Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167/PMK.05/2022
- Nomor
- 167/PMK.05/2022
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 23
Menetapkan e. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan LayananUmum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegalpada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksuddalam huruf d, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, danhuruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangantentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politekni.kKeselamatan Transportasi Jalan Tegal pada KementerianPerhubungan; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Norrior 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5340); 5. Peraturan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1046); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN TEGAL PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. jdih.kemenkeu.go.id
Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik KeselamatanTransportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan olehBadan Layanan Umum Politeknik Keselamatan TransportasiJalan Tegal pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.
Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiriatas:a. tarif layanan akademik; dan b. tarif layanan penunjang akademik.
tarif seleksi penerimaan; b. tarif layanan pendidikan dan pelatihan pembentukan; c. tarif layanan pendidikan dan pelatihan teknis; dan d. tarif layanan akademik lainnya.
(2), biaya layanan akademik ditanggung oleh Badan Layanan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada KementerianPerhubungan.
Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:a. tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, dan sarana olahraga; b. tarif penggunaan peralatan dan mesin; c. tarif penggunaan sarana transportasi; d. tarif poliklinik; e. tarif laboratorium, simulator, dan bengkel; f. tarif penyelenggaraan workshop; g. tarif penelitian dan pengabdian masyarakat; h. tarif percetakan dan penerbitan; 1. tarif pengembangan bahasa; j. tarif perpustakaan; jdih.kemenkeu.go.id - 4 - k. tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia; 1. tarif pedang pora dan drumband; dan m. tarif hak atas kekayaan intelektual.
Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, dansarana olahraga dan tarif penggunaan peralatan dan mesinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf bmemperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.
Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya perunit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alattransportasi, tenaga kerja, dan/ atau harga pasar setempat.
Tarif poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf dmemperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikitmeliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan/tenaga ahli.
Tarif laboratorium, simulator, dan bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya perunit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian,alat laboratorium, dan/ atau pendampingan instruktur/ tenaga ahli.
Tarif penyelenggaraan workshop dan tarif penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampinganinstruktur/ tenaga ahli.
Tarif percetakan dan penerbitan, tarif pengembangan bahasa,tarif perpustakaan, dan tarif pedang pora dan drumband sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, huruf i, hurufj, dan huruf 1 memperhitungkan biaya per unit layanan yangpaling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.
Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)