Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.04/2018
- Nomor
- 161/PMK.04/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 38
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor; ) t www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 995 Nomor 7 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 1 2 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 466 1 ); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan.
t www.jdih.kemenkeu.go.id
5 . Bea Masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
1 0. Diolah adalah dilakukan pengolahan untuk menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunym nilai tambah. 1 1. Dirakit adalah dilakukan perakitan dan/atau penyatuan sehingga menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah. www.jdih.kemenkeu.go.id
1 3. Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau pemasangan Barang dan Bahan. 1 4. Konversi adalah suatu pernyataan dari Perusahaan KITE Pengembalian mengenai komposisi pemakaian Barang dan Bahan untuk setiap satuan Hasil Produksi. 1 5. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
1 7. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna Diolah atau digabungkan sebelum cliekspor atau diimpor untuk dipakai.
1 9. Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tern pat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 2 0. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas , yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu I www.jdih.kemenkeu.go.id kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.
2 3 . Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III PEMBERIAN FASILITAS KITE PENGEMBALIAN
BAB III
( 1 ) Untuk dapat ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
t www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
r www.jdih.kemenkeu.go.id
(3 ) Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
(5 ) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan.
dan/atau
Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) yang didayagunakan Perusahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf d, wajib dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara daring.
I f www.jdih.kemenkeu.go.id
( 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Kantor Wilaya11 atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah akhir tahun pajalc
menerbitkan keputusan tentang keputusan penetapan sebagai Pengembalian dan melakukan
1) permohonan disampaikan secara elektronik dan dilakukan pemeriksaan lapangan; atau 2) permohonan disampaikan secara tertulis.
) www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 - BAB IV IMPOR DAN/ATAU PEMASUKAN SERTA PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN Bagian Pertama Impor dan/ atau Pemasukan
BAB IV
( 3 ) Barang dan Bahan yang dimasukkan dari tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf b, h uruf c, h uruf d, huruf e, h uruf f, huruf g, dan h uruf h , merupakan pemasukan dalam rangka impor untuk D iolah, D irakit, atau D ipasang pada barang lain dengan tuj uan untuk diekspor. ( 4 ) Atas impor dan/ atau pemasukan Barang dan Bah an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diaj ukan permohonan pengembalian, Perusahaan KITE Pengembalian h arus mencantumkan nomor dan tanggal t www.jdih.kemenkeu.go.id keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada dokumen pemberitahuan pabean 1mpor dan/ atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan.
(1 ) Perusahaan KITE Pengembalian waj ib membongkar dan menimbun Barang dan Bahan serta H asil Produksi di lokasi yang tercantum dalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
atau
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 - (3 ) Permohonan sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) huruf a dan pemberitahu an sebagaimana dimaksu d pada ayat
I www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Pengolahan, Perakitan, dan/ at.au Pemasangan Barang dan Bahan
Membuka PDF…