Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.01/2016
- Nomor
- 164/PMK.01/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 28
b . bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kriteria penilaian yang digunakan sebagai dasar evaluasi dalam rangka penetapan j abatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli, perlu mengatur kembali mekanisme penetapan j abatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai; www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan
\ 1 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 1 4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. N omor 5494); 2 . Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 20 1 5 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 5 1 ); 3 . Peraturan Menteri Keuang{ln Nomor 234 / PMK. 0 1 /20 1 5 tentang Organisasi dan Tata Kerj a Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 4 Nomor 1 926);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN Republik TENTANG M EKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA AWAK KAPAL PATRO L! DI LINGKUNGAN PANGKALAN SARANA O PERAS! B EA DAN CUKAI . www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
D alam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu , diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pej abat pembina kepegawaian untuk menduduki j abatan pemerintahan .
3 . Pelaksana adalah CPNS dan PNS Kementerian Keuangan yang tidak menduduki j abatan struktural maupun j abatan fungsional . 4 . Pelaksana Awak Kapal Patroli adalah Pelaksana yang menduduki j abatan awak kapal patroli yang disyaratkan masa kerj a dan ukuran panJang kapal sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai j abatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai . 5 . Pelaksana Umum adalah Pelaksana yang menduduki j abatan yang disyaratkan pangkat / golongan ruang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai j abatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan dan / atau ketentuan mengenai j abatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai . 6 . Pelaksana Khusus adalah Pelaksana yang menduduki j abatan yang disyaratkan masa kerj a sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai j abatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan dan / atau ketentuan mengenai j abatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai . www.jdih.kemenkeu.go.id 7 . Tugas Belaj ar adalah penugasan untuk melaksanakan tugas belaj ar dengan gelar, dengan masa tugas belaj ar paling singkat 6 (enam) bulan . 8 . Pelaksana Tugas Belaj ar adalah PNS Kementerian Keuangan yang menj alankan Tugas B elaj ar sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai j abatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan. 9 . Kompetensi Teknis Pelaksana Awak Kapal Patroli yang selanjutnya disebut Kompetensi Teknis adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh Pelaksana Awak Kapal Patroli terkait dengan bidang tugas pekerj aannya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai . 1 0 . Pej abat Penilai adalah kelompok pej abat yang bertugas melakukan penilaian atas hasil evaluasi j abatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli. 1 1 . Formasi Jabatan adalah kebutuhan j abatan Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai j abatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai serta kebutuhan j umlah Pelaksana Awak Kapal Patroli sesuai dengan ukuran panj ang kapal . 1 2 . Nilai Prestasi Kerj a PNS yang selanj utnya disingkat NPKP adalah penjumlahan Nilai Sasaran Kerj a Pegawai dengan Nilai Perilaku dengan memperhitungkan masing-masing bobot sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai pengelolaan kinerj a di lingkungan Kementerian Keuangan. 1 3. Nilai Kinerj a Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO adalah nilai keseluruhan capaian Indikator Kinerj a Utama (IKU) suatu orgamsas1 dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif pada unit yang memiliki peta strategi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai pengelolaan kinerj a di lingkungan Kementerian Keuangan . www.jdih.kemenkeu.go.id 1 4 . Evaluasi adalah proses penilaian Pelaksana untuk 1 (satu) Periode Evaluasi . 1 5 . Periode Evaluasi adalah waktu pelaksanaan evaluasi yang dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desem ber. 1 6 . Nilai Evaluasi Pelaksana Awak Kapal Patroli yang selanjutnya disingkat NEP AKP adalah nilai yang digunakan sebagai dasar penilaian bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli yang mengacu pada NPKP dan NKO . 1 7 . Masa Kerj a Awak Kapal Patroli yang selanjutnya disebut Masa Kerj a adalah lamanya menj alankan tugas sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai dan / atau sebagai Pelaksana Umum yang melaksanakan p atroli laut di lingkungan Direktorat J ender al Bea dan Cukai selain di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai untuk 1 (satu) Periode Evaluasi . BAB II PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA AWAK KAPAL PATROL! Bagian Pertama Jenis Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli
BAB II
Penetapan j abatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli terdiri dari:
b . penetapan kembali; dan c . penetapan kembali berdasarkan sidang penilaian . www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Mekanisme Penetapan Pertama J abatan dan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli Paragraf 1 Penetapan Pertama J abatan dan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli
Penetapan pertama j abatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlaku bagi:
b . PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menj adi PNS Kementerian Keuangan clan ditetapkan sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli;
d . Pelaksana Khusus yang ditetapkan menj adi Pelaksana Awak Kapal Patroli untuk pertama kali; dan e . Pelaksana Umum yang ditetapkan menj adi Pelaksana Awak Kapal Patroli untuk pertama kali .
Penetapan pertama j abatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , dilakukan berdasarkan:
b . ukuran panj ang kapal;
www.jdih.kemenkeu.go.id Paragraf 2 Penghitungan Masa Kerj a pada Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli
1 . CPN S , PNS , dan Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
a) yang tidak pernah melaksanakan tugas patroli laut; atau b) yang telah melaksanakan tugas p atroli laut di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai . b . diperhitungkan dengan cara menjumlahkan Masa Kerj a yang dimiliki sebelum Periode Evaluasi penetapan pertama Pelaksana Awak Kapal Patroli bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dengan ketentuan: 1 . berstatus PNS; dan 2 . telah melaksanakan tugas operasi p atroli laut di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai .
atau www.jdih.kemenkeu.go.id
Paragraf 3 Pemberian Jabatan dan Peringkat untuk Penetapan Pertama Pelaksana Awak Kapal Patroli
Pelaksana Awak Kap al Patroli se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan peringkat tertinggi sesuai Masa Kerj a , ukuran panJang kapal , Kompetensi Teknis , dan Formasi Jabatan. www.jdih.kemenkeu.go.id Paragraf 4 Keputusan Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli dan Pej abat yang Berwenang Menandatangani
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 - b . berhalangan tetap; atau c . berhalangan sementara.
b . berhalangan tetap; atau c . berhalangan sementara. Bagian Ketiga Mekanisme Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli Paragraf 1 Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli
Penetapan kembali j abatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b. berlaku bagi:
b . Pelaksana Awak Kapal Patroli yang dimutasi antar Pangkalan Sarana Operasi se bagai Pelaksana Awak Kapal Patroli; c . Pelaksana Awak Kapal Patroli yang tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan karena:
2 . diperkerj akan; atau 3 . diberhentikan sementara dari j abatannya, dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli; dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - d . Pelaksana Umum atau Pelaksana Khusus yang sebelumnya pernah menduduki j abatan Pelaksana Awak Kapal Patroli , dan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli .
Pemberian peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan mempertimbangkan:
b . ukuran panj ang kapal; c . Kompetensi Teknis , dan d . Formasi Jabatan pada unit yang baru . Paragraf 2 Penghitungan Masa Kerj a pada Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli Pasal 1 0 ( 1 ) Akumulasi Masa Kerj a pada penetapan kembali Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c, sama dengan akumulasi Masa Kerj a terakhir yang dimiliki sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli .
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
1 . Pelaksana Umum yang melaksanakan tugas patroli laut di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
www.jdih.kemenkeu.go.id
b . berha . langan tetap; atau
Paragraf 3 Pemberian Jabatan dan Peringkat untuk Penetapan Kembali Pelaksana Awak Kapal Patroli
Paragraf 4 Keputusan Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli dan Pej abat yang Berwenang Menandatangani
Membuka PDF…