Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.07/2023
- Nomor
- 16/PMK.07/2023
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 23
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; · Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 15/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 205), diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
jdih.kemenkeu.go.id
atau jdih.kemenkeu.go.id
Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD, KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, dan koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Keistimewaan oleh Pemerintah Daerah.
(la) Usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana program dan kegiatan atas penggunaan Dana Keistimewaan dan telah mendapat reviu oleh Inspektorat Pemerintah Daerah DIY.
jdih.kemenkeu.go.id
Pasal SA Reviu terhadap program dan kegiatan atas usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (1a), dilakukan berdasarkan:
(la) Evaluasi penilaian usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Pemerintah Daerah DIY. (lb) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga terkait terlebih dahulu dapat melakukan penilaian mandiri sebelum dilakukan evaluasi penilaian usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan bersama dengan daerah.
dan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan jdih.kemenkeu.go.id menyampaikan informasi alokasi Dana Keistimewaan melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(3).
lA
jdih.kemenkeu.go.id
dan
dan/atau
jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…