Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.02/2022 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA DAN DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA DAN DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL A. JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DENDA PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No. J enis Penerimaan Negara Satuan Tarif (USD) Bukan Pajak
1.Denda terhadap Badan U saha per ton Selisih harga jual ke luar Pertambangan tidak negeri dikurangi Harga yang Patokan Batubara untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik batubara dalam negeri untuk untuk kepentingan umum dikalikan ·volume penyediaan tenaga listrik penjualan ke luar negeri untuk kepentingan umum.
sebesar kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang tidak dipenuhi Badan U saha Pertambangan yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri untuk penyediaan tenaga listrik un tuk kepen tingan umum dengan formula · sebagai berikut: Denda = AxV www.jdih.kemenkeu.go.id keterangan: A : Tarif Denda (USD / ton) ditentukan:
a.berdasarkan selisih antara rata-rata hargajual batubara ke luar negeri berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan pada titik serah Free on Board Vessel selama periode laporan pemenuhan batubara dari pengguna batubara dalam negeri dengan rata-rata harga patokan batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan urnum berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan;
atau
b.berdasarkan selisih antara rata-rata harga patokan batubara berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan dengan rata-rata harga patokan batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan dalam hal harga jual batubara ke luar negeri tidak tersedia; dan V: Volume kekurangan pasokan batubara Berdasarkan laporan pemenuhan kontrak penjualan dari pengguna batubara dalam negeri yang telah diklarifikasi kepada Badan U saha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara.
Jenis Penerimaan Negara Satuan Tarif (USD)No. Bukan Pajak
2.Denda terhadap Badan Usaha Per ton Selisih harga jual ke luar Pertambangan tidak negeri dikurangi Harga yang Patokan Batubara memenuhi kebutuhan dikalikan volume batubara dalam negeri selain penjualan ke luar negeri sebesar kewajiban untuk penyediaan tenaga pemenuhan kebutuhan listrik untuk kepentingan batubara dalam negeri yang tidak dipenuhi bagi umum. Badan Usaha Pertambangan yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam ilegeri selain untuk penyediaan tenaga listrik un tuk kepen tingan umum dengan formula sebagai berikut:
Denda = AxV www.jdih.kemenkeu.go.id keterangan: A: Tarif Denda (USD/ton) ditentukan:
a.berdasarkan selisih antara rata-rata harga jual batubara ke luar negeri berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan pada titik serah Free on Board Vessel selama periode laporan pemenuhan batubara dari pengguna batubara dalam negeri dengan rata-rata harga patokan batubara selain untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan; atau
b.berdasarkan selisih antara rata-rata harga patokan batubara berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan dengan rata-rata harga patokan batubara selain untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan dalam hal harga jual batubara ke luar negeri tidak tersedia; dan V: Volume kekurangan pasokan batubara Berdasarkan laporan pemenuhan kontrak penjualan dari pengguna batubara dalam negeri yang telah diklarifikasi kepada Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara.
Denda wajib dibayarkan apabila harga jual batubara ke luar negeri lebih tinggi dari harga patokan batubara. B. JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No. Jenis Penerimaan Negara Satuan Tarif (USD) Bukan Pajak www.jdih.kemenkeu.go.id
1.Dana Kompensasi per ton Tarif kompensasi berdasarkan kualitas batubara dan Harga Batubara Acuan dikalikan selisih volume antara kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri per tahun dikurangi realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri per tahun, dengan formulasi sebagai berikut:
Besaran Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri = A x (P - R) Keterangan : R = Realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri per tahun (ton) , P = Kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri per tahun (ton) , A = Tarif kompensasi sebagai fungsi dari kualitas batubara dan harga Batubara Acuan (HBA), - Kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri wajib dibayar apabila R , :l,800 s.d. 5.'CJOO > 5c000 0 ,Q 0 0.25 0.5 0,75 0)5 1 1,5 1 2 3 1 JS 3.5 5 ,:25 25 5 75 2.75 5 5 8 .:26 3 6 9 3.25 65 975 3.5 7 10 5 3.,75 7 5 11 25 4 B l2 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum - ,.,,,- • '- "' u.b. / - '' r Kepala Bag}~' ministrasi \ menterian u www.jdih.kemenkeu.go.id