DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.07/2022

Nomor: 170/PMK.07/2022
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan jdih.kemenkeu.go.id Pasal 4

(1)Kategori penggunaan PDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, berdasarkan data:
1. a.anggaran belanja barang danjasa dalam APBDTahun Anggaran 2022;
2. b.anggaran belanja modal dalam APBD Tahun Anggaran 2022;
3. c.RUP PDN melalui penyedia per bulan Oktober tahun 2022;dan
4. d.transaksi RUP PDN melalui penyedia periode bulan Januari sampai dengan minggu kedua bulan Oktober tahun 2022.
(2)Kategori percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berdasarkan data:
1. a.anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022; dan
2. b.realisasi belanja daerah periode bulan Januari sampai dengan bulan Oktober tahun 2022.
(3)Kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, berdasarkan data:
1. a.tingkat pengangguran terbuka;

Pasal 3

(1)Pengalokasian DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihi tung berdasarkan kinerja daerah.
(2)Kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung berdasarkan kategori:
1. a.penggunaan PDN;
2. b.percepatan belanja daerah;
3. c.dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting; dan
4. d.penurunan inflasi daerah.

Pasal 2

DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua dialokasikan sebesar Rpl.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

6.Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.
7.Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri melalui Penyedia yang selanjutnya disebut RUP PDN melalui Penyedia adalah RUP PDN yang dilaksanakan oleh penyedia barang danjasa untuk produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil.
8.Belanja Daerah yang Ditandai untuk Stunting yang selanjutnya disebut Tagging Stunting adalah belanja daerah yang digunakan untuk mendukung penurunan prevalensi stunting. jdih.kemenkeu.go.id anggaran be/anja barang danjasa + anggaran belanja modal

Pasal 5

( 1) Kategori kinerja daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada penghitungan nilai kinerja daerah terhadap tiap-tiap kategori, terdiri atas:

a.kategori penggunaan PDN didasarkan pada:
1. 1.rasio RUP PDN melalui penyedia; dan
2. 2.rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia;
b.kategori percepatan belanja daerah didasarkan pada rasio realisasi belanja daerah;
c.kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting didasarkan pada:
1. 1.rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka;
2. 2.rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial dan tingkat kemiskinan; dan
3. 3.rasio realisasi Tagging Stunting dan prevalensi stunting; dan
d.kategori penurunan inflasi daerah didasarkan pada selisih atas nilai inflasi bulan Oktober tahun 2022 dengan nilai inflasi bulan Agustus tahun 2022 per daerah dan nasional.

(2)Penghitungan nilai kinerja kategori penggunaan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan se bagai beriku t:
1. a.rasio RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus: RUP PDN melalui penyedia
2. b.tingkat kemiskinan;
3. c.prevalensi stunting;
4. d.realisasi belanja daerah fungsi ekonomi;
5. e.realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
6. f.realisasi Tagging Stunting.
(4)Kategori penurunan inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, berdasarkan data inflasi bulan Agustus tahun 2022 dan bulan Oktober tahun 2022 per provinsi dan per kabupaten/kota.
(5)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), dan ayat (3) huruf d, huruf e, dan huruf f, bersumber dari Kementerian Keuangan.
(6)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan J asa Pemerintah.
(7)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan data tahun 2021 yang bersumber dari Kementerian Kesehatan.
(8)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) merupakan data tahun 2021 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. jdih.kemenkeu.go.id 1 anggaran belanja daerah
(7)Rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c angka 1 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut:
1. a.kuadran I merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
  2. 2.tingkat pengangguran terbuka lebih besar dari atau sama dengan median tingkat pengangguran terbuka.
2. b.kuadran II merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
  2. 2.tingkat pengangguran terbuka lebih besar dari atau sama dengan median tingkat pengangguran terbuka. anggaran belanja daerah
(6)Rasio realisasi Tagging Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c angka 3 dihitung dengan . menggunakan rumus: realisasi Tagging Stunting hingga bu/an Oktober tahun 2022 anggaran belanja daerah
(4)Rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus: realisasi belanja daerah fungsi ekonomi hingga bu/an Oktober anggaran belanja daerah
(5)Rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)· huruf c angka 2 dihitung dengan menggunakan rumus: realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial hingga bu/an Oktober anggaran belanja barang danjasa + anggaran belanja modal
1. c.rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam hurufb hanya dihitung untuk daerah yang mempunyai nilai rasio RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud . dalam huruf a paling sedikit 40% (empat puluh persen).
(3)Penghitungan nilai kinerja kategori percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus: realisasi belanja daerah hingga bu/an Oktober
1. b.rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dihitung dengan menggunakan rumus: transaksi RUP PDN melalui penyedia jdih.kemenkeu.go.id l
2. c.kuadran III merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
  2. 2.tingkat pengangguran terbuka lebih kecil dari median tingkat pengangguran terbuka.
3. d.kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
  2. 2.tingkat pengangguran terbuka lebih kecil dari median tingkat pengangguran terbuka.
(8)Rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial dan tingkat kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c angka 2 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut:
1. a.kuadran I merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
  2. 2.tingkat kemiskinan lebih besar dari atau sama dengan median tingkat kemiskinan.
2. b.kuadran II merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
  2. 2.tingkat kemiskinan lebih besar dari atau sama dengan median tingkat kemiskinan.
3. c.kuadran III merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
  2. 2.tingkat kemiskinan lebih kecil dari median tingkat kemiskinan.
4. d.kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
  2. 2.tingkat kemiskinan lebih kecil dari median tingkat kemiskinan.
(9)Rasio realisasi Tagging Stunting dan prevalensi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut:
1. a.kuadran I merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi Tagging Stunting lebih besar dari median rasio realisasi Tagging Stunting; dan
  2. 2.prevalensi stunting lebih besar dari atau sama dengan median prevalensi stunting.
2. b.kuadran II merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi Tagging Stunting lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi Tagging Stunting; dan jdih.kemenkeu.go.id
(12)Penghitungan nilai kinerja kategori penurunan inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sebagai berikut:
1. a.nilai selisih inflasi nasional dihitung berdasarkan pengurangan nilai inflasi bulan Oktober terhadap nilai inflasi bulan Agustus;
2. b.nilai selisih inflasi per daerah dihitung berdasarkan pengurangan nilai inflasi bulan Oktober terhadap nilai inflasi bulan Agustus;
3. c.daerah yang diperhitungkan dalam alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua untuk kategori penurunan inflasi daerah merupakan daerah yang memiliki nilai selisih per daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b lebih kecil dibandingkan dengan nilai selisih inflasi nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
4. d.daerah-daerah yang memiliki nilai selisih inflasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai selisih inflasi nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan standardisasi nilai dengan menggunakan rum us: nilai selisih inflasi daerah ke-; - nilai selisih inflasi tertin99i nilai selisih inflasi terendah - nilai selisih inflasi tertinggi nilai kinerja rasio realisasi Tagging Stunting nilai kinerja rasio realisasi belanja daerah + + Jungsi perlindungan sosial nilai kinerja rasio realisasi belanja daerah Ju ngsi ekonomi
  1. 2.prevalensi stunting lebih besar dari a tau sama dengan median prevalensi stunting.
5. c.kuadran III merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi Tagging Stunting lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi Tagging Stunting; dan
  2. 2.prevalensi stunting lebih kecil dari median prevalensi stunting.
6. d.kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi Tagging Stunting lebih besar dari median rasio realisasi Tagging Stunting; dan
  2. 2.prevalensi stunting lebih kecil dari median prevalensi stunting.
(10)Daerah yang dilakukan penilaian kinerja untuk penghitungan kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting merupakan daerah yang berada di kuadran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9).
(11)Nilai kinerja kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting merupakan penjumlahan atas nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 10) dihitung dengan menggunakan rumus: jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 7

(1)DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah.
(2)Percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk: Keterangan: i daerah ke-1, ke-2, dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (13). n = kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
1. c.alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua per daerah merupakan penjumlahan alokasi kategori untuk tiap daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b. bobot ) X total prioritas kateqori« pagu jumlah provinsi/ ( kabupaten/kota terbaik X jumlah daerah terbaik kateqori« nilai daerah; kategorin total nilai kateqori« per X provinsi/kabupaten/kota
2. b.nilai alokasi per daerah per kategori dihitung dengan menggunakan rumus:
  1. 4.en urunan inflasi daerah 31, 0
  2. 3.dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, 23,0 en an ran, dan stuntin Kategori Kinerja Bobot Prioritas

Pasal 6

Penentuan alokasi per daerah dihitung dengan tahapan sebagai berikut:

a.DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua dialokasikan berdasarkan kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan memperhatikan rioritas kate ori kineria den an bobot seba ai berikut: ___ n_il_a_i d_a_e_r_ah_ke_-_,-_n,_'[a_i_t_er_e_n_da_h~p_ro_vin~sij_ka_bu~pa_te~n/_ko_ta __ X 0,05 + t nilai tertinggiprovinsi/kabupaten/kota - nilai terendahprovinsi/kabupaten/kota

(13)Kinerja daerah yang diperhitungkan dalam alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua merupakan:
1. a.daerah yang memiliki nilai kinerja 10 (sepuluh) terbaik pemerintah provinsi, 10 (sepuluh) terbaik pemerintah kota, dan 10 (sepuluh) terbaik pemerintah kabupaten untuk tiap kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (11); dan
2. b.daerah yang memiliki nilai kinerja 10 (sepuluh) terbaik pemerintah provinsi, 15 (lima belas) terbaik pemerintah kota, dan 15 (lima belas) terbaik pemerintah kabupaten untuk kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
(14)Nilai kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan standardisasi per daerah provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan rumus: jdih.kemenkeu.go.id 1
(1)Dokumen berupa:
1. a.laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); dan
2. b.laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), disusun dan disampaikan melalui portal pelaporan DID pada laman http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/ did.

Pasal 9

Pasal 8

Penyaluran DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan November tahun 2022.

a.perlindungan sosial, seperti bantuan sosial;
b.dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/ atau
c.upaya penurunan tingkat inflasi, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas.

(3)DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
1. a.gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan
2. b.perjalanan dinas.
(4)Kepala Daerah bertanggungjawab dalam penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua yang dilaksanakan secara optimal di tahun 2022.
(5)Pertanggungjawaban atas penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dituangkan dalam laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua dan laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua.
(6)Laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat akhir bulan November tahun 2022.
(7)Laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat bulan Juni tahun berikutnya.
(8)Dalam hal laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua dan laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disampaikan, dilakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.
(9)Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/ a tau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. jdih.kemenkeu.go.id l pada tanggal

Pasal 11

mulai berlakuPeraturan Menteri ini diundangkan. Format mengenai:

a.rincian alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua menurut provinsi/kabupaten/kota;
b.laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (S); dan
c.laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(2)Laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau sekretaris daerah, dan telah dibubuhi cap dinas.
(3)Laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah, dan telah dibubuhi cap dinas.
(4)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani secara elektronik. jdih.kemenkeu.go.id / Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagia~~iffi~~ ~"-\.~--- ~'V' ~ BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1173 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2022 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. jdih.kemenkeu.go.id No. Pemerintah Daerah Total
(1)(2) (3)

1.Provinsi Aceh 22.914.463
2.Kab. Aceh Barat 22.823.757
3.Kab. Aceh Singkil 11.607.976
4.Kota Banda Aceh 11.577.276
5.Kota Sabang 11.437.877
6.Kota Langsa 11.350.840
7.Kota Lhokseumawe 11.495.501
8.Kota Subulussalam 11.708.396
9.Provinsi Sumatera Utara 11.482.557
10.Kota Medan 11.500.663
11.Kota Sibolga 12.048.078
12.Kota Padangsidimpuan 11.490.939
13.Kota Gunungsitoli 23.281.923
14.Provinsi Riau 11.439.759
15.Kab. Indragiri Hilir 11.891.772
16.Kab. Rokan Hulu 11.448.933
17.Kota Dumai 11.497.572
18.Provinsi Kepulauan Riau 11.335.420
19.Kab. Karimun 11.439.270
20.Kota Tanjung Pinang 11.509.778
21.Provinsi Jambi 11.762.146
22.Kab. Bungo 11.937.841
23.Kab. Tanjung Jabung Barat 11.445.780
24.Kab. Tanjung Jabung Timur 11.348.612
25.KotaJambi 11.808.335
26.Kota Sungai Penuh 11.496.197
27.Provinsi Sumatera Selatan 11.401.219
28.Kab. Musi Rawas 11.365.783
29.Kab. Ogan Komering Ilir 11.678.590
30.Kota Pagar Alam 23.304.804 A. RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (dalarn ribuan rupiah) LAMPIRAN PERATURANMENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 170 /PMK.07 /2022 TENTANG DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGMN KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA PADA TAHUN 2022 jdih.kemenkeu.go.id l No. Pemerintah Daerah Total

(1)(2) (3)

31.Kota Lubuk Linggau 22.838.540
32.Kab. Ogan Komering Ulu Timur 11.878.289
33.Kab. Empat Lawang 11.438.388
34.Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 23.132.780
35.Kab. Belitung 11.879.433
36.Kata Pangkal Pinang 11.554.741
37.Provinsi Bengkulu 22.720.792
38.Kab. Bengkulu Tengah 11.421.112
39.Kab. Pesisir Barat 11.386.272
40.Kata Metro 11.328.721
41.Provinsi DKI Jakarta 11.383.390
42.Provinsi J awa Barat 11.303.152
43.Kah.Bandung 11.474.359
44.Kab. Ciamis 11.416.101
45.Kab. Cirebon 11.452.448
46.Kata Bogar 11.695.203
47.Kata Sukabumi 11.679.438
48.Kata Tasikmalaya 11.255.413
49.Provinsi Banten 11.476.064
50.Kata Serang 11.546.076
51.Provinsi Jawa Tengah 22.703.741
52.Kata Salatiga 22.548.682
53.Provinsi DI Yogyakarta 11.493.605
54.Kab. Kulon Progo 11.967.872
55.Kota Y ogyakarta 11.359.741
56.Provinsi Jawa Timur 11.590.765
57.Kata Blitar 22.924.258
58.Kata Kediri 11.235.836
59.Kota Mojokerto 11.626.256
60.Kata Pasuruan 11.261.686
61.Kab. Sanggau 11.312.656
62.Kata Singkawang 11.818.184
63.Provinsi Kalimantan Tengah 23.175.704
64.Kab. Kotawaringin Timur 11.979.749
65.Kab. Pulang Pisau 11.616.042
66.Kab. Lamandau 11.393.695
67.Provinsi Kalimantan Selatan 11.868.309
68.Kab. Tabalong 11.432.867
69.Kab. Mahakam Ulu 11.955.586 jdih.kemenkeu.go.id No. Pemerintah Daerah Total

(1)(2) (3)

70.Kab. Penajam Paser Utara 11.397.974
71.Provinsi Kaliman tan Utara 11.577.988
72.Kab. Bulungan 11.553.159
73.Kota Tarakan 11.498.439
74.Provinsi Sulawesi Utara 22.823.739
75.Kota Bitung 23.332.130
76.Provinsi Gorontalo 34.894.593
77.Kab. Pohuwato 22.856.337
78.Provinsi Sulawesi Tengah 34.353.513
79.Kab. Banggai 11.763.055
80.Kab. Morowali Utara 11.496.501
81.Kota Palu 11.485.484
82.Kah.Bone 11.431.881
83.Kab. Luwu 11.427.427
84.Provinsi Sulawesi Barat 23.214.554
85.Kab. Mamuju 11.487.588
86.Provinsi Sulawesi Tenggara 11.724.948
87.Provinsi Bali 11.671.417
88.Kab. Buleleng 11.454.514
89.Kab. Jembrana 11.427.374
90.Provinsi Nusa Tenggara Barat 11.356.221
91.Kota Bima 11.731.644
92.Kab. Sikka 11.583.998
93.Kab. Sumba Barat 11.531.329
94.Kab. Sumba Timur 11.441.664
95.Provinsi Maluku 23.517.809
96.KotaAmbon 11.661.999
97.Kota Tual 22.895.290
98.Kab. Maluku Barat Daya 11.458.840
99.Provinsi Maluku Utara 23.445.659
100.Kota Ternate 11.789.245
101.Kota Tidore Kepulauan 23.217.085
102.Provinsi Papua 11.485.688
103.Kab. Merauke 11.489.486
104.Kab. Mimika 11.448.929
105.Kota Jayapura 11.582.731
106.Kab. Sarmi 11.388.825
107.Kab. Manokwari 11.742.940 JUMLAH PROVINS! 461.249.995 jdih.kemenkeu.go.id l No. Pemerintah Daerah Total

(1)(2) (3) JUMLAH KABUPATEN/KOTA 1.038. 750.005 JUMLAH NASIONAL 1.500.000.000 jdih.kemenkeu.go.id l ..•................................... .(11) ........................ (10) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah a tau sekretaris Daerah .(1) • •••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• (9) Demikian rencana penggunaan alokasi DID atas Kinerja tahun Berjalan Periode Kedua sebesar Rp (6). Jenis Kegiatan Pagu Anggaran Output Jumlah Satuan 1. ······················
(4)............................... (5) ........... (7) ........... (8) 2. ······················ ······························· ........... ··········· Dst Jumlah ...............................
(6)Yang bertanda tangan di bawah ini (2) menyatakan bahwa penggunaan Dana lnsentif Daerah atas Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua direncanakan digunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (3) dan dianggarkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atau peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: LAPORAN RENCANA PENGGUNAANDANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : (1) TAHUN 2022 B. FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA jdih.kemenkeu.go.id 1 No. Uraian

1.Diisi sesuai dengan Daerah yang bersangkutan.
2.Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di Dae rah yang bersangkutan, yakni:

a.Gubernur atau wakil Gubernur untuk Daerah provinsi;
b.Bupati atau wakil Bupati untuk Daerah kabupaten;
c.Wali Kota atau wakil Wali Kota untuk Daerah kota; atau
d.Sekretaris Daerah untuk Daerah provinsi/kabupaten/kota.
1. 3.Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Dana lnsentif Daerah Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua.
2. 4.Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. 5.Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
4. 6.Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
5. 7.Diisi jumlah output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
6. 8.Diisi satuan output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
7. 9.Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
8. 10.Ditandatangani dan di cap basah oleh Kepala Daer ah/ wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah bersangkutan.
9. 11.Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah bersangkutan. PETUNJUKPENGISIAN jdih.kemenkeu.go.id 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (15) ........................ (14) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah [I] • . ••. • •• • • • ••••••• •• ••• , •••••..•..••••••.•..•••.•••• ,(13) Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp (10!), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya . Jenis Kegiatan Jumlah Realisasi Output Jumlah Satuan ..................................... (8) ......................... (9) ........ , •• (11) ........... (12) Jumlah •• , ••••••••••••••••• , •• , ,(10) : Rp (6) .•....••...•........ 01o (7) Penggunaan Dana
a.Realisasi Penggunaan Dana
b.Persentase Penggunaan Dana : Rp (3) : Rp (4) : Rp (5) Realisasi Penyaluran dari RKUN:
a.Periode Pertama
b.Periode Kedua Jumlah Yang bertanda tangan di bawah ini (2J menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penggunaan Dana Insentif Daerah Kinerja Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2022 ini, dengan rincian sebagai berikut: PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1) TAHUN 2022 LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA jdih.kemenkeu.go.id MAS SOEHAR~ ~ ~- NIP 1969092219~~~~ I Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian A.,,.·"c-...-.n, \.~~.-- ....... » @ MENTER! KEUANGANREPUBLIKINDONESIA, ttd. SRI MULYANIINDRAWATI No. Uraian
1. 1.Diisi sesuai dengan Daerah yang bersangkutan.
2. 2.Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di Daerah yang bersangkutan, yakni:
a.Gubernur atau wakil Gubernur untuk Daerah provinsi;
b.Bupati atau wakil Bupati untuk Daerah kabupaten;
c.Wali Kota atau wakil Wali Kota untuk Daerah kota; atau
d.Pejabat pengelola keuangan Daerah.
1. 3.Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran Periode Pertama.
2. 4.Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran Periode Kedua.
3. 5.Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
4. 6.Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
5. 7.Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
6. 8.Diisi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
7. 9.Diisi jumlah realisasi kegiatan.
8. 10.Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan periode laporan.
9. 11.Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
10. 12.Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
11. 13.Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan la po ran.
12. 14.Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah / wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah bersangkutan.
13. 15.Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah / wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah bersangkutan. PETUNJUK PENGISIAN jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan jdih.kemenkeu.go.id Pasal 4

(1)Kategori penggunaan PDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, berdasarkan data:
1. a.anggaran belanja barang danjasa dalam APBDTahun Anggaran 2022;
2. b.anggaran belanja modal dalam APBD Tahun Anggaran 2022;
3. c.RUP PDN melalui penyedia per bulan Oktober tahun 2022;dan
4. d.transaksi RUP PDN melalui penyedia periode bulan Januari sampai dengan minggu kedua bulan Oktober tahun 2022.
(2)Kategori percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berdasarkan data:
1. a.anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022; dan
2. b.realisasi belanja daerah periode bulan Januari sampai dengan bulan Oktober tahun 2022.
(3)Kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, berdasarkan data:
1. a.tingkat pengangguran terbuka;

Pasal 3

(1)Pengalokasian DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihi tung berdasarkan kinerja daerah.
(2)Kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung berdasarkan kategori:
1. a.penggunaan PDN;
2. b.percepatan belanja daerah;
3. c.dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting; dan
4. d.penurunan inflasi daerah.

Pasal 2

DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua dialokasikan sebesar Rpl.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

6.Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.
7.Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri melalui Penyedia yang selanjutnya disebut RUP PDN melalui Penyedia adalah RUP PDN yang dilaksanakan oleh penyedia barang danjasa untuk produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil.
8.Belanja Daerah yang Ditandai untuk Stunting yang selanjutnya disebut Tagging Stunting adalah belanja daerah yang digunakan untuk mendukung penurunan prevalensi stunting. jdih.kemenkeu.go.id anggaran be/anja barang danjasa + anggaran belanja modal

Pasal 5

( 1) Kategori kinerja daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada penghitungan nilai kinerja daerah terhadap tiap-tiap kategori, terdiri atas:

a.kategori penggunaan PDN didasarkan pada:
1. 1.rasio RUP PDN melalui penyedia; dan
2. 2.rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia;
b.kategori percepatan belanja daerah didasarkan pada rasio realisasi belanja daerah;
c.kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting didasarkan pada:
1. 1.rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka;
2. 2.rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial dan tingkat kemiskinan; dan
3. 3.rasio realisasi Tagging Stunting dan prevalensi stunting; dan
d.kategori penurunan inflasi daerah didasarkan pada selisih atas nilai inflasi bulan Oktober tahun 2022 dengan nilai inflasi bulan Agustus tahun 2022 per daerah dan nasional.

(2)Penghitungan nilai kinerja kategori penggunaan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan se bagai beriku t:
1. a.rasio RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus: RUP PDN melalui penyedia
2. b.tingkat kemiskinan;
3. c.prevalensi stunting;
4. d.realisasi belanja daerah fungsi ekonomi;
5. e.realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
6. f.realisasi Tagging Stunting.
(4)Kategori penurunan inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, berdasarkan data inflasi bulan Agustus tahun 2022 dan bulan Oktober tahun 2022 per provinsi dan per kabupaten/kota.
(5)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), dan ayat (3) huruf d, huruf e, dan huruf f, bersumber dari Kementerian Keuangan.
(6)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan J asa Pemerintah.
(7)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan data tahun 2021 yang bersumber dari Kementerian Kesehatan.
(8)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) merupakan data tahun 2021 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. jdih.kemenkeu.go.id 1 anggaran belanja daerah
(7)Rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c angka 1 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut:
1. a.kuadran I merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
  2. 2.tingkat pengangguran terbuka lebih besar dari atau sama dengan median tingkat pengangguran terbuka.
2. b.kuadran II merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
  2. 2.tingkat pengangguran terbuka lebih besar dari atau sama dengan median tingkat pengangguran terbuka. anggaran belanja daerah
(6)Rasio realisasi Tagging Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c angka 3 dihitung dengan . menggunakan rumus: realisasi Tagging Stunting hingga bu/an Oktober tahun 2022 anggaran belanja daerah
(4)Rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus: realisasi belanja daerah fungsi ekonomi hingga bu/an Oktober anggaran belanja daerah
(5)Rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)· huruf c angka 2 dihitung dengan menggunakan rumus: realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial hingga bu/an Oktober anggaran belanja barang danjasa + anggaran belanja modal
1. c.rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam hurufb hanya dihitung untuk daerah yang mempunyai nilai rasio RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud . dalam huruf a paling sedikit 40% (empat puluh persen).
(3)Penghitungan nilai kinerja kategori percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus: realisasi belanja daerah hingga bu/an Oktober
1. b.rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dihitung dengan menggunakan rumus: transaksi RUP PDN melalui penyedia jdih.kemenkeu.go.id l
2. c.kuadran III merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
  2. 2.tingkat pengangguran terbuka lebih kecil dari median tingkat pengangguran terbuka.
3. d.kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
  2. 2.tingkat pengangguran terbuka lebih kecil dari median tingkat pengangguran terbuka.
(8)Rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial dan tingkat kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c angka 2 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut:
1. a.kuadran I merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
  2. 2.tingkat kemiskinan lebih besar dari atau sama dengan median tingkat kemiskinan.
2. b.kuadran II merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
  2. 2.tingkat kemiskinan lebih besar dari atau sama dengan median tingkat kemiskinan.
3. c.kuadran III merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
  2. 2.tingkat kemiskinan lebih kecil dari median tingkat kemiskinan.
4. d.kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
  2. 2.tingkat kemiskinan lebih kecil dari median tingkat kemiskinan.
(9)Rasio realisasi Tagging Stunting dan prevalensi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut:
1. a.kuadran I merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi Tagging Stunting lebih besar dari median rasio realisasi Tagging Stunting; dan
  2. 2.prevalensi stunting lebih besar dari atau sama dengan median prevalensi stunting.
2. b.kuadran II merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi Tagging Stunting lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi Tagging Stunting; dan jdih.kemenkeu.go.id
(12)Penghitungan nilai kinerja kategori penurunan inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sebagai berikut:
1. a.nilai selisih inflasi nasional dihitung berdasarkan pengurangan nilai inflasi bulan Oktober terhadap nilai inflasi bulan Agustus;
2. b.nilai selisih inflasi per daerah dihitung berdasarkan pengurangan nilai inflasi bulan Oktober terhadap nilai inflasi bulan Agustus;
3. c.daerah yang diperhitungkan dalam alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua untuk kategori penurunan inflasi daerah merupakan daerah yang memiliki nilai selisih per daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b lebih kecil dibandingkan dengan nilai selisih inflasi nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
4. d.daerah-daerah yang memiliki nilai selisih inflasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai selisih inflasi nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan standardisasi nilai dengan menggunakan rum us: nilai selisih inflasi daerah ke-; - nilai selisih inflasi tertin99i nilai selisih inflasi terendah - nilai selisih inflasi tertinggi nilai kinerja rasio realisasi Tagging Stunting nilai kinerja rasio realisasi belanja daerah + + Jungsi perlindungan sosial nilai kinerja rasio realisasi belanja daerah Ju ngsi ekonomi
  1. 2.prevalensi stunting lebih besar dari a tau sama dengan median prevalensi stunting.
5. c.kuadran III merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi Tagging Stunting lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi Tagging Stunting; dan
  2. 2.prevalensi stunting lebih kecil dari median prevalensi stunting.
6. d.kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan:
  1. 1.rasio realisasi Tagging Stunting lebih besar dari median rasio realisasi Tagging Stunting; dan
  2. 2.prevalensi stunting lebih kecil dari median prevalensi stunting.
(10)Daerah yang dilakukan penilaian kinerja untuk penghitungan kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting merupakan daerah yang berada di kuadran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9).
(11)Nilai kinerja kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting merupakan penjumlahan atas nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 10) dihitung dengan menggunakan rumus: jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 7

(1)DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah.
(2)Percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk: Keterangan: i daerah ke-1, ke-2, dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (13). n = kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
1. c.alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua per daerah merupakan penjumlahan alokasi kategori untuk tiap daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b. bobot ) X total prioritas kateqori« pagu jumlah provinsi/ ( kabupaten/kota terbaik X jumlah daerah terbaik kateqori« nilai daerah; kategorin total nilai kateqori« per X provinsi/kabupaten/kota
2. b.nilai alokasi per daerah per kategori dihitung dengan menggunakan rumus:
  1. 4.en urunan inflasi daerah 31, 0
  2. 3.dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, 23,0 en an ran, dan stuntin Kategori Kinerja Bobot Prioritas

Pasal 6

Penentuan alokasi per daerah dihitung dengan tahapan sebagai berikut:

a.DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua dialokasikan berdasarkan kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan memperhatikan rioritas kate ori kineria den an bobot seba ai berikut: ___ n_il_a_i d_a_e_r_ah_ke_-_,-_n,_'[a_i_t_er_e_n_da_h~p_ro_vin~sij_ka_bu~pa_te~n/_ko_ta __ X 0,05 + t nilai tertinggiprovinsi/kabupaten/kota - nilai terendahprovinsi/kabupaten/kota

(13)Kinerja daerah yang diperhitungkan dalam alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua merupakan:
1. a.daerah yang memiliki nilai kinerja 10 (sepuluh) terbaik pemerintah provinsi, 10 (sepuluh) terbaik pemerintah kota, dan 10 (sepuluh) terbaik pemerintah kabupaten untuk tiap kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (11); dan
2. b.daerah yang memiliki nilai kinerja 10 (sepuluh) terbaik pemerintah provinsi, 15 (lima belas) terbaik pemerintah kota, dan 15 (lima belas) terbaik pemerintah kabupaten untuk kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
(14)Nilai kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan standardisasi per daerah provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan rumus: jdih.kemenkeu.go.id 1
(1)Dokumen berupa:
1. a.laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); dan
2. b.laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), disusun dan disampaikan melalui portal pelaporan DID pada laman http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/ did.

Pasal 9

Pasal 8

Penyaluran DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan November tahun 2022.

a.perlindungan sosial, seperti bantuan sosial;
b.dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/ atau
c.upaya penurunan tingkat inflasi, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas.

(3)DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
1. a.gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan
2. b.perjalanan dinas.
(4)Kepala Daerah bertanggungjawab dalam penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua yang dilaksanakan secara optimal di tahun 2022.
(5)Pertanggungjawaban atas penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dituangkan dalam laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua dan laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua.
(6)Laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat akhir bulan November tahun 2022.
(7)Laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat bulan Juni tahun berikutnya.
(8)Dalam hal laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua dan laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disampaikan, dilakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.
(9)Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/ a tau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. jdih.kemenkeu.go.id l pada tanggal

Pasal 11

mulai berlakuPeraturan Menteri ini diundangkan. Format mengenai:

a.rincian alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua menurut provinsi/kabupaten/kota;
b.laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (S); dan
c.laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(2)Laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau sekretaris daerah, dan telah dibubuhi cap dinas.
(3)Laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah, dan telah dibubuhi cap dinas.
(4)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani secara elektronik. jdih.kemenkeu.go.id / Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagia~~iffi~~ ~"-\.~--- ~'V' ~ BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1173 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2022 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. jdih.kemenkeu.go.id No. Pemerintah Daerah Total
(1)(2) (3)

1.Provinsi Aceh 22.914.463
2.Kab. Aceh Barat 22.823.757
3.Kab. Aceh Singkil 11.607.976
4.Kota Banda Aceh 11.577.276
5.Kota Sabang 11.437.877
6.Kota Langsa 11.350.840
7.Kota Lhokseumawe 11.495.501
8.Kota Subulussalam 11.708.396
9.Provinsi Sumatera Utara 11.482.557
10.Kota Medan 11.500.663
11.Kota Sibolga 12.048.078
12.Kota Padangsidimpuan 11.490.939
13.Kota Gunungsitoli 23.281.923
14.Provinsi Riau 11.439.759
15.Kab. Indragiri Hilir 11.891.772
16.Kab. Rokan Hulu 11.448.933
17.Kota Dumai 11.497.572
18.Provinsi Kepulauan Riau 11.335.420
19.Kab. Karimun 11.439.270
20.Kota Tanjung Pinang 11.509.778
21.Provinsi Jambi 11.762.146
22.Kab. Bungo 11.937.841
23.Kab. Tanjung Jabung Barat 11.445.780
24.Kab. Tanjung Jabung Timur 11.348.612
25.KotaJambi 11.808.335
26.Kota Sungai Penuh 11.496.197
27.Provinsi Sumatera Selatan 11.401.219
28.Kab. Musi Rawas 11.365.783
29.Kab. Ogan Komering Ilir 11.678.590
30.Kota Pagar Alam 23.304.804 A. RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (dalarn ribuan rupiah) LAMPIRAN PERATURANMENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 170 /PMK.07 /2022 TENTANG DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGMN KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA PADA TAHUN 2022 jdih.kemenkeu.go.id l No. Pemerintah Daerah Total

(1)(2) (3)

31.Kota Lubuk Linggau 22.838.540
32.Kab. Ogan Komering Ulu Timur 11.878.289
33.Kab. Empat Lawang 11.438.388
34.Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 23.132.780
35.Kab. Belitung 11.879.433
36.Kata Pangkal Pinang 11.554.741
37.Provinsi Bengkulu 22.720.792
38.Kab. Bengkulu Tengah 11.421.112
39.Kab. Pesisir Barat 11.386.272
40.Kata Metro 11.328.721
41.Provinsi DKI Jakarta 11.383.390
42.Provinsi J awa Barat 11.303.152
43.Kah.Bandung 11.474.359
44.Kab. Ciamis 11.416.101
45.Kab. Cirebon 11.452.448
46.Kata Bogar 11.695.203
47.Kata Sukabumi 11.679.438
48.Kata Tasikmalaya 11.255.413
49.Provinsi Banten 11.476.064
50.Kata Serang 11.546.076
51.Provinsi Jawa Tengah 22.703.741
52.Kata Salatiga 22.548.682
53.Provinsi DI Yogyakarta 11.493.605
54.Kab. Kulon Progo 11.967.872
55.Kota Y ogyakarta 11.359.741
56.Provinsi Jawa Timur 11.590.765
57.Kata Blitar 22.924.258
58.Kata Kediri 11.235.836
59.Kota Mojokerto 11.626.256
60.Kata Pasuruan 11.261.686
61.Kab. Sanggau 11.312.656
62.Kata Singkawang 11.818.184
63.Provinsi Kalimantan Tengah 23.175.704
64.Kab. Kotawaringin Timur 11.979.749
65.Kab. Pulang Pisau 11.616.042
66.Kab. Lamandau 11.393.695
67.Provinsi Kalimantan Selatan 11.868.309
68.Kab. Tabalong 11.432.867
69.Kab. Mahakam Ulu 11.955.586 jdih.kemenkeu.go.id No. Pemerintah Daerah Total

(1)(2) (3)

70.Kab. Penajam Paser Utara 11.397.974
71.Provinsi Kaliman tan Utara 11.577.988
72.Kab. Bulungan 11.553.159
73.Kota Tarakan 11.498.439
74.Provinsi Sulawesi Utara 22.823.739
75.Kota Bitung 23.332.130
76.Provinsi Gorontalo 34.894.593
77.Kab. Pohuwato 22.856.337
78.Provinsi Sulawesi Tengah 34.353.513
79.Kab. Banggai 11.763.055
80.Kab. Morowali Utara 11.496.501
81.Kota Palu 11.485.484
82.Kah.Bone 11.431.881
83.Kab. Luwu 11.427.427
84.Provinsi Sulawesi Barat 23.214.554
85.Kab. Mamuju 11.487.588
86.Provinsi Sulawesi Tenggara 11.724.948
87.Provinsi Bali 11.671.417
88.Kab. Buleleng 11.454.514
89.Kab. Jembrana 11.427.374
90.Provinsi Nusa Tenggara Barat 11.356.221
91.Kota Bima 11.731.644
92.Kab. Sikka 11.583.998
93.Kab. Sumba Barat 11.531.329
94.Kab. Sumba Timur 11.441.664
95.Provinsi Maluku 23.517.809
96.KotaAmbon 11.661.999
97.Kota Tual 22.895.290
98.Kab. Maluku Barat Daya 11.458.840
99.Provinsi Maluku Utara 23.445.659
100.Kota Ternate 11.789.245
101.Kota Tidore Kepulauan 23.217.085
102.Provinsi Papua 11.485.688
103.Kab. Merauke 11.489.486
104.Kab. Mimika 11.448.929
105.Kota Jayapura 11.582.731
106.Kab. Sarmi 11.388.825
107.Kab. Manokwari 11.742.940 JUMLAH PROVINS! 461.249.995 jdih.kemenkeu.go.id l No. Pemerintah Daerah Total

(1)(2) (3) JUMLAH KABUPATEN/KOTA 1.038. 750.005 JUMLAH NASIONAL 1.500.000.000 jdih.kemenkeu.go.id l ..•................................... .(11) ........................ (10) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah a tau sekretaris Daerah .(1) • •••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• (9) Demikian rencana penggunaan alokasi DID atas Kinerja tahun Berjalan Periode Kedua sebesar Rp (6). Jenis Kegiatan Pagu Anggaran Output Jumlah Satuan 1. ······················
(4)............................... (5) ........... (7) ........... (8) 2. ······················ ······························· ........... ··········· Dst Jumlah ...............................
(6)Yang bertanda tangan di bawah ini (2) menyatakan bahwa penggunaan Dana lnsentif Daerah atas Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua direncanakan digunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (3) dan dianggarkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atau peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: LAPORAN RENCANA PENGGUNAANDANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : (1) TAHUN 2022 B. FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA jdih.kemenkeu.go.id 1 No. Uraian

1.Diisi sesuai dengan Daerah yang bersangkutan.
2.Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di Dae rah yang bersangkutan, yakni:

a.Gubernur atau wakil Gubernur untuk Daerah provinsi;
b.Bupati atau wakil Bupati untuk Daerah kabupaten;
c.Wali Kota atau wakil Wali Kota untuk Daerah kota; atau
d.Sekretaris Daerah untuk Daerah provinsi/kabupaten/kota.
1. 3.Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Dana lnsentif Daerah Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua.
2. 4.Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. 5.Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
4. 6.Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
5. 7.Diisi jumlah output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
6. 8.Diisi satuan output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
7. 9.Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
8. 10.Ditandatangani dan di cap basah oleh Kepala Daer ah/ wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah bersangkutan.
9. 11.Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah bersangkutan. PETUNJUKPENGISIAN jdih.kemenkeu.go.id 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (15) ........................ (14) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah [I] • . ••. • •• • • • ••••••• •• ••• , •••••..•..••••••.•..•••.•••• ,(13) Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp (10!), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya . Jenis Kegiatan Jumlah Realisasi Output Jumlah Satuan ..................................... (8) ......................... (9) ........ , •• (11) ........... (12) Jumlah •• , ••••••••••••••••• , •• , ,(10) : Rp (6) .•....••...•........ 01o (7) Penggunaan Dana
a.Realisasi Penggunaan Dana
b.Persentase Penggunaan Dana : Rp (3) : Rp (4) : Rp (5) Realisasi Penyaluran dari RKUN:
a.Periode Pertama
b.Periode Kedua Jumlah Yang bertanda tangan di bawah ini (2J menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penggunaan Dana Insentif Daerah Kinerja Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2022 ini, dengan rincian sebagai berikut: PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1) TAHUN 2022 LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA jdih.kemenkeu.go.id MAS SOEHAR~ ~ ~- NIP 1969092219~~~~ I Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian A.,,.·"c-...-.n, \.~~.-- ....... » @ MENTER! KEUANGANREPUBLIKINDONESIA, ttd. SRI MULYANIINDRAWATI No. Uraian
1. 1.Diisi sesuai dengan Daerah yang bersangkutan.
2. 2.Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di Daerah yang bersangkutan, yakni:
a.Gubernur atau wakil Gubernur untuk Daerah provinsi;
b.Bupati atau wakil Bupati untuk Daerah kabupaten;
c.Wali Kota atau wakil Wali Kota untuk Daerah kota; atau
d.Pejabat pengelola keuangan Daerah.
1. 3.Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran Periode Pertama.
2. 4.Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran Periode Kedua.
3. 5.Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
4. 6.Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
5. 7.Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
6. 8.Diisi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
7. 9.Diisi jumlah realisasi kegiatan.
8. 10.Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan periode laporan.
9. 11.Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
10. 12.Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
11. 13.Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan la po ran.
12. 14.Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah / wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah bersangkutan.
13. 15.Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah / wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah bersangkutan. PETUNJUK PENGISIAN jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.07/2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2023