Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167/PMK.07/2020
- Nomor
- 167/PMK.07/2020
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07 /2019 ten tang Pengelolaan Dana Insentif Daerah;
6267);
1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); www.jdih.kemenkeu.go.id
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 141/PMK.07 /2019 TENTANG PENGELOLMN DANA INSENTIF DAERAH. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK. 07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1180) diubah sebagai berikut:
1 www.jdih.kemenkeu.go.id J. kategori pengendalian inflasi; dan/atau
l www.jdih.kemenkeu.go.id
1 www.jdih.kemenkeu.go.id
J. kategori peningkatan investasi;
Nilai Kinerja Peringkat 91-100 amat baik (A) 76-90 baik (B) 61-75 cukup (C) 51-60 sedang (D) 0-50 kurang (E)
lA Penilaian kategori Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c didasarkan interkoneksi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang meliputi registrasi, status koneksi agen Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan penyampaian data.
dan
l www.jdih.kemenkeu.go.id
J. kategori inovasi pelayanan publik;
7 www.jdih.kemenkeu.go.id
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
Ketentuan mengenai:
dan
Pasal II
www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1237 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Ba_..,....~_,.,.._ ementerian www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167/PMK.07 /2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 141/PMK.07 /2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH (DID) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....................... (1) TAHUN ................ (2) Yang bertanda tangan dibawah ini ................. (3) menyatakan telah mencantumkan DID Tahun Anggaran ...................... (4) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau akan mencantumkan DID Tahun Anggaran .................. .(5) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran .................. (6). Dengan rincian kegiatan, sebagai berikut: J enis Kegiatan Pagu Anggaran Keluaran Jumlah Satuan Bidang Pendidikan ......................... (8) 1 ........................ (7) ......................... (9) ............ (10) ............. (11) 2 ....................... . dst. Bidang Kesehatan • ••.••••••.•••••••••••••• (13) 1 ........................ (12) ......................... (14) ............ (15) ............... (16) 2 ....................... . dst. Pemberdayaan Ekonomi . ••••••••...•••••....•••. (18) 1 ........................ (17) ............... •••••••·· .(19) ............ (20) ............... (21) 2 ....................... . dst. ·••••••••••·•••••• ••••••..•••••• (22) • •• •••••••·••••••• ••••••• (24)
dst. Jumlah •.••••••••..•••••••.••••. (28) Demikian rencana penggunaan alokasi DID sebesar Rp ......................... (28l sebagai syarat penyaluran DID Tahun ...................... (29) . ....................... , ·····························(30) ...................................... (31) ...••••••..•...•••••...• (32) ·······································(33) www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN No. Uraian 1 Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah bersangkutan. 2 Diisi sesuai dengan tahun alokasi DID yang direncanakan. 3 Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan. 4 Diisi sesuai tahun anggaran alokasi DID. 5 Diisi sesuai tahun anggaran alokasi DID. 6 Diisi sesuai tahun APBD. 7 Diisi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang pendidikan. 8 Diisi total rencana anggaran di bidang pendidikan yang akan dilaksanakan. 9 Diisi rencana anggaran jenis kegiatan di bidang pendidikan. 10 Diisi jumlah keluaran yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan. 11 Diisi jenis satuan keluaran kegiatan yang akan dihasilkan. 12 Diisi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang kesehatan. 13 Diisi total rencana anggaran di bidang kesehatan yang akan dilaksanakan. 14 Diisi rencana anggaran jenis kegiatan di bidang kesehatan. 15 Diisi jumlah keluaran yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan. 16 Diisi jenis satuan keluaran kegiatan yang akan dihasilkan. 17 Diisi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan di pemberdayaan ekonomi. 18 Diisi total rencana anggaran di pemberdayaan ekonomi yang akan dilaksanakan. 19 Diisi rencana anggaran jenis kegiatan di pemberdayaan ekonomi. 20 Diisi jumlah keluaran yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan. 21 Diisi jenis satuan keluaran kegiatan yang akan dihasilkan. 22 Diisi sesuai dengan bidang lainnya selain bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. 23 Diisi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang lainnya selain bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. 24 Diisi total rencana anggaran pada bidang lainnya selain bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. 25 Diisi rencana anggaran jenis kegiatan di bidang lainnya selain bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi 26 Diisi jumlah keluaran yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan 27 Diisi jenis satuan untu;k kegiatan yang akan dilaksanakan 28 Diisi sesuai dengan jumlah alokasi DID yang dianggarkan dalam APBD 29 Diisi sesuai tahun anggaran alokasi DID 30 Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan 31 Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan 32 Tanda tangan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah 33 Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan www.jdih.kemenkeu.go.id B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH (DID) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....................... (ll TAHAP ................. (2l TAHUN ••••••··• ....••. (3) Yang bertanda tangan dibawah ini ................. ·...... (4) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DID ini dengan rincian, sebagai berikut: Realisasi Penyaluran dari RKUN:
······················· ......................... ············ ··············· dst. Bidang Kesehatan •....•••••••••••••••••... (16) - -
······················· ························· ············ ··············· dst. Pemberdayaan Ekonomi ......................... (21) - -
··············· dst. ••••.••••••••••••••••••..••••••• (25) ......................... (27) - -
······················· ························· ............ . .............. dst. Jumlah .. ....................... (31) Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp ••••••••••••••.•••••• )(31), disimpan sesuru dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. ....................... , ••••••••••• ................ (32) ....................................... (33) ........................ (34) ....................................... (35) 7 www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN No. Uraian 1 Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah bersangkutan. 2 Diisi sesuai dengan tahap yang dilaporkan. 3 Diisi sesuai dengan tahun alokasi DID yang direncanakan. 4 Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangku tan. 5 Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahap I. 6 Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahap II. 7 Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan. 8 Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan. 9 Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan. 10 Diisi jenis kegiatan di bidang pendidikan yang sudah dilaksanakan. 11 Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang pendidikan. 12 Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pendidikan. 13 Diisi jumlah keluaran yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan. 14 Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan. 15 Diisi jenis kegiatan di bidang kesehatan yang sudah dilaksanakan. 16 Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang kesehatan. 17 Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang kesehatan. 18 Diisi jumlah keluaran yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan. 19 Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan. 20 Diisi jenis kegiatan di pemberdayaan ekonomi yang sudah dilaksanakan. 21 Diisi jumlah realisasi kegiatan di pemberdayaan ekonomi. 22 Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di pemberdayaan ekonomi. 23 Diisi jumlah keluaran yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan. 24 Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan. 25 Diisi sesuai dengan bidang lainnya selain bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi yang sudah dilaksanakan. 26 Diisi jenis kegiatan di bidang lainnya selain bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi yang sudah dilaksanakan. 27 Diisi jumlah realisasi kegiatan pada bidang lainnya selain bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. 28 Diisijumlah realisasijenis kegiatan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan/ atau bidang lainnya. 7 www.jdih.kemenkeu.go.id No . 29 30 31 32 33 34 35 Uraian Diisi jumlah keluaran yang dihasilkan dalam satu Jen1s kegiatan yang dilaksanakan. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan. Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangku tan . Tanda tangan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah. Diisi sesuai d engan nama Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangku tan. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . SRI MULYANI IND RAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro U/4~:::::,....... u.b. ementerian 7 www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…