Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.04/2020
- Nomor
- 170/PMK.04/2020
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 30
www.jdih.kemenkeu.go.id
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India;
www.jdih.kemenkeu.go.id
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENMN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA. www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India. Barang Originating adalah barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India.
mennc1 mengenai:
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN) Bagian Kesatu Tarif Preferensi
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Kriteria Asal Barang (Origin Criteria)
( 1) Kri teria asal barang (origin criteria) se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Ketiga Kri teria Pengiriman ( Consignment Criteria)
( 1) Kri teria pengiriman (consignment criteria) se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 6 Dalam hal pengiriman barang 1mpor dilakukan melalui 1 (satu) atau lebih negara selain Negara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, harus menyerahkan dokumen berupa: a) through bill of lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Negara Anggota pengekspor, termasuk kegiatan transit dan/ atau transhipment atau penimbunan sementara, sampai ke Daerah Pabean; b) lembar asli SKA Form AI yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA; c) invoice dari barang yang bersangkutan; dan d) dokumen pendukung, jika ada, yang membuktikan pemenuhan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), kepada Pejabat Bea dan Cukai. Bagian Keempat Ketentuan Prosedural (Procedural Provisions)
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga a tau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA Form AI, dapat menerbitkan Third Country Invoice.
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III PENELITIAN DAN PENGENAAN TARIF PREFERENSI Bagian Kesatu Penelitian SKA Form AI
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)