Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.05/2019
- Nomor
- 173/PMK.05/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
pnns1p-pnns1p pengelolaan keuangan negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan
1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
Anggaran Republik
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 105/PMK.05/2013 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971), diubah sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
14 . Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan fungsi Kuasa BUN.
www.jdih.kemenkeu.go.id
dan permintaan kern bali 27 . Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi pertanggungjawaban UP.
30 . Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber www.jdih.kemenkeu.go.id dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hakjbendahara pengeluaran.
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Dalam rangka penanganan bencana pada tahap keadaan darurat bencana disediakan dana berupa Dana Siap Pakai (on cal~.
( 1) Penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi kegiatan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
b . pemberian bantuan langsung kepada masyarakatjkelompok masyarakat; danjatau
( 1) Dana untuk kegiatan Rehabilitasi dan/ atau Rekonstruksi dalam bentuk swakelola atau kontraktual disediakan dalam bentuk UP pada BNPB. www.jdih.kemenkeu.go.id (1a) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa UP tunai dan UP kartu kredit pemerintah dengan proporsi UP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah.
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP sebagaimana dimaksud dalam www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 40 paling banyak sebesar Rp.SO.OOO.OOO,- (lima puluh juta rupiah).
( 1) Dalam hal penggunaan UP telah mencapai minimal 50% (lima puluh persen), Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan penggantian UP kepada PPK.
www.jdih.kemenkeu.go.id
pengUJian
(10), KPPNse bagaimana dimaksud melakukan penguJian GUP/GUP Nihil/PTUP. pad a dan ayat penerbitan SP2D
Tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban uang persediaan dengan mekanisme kartu kredit pemerintah mengacu pada peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah.
{3) Pembukaan rekening pengeluaran atas nama Bendahara PengeluaranjBPP pada BPBD atau Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening pemerintah pada kementerian negarajlembaga/ satuan kerja. www.jdih.kemenkeu.go.id
Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1501 www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)