DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.05/2011

Nomor: 164/PMK.05/2011
Tahun: 2011
Ditetapkan: 10 Oktober 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kernenterian Negara/Lembaga mempunyai tugas untuk menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; '
b.bahwa sehubungan dengan huruf a, berdasarkan Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan Selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum Negara mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; ·
c.bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, ketentuan mengenai tata cara pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
d.bahwa agar Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dipandang perlu mengatur penyusunan dan pengesahan Oaf tar Isian Pelaksanaan Anggaran,
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar I~ia11 Pelaksanaan Anggaran; MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA FSA PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR 164 /PMK.05/2011 TENT ANG Mengingat Menimbang MENTERIKEUANGAN SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA I I . •I'I I

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik "Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
8.Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); fi MENTERI KEUANGAN • ..,,.._.:._ Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
2.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIP A, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur [enderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
3.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA/KPA, adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab · atas pengelolaan anggaran pada Kernenterian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 1

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENT ANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN. MEMUTUSKAN:

13.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
15.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07 /2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07 /2010;
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07 /2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah:
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; MENTER! KEUANGAN Menetapkan . I ,, • I ·IaltI'
4.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
5.Subfungsi adalah penjabaran lebih lanjut dari fungsi yang terinci ke dalam beberapa kategori.
6.Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan rrusi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
7.Hasil (Outcome) adalah kinerja atau tujuan yang akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan.
8.Indikator Kinerja Utama Program, yang selanjutnya disebut IKU Program adalah indikator unggulan yang mencerminkan kinerja Program.
9.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satker sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa,
10.Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah cerminan tolok ukur sebagai dasar penilaian kinerja kegiatan.
11.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan atas pelaksanaan dari 1 (satu) atau beberapa paket pekerjaan yang tergabung dalam kegiatan.
12.Jenis belanja adalah klasifikasi ekonomi dalam standar statistik keuangan pemerintah.
13.Rencana Penarikan Dana adalah rencana kebutuhan dana bulanan yang dibuat oleh PA/KP A untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.
14.Perkiraan Penerimaan adalah rencana penerimaan bulanan yang dibuat oleh PA/KPA, yang diperkirakan akan diterima selama 1 (satu) tahun anggaran.
15.Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut satker, adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN. ~ MENTERIKEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dapat menunjuk dan menetapkan:

Pasal 4

DIPA memuat uraian Fungsi, Subfungsi, Program, Hasil (Outcome), IKU Program, Kegiatan, IKK, Keluaran (Output), [enis Belanja, Alokasi Anggaran, Rencana Penarikan Dana, dan Perkiraan Penerimaan Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 3

(1)Dalam rangka pelaksanaan APBN, Menteri /Pimpinan Lembaga selaku PA menyusun DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
(2)DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

16.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/ tugas pembantuan di bidang tertentu di daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota.
17.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.
18.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain, dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
19.Urusan Bersama adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
20.Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
21.Daftar Nominatif Anggaran, yang selanjutnya disingkat DNA, adalah ringkasan alokasi anggaran satker yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dirinci berdasarkan unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan Provinsi sebagaimana dimuat dalam Keputusan Presiden mengenai rincian APBN. MENTEAIKEUANGAN RE.PUBUK INOONESIA . I r ; 1!·I I -1I.,1' Dalam rangka pengesahan DIPA, terlebih dahulu dilakukan validasi terhadap DIPA beserta ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasar kan:

Pasal 7

(1)KPA Satker Kantor Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menyampaikan DIPA beserta ADK kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(2)KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2), dan ayat (3) menyampaikan DIPA beserta ADK kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(3)ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Aplikasi RKAKL-DIP A.

Pasal 6

(1)KP A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab terhadap:
1. a.penyusunan DIP A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)dan Pasal 3.
1. b.penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIP A.
2. c.penetapan dan perhitungan alokasi serta penyaluran dana yang tertuang dalam DIP A Bendahara Umum Negara.
(2)Dalam penyusunan DIPA, KPA hanya dapat melakukan perubahan atas kesalahan penulisan kode kabupaten/kota, kode kewenangan, dan kode kantor bayar.

Pasal 5

a.KP A Satker Kantor Pusat;
b.KPA Satker Vertikal/Unit Pelaksana Teknis termasuk satker Kantor Pusat di luar DK! Jakarta; dan
c.KP A Satker Pusat yang berada di daerah. untuk menyusun DIPA Kementerian Negara/Lembaga.

(2)Menterif Pimpinan Lembaga selaku PA menetapkan KPA SKPD atas usu! Cubernur /Bupati/Walikota untuk menyusun DIPA Tugas Pembantuan dan DIPA Urusan Bersama.
(3)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA mendelegasikan kewenangannya kepada Gubernur, menunjuk KP A pada SKPD untuk menyusun DIPA Dekonsentrasl, MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESJA I II I
(2)Petunjuk Operasional Kegiatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnerupakan penjabaran lebih lanjut dari DIPA dan menjadi pedoman bagi KP A dalarn pelaksanaan kegiatan.
(1)KPA rnenerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan berdasarkan DIPA.

Pasal 10

(1)Dalarn hal KP A belurn rnenyarnpaikan DIP A sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 6 sarnpai dengan batas waktu yang ditentukan, rnaka:
1. a.Direktur Jenderal Perbendaharaan rnenerbitkan Surat Pengesahan DIPA dilarnpiri DlPA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan Keputusan Presiden rnengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai DIPA Sernentara.
2. b.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan rnenerbitkan Surat Pengesahan DIP A dilarnpiri DIP A yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan DNA sebagai DIPA Sernentara.
(2)Penetapan batas waktu yang ditentukan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(3)Dana yang dapat dicairkan atas DIPA Sernentara sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dibatasi untuk pernbayaran gaji pegawai, pengeluaran keperluan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, dan lauk pauk/bahan makanan.

Pasal 9

(1)Direktur Jenderal -Perbendaharaan atas narna Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara rnengesahkan DIPA Satker Kantor Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta dan DIP A Bagian Anggaran Bendahara Umurn Negara.
(2)Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara mengesahkan DIPA Satker Vertikal/ Unit Pelaksana Teknis terrnasuk Satker Kantor Pusat di Iuar DKI Jakarta dan satker pusat yang ada di daerah, DIPA Dekonsentrasi, DIPA Tugas Pernbantuan, dan DIP A Urusan Bersarna.

Pasal 8

1.Keputusan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
2.DNA. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA . II~ I .I If •!...I I Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2011 MENTER! HUKUM DAN HAI< ASASI MANUSIA, ttd. PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIKlNDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 631 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM AGUS D.W. MARTOWARDOJO ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tangg.~l 10 Oktober 2011 MENTER! KEUANGAN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kernenterian Negara/Lembaga mempunyai tugas untuk menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; '
b.bahwa sehubungan dengan huruf a, berdasarkan Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan Selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum Negara mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; ·
c.bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, ketentuan mengenai tata cara pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
d.bahwa agar Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dipandang perlu mengatur penyusunan dan pengesahan Oaf tar Isian Pelaksanaan Anggaran,
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik "Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
8.Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); fi MENTERI KEUANGAN • ..,,.._.:._ Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
2.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIP A, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur [enderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
3.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA/KPA, adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab · atas pengelolaan anggaran pada Kernenterian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 1

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENT ANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN. MEMUTUSKAN:

13.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
15.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07 /2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07 /2010;
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07 /2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah:
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; MENTER! KEUANGAN Menetapkan . I ,, • I ·IaltI'
4.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
5.Subfungsi adalah penjabaran lebih lanjut dari fungsi yang terinci ke dalam beberapa kategori.
6.Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan rrusi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
7.Hasil (Outcome) adalah kinerja atau tujuan yang akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan.
8.Indikator Kinerja Utama Program, yang selanjutnya disebut IKU Program adalah indikator unggulan yang mencerminkan kinerja Program.
9.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satker sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa,
10.Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah cerminan tolok ukur sebagai dasar penilaian kinerja kegiatan.
11.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan atas pelaksanaan dari 1 (satu) atau beberapa paket pekerjaan yang tergabung dalam kegiatan.
12.Jenis belanja adalah klasifikasi ekonomi dalam standar statistik keuangan pemerintah.
13.Rencana Penarikan Dana adalah rencana kebutuhan dana bulanan yang dibuat oleh PA/KP A untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.
14.Perkiraan Penerimaan adalah rencana penerimaan bulanan yang dibuat oleh PA/KPA, yang diperkirakan akan diterima selama 1 (satu) tahun anggaran.
15.Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut satker, adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN. ~ MENTERIKEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dapat menunjuk dan menetapkan:

Pasal 4

Pasal 3

(1)Dalam rangka pelaksanaan APBN, Menteri /Pimpinan Lembaga selaku PA menyusun DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
(2)DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

16.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/ tugas pembantuan di bidang tertentu di daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota.
17.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.
18.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain, dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
19.Urusan Bersama adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
20.Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
21.Daftar Nominatif Anggaran, yang selanjutnya disingkat DNA, adalah ringkasan alokasi anggaran satker yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dirinci berdasarkan unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan Provinsi sebagaimana dimuat dalam Keputusan Presiden mengenai rincian APBN. MENTEAIKEUANGAN RE.PUBUK INOONESIA . I r ; 1!·I I -1I.,1' Dalam rangka pengesahan DIPA, terlebih dahulu dilakukan validasi terhadap DIPA beserta ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasar kan:

Pasal 7

(1)KPA Satker Kantor Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menyampaikan DIPA beserta ADK kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(2)KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2), dan ayat (3) menyampaikan DIPA beserta ADK kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(3)ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Aplikasi RKAKL-DIP A.

Pasal 6

(1)KP A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab terhadap:
1. a.penyusunan DIP A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)dan Pasal 3.
1. b.penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIP A.
2. c.penetapan dan perhitungan alokasi serta penyaluran dana yang tertuang dalam DIP A Bendahara Umum Negara.
(2)Dalam penyusunan DIPA, KPA hanya dapat melakukan perubahan atas kesalahan penulisan kode kabupaten/kota, kode kewenangan, dan kode kantor bayar.

Pasal 5

a.KP A Satker Kantor Pusat;
b.KPA Satker Vertikal/Unit Pelaksana Teknis termasuk satker Kantor Pusat di luar DK! Jakarta; dan
c.KP A Satker Pusat yang berada di daerah. untuk menyusun DIPA Kementerian Negara/Lembaga.

(2)Menterif Pimpinan Lembaga selaku PA menetapkan KPA SKPD atas usu! Cubernur /Bupati/Walikota untuk menyusun DIPA Tugas Pembantuan dan DIPA Urusan Bersama.
(3)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA mendelegasikan kewenangannya kepada Gubernur, menunjuk KP A pada SKPD untuk menyusun DIPA Dekonsentrasl, MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESJA I II I
(2)Petunjuk Operasional Kegiatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnerupakan penjabaran lebih lanjut dari DIPA dan menjadi pedoman bagi KP A dalarn pelaksanaan kegiatan.
(1)KPA rnenerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan berdasarkan DIPA.

Pasal 10

(1)Dalarn hal KP A belurn rnenyarnpaikan DIP A sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 6 sarnpai dengan batas waktu yang ditentukan, rnaka:
1. a.Direktur Jenderal Perbendaharaan rnenerbitkan Surat Pengesahan DIPA dilarnpiri DlPA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan Keputusan Presiden rnengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai DIPA Sernentara.
2. b.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan rnenerbitkan Surat Pengesahan DIP A dilarnpiri DIP A yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan DNA sebagai DIPA Sernentara.
(2)Penetapan batas waktu yang ditentukan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(3)Dana yang dapat dicairkan atas DIPA Sernentara sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dibatasi untuk pernbayaran gaji pegawai, pengeluaran keperluan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, dan lauk pauk/bahan makanan.

Pasal 9

(1)Direktur Jenderal -Perbendaharaan atas narna Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara rnengesahkan DIPA Satker Kantor Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta dan DIP A Bagian Anggaran Bendahara Umurn Negara.
(2)Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara mengesahkan DIPA Satker Vertikal/ Unit Pelaksana Teknis terrnasuk Satker Kantor Pusat di Iuar DKI Jakarta dan satker pusat yang ada di daerah, DIPA Dekonsentrasi, DIPA Tugas Pernbantuan, dan DIP A Urusan Bersarna.

Pasal 8

1.Keputusan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
2.DNA. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA . II~ I .I If •!...I I Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2011 MENTER! HUKUM DAN HAI< ASASI MANUSIA, ttd. PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIKlNDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 631 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM AGUS D.W. MARTOWARDOJO ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tangg.~l 10 Oktober 2011 MENTER! KEUANGAN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.05/2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 90 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 90 Tahun 2010