DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.02/2022

Nomor: 173/PMK.02/2022
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan karena kebutuhan mendesak, dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Jasa Pemeriksaan Produk Halal yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan; MENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 174'PMK.02/ 2022 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAANNEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK ATAS JASA PEMERIKSAAN PRODUK HALALYANG BERLAKU PADA KEMENTERIANPERDAGANGAN SALIN AN MENTERIKEUANGAN jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak atas penerimaan jasa pemeriksaan produk halal yang berlaku pada Kementerian Perdagangan wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 2

(1)Dengan pertimbangan tertentu tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) a tau 0% (nol persen).
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1

(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Perdagangan berasal dari penerimaan jasa pemeriksaan produk halal.
(2)Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif pemeriksaan produk halal. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGANTENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAANNEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK ATAS JASA PEMERIKSAAN PRODUK HALAL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

6.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); Menetapkan jdih.kemenkeu.go.id / Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala B BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1176 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2022 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan karena kebutuhan mendesak, dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak atas penerimaan jasa pemeriksaan produk halal yang berlaku pada Kementerian Perdagangan wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 2

(1)Dengan pertimbangan tertentu tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) a tau 0% (nol persen).
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1

(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Perdagangan berasal dari penerimaan jasa pemeriksaan produk halal.
(2)Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif pemeriksaan produk halal. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGANTENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAANNEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK ATAS JASA PEMERIKSAAN PRODUK HALAL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

6.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); Menetapkan jdih.kemenkeu.go.id / Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala B BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1176 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2022 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.02/2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2020