Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.04/2010
- Nomor
- 160/PMK.04/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 36
PERATURAN MENTERI KEUANGAN pernyataan importir tentang fakta yang berkaitan dengan transaksi barang yang diimpor dengan disertai dokumen pendukungnya. 13.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Kepabeanan. 14.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang- Undang Kepabeanan. 15.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
7/5/2019 4/20https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/160-PMK.04-201 OPer.HTM Bagian Pertama Nilai Transaksi
dan
Atas permintaan importir, penentuan nilai pabean berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dapat digunakan mendahului ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). BABII PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 5/20https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/160-PMK.04-201 OPer.HTM
£. biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang berkaitan dengan pengangkutan barang impor ke pelabuhan atau tempat impor di dalam Daerah Pabean; dan
Bagian Kedua Nilai Transaksi Barang Identik
Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:
yang seharusnya dibayar.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 7/20https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/160-PMK.04-201 OPer.HTM
Bagian Ketiga PERATURAN MENTERI KEUANGAN digunakan sebagai dasar penentuan nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan:
7/5/2019 8/20https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/160-PMK.04-201 OPer.HTM
7/5/2019 9/20https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/160-PMK.04-201 OPer.HTM
Membuka PDF…