Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.03/2017
- Nomor
- 171/PMK.03/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/20 1 2 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 2 Nomor 462);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 62/PMK.03/20 1 2 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/20 1 2 tentang tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak www.jdih.kemenkeu.go.id Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 2 Nomor 462), diubah sebagai berikut: 1 . Di antara ayat ( 1 ) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat ( 1 a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) dan ayat (2) untuk transaksi tertentu, yaitu:
1 . kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur;
1 . kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur;
( 1 a) Mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 yaitu:
Pasal 1 0 ( 1 ) Pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
( 1 0) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ayat (2), ayat (3) , ayat (4), ayat (7), dan ayat (8), juga berlaku untuk pemasukan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 - ( 1 1 ) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) tidak berlaku untuk pemasukan Barang Kena Pajak yang telah dilunasi Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai, dan Bahan Bakar Minyak bersubsidi.
Pasal 1 1 ( 1 ) Atas pemasukan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 ayat ( 1 ) dan ayat (2) wajib dibuatkan Faktur Pajak yang diisi lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 1 3 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. (la) Keterangan berupa jenis barang yang dicantumkan pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diisi dengan nama Barang Kena Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya berikut kode Pos Tarif sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).
www.jdih.kemenkeu.go.id
(1 a) Endorsement oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan seeara elektronik ( e Endorsement).
( le) Dalam hal Direktorat Jenderal Pajak belum memiliki data elektronik yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( lb), Endorsement dilakukan seeara manual.
dan
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 -
(3), atas pemasukan Barang Kena Pajak tersebut tidak termasuk transaksi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b. (S) Tata cara Endorsement oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (le) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (Sa) Tata cara Endorsement oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (S) dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau sistem informasi yang disediakan atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Sb) Pembatalan hasil Endorsement sebagaimana dimaksud pada ayat (2d) diberitahukan secara tertulis kepada pengusaha yang memasukkan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas dan kepada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas sesuai contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. :C1undangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2017 :CIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2017 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I8MENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA K�PUBLIK INDONESIA, ttd. VlIDODO EKATJAHJANA EERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1678 .r..............-... ....('-f'(,�:v UWONO /" 997031001 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/PMK. 03/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 62/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS PEMBERITAHUAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBTT) Nomor Tar.ggal : ......... (1).......... : ......... (2) .......... A. Jenis Pemasukan/Pengeluaran B. Asal Barang
D. Data Pemberitahuan Pengusaha Di tempat lain dalam Daerah Pabean (TLDDP): Na:11a NPWP Alamat : .......................................................................... (6) ...................................................................... . : ..........................................................................(7)....................................................................... : .......................................................................... (8) ...................................................................... . Pengusaha Di Kawasan Bebas: Nama NPWP Alc:unat : .......................................................................... (9)...................................................................... . : .......................................................................... (10) ..................................................................... : .......................................................................... (11) ..................................................................... Keterangan Barang: No. PP FTZ 01 : .............. (12)............ .. Tanggal : .............. (13) .............. No. PP FTZ 03 : .............. (14)........... ... Tanggal : .............. (15) .............. Perusal1aan Pengangkut Barang : ......................................................................... (16) ...................................................................... No.Bill of Lading/Airways Bill/Delivery Order : ......................................................................... (17) ...................................................................... Asal/Tujuan Barang : ......................................................................... (18) ..................................................................... . Rencana Jangka Waktu Penggunaan Barang Keterangan Penggunaan : ......................................................................... (19) ..................................................................... . : Produksi/Reparasi/Pameran/.................. (20) .................... *) +No. Urut Nama Barang dan Kode Pos Tarif Harga Jua]/Harga Pasar Wajar *) Valas Rupiah
Le:.nba.r ke-1/2 untuk Pengusaha di TLDDP/Pengusaha di KB; Lembar ke-3 /4 untuk KPP di KB/Kantor Pabean; Lembar ke-5 untuk KPP di TLDDP. Keterangan: *) coret yang tidak perlu ..................., ......... (29)......... Tandatangan ......... (30)................ Nama ..................... (31)................ Jabatan ................... (32) ................ www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBTT) >Jomor (1) >Jomor (2) >Jcmor (3) >Jomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) Nomor (21) Diisi dengan nomor urut Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar. Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar. Diisi dengan angka 1 atau angka 2 sesuai tujuan Pemasukan/ Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu. Diisi dengan angka 1, angka 2, angka 3, atau angka 4 sesuai asal Barang Transaksi Tertentu. Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu pada angka 4 adalah Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus. Diisi dengan tanggal saat Barang Kena Pajak seharusnya dikembalikan ke Kawasan Bebas/tempat lain dalam Daerah Pabean dihitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean. Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean. Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean. Diisi dengan nama Pengusaha di Kawasan Bebas. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha di Kawasan Bebas. Diisi dengan alamat Pengusaha di Kawasan Bebas. Diisi dengan nomor PPFTZ-01 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pengeluaran Barang Transaksi Tertentu ke tempat lain dalam Daerah Pabean. Diisi dengan tanggal PPFTZ-01 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pengeluaran Barang Transaksi Tertentu ke tempat lain dalam Daerah Pabean. Diisi dengan nomor PPFTZ-03 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pemasukan Barang Transaksi Tertentu dari tempat lain dalam Daerah Pabean. Diisi dengan tanggal PPFTZ-03 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pemasukan Barang Transaksi Tertentu dari tempat lain dalam Daerah Pabean. Diisi dengan nama Perusahaan Pengangkut Barang Transaksi Tertentu. Diisi dengan nomor Bill of Lading/ Airways Bill/ Delivery Order Diisi dengan asal/tujuan Barang Transaksi Tertentu. Diisi dengan rencana jangka waktu penggunaan Barang Transaksi Tertentu. Diisi dengan keterangan penggunaan Barang Transaksi Tertentu selain untuk tujuan produksi, reparasi, atau pameran. Diisi dengan nomor urut. www.jdih.kemenkeu.go.id �omor (22) Nomor (23) Nomor (24) Nomor (25) Nomor (26) Nomor (27) Nomor (28) Nomor (29) Nomor (30) Nomor (31) Nomor (32) Diisi dengan nama Barang Transaksi Tertentu dan Kode Pos Tarif sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Diisi dengan valuta asing apabila harga jual/harga pasar wajar diketahui dalam mata uang asing. Diisi dengan rupiah apabila harga jual/harga pasar wajar diketahui dalam mata uang rupiah. Diisi sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun persetujuan dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar. Diisi dengan tandatangan pejabat/pegawai DJP yang berwenang. Diisi dengan nama pejabat/pegawai DJP yang berwenang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (26). Diisi dengan NIP pejabat/pegawai DJP yang berwenang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (26). Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu Diisi dengan tandatangan pengusaha di ternpat lain dalam Daerah Pabean. Diisi dengan nama pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (30). Diisi dengan jabatan pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang menandatangani butir sebagaimana dimaksud pada butir (30). T.U. Kementerian MENTERIKEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/PMK.03/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAS PEMBERITAHUAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBTT)
www.jdih.kemenkeu.go.id
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum - '·I··�� .-. . . MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/PMK. 03/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 62/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PENGELUARAN BARANG KENA PAJAK (BKP) DAN/ATAU PENYERAHAN BKP TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK (JKP) DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN
- Harga Jual; atau - Harga Pasar Wajar dalam hal pengeluaran barang tersebut bukan dalam rangka transaksi jual beli.
- pada saat BKP dikeluarkan dari Kawasan Bebas; - pada saat pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean atau di Tempat Penimbunan Berikat atau di Kawasan Ekonomi Khusus.
- paling lama pada saat BKP dikeluarkan dari Kawasan Bebas; - paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan saat pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP. L CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH:
1) Barang asal Luar Daerah Pabean PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) memasukkan 10 unit TV plasma (termasuk BKP yang tergolong mewah dengan tarif 10%) dari Luar Daerah Pabean yang kemudian dijual seluruhnya kepada PT Jakarta (pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean) dengan harga jual per unit@ Rp 6.000.000,00. Pengiriman barang dilakukan melalui pelabuhan Sekupang Batam kepada PT Jakarta (pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean) tanggal 12 Maret 2012. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pengeluaran BKP tersebut adalah sebagai berikut : - Dasar Pengenaan Pajak (10 X 6.000.000,00)Rp. 60.000.000,00 - PPN yang terutang (10% X DPP) Rp. 6.000.000,00 - PPnBM yang terutang (10% X DPP) Rp. 6.000.000,00 - PT Batam (Orang yang mengeluarkan barang) memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak; - Pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah paling lambat tanggal 12 Maret 2012; - Surat Setoran Pajak diisi dengan cara:
ii. pada kolom \Vajib Pajak/penyetor selain dicantumkan nama penyetor, juga dicantumkan nama dan NPWP PT Batam. - Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas pengeluaran TV plasma tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. r /'I www.jdih.kemenkeu.go.id 2) Barang asal Kawasan Bebas PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) memasukkan komponen TV dari luar Daerah Pabean. Kemudian PT Batam merakit komponen TV tersebut dengan menambahkan komponen lokal sehingga menjadi TV plasma sebanyak 10 unit dengan merek TV "FTZ" (termasuk BKP yang tergolong mewah dengan tarif 10%). Selanjutnya PT Batam menjual seluruh unit TV plasma tersebut kepada PT Surabaya (pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean) dengan harga jual per unit@ Rp 5.000.000,00. Pengiriman barang dilakukan melalui pelabuhan Batu Ampar Batam tanggal 12 Maret 2012. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pengeluaran BKP tersebut adalah sebagai berikut : - Dasar Pengenaan Pajak (10 X 5.000.000,00)Rp 50.000.000,00 - PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 5.000.000,00 - PPnBM yang terutang (10% X DPP) Rp 5.000.000,00 - PT Batam (Orang yang mengeluarkan barang) memungut dan menyetor PPN dan PPnBM yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak; - Pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang (oleh PT Batam) paling lambat pada tanggal 12 Maret 2012; - Surat Setoran Pajak diisi dengan cara:
- Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas pengeluaran TV tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 3) Barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) membeli 10 unit TV plasma (termasuk BKP yang tergolong mewah dengan tarif 10%) dari PT Monas di Jakarta dengan Harga per unit Rp 4.000.000,00. Kemudian PT Batam menjual seluruhnya kepada PT Horas di Medan dengan harga jual per unit @ Rp 5.000.000,00. Pengiriman barang dilakukan melalui pelabuhan Sekupang Batam tanggal 16 Maret 2012. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pengeluaran BKP tersebut adalah sebagai berikut : - Dasar Pengenaan Pajak (10 X 5.000.000,00)Rp 50.000.000,00 - PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 5.000.000,00 - PPnBM yang terutang (10% X DPP) Rp 5.000.000,00 www.jdih.kemenkeu.go.id - PT Batam (Orang yang mengeluarkan barang) memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak; - Pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang (oleh PT Batam) paling lambat pada tanggal 16 Maret 2012 ; - Surat Setoran Pajak diisi dengan cara:
1i. pada kolom Wajib Pajak/penyetor selain dicantumkan nama penyetor, juga dicantumkan nama dan NPWP PT Batam. - Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas pengeluaran TV plasma tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Horas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan ketentuan perpajakan atas penyerahan BKP Tidak Berwujud tersebut adalah sebagai berikut: - Dasar Pengenaan Pajak - PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 500.000.000,00 Rp 50.000.000,00 - PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh PT Monas dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 15 Mei 2012; - Surat Setoran Pajak pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP PT Monas; - Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh PT Monas merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Monas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan JKP tersebut dan ketentuan perpajakan sebagai berikut: - Dasar Pengenaan Pajak - PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 500.000,00 Rp 50.000,00 www.jdih.kemenkeu.go.id - PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Haji Amin dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 15 Mei 2012; - Surat Setoran Paj a.k pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan :'-JPWP Haji Amin; - Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Haji Amin merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Haji Amin sesuai dengan ketentua:r: peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) memasukkan komponen TV dari Luar Daerah Pc.bean dengan Nilai Impor Rp 20.000.000,00. Kemudian PT Batam merakit komponen TV tersebut dengan menambahkan komponen lokal sehingga menjadi TV plasma sebanyak 10 unit dengan merek TV "FTZ" (termasuk BKP yang tergolong mewah dengan tarif 10%). Selanjutnya pada tanggal 17 April 2012 PT Batam menyerahkan seluruh unit TV plasma tersebut kepada cabang PT Batam di Medan (Cabang PT Batam merupakan PKP) dengan harga pasar wajar Rp 30.000.000,00. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pengeluaran BKP tersebut sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN yang terutang (10% X DPP) PPnBM yang terutE.ng (10% X DPP) Rp 30.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00 PT Batam (Orang yang mengeluarkan barang) memungut dan menyetor Pajak Pe:-tambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak; Pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang (oleh PT Ba.tam) paling lambat pada tanggal 17 April 2012; Surat Setoran Paj ak diisi dengan cara:
11 . pada kolom We.jib Pajak/penyetor selain dicantumkan nama penyetor, juga dicantumkan nama dan NPWP PT Batam cabang Batam. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas pengeluaran TV tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Batam cabang Medan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. www.jdih.kemenkeu.go.id =11 . CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI DI DALAM KAWASAN BEBAS, DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS, DAN DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN.
Atas penyerahan jasa angkutan udara di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN.
Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pembelian tiket tersebut sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 10.000.000,00 PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 1.000.000,00 PPN yang terutang disetor sendiri oleh Nyonya Sora dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 15 Mei 2012. Apabila Nyonya Sora adalah Pengusaha Kena Pajak maka dapat mengkreditkan PPN yang telah disetorkan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan c . Dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas PT Jakarta Airlines adalah maskapai udara yang bertempat kedudukan dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Jakarta. Maskapai ini melayani rute penerbangan dalam negeri. Pada tanggal 18 April 2012 Nyonya Mona melakukan perjalanan dari Jakarta ke Batam menggunakan maskapai tersebut dengan harga tiket Rp 1.100.000,00 (sudah termasuk PPN). Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pembelian tiket tersebut sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak (100 I110 x Rp 1.100.000,00) PPN yang terutang (10% X DPP) PPN yang terutang dipungut oleh pembelian tiket tersebut. Rp 1.000.000,00 Rp 100.000,00 PT Jakarta Airlines pada saat
PT Jakarta Airlines adalah maskapai udara yang bertempat kedudukan dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Jakarta. Maskapai ini melayani rute penerbangan dalam negeri. Pada tanggal 22 April 2012 Nyonya Mona melakukan perjalanan dari Batam ke Jakarta menggunakan maskapai tersebut dengan harga tiket Rp l.650.000,00 (sudah termasuk PPN). www.jdih.kemenkeu.go.id Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pembelian tiket tersebut sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak (100/ 110 X Rp 1.650.000,00) PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 1.500.000,00 Rp 150.000,00 PPN yang terutang dipungut oleh PT Jakarta Airlines pada saat pembelian tiket tersebut. �. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI DI DALAM KAWASAN BEBAS, DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN ATAU TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT KE KAWASAN BEBAS, DAN DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN ATAU TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
Diketahui Tuan Batami bertempat tinggal di Batu Ampar, Batam sedangkan Tuan Bintanu bertempat tinggal di Tanjung Uban, Bintan dan Tuan Kariman bertempat tinggal di Tanjung Balai, Karimun serta Tuan Pandaru bertempat tinggal di Pekanbaru. Pada bulan Mei 2012 diterbitkan tagihan kepada : - Tuan Batami - Tuan Bintanu - Tuan Kariman - Tuan Pandaru Rp 150.000,00 Rp 200.000,00 Rp 225.000,00 Rp 500.000,00 Atas pemanfaatan jasa telekomunikasi dari PT Batam Satellite kepada Tuan Batami, Tuan Bintanu, dan Tuan Kariman dibebaskan dari pengenaan PPN. Sedangkan atas pemanfaatan jasa telekomunikasi kepada Tuan Pandaru dikenai PPN dengan perhitungan sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Rp 500.000,00 PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 50.000,00 PPN yang terutang disetor sendiri oleh Tuan Pandaru dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 15 Juni 2012. Apabila Tuan Pandaru adalah . Pengusaha Kena Pajak maka dapat mengkreditkan PPN yang telah disetorkan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Pada bulan Mei 2012 diterbitkan tagihan kepada keempat pelanggan tersebut. Atas pemanfaatan jasa telekomunikasi berlaku ketentuan sebagai berikut: apabila PT Riau Telekomunikasi dalam menyediakan jasa telekomunikasi menggunakan jaringan nirkabel (seluler) kepada www.jdih.kemenkeu.go.id Tuan Batami, Tuan Bintanu, Tuan Kariman, dan Tuan Pandaru dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dipungut dan dilaporkan oleh PT Riau Telekomunikasi melalui pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Mei 20 12. apabila PT Riau Telekomunikasi dalam menyediakan jasa telekomunikasi menggunakan jaringan berkabel (fixed line) kepada Tuan Batami, Tuan Bintanu, dan Tuan Kariman dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sementara kepada Tuan Pandaru dikenai Pajak Pertambahan Nilai . MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/PMK.03/2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK. 03/2012 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS TATA CARA ENDORSEMENT ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK (BKP) BERWUJUD DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS A. Umum
3 . Dokumen yang harus disampaikan dalam rangka Endorsement kepada pejabat/petugas Direktorat Jenderal Pajak adalah Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03) yang telah didaftarkan pada kantor pabean, yang dilampiri dengan:
13 . Tata Cara Endorsement 1 . Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 di atas disampaikan ke pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
), r A / www.jdih.kemenkeu.go.id d . Dalam hal data dalam Bill of Lading) Airway Bill, atau Delivery Order) invoice) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dan Faktur Pajak telah sesuai dengan data dalam Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03), pejabat/pegawai membubuhkan cap dan tanda tangan pada Pemberitahun Pabean sebagai berikut: CATATAN DITJEN PAJAK DAPAT DIBERIKAN "FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (tanggal, bulan, tahun) Mengetahui, Pejabat/Pegawai DJP Nama NIP
CATATAN DITJEN PAJAK DATA TIDAK SESUAI, TIDAK DAPAT DIBERIKAN "FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (tanggal, bulan, tahun) Mengetahui, Pejabat/Pegawai DJP Nama NIP f . Atas Pemasukan barang untuk transaksi tertentu dalam hal data PPBTT dan Bill of Lading) Airway Bill atau Delivery Order, invoice) dan Faktur Pajak telah sesuai dengan data dalam Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03), pejabat/pegawai membubuhkan cap dan tanda tangan pada Pemberitahuan Pabean sebagai berikut: CATATAN DITJEN PAJAK DATA SESUAI, Barang Kena Pajak yang dimasukkan untuk transaksi tertentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (tanggal, bulan, tahun) Mengetahui, Pejabat/Pegawai DJP Nama NIP www.jdih.kemenkeu.go.id
CATATAN DITJEN PAJAK DATA TIDAK SESUAI, Barang Kena Pajak yang dimasukkan bukan untuk transaksi tertentu ... .............. ... ... .... , (tanggal, bulan, tahun) Mengetahui, Pejabat / Pegawai DJP Nama NIP 3 . Proses Endorsement Pemberitahuan Pabean dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen -dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diterima oleh pejabat /pegawai Direktorat Jenderal Pajak . 4 . Lembar ke-4 dokumen Pemberitahuan Pabean yang telah diberikan Endorsement dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak di Kawasan Bebas. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum YUWONO P 1997031001 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN V PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 71/PMK. 03/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 62/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . Biasa KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTO R WILAYAH DJP . . . . . . . . . ( 1 ) . . . . . . . . . KANTOR PELAYANAN PAJAK . . . . . . . . . (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nomor Sifat Hal Pemberitahuan Pembatalan Hasil Endorsement Kepada Nama Pengusaha . . . . . (6) . . . NPWP . . . . . . . . . . . (7) . . . . . . . . . . . . . . di. . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) . . . . . . . . . . . . . Berdasarkan Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03) nomor pengajuan . . . . . . (9) . . . atas nama penerima barang . . . . . . ( 1 0) . . . . . . . . , NPWP: . . . . . . . . . ( 1 1 ) . . . . . . . , nomor Faktur Pajak: . . . . . . ( 1 2) . . . . . . . . . , yang telah diberikan Endorsement dengan diberikan fasilitas Paj ak Pertambahan Nilai atau Paj ak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1 . Diberitahukan bahwa fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertamb ahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut yang sebelumnya diberikan menj adi tidak diberikan sehingga pemberian fasilitas tersebut dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 2 ayat (2d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . ( 1 3) . . . . /PMK. 0 3 / 2 0 1 7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 2 / PMK. 03 / 20 1 2 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Paj ak Pertambahan Nilai dan/ atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/ atau Penyerahan Barang Kena Paj ak dan/ atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain D alam D aerah Pabean ke Kawasan Bebas. 2 . Atas pemasukan Barang Kena Paj ak yang tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tersebut wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Paj ak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Demikian disampaikan. Tembusan : 1 . Nama Pengusaha Kena Pajak. . . . . . ( 1 6) . . . . . . . . 2 . Kepala KPP . . . . . . . . . ( 1 7) . . . . . . Kepala Kantor Pelayanan Paj ak Nama . . . . . . . . . ( 1 4) . . . . . . . . . . . . NIP . . . . . . . . . . . . ( 1 5) . . . . . . . . . . www.jdih.kemenkeu.go.id �omor ( 1) �omor (2) �omor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor ( 10) Nomor ( 1 1 ) Nomor ( 1 2) Nomor ( 13) Nomor ( 14) Nomor ( 15) Nomor ( 16) Nomor ( 17) PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEMBATALAN HASIL ENDORSEMENT Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Kawasan Bebas. Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak di Kawasan Bebas. Diisi dengan alamat, nomor telepon Kantor Pelayanan Pajak di Kawasan Bebas. Diisi dengan nomor surat Pemberitahuan Pembatalan Hasil Endorsement. Diisi dengan kota , tanggal, bulan dan tahun surat Pemberitahuan Pembatalan Hasil Endorsement. Diisi dengan nama Pengusaha di Kawasan Bebas . Diisi dengan Nomor Pokok Waj ib Pajak (NPWP) Pengusaha di Kawasan Bebas . Diisi dengan alamat Pengusaha di Kawasan Bebas . Diisi dengan nomor pengajuan Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03) Diisi dengan nama Pengusaha di Kawasan Bebas. Diisi dengan alamat Pengusaha di Kawasan Bebas . Diisi dengan nomor Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas . Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak di Kawasan Bebas. Diisi dengan NIP Kantor Pelayanan Pajak di Kawasan Bebas. Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas . Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas terdaftar. MENTERI KEUANGAN ttd . SRI MULYANI INDRAWATI UWONO � ��1=(:�2 1 99703 00 1 www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)