Pasal 6

(1)Atas usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaima:na dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Menteri Keuangan menugaskan komite verifikasi pemberian pengurai:lgan Pajak Penghasilan badan untuk membantu melakukan penelitian dan verifikas! terhadap usulan dimaksud.
(2)Komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri Keuangan.
(3)Komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan disertai dengan pertimbangan clan . rekomendasi, termasuk rekomendasi mengenai besaran pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan jangka waktu pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat .(2). I www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
(4)Rekomendasi mengenai besaran pengurangan Pajak Penghasilari. badan sebagaimana dimaksud dala:m Pasal 3 ayat (1) dan jangka wa:ktu pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada hasil penilaian atas uraian penelitian yang berisi mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(5)Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan diputuskan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangah dan rekomendasi dari komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana diinaksud pada ayat (4).
(6)Pemberian fasilitas pengurangan PajakPenghasilan badan oleh Menteri Keuangan dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan dengan keten,.tuan sebagai berikut:
1. a.Menteri Keuangan dapa.t meminta pertimbangan dan rekomendasi dari komite verifikasi pengurangan Pajak Penghasilan badan; atau
2. b.Menteri Keuangan merrtberikan fasilitas tanpa meminta pertimbangan dan rekomendasi dari komite verifikasi pengurangan Pajak P�nghasilan badan.
(7)Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2):
1. a.Menteri Keuangan menerbitkan keputusan _ mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan
2. b.Wajib Pajak inenempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh pe.rsen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e.
(8)Penempatan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan.paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan keputusan mengehai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan .. badan, dan dana tersebut tidak · ditarik sebelum saat · dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal. r www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(9)Dalam hal Mertteri Keuangan menolak usulan untuk memberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penofakan tersebut kepada W ajib Pajak dengan tembusan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 7

(1)Terhadap Wajib Pajak yang atas usulan . pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan yang ditolak oleh Menteri Keuangan clan telah diterbitkan · pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan dimaksud, diberikan fasilitas Pajak Penghasilah untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana · dimaksud dalam Peraturan Pemerintah. Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidarig Usaha Tertentu clan/atau di Daerah-daerah Tertentu ·beserta peraturan pelaksanaannya.
(2)Tata cara pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal ·di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu bagi Wajib Pajak yang usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ditolak oleh · Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk p�nanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu d�n/atau di daerah-daerah tertentu.

Pasal 8

(1)Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pajak clan ketua komite verifikasi pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badari mengenai hal-hal sebagai berikut: 1 /' www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
1. a.laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e;
2. b.laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit; dan
3. c.laporan realisasi produksi selama masa fasilitas.
(2)Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
(3)Selain kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan juga · diwajibkan untuk memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan data transaksi perusahaan yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 . ayat (4) Undang Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 9

(1)Wajib Pajak badan yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dilarang untuk:
1. a.mengimpor atau membeli barang modal bekas yang direlokasi dari negara atau perusahaan lain dalam rangka. realisasi penanaman modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
2. b.melakukan kegiatan utama usaha yang tidak sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan tidak termasuk dalam cakupan Industri Pionir selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak I . Penghasilan badan;
3. c.melakukan pemindahtanganan aset dan/ atau kepemilikan Wajib Pajak badan yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan selama jangka waktu pemanfaafan fasilitas pengU:rangan Pajak Penghasilan badan;
4. d.melakukan relokasi penanaman modal ke provinsi lain di Indonesia atau ke luar negeri sejak Tahun Pajak dimulainya dan sampai dengan· 5 (lima) Tahun Pajak sejak berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan/ atau I 1 www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
5. e.mengubah metode pembukuan untuk menggeser laba atau rugi dari periode pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ke periode setelahnya, clan se6aliknya, termasuk metode pengakuan penghasilan clan/atau biaya, clan metode penghitungan depresiasi dan/ atau persediaan, sejak Tahun Pajak dimulainya clan sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak sejak berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
(2)Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal Wajib Pajak:
1. a.melakukan pemindahtanganan aset dan menggantinya dengan aset lain yang lebih produktif;
2. b.melakukan pengalihan kepemilikan kepada Wajib Pajak yang telah mendapatkan surat keterangan fiskal;
3. c.melakukan pengalihan kepemilikan melalui mekanisme listing di bursa saham (go public).

Pasal 10

(1)Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicabut, dalam hal Wajib Pajak:
1. a.pada saat mulai berproduksi secara kom�rsial, nilai realisasi penanaman modal kurang dari rencana penanaman modal;
2. b.tidak menempatkan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf b clan/atau dana tersebut ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal;
3. c.tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) clan ketentuan mengenai pemenuhan permintaan Direktur Jenderal . Pajak untuk. memberikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
4. d.melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; I r www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN -:- 12 -
5. e.tidak mengajukan permohonan Advance Pricing Agreement untuk Wajib Pajak yang berorientasi ekspor yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement); dan/atau
6. f.berdasarkan hasil pemeriksaan, menyalahgunakan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dalam . rangka penghindaran atau pengelakan pajak, antara lain rrielakukan praktik transfer pricing yang tidak sesuai dengan norma kewajaran.
(2).Pencabutan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan:
1. a.setelah mendapat rekomendasi dari komite verifikasi pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; atau
2. b.berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal Pajak kepada komite verifikasi pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
(3)Terhadap Wajib Pajak yang dicabut fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Peraturan Menteri ini, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan, dan tidak · dapat lagi diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.010/2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.010/2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2018