Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.02/2019
- Nomor
- 160/PMK.02/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran;
www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 10/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA lURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN lURAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 355), diubah sebagai berikut:
Dalam hal terdapat kebijakan yang menyangkut perubahan jumlah kepesertaan dan/ atau besaran luran PBI yang mengakibatkan terlampauinya pagu yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kekurangannya dapat dipenuhi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya. www.jdih.kemenkeu.go.id
dalam tidak
www.jdih.kemenkeu.go.id
Ketentuan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 12 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 20 19.
Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1421 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN VIB PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.02/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 10 IPMK.02I20 18 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA lURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN lURAN BERITA ACARA HASIL PENILAIAN USULAN KEBUTUHAN DANA lURAN PBI YANG DISEBABKAN ADANYA KEBIJAKAN KENAIKAN lURAN Berdasarkan surat pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Nomor ... tanggal. .. perihal ... dan surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor ... tanggal... perihal ... , pada hari ini ... , tanggal... bulan . . . tahun . . . di . . . (kota) telah dilakukan penilaian kebutuhan dana untuk pencairan selisih dana luran PBI yang disebabkan adanya kebijakan kenaikan iuran atas bulan yang telah dicairkan dengan hasil penilaian sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id ... (kota), ... (tanggal) No Institusi Nama Tanda Tangan
2 . BPJS Kesehatan . .. . .. 3 . Kementerian Keuangan: . .. ...
b . Direktorat Penyusunan Anggaran ... . .. Pendapatan dan Belanja Negara
Penganggaran
Negara Jakarta VII *) caret yang tidak perlu MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI IND RAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.02/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 10/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA lURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN lURAN BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI PENCAIRAN DANA lURAN PENERIMA BANTUAN lURAN TRIWULAN ... TAHUN ANGGARAN ... Pada hari ini ... , tanggal .. . bulan ... tahun ... di ... (kota) telah dilaksanakan rekonsiliasijperhitungan kembali luran PBI Triwulan ... Tahun Anggaran ... antara Kuasa Pengguna Anggaran dan BPJS Kesehatan. Materi rekonsiliasijperhitungan kembali luran PBI adalah perbandingan antara dana luran PBI yang telah dicairkan dengan dana luran PBI yang seharusnya diterima berdasarkan realisasi data kepesertaan dan/ atau besaran luran PBI sebagai berikut:
Rp. Rp. Rp.
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, BPJS Kesehatan wajib:
. . . (kota), ... (tanggal) Kuasa Pengguna Anggaran/PPK NIP. Direktur ... BPJS Kesehatan MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA·, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)