Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015
- Nomor
- 159/PMK.010/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4993);
I www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan termasuk perubahan dan perluasannya sepanjang terrriasuk dalam kriteria Industri Pionir. J www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
dan
tetap, selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa · bentuk usaha tetap tersebut harus memiliki surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian surat keterangan fiskal.
dan
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER I KEUANGAN
fasilitas pengurarigan Pajak Wajib Pajak menyampaikan Kepala Badan Koordinasi
clan
(1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud paqa ayat (2) dan pemenuhan cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4). Iwww.jdih.kemenkeu.go.id MENTERlKEUANGAN
a� penelitian mengenai pemenuhan cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
dan kontribusi
rekomendasi, termasuk rekomendasi mengenai besaran pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan jangka waktu pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat .(2). I www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
r www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
1 /' www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
dan
Penghasilan badan;
I r www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN -:- 12 -
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)