DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 174/PMK.010/2021

Nomor: 174/PMK.010/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pen1e1intah Nomor �14 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidun1ping, Tindakan Irnbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang in1por selain diken::1kan bec:t ·.· masuk dapat di.kenalcan tindakan pengamanan berupa pengenaan bea masuk tindalcan pengamanan;
b.bahwa sesuai dengan laporan akhir hasil penyelidikan Kornite Pengarnanan Perdagangan Indonesia • terbukti ·adanya kerugian serius yang dialami industri dalarn negeri sebaga:i akibat c:laii lonjakan jurnlah in1por produk expansible polystyrene (EPS); jdih.kemenkeu.go.id
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Expansible Pol.ystyrene (EPS);

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambal~an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
5.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); jdih.kemenkeu.go.id
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGENMN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK EXPANSIBLE POLYSTYRENE (EPS).

Pasal 1

Terhadap 1mpor produk polistirena yang dapat dikembangkan (Expansible Polystyrene (EPS)) dalam bentuk butiran yang termasuk dalam pos tarif 3903.11.10, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut: Besaran Bea Masuk Tindakan No Periode Pengamanan (Rupiah/ Ton) Tahun Pertama, dengan 2.452.711 periode 1 (satu) tahun. ·(duajuta empat ratus

1.terhitung sejak tanggal .berlakunya . Peri:i.turan . lima puluh dua ribu Menteri ini. tujuh ratus sebelas) Tahun Kedua, dengan 2.428.184 periode 1 (satu) tahun (duajuta empat ratus
2.terhitung setelah tanggal dua puluh delapan berakhirnya Tahun Pertama. ribu seratus delapan puluh empat) jdih.kemenkeu.go.id Besaran Bea Masuk Tindakan No Periode Pengamanan (Rupiah/ Ton) Tahun Ketiga, dengan periode 1 2.403.902 (satu) tahun terhitung setelah (duajuta empat
3.tanggal berakhimya Tahun ratus tiga ribu Kedua. .sembilan ratus dua)

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenalran terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk expansible polystyrene (EPS) yang diproduksi dari negara sebagaimana tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
1. a.tambahan bea masuk u1num (Most Favoured Nation); atau
2. b.tambahan bea masuk preferensi berdasarkan sken1a perjanjian perdagangan barang intemasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang intemasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang intemasional.
(2)Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang intemasional tidak dipenuhi atau sedang dilakukan permintaan Retroactive Check, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema jdih.kemenkeu.go.id pe1janjian perdagangan barang internasional sebagairnan.a dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tan1bahan bea masuk umum (Most Favoured Nation).

Pasal 5

(1)Terhadap impor produk expansible polystyrene (EPS) yang diproduksi dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, in1portir wajib 1nenyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin).
(2)Dalam hal Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan Surat Keterangan Asal (Certf-ficate of Origin) preferensi, penelitian Surat Keterangan Asal (Certfficate of Origin) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Intemasional.
(3)Dalam hal Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) non preferensi, penelitian Surat Keterangan Asal (Certfficate of Origin) dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.

Pasal 6

(1)Besaran Bea Masuk sebagaimana dimaksud sepenuhnya terhadap polystyrene (EPS) yang: Tindakan Pengamanan dalam Pasal 2 berlaku barang impor expansible
1. a.dokumen pemberitahuan pa.bean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal jdih.kemenkeu.go.id penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pembe1itahuan pabean; atau
2. b.tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.
(2)Terhadap pemasukan dan/ atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/ atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlal(u setelah 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap pengundangan orang mengetahuinya, Peraturan Menteri memerintahkan 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2021 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI pada tanggal 3 Desember 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1321 · Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. S';L',_,.,~ ministrasi Kementerian ~ ~"fr5-~~./_- I YAl:I't\-1 :,.,, i,s :1'99703 1 001 "n"=-' .....=:..---._,,,, jdih.kemenkeu.go.id NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174 /PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK EXPANSIBLE POLYSTYRENE (EPS) DAFrAR NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK EXPANSIBLE POLYSTYRENE (EPS) NAMANEGARA NO. NAMANEGARA Afghanistan 24. Colombia Albania 25. Congo Angola 26. Costa Rica Antigua and Barbuda 27. Cote d'Ivoire Argentina 28. Cuba Armenia 29. Democratic Republic of the Congo Bahrain, Kingdom of 30. Djibouti Bangladesh 31. Dominica Barbados 32. Dominican Republic Belize 33. Ecuador Benin 34. Egypt Bolivia, Plurinational State of 35. El Salvador Botswana 36. Eswatini Brazil 37. Fiji Brunei Darussalam 38. Gabon Burkina Faso 39. Gambia Burundi 40. Georgia Cabo Verde 41. Ghana Cambodia 42. Grenada Cameroon 43. Guatemala Central African Republic 44. Guinea Chad 45. Guinea-Bissau Chile 46. Guyana jdih.kemenkeu.go.id NO. NAMANEGARA NO. NAMANEGARA

47.Haiti 82. Pakistan
48.Honduras 83. Panru:na
49.Hong Kong, China 84. Papua New Guinea
50.Israel 85. Paraguay
51.Jru:naica 86. Peru
52.Jordan 87. Philippines
53.Kazakstan 88. Qatar
54.Kenya 89. Russian Federation
55.Kuwait, the State of 90. Rwanda
56.Kyrgyz Republic 91. Saint Kitts and Nevis
57.Lao People's Democratic Republic 92. Saint Lucia
58.Lesotho 93. Saint Vincent and the Grenadines
59.Liberia 94. Samoa
60.Liechtenstein 95. Saudi Arabia, Kingdom of
61.Macao, China 96. Senegal_
62.Madagascar 97. Seychelles
63.Malawi 98. Sierra Leone
64.Malaysia 99. Singapore
65.Maldives 100. Solomon Islands
66.Mali 101. South Africa
67.Mauritania 102. Sri Lanka
68.Mauritius 103. Surinru:ne
69.Mexico 104. Tajikistan
70.Moldova, Republic of 105. Tanzania
71.Mongolia 106. The Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
72.Montenegro 107. Togo 73. Morocco 108. Tonga
74.Mozru:nbique 109. T1inidad and Tobago
75.Myanmar 110. Tunisia
76.Namibia 111. Turkey
77.Nepal 112. Uganda
78.Nicaragua 113. Ukraine
79.Niger 114. United Arab Emirates
80.Nigeria 115. Uruguay
81.Oman 116. Vanuatu jdih.kemenkeu.go.id NO. NAMANEGARA I I NO. NAMANEGARA
117.Venezuela, Bolivarian Republic 119. Zambia of
118.Yemen ' · .Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. --
120.Zimbabwe MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Plt. Kepa1a Bagian ministrasi Kementerian.,\,,,..... ARCA ..... 13-199703 1 001 jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pen1e1intah Nomor �14 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidun1ping, Tindakan Irnbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang in1por selain diken::1kan bec:t ·.· masuk dapat di.kenalcan tindakan pengamanan berupa pengenaan bea masuk tindalcan pengamanan;
b.bahwa sesuai dengan laporan akhir hasil penyelidikan Kornite Pengarnanan Perdagangan Indonesia • terbukti ·adanya kerugian serius yang dialami industri dalarn negeri sebaga:i akibat c:laii lonjakan jurnlah in1por produk expansible polystyrene (EPS); jdih.kemenkeu.go.id
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Expansible Pol.ystyrene (EPS);

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambal~an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
5.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); jdih.kemenkeu.go.id
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGENMN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK EXPANSIBLE POLYSTYRENE (EPS).

Pasal 1

Terhadap 1mpor produk polistirena yang dapat dikembangkan (Expansible Polystyrene (EPS)) dalam bentuk butiran yang termasuk dalam pos tarif 3903.11.10, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

1.terhitung sejak tanggal .berlakunya . Peri:i.turan . lima puluh dua ribu Menteri ini. tujuh ratus sebelas) Tahun Kedua, dengan 2.428.184 periode 1 (satu) tahun (duajuta empat ratus
2.terhitung setelah tanggal dua puluh delapan berakhirnya Tahun Pertama. ribu seratus delapan puluh empat) jdih.kemenkeu.go.id Besaran Bea Masuk Tindakan No Periode Pengamanan (Rupiah/ Ton) Tahun Ketiga, dengan periode 1 2.403.902 (satu) tahun terhitung setelah (duajuta empat
3.tanggal berakhimya Tahun ratus tiga ribu Kedua. .sembilan ratus dua)

Pasal 3

Pasal 4

(1)Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
1. a.tambahan bea masuk u1num (Most Favoured Nation); atau
2. b.tambahan bea masuk preferensi berdasarkan sken1a perjanjian perdagangan barang intemasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang intemasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang intemasional.
(2)Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang intemasional tidak dipenuhi atau sedang dilakukan permintaan Retroactive Check, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema jdih.kemenkeu.go.id pe1janjian perdagangan barang internasional sebagairnan.a dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tan1bahan bea masuk umum (Most Favoured Nation).

Pasal 5

(1)Terhadap impor produk expansible polystyrene (EPS) yang diproduksi dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, in1portir wajib 1nenyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin).
(2)Dalam hal Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan Surat Keterangan Asal (Certf-ficate of Origin) preferensi, penelitian Surat Keterangan Asal (Certfficate of Origin) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Intemasional.
(3)Dalam hal Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) non preferensi, penelitian Surat Keterangan Asal (Certfficate of Origin) dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.

Pasal 6

(1)Besaran Bea Masuk sebagaimana dimaksud sepenuhnya terhadap polystyrene (EPS) yang: Tindakan Pengamanan dalam Pasal 2 berlaku barang impor expansible
1. a.dokumen pemberitahuan pa.bean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal jdih.kemenkeu.go.id penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pembe1itahuan pabean; atau
2. b.tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.
(2)Terhadap pemasukan dan/ atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/ atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 7

47.Haiti 82. Pakistan
48.Honduras 83. Panru:na
49.Hong Kong, China 84. Papua New Guinea
50.Israel 85. Paraguay
51.Jru:naica 86. Peru
52.Jordan 87. Philippines
53.Kazakstan 88. Qatar
54.Kenya 89. Russian Federation
55.Kuwait, the State of 90. Rwanda
56.Kyrgyz Republic 91. Saint Kitts and Nevis
57.Lao People's Democratic Republic 92. Saint Lucia
58.Lesotho 93. Saint Vincent and the Grenadines
59.Liberia 94. Samoa
60.Liechtenstein 95. Saudi Arabia, Kingdom of
61.Macao, China 96. Senegal_
62.Madagascar 97. Seychelles
63.Malawi 98. Sierra Leone
64.Malaysia 99. Singapore
65.Maldives 100. Solomon Islands
66.Mali 101. South Africa
67.Mauritania 102. Sri Lanka
68.Mauritius 103. Surinru:ne
69.Mexico 104. Tajikistan
70.Moldova, Republic of 105. Tanzania
71.Mongolia 106. The Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
72.Montenegro 107. Togo 73. Morocco 108. Tonga
74.Mozru:nbique 109. T1inidad and Tobago
75.Myanmar 110. Tunisia
76.Namibia 111. Turkey
77.Nepal 112. Uganda
78.Nicaragua 113. Ukraine
79.Niger 114. United Arab Emirates
80.Nigeria 115. Uruguay
81.Oman 116. Vanuatu jdih.kemenkeu.go.id NO. NAMANEGARA I I NO. NAMANEGARA
117.Venezuela, Bolivarian Republic 119. Zambia of
118.Yemen ' · .Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. --
120.Zimbabwe MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Plt. Kepa1a Bagian ministrasi Kementerian.,\,,,..... ARCA ..... 13-199703 1 001 jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 174/PMK.010/2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025