Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 166/PMK.01/2016
- Nomor
- 166/PMK.01/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 23
Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
1894);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN. www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
KPDDP mempunya1 tugas melaksanakan penenmaan, pemindaian, perekaman, back up data, transfer data, clan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan perundang undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 2, KPDDP menyelenggarakan fungsi:
BAB II SUSUNAN ORGANISASI
BAB II
KPDDP terdiri atas:
. Pasal 5
dokumen
( 4) Seksi Pemeliharaan dan Pelayanan Dokumen mempunyai tugas melakukan peny1mpanan, pelayanan peminjaman dokumen perpajakan, back up data, transfer data, pemantauan transfer data perpajakan, dukungan operasional, pemantauan dan pengawasan seluruh sistem dan infrastruktur teknologi informasi, pemeliharaan basis data dan perangkat lunak pengolahan data, serta penyusunan laporan.
Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada KPDDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1), dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala KPDDP.
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB III
( 1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan JenJang dan bidang keahliannya.
BAB IV TATA KERJA
BAB IV
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organ1sas1 pada KPDDP harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organ1sas1 di � www.jdih.kemenkeu.go.id lingkungan KPDDP serta dengan instansi lain di luar KPDDP sesuai dengan tugas masing-masing.
Setiap p1mpman satuan organisasi pada KPDDP harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi peny1mpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Membuka PDF…