DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.04/2018

Nomor: 161/PMK.04/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat ( 1 ) huruf b Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan;
b.bahwa ketentuan mengenai pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit , atau dipasartg pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK. 04/20 1 1 tentang www.jdih.kemenkeu.go.id Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 77/PMK. 04/201 3 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 53/PMK.04/ 2 0 1 1 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
c.bahwa untuk melakukan deregulasi dan penyederhanaan peraturan, memperluas rantai pasok bahan sebagai substitusi barang impor, memperluas saluran ekspor hasil produksi, mengakomodasi perkembangan proses bisnis kegiatan usaha, serta penyempurnaan kebijakan di bidang fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor berupa pengembalian bea masuk agar dapat mendorong peningkatan daya saing perusahaan, investasi, dan ekspor nasional, perlu mengganti ketentuan mengenai pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor; ) t www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 995 Nomor 7 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 1 2 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 466 1 ); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan.

2.Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
3.Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, yang selanjutnya disebut KITE Pengembalian adalah pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor a.tau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah , Dirakit , atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. t www.jdih.kemenkeu.go.id
4.Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, yang selanjutnya disebut KITE Pembebasan, adalah pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai clan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah , Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. 5 . Bea Masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
6.Bea Masuk Tambahan adalah tambahan atas Bea Masuk seperti Bea Masuk antidumping, Bea Masuk imbalan, Bea Masuk tindakan pengamanan, dan Bea Masuk pembalasan.
7.Perusahaan KITE Pengembalian adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penenma fasilitas KITE Pengembalian.
8.Perusahaan KITE Pembebasan adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pembebasan.
9.Barang dan Bahan adalah barang dan bahan baku, termasuk bahan penolong dan bahan pengemas yang:

a.diimpor; atau
b.dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas dan/atau kawasan ekonomi khusus yang berasal dari luar daerah pabean, dengan fasilitas KITE Pengembalian, untuk Diolah, Dirakit , atau Dipasang pada barang lain untuk menjadi barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah. 1 0. Diolah adalah dilakukan pengolahan untuk menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunym nilai tambah. 1 1. Dirakit adalah dilakukan perakitan dan/atau penyatuan sehingga menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah. www.jdih.kemenkeu.go.id
1. 12.Dipasang adalah dilakukan pemasangan, pelekatan, dan/atau penggabungan dengan barang lain sehingga menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah. 1 3. Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau pemasangan Barang dan Bahan. 1 4. Konversi adalah suatu pernyataan dari Perusahaan KITE Pengembalian mengenai komposisi pemakaian Barang dan Bahan untuk setiap satuan Hasil Produksi. 1 5. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
2. 16.Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan ( kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 1 7. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna Diolah atau digabungkan sebelum cliekspor atau diimpor untuk dipakai.
3. 18.Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan. 1 9. Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tern pat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 2 0. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas , yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu I www.jdih.kemenkeu.go.id kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.
4. 21.Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan adalah importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
5. 22.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2 3 . Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
6. 24.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
7. 25.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. 26.Kantor Pelayanan Utama yang selanjutnya disingkat KPU adalah Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. 27.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
10. 28.Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Wilayah, KPU, dan Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Fasilitas KITE Pengembalian dapat diberikan kepada badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Terhadap impor dan/ atau pemasukan yang dilakukan oleh Perusahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat diberikan fasilitas KITE Pengembalian.
(3)Fasilitas KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit , atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
(4)Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) termasuk:
1. a.Bea Masuk yang sudah dibayar dalam pemberitahuan pabean untuk impor atau pemasukan Barang dan Bahan;
2. b.Bea Masuk yang sudah dibayar atas penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan kekurangan Bea Masuk dalam Pemberitahuan Pabean untuk impor atau pemasukan Barang dan Bahan; dan/ atau
3. c.Bea Masuk tambahan.

BAB III

PEMBERIAN FASILITAS KITE PENGEMBALIAN

Pasal 3

( 1 ) Untuk dapat ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.memiliki Jems bidang usaha ( na tu re of busi ness) berupa industri manufaktur;
b.memiliki bukti kepemilikan atau bukti penguasaan yang berlaku untuk waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atas lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan produksi, tempat pcnimbunan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi; t www.jdih.kemenkeu.go.id
c.mempunyai sistem pengendalian internal yang n1emadai; dan
d.mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) untuk pengelolaan barang, yang memiliki keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dan dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2)Badan usaha yang akan ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian harus memenuhi persyaratan:
1. a.telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha; dan b . memiliki izin usaha industri atau sejenisnya.
(3)Untuk mendapatkan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, badan usaha harus mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dengan mengisi daftar isian berupa:
1. a.Nomor Induk Ben1saha;
2. b.nomor, tanggal, dan nama instansi penerbit izin usaha industri;
3. c.jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
4. d.daftar Barang dan Bahan, daftar Hasil Produksi, dan daftar penerima subkontrak, dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan;
5. e.data jumlah investasi, jumlah tenaga kerja, serta jumlah aset, utang, dan permodalan;
6. f.data indikator kinerja utama (lcey performance indicator) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekon01ni yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE Pengembalian, seperti peningkatan pajak penghasilan badan, peningkatan investasi, dan peningkatan tenaga kerja; dan · g. waktu kesiapan pemeriksaan lokasi serta pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disa.mpaikan secara elektronik melalui sistem Indonesia National Single Window dalam kera.ngka Online Single Subrnission. www.jdih.kemenkeu.go.id
(5)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada:
1. a.kepala Kantor Wilayah melalui kepala Kantor Pabean; atau
2. b.kepala KPU, yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha perusahaan.

Pasal 4

(1)Dalam hal diperlukan, kepala Kantor Wilayah, kepala KPU, dan kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dapat meminta dokumen asli pembuktian kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)dan ayat (2).
(2)Dalam hal badan usaha memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi pabrik, permohonan untuk mendapatkan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian diajukan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi lokasi pabrik dengan volume kegiatan impor Barang dan Bahan terbesar.

Pasal 5

(1)Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Sistem Komputer Pelayanan memberikan respon kepada kepala KPU atau kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha untuk:
1. a.melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
2. b.menerbitkan berita acara pemeriksaan.
(2)Dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), kepala KPU atau kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha: r www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
2. b.menerbitkan berita acara pemeriksaan. (3 ) Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
(4)Badan usaha yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , harus melakukan pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU. (5 ) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan.
(6)Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
(7)Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri memberikan:
1. a.persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai Pe.rusahaan KITE Pengembalian; atau
2. b.penolakan dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan, berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) atau ayat (2) dan hasil pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8)Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan selesai dilakukan.
(9)Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan penolakan dengan www.jdih.kemenkeu.go.id menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(10)Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian tidak dapat diberikan kepada badan usaha yang:
1. a.pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai;
2. b.salah satu atau lebih dari anggota direksi dan/atau komisarisnya pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai; dan/atau
3. c.telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 10 (sepuluh) tahun sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit.

Pasal 6

Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) yang didayagunakan Perusahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf d, wajib dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara daring.

Pasal 7

(1)Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian wajib memasang papan nama yang paling kurang mencantumkan nama Perusahaan KITE Pengembalian dan status sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE Pengembalian pada setiap lokasi pabrik, lokasi penimbunan, dan lokasi kegiatan usaha.
(2)Perusahaan KITE Pengembalian wajib melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pengembalian sehingga dalam pencatatan dan/atau pembukuan dapat dibedakan dengan barang yang bukan asal fasilitas KITE Peng embalian. I f www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Perusahaan KITE Pengembalian wajib menyampaikan:
1. a.laporan keuangan tahunan; dan
2. b.laporan mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE Pengembalian, capaian indikator kinerja utama �rey peiforrnanre indicator) yang telah ditargetkan, serta target indikator kine1ja utama �rey peiforrnanre indicator) pe1iode berikutnya. ( 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Kantor Wilaya11 atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah akhir tahun pajalc

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat perubahan data dalam keputusan penerima fasilitas KITE Pengembalian, Perusahaan KITE Pengembalian harus mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbi1kan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian untuk diterbi1kan perubahan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disertai dengan alasan perubahan dan melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk salinan digital (so.ft mpYJ.
(3)Permohonan sebagaimana dimalrnud pada ayat (1) disampaikaJ.1 secara elekt:ronik.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimai1a dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elekt:ronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
(5)Terhadap permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjul<:
1. a.mene1ima berkas permohonan beserta lampirannya;
2. b.meneliti kelengkapan dan kesesuaian permohonan beserta lampirannya; dan
3. c.melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan.
(6)Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sesuai, kepala Kantor I t I' www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah atau KPU perubahan atas Perus ahaan KITE pemutakhiran data. menerbitkan keputusan tentang keputusan penetapan sebagai Pengembalian dan melakukan
(7)D alam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksu d pada ayat (5) dinyatakan tidak sesu ai, kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(8)Persetu juan atau penolakan perubahan data keputusan penetapan sebagai Perus ahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) diberikan paling lama:
1. a.5 (lima) j am setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan; atau
2. b.3 (tiga) hari kerj a sej ak permohonan diterima secara lengkap, dalam hal: 1) permohonan disampaikan secara elektronik dan dilakukan pemeriksaan lapangan; atau 2) permohonan disampaikan secara tertulis.
(9)D alam hal terdapat perubahan data keputusan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) yang elemen data perubahannya telah disetujui oleh instansi terkait, dan elemen data tersebut tersedia dalam sistem informasi D irektorat J enderal Bea dan Cukai, Perusahaan KITE Pengembalian menyampaikan pemberitahuan perubahan data dimaksud kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputus an penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian untuk diterbitkan keputusan perubahan. ) www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -

BAB IV

IMPOR DAN/ATAU PEMASUKAN SERTA PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

Pasal 9

(1)Barang dan Bah an dapat diimpor dan/ atau dimasukkan dari:
1. a.luar daerah pabean;
2. b.Pusat Logistik Berikat;
3. c.G udang Berikat;
4. d.Kawasan Berikat;
5. e.Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
6. f.Kawasan Bebas;
7. g.kawasan ekonomi khusus; dan/ atau h . kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2)Impor dan/ atau pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenm pengeluaran barang 1mpor untuk dipakai, Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan dan/ atau pembatasan 1mpor. ( 3 ) Barang dan Bahan yang dimasukkan dari tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf b, h uruf c, h uruf d, huruf e, h uruf f, huruf g, dan h uruf h , merupakan pemasukan dalam rangka impor untuk D iolah, D irakit, atau D ipasang pada barang lain dengan tuj uan untuk diekspor. ( 4 ) Atas impor dan/ atau pemasukan Barang dan Bah an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diaj ukan permohonan pengembalian, Perusahaan KITE Pengembalian h arus mencantumkan nomor dan tanggal t www.jdih.kemenkeu.go.id keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada dokumen pemberitahuan pabean 1mpor dan/ atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan.
(5)Dalam h al Perusahaan KITE Pengembalian tidak mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada dokumen pemberitah uan pabean impor dan/ atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas impor dan/ atau pemasukan Barang dan Bahan yang terdapat pada pemberitahuan pabean nnpor dan/ atau pemberitahuan pabean pemasukan dimaksud tidak mendapat fasilitas KITE Pengembalian.

Pasal 10

(1 ) Perusahaan KITE Pengembalian waj ib membongkar dan menimbun Barang dan Bahan serta H asil Produksi di lokasi yang tercantum dalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.

(2)Perusahaan KITE Pengembalian dapat melakukan pembongkaran dan penimbunan Barang dan Bahan serta H asil Produksi di lokasi selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.mengajukan permohonan dan mendapatkan persetuj uan dari kepala Kantor Wilayah atau KPU; atau
2. b.menyampaikan pemberitahuan penambahan atau perubahan tern pat lokasi pembongkaran dan/ atau penimbunan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, bagi perusahaan KITE Pengembalian yang telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (authoriz ed economic op erator) dan/ atau importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 - (3 ) Permohonan sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) huruf a dan pemberitahu an sebagaimana dimaksu d pada ayat
(2)huruf b disampaikan secara elektronik.
(4)D alam hal permohonan sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) huruf b tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan atau pemberitahuan disampaikan secara tertulis kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
(5)Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetu juan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) hu ruf a paling lama:
1. a.5 (lima) jam setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
2. b.3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
(6)Persetujuan pembongkaran dan/ atau penimbunan di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) huruf b hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/ atau penimbunan.
(7)D alam hal lokasi pembongkaran dan/ atau penimbunan sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) dipergu nakan secara tetap dan/ atau berulang, Perusahaan KITE Pengembalian wajib melakukan perubahan data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengem balian.
(8)D alam hal Perusahaan membongkar dan/ atau menimbun Barang dan Bahan, dan/ atau H asil Produksi selain di lokasi penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitas KITE Pengembalian dibekukan. I www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat ( 1 ) huruf b Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan;
b.bahwa ketentuan mengenai pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit , atau dipasartg pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK. 04/20 1 1 tentang www.jdih.kemenkeu.go.id Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 77/PMK. 04/201 3 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 53/PMK.04/ 2 0 1 1 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
c.bahwa untuk melakukan deregulasi dan penyederhanaan peraturan, memperluas rantai pasok bahan sebagai substitusi barang impor, memperluas saluran ekspor hasil produksi, mengakomodasi perkembangan proses bisnis kegiatan usaha, serta penyempurnaan kebijakan di bidang fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor berupa pengembalian bea masuk agar dapat mendorong peningkatan daya saing perusahaan, investasi, dan ekspor nasional, perlu mengganti ketentuan mengenai pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

2.Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
3.Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, yang selanjutnya disebut KITE Pengembalian adalah pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor a.tau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah , Dirakit , atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. t www.jdih.kemenkeu.go.id
4.Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, yang selanjutnya disebut KITE Pembebasan, adalah pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai clan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah , Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. 5 . Bea Masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
6.Bea Masuk Tambahan adalah tambahan atas Bea Masuk seperti Bea Masuk antidumping, Bea Masuk imbalan, Bea Masuk tindakan pengamanan, dan Bea Masuk pembalasan.
7.Perusahaan KITE Pengembalian adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penenma fasilitas KITE Pengembalian.
8.Perusahaan KITE Pembebasan adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pembebasan.
9.Barang dan Bahan adalah barang dan bahan baku, termasuk bahan penolong dan bahan pengemas yang:

a.diimpor; atau
b.dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas dan/atau kawasan ekonomi khusus yang berasal dari luar daerah pabean, dengan fasilitas KITE Pengembalian, untuk Diolah, Dirakit , atau Dipasang pada barang lain untuk menjadi barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah. 1 0. Diolah adalah dilakukan pengolahan untuk menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunym nilai tambah. 1 1. Dirakit adalah dilakukan perakitan dan/atau penyatuan sehingga menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah. www.jdih.kemenkeu.go.id
1. 12.Dipasang adalah dilakukan pemasangan, pelekatan, dan/atau penggabungan dengan barang lain sehingga menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah. 1 3. Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau pemasangan Barang dan Bahan. 1 4. Konversi adalah suatu pernyataan dari Perusahaan KITE Pengembalian mengenai komposisi pemakaian Barang dan Bahan untuk setiap satuan Hasil Produksi. 1 5. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
2. 16.Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan ( kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 1 7. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna Diolah atau digabungkan sebelum cliekspor atau diimpor untuk dipakai.
3. 18.Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan. 1 9. Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tern pat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 2 0. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas , yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu I www.jdih.kemenkeu.go.id kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.
4. 21.Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan adalah importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
5. 22.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2 3 . Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
6. 24.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
7. 25.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. 26.Kantor Pelayanan Utama yang selanjutnya disingkat KPU adalah Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. 27.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
10. 28.Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Wilayah, KPU, dan Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Fasilitas KITE Pengembalian dapat diberikan kepada badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Terhadap impor dan/ atau pemasukan yang dilakukan oleh Perusahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat diberikan fasilitas KITE Pengembalian.
(3)Fasilitas KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit , atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
(4)Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) termasuk:
1. a.Bea Masuk yang sudah dibayar dalam pemberitahuan pabean untuk impor atau pemasukan Barang dan Bahan;
2. b.Bea Masuk yang sudah dibayar atas penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan kekurangan Bea Masuk dalam Pemberitahuan Pabean untuk impor atau pemasukan Barang dan Bahan; dan/ atau
3. c.Bea Masuk tambahan.

BAB III

PEMBERIAN FASILITAS KITE PENGEMBALIAN

Pasal 3

( 1 ) Untuk dapat ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.memiliki Jems bidang usaha ( na tu re of busi ness) berupa industri manufaktur;
b.memiliki bukti kepemilikan atau bukti penguasaan yang berlaku untuk waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atas lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan produksi, tempat pcnimbunan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi; t www.jdih.kemenkeu.go.id
c.mempunyai sistem pengendalian internal yang n1emadai; dan
d.mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) untuk pengelolaan barang, yang memiliki keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dan dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2)Badan usaha yang akan ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian harus memenuhi persyaratan:
1. a.telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha; dan b . memiliki izin usaha industri atau sejenisnya.
(3)Untuk mendapatkan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, badan usaha harus mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dengan mengisi daftar isian berupa:
1. a.Nomor Induk Ben1saha;
2. b.nomor, tanggal, dan nama instansi penerbit izin usaha industri;
3. c.jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
4. d.daftar Barang dan Bahan, daftar Hasil Produksi, dan daftar penerima subkontrak, dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan;
5. e.data jumlah investasi, jumlah tenaga kerja, serta jumlah aset, utang, dan permodalan;
6. f.data indikator kinerja utama (lcey performance indicator) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekon01ni yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE Pengembalian, seperti peningkatan pajak penghasilan badan, peningkatan investasi, dan peningkatan tenaga kerja; dan · g. waktu kesiapan pemeriksaan lokasi serta pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disa.mpaikan secara elektronik melalui sistem Indonesia National Single Window dalam kera.ngka Online Single Subrnission. www.jdih.kemenkeu.go.id
(5)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada:
1. a.kepala Kantor Wilayah melalui kepala Kantor Pabean; atau
2. b.kepala KPU, yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha perusahaan.

Pasal 4

(1)Dalam hal diperlukan, kepala Kantor Wilayah, kepala KPU, dan kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dapat meminta dokumen asli pembuktian kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)dan ayat (2).
(2)Dalam hal badan usaha memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi pabrik, permohonan untuk mendapatkan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian diajukan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi lokasi pabrik dengan volume kegiatan impor Barang dan Bahan terbesar.

Pasal 5

(1)Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Sistem Komputer Pelayanan memberikan respon kepada kepala KPU atau kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha untuk:
1. a.melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
2. b.menerbitkan berita acara pemeriksaan.
(2)Dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), kepala KPU atau kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha: r www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
2. b.menerbitkan berita acara pemeriksaan. (3 ) Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
(4)Badan usaha yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , harus melakukan pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU. (5 ) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan.
(6)Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
(7)Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri memberikan:
1. a.persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai Pe.rusahaan KITE Pengembalian; atau
2. b.penolakan dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan, berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) atau ayat (2) dan hasil pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8)Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan selesai dilakukan.
(9)Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan penolakan dengan www.jdih.kemenkeu.go.id menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(10)Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian tidak dapat diberikan kepada badan usaha yang:
1. a.pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai;
2. b.salah satu atau lebih dari anggota direksi dan/atau komisarisnya pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai; dan/atau
3. c.telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 10 (sepuluh) tahun sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian wajib memasang papan nama yang paling kurang mencantumkan nama Perusahaan KITE Pengembalian dan status sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE Pengembalian pada setiap lokasi pabrik, lokasi penimbunan, dan lokasi kegiatan usaha.
(2)Perusahaan KITE Pengembalian wajib melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pengembalian sehingga dalam pencatatan dan/atau pembukuan dapat dibedakan dengan barang yang bukan asal fasilitas KITE Peng embalian. I f www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Perusahaan KITE Pengembalian wajib menyampaikan:
1. a.laporan keuangan tahunan; dan
2. b.laporan mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE Pengembalian, capaian indikator kinerja utama �rey peiforrnanre indicator) yang telah ditargetkan, serta target indikator kine1ja utama �rey peiforrnanre indicator) pe1iode berikutnya. ( 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Kantor Wilaya11 atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah akhir tahun pajalc

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat perubahan data dalam keputusan penerima fasilitas KITE Pengembalian, Perusahaan KITE Pengembalian harus mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbi1kan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian untuk diterbi1kan perubahan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disertai dengan alasan perubahan dan melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk salinan digital (so.ft mpYJ.
(3)Permohonan sebagaimana dimalrnud pada ayat (1) disampaikaJ.1 secara elekt:ronik.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimai1a dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elekt:ronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
(5)Terhadap permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjul<:
1. a.mene1ima berkas permohonan beserta lampirannya;
2. b.meneliti kelengkapan dan kesesuaian permohonan beserta lampirannya; dan
3. c.melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan.
(6)Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sesuai, kepala Kantor I t I' www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah atau KPU perubahan atas Perus ahaan KITE pemutakhiran data. menerbitkan keputusan tentang keputusan penetapan sebagai Pengembalian dan melakukan
(7)D alam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksu d pada ayat (5) dinyatakan tidak sesu ai, kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(8)Persetu juan atau penolakan perubahan data keputusan penetapan sebagai Perus ahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) diberikan paling lama:
1. a.5 (lima) j am setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan; atau
2. b.3 (tiga) hari kerj a sej ak permohonan diterima secara lengkap, dalam hal: 1) permohonan disampaikan secara elektronik dan dilakukan pemeriksaan lapangan; atau 2) permohonan disampaikan secara tertulis.
(9)D alam hal terdapat perubahan data keputusan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) yang elemen data perubahannya telah disetujui oleh instansi terkait, dan elemen data tersebut tersedia dalam sistem informasi D irektorat J enderal Bea dan Cukai, Perusahaan KITE Pengembalian menyampaikan pemberitahuan perubahan data dimaksud kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputus an penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian untuk diterbitkan keputusan perubahan. ) www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -

BAB IV

IMPOR DAN/ATAU PEMASUKAN SERTA PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

Pasal 9

(1)Barang dan Bah an dapat diimpor dan/ atau dimasukkan dari:
1. a.luar daerah pabean;
2. b.Pusat Logistik Berikat;
3. c.G udang Berikat;
4. d.Kawasan Berikat;
5. e.Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
6. f.Kawasan Bebas;
7. g.kawasan ekonomi khusus; dan/ atau h . kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2)Impor dan/ atau pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenm pengeluaran barang 1mpor untuk dipakai, Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan dan/ atau pembatasan 1mpor. ( 3 ) Barang dan Bahan yang dimasukkan dari tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf b, h uruf c, h uruf d, huruf e, h uruf f, huruf g, dan h uruf h , merupakan pemasukan dalam rangka impor untuk D iolah, D irakit, atau D ipasang pada barang lain dengan tuj uan untuk diekspor. ( 4 ) Atas impor dan/ atau pemasukan Barang dan Bah an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diaj ukan permohonan pengembalian, Perusahaan KITE Pengembalian h arus mencantumkan nomor dan tanggal t www.jdih.kemenkeu.go.id keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada dokumen pemberitahuan pabean 1mpor dan/ atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan.
(5)Dalam h al Perusahaan KITE Pengembalian tidak mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada dokumen pemberitah uan pabean impor dan/ atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas impor dan/ atau pemasukan Barang dan Bahan yang terdapat pada pemberitahuan pabean nnpor dan/ atau pemberitahuan pabean pemasukan dimaksud tidak mendapat fasilitas KITE Pengembalian.

Pasal 10

(1 ) Perusahaan KITE Pengembalian waj ib membongkar dan menimbun Barang dan Bahan serta H asil Produksi di lokasi yang tercantum dalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.

(2)Perusahaan KITE Pengembalian dapat melakukan pembongkaran dan penimbunan Barang dan Bahan serta H asil Produksi di lokasi selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.mengajukan permohonan dan mendapatkan persetuj uan dari kepala Kantor Wilayah atau KPU; atau
2. b.menyampaikan pemberitahuan penambahan atau perubahan tern pat lokasi pembongkaran dan/ atau penimbunan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, bagi perusahaan KITE Pengembalian yang telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (authoriz ed economic op erator) dan/ atau importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 - (3 ) Permohonan sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) huruf a dan pemberitahu an sebagaimana dimaksu d pada ayat
(2)huruf b disampaikan secara elektronik.
(4)D alam hal permohonan sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) huruf b tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan atau pemberitahuan disampaikan secara tertulis kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
(5)Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetu juan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) hu ruf a paling lama:
1. a.5 (lima) jam setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
2. b.3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
(6)Persetujuan pembongkaran dan/ atau penimbunan di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) huruf b hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/ atau penimbunan.
(7)D alam hal lokasi pembongkaran dan/ atau penimbunan sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) dipergu nakan secara tetap dan/ atau berulang, Perusahaan KITE Pengembalian wajib melakukan perubahan data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengem balian.
(8)D alam hal Perusahaan membongkar dan/ atau menimbun Barang dan Bahan, dan/ atau H asil Produksi selain di lokasi penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitas KITE Pengembalian dibekukan. I www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.04/2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.04/2022