Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.03/2014
- Nomor
- 160/PMK.03/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Seharusnya Tidak Diberikan Pembebasan oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya; Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan 2014, No.1139 2 Internasional Serta Pejabatnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5425); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN PEMBEBASAN OLEH PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA.
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
2014, No.1139 3
2014, No.1139 4
2014, No.1139 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN 2014, No.1139 6 2014, No.1139 7
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI 2014, No.1139 8 TATA CARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN SURAT DISPENSASI PEMINDAHTANGANAN BARANG KENA PAJAK ATAU PENGALIHMANFAATAN JASA KENA PAJAK I. UMUM
II. PENATAUSAHAAN SURAT DISPENSASI Surat Dispensasi diterbitkan oleh Kepala KPP Badan dan Orang Asing atas nama Direktur Jenderal Pajak kepada pemohon Surat Dispensasi/penerima pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak dan ditembuskan kepada:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN PEMBEBASAN OLEH PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA 2014, No.1139 9 2014, No.1139 10 I. PETUNJUK PENGISIAN SURAT DISPENSASI PPN
Kolom 2 : Cukup Jelas. Dalam hal rincian nama dan jenis Barang Kena Pajak tidak dapat ditampung dalam satu lembar surat dispensasi, maka dapat dibuat dalam lampiran tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat dispensasi dan setiap lampiran ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan kolom (2) diberi catatan “ Rincian BKP terlampir” Contoh Daftar Rincian BKP No. Nama/Jenis BKP/JKP Kuantum DPP (Rp)
Kolom 4 : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan perhitungan pada surat dispensasi. Kolom 5 : Diisi dengan PPN yang seharusnya dibayar kembali sesuai dengan perhitungan dalam surat dispensasi. Kolom 6 : Diisi dengan PPnBM yang seharusnya dibayar kembali sesuai dengan perhitungan dalam surat dispensasi. Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
Tanggal : Diisi dengan tanggal penerbitan SKB/SKPLB PPN. Tanggal perolehan : Diisi dengan saat impor/perolehan BKP/JKP.
Alamat : Alamat kedudukan Perwakilan Negara Asing, 2014, No.1139 11 Nama Pejabat Jabatan : : Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, atau Pejabat Badan Internasional yang memindahtangankan Barang Kena Pajak atau mengalihmanfaatkan Jasa Kena Pajak di Indonesia Diisi dengan nama pejabat yang yang tercantum pada SKB PPN Diisi dengan jabatan dari pejabat yang yang tercantum pada SKB PPN
Tanggal : Diisi dengan tanggal Surat Rekomendasi.
Alamat Nama Pejabat Jabatan : : : Alamat kedudukan Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, atau Pejabat Badan Internasional yang menerima pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau menerima pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak. Diisi dengan nama pejabat yang memohon Surat Dispensasi. Diisi dengan jabatan dari pejabat yang memohon Surat Dispensasi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)