Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 175/PMK.01/2016
- Nomor
- 175/PMK.01/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan Norma Waktu dari Formulir A jika terdapat beberapa sampel . b . Formulir Pengolahan l B (FP . lB) atau Tabulasi Data Norma Waktu Berdasarkan Norma Pelayanan, yang digunakan untuk menabulasi data dan menetapkan Norma Waktu dari Formulir B jika terdapat beberapa sampel . c . Formulir Pengolahan 2 (FP . 2) atau Rekapitulasi Jumlah Beban Kerja Jabatan Berdasarkan Prociuk, yang digunakan untuk menghitung Beban Kerja setiap jabatan yang berada pada satu unit organisasi sesuai dengan produk atau hasil kerjanya . d . Formulir Pengolahan 3 ( FP .3) atau Perhitungan Kebutuhan Pegawai, Tingkat Efisiensi Jabatan, dan Tingkat Efektivitas Jabatan, yang digunakan untuk tr www.jdih.kemenkeu.go.id menghitung jumlah kebutuhan pegawai, tingkat efisiensi jabatan, dan tingkat efektivitas jabatan . e . Formulir Pengolahan 4 ( FP .4) atau Perhitungan Kebutuhan Pegawai, Tingkat Efisiensi Unit, dan Tingkat Efektivitas Unit, yang digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai, tingkat efisiensi unit, dan tingkat efektivitas unit .
a . jumlah Beban Kerja; b . kebutuhan pegawai; c . tingkat efisiensi jabatan/unit; dan/atau d . tingkat efektivitas jabatan/unit .
Pasal 1 1 ( 1) Hasil pengolahan data Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan analisis oleh unit eselon II yang menangani organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan .
a . analisis normatif terhadap hasil pengolahan data Beban Kerja; dan b . analisis hasil presentasi masing-masing unit eselon I atas hasil pengolahan data Beban Kerja unit organisasi yang bersangkutan .
.b- www.jdih.kemenkeu.go.id
a . Laporan ABK lingkup unit eselon I selain Sekretariat Jenderal dikoordinasikan dan disusun oleh sekretariat unit eselon I yang bersangkutan; dan b . Laporan ABK Sekretariat Jenderal dikoordinasikan dan disusun oleh unit eselon II yang menangani tugas kesekretariatan Sekretariat Jenderal .
( 5) Setiap unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan menyampaikan Laporan ABK lingkup unit eselon I kepada Sekretaris Jenderal u .p pimpinan unit eselon II yang menangani organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan paling lambat pada minggu I bulan April setiap tahunnya.
Sistematika penyusunan laporan ABK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mengacu pada Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. � www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III STANDAR NO RMA WAKTU
BAB III
a . Formulir Al atau Stanciar Norma Waktu Prociuk Berciasarkan Norma Proses Tahapan berisi Norma Waktu yang ciigunakan sebagai faktor tetap pada proses ABK untuk prociuk yang dihasilkan berciasarkan alur atau proseciur kerja yang meliputi tahapan-tahapan kegiatan paling seciikit berjumlah 3 (tiga) tahapan . b . Formulir Bl atau Stanciar Norma Waktu Prociuk Berciasarkan Norma Pelayanan berisi Norma Waktu yang ciigunakan sebagai faktor tetap pada proses ABK untuk prociuk yang ciihasilkan berciasarkan alur atau proseciur kerja yang sulit ciiuraikan cialam tahapan-tahapan kegiatan.
( 5) Dalam pengukuran, perumusan, dan penetapan Stanciar Norma Waktu, harus berpecioman pacia prinsip-prinsip sebagai berikut: ../.s www.jdih.kemenkeu.go.id a . kebenaran alur atau prosedur kerja untuk menghasilkan produk; b . akurat/terukur, yaitu memiliki dasar penentuan yang tetap; c . waJar, yaitu waktu ideal clan efisien yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk/tahapan dengan kualitas baik; d . efektif, yaitu waktu yang ditentukan secara spesifik untuk menyelesaikan suatu produk/tahapan clan tidak termasuk Waktu Luang; e . berkesinambungan/konsisten, yaitu tidak mengalami perubahan dalam waktu singkat, sehingga dapat digunakan pada pelaksanaan A B K dalam waktu yang lama; f . representatif, yaitu dapat mewakili norma waktu yang digunakan pada unit organisasi yang sejenis .
Standar Norma Waktu bermanfaat untuk: a . mempercepat clan mempermudah pelaksanaan A B K pada masa yang akan datang; b . meningkatkan objektivitas pelaksanaan ABK; clan c . meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) khususnya kepastian waktu .
Standar Norma Waktu harus dievaluasi dalam hal: a . terjadi penyempurnaan sistem clan prosedur kerja; b . terjadi penyempurnaan organisasi; c . adanya perubahan peralatan yang sangat mempengaruhi pencapaian hasil kerja; clan/atau d . adanya perubahan kebijakan/regulasi pemerintah .
Standar Norma Waktu untuk beberapa Prociuk Berdasarkan Norma Pelayanan mengacu pada Standar Norma Waktu i www.jdih.kemenkeu.go.id sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri lnl . BAB IV P RO S E S ANALI SIS BEBAN KERJA UNTUK P RO DU K YANG TELAH MEMILIKI STANDAR NORMA WAKTU
BAB IV
a . Formulir A2 atau Laporan Volume Kerja Produk Berdasarkan Norma Proses Tahapan digunakan untuk produk yang dihasilkan berdasarkan alur atau prosedur kerja yang meliputi tahapan-tahapan kegiatan paling sedikit berjumlah tiga tahapan dan telah memiliki Standar Norma Waktu; dan b . Formulir B2 atau Laporan Volume Kerja Produk Berdasarkan Norma Pelayanan digunakan untuk produk yang dihasilkan berdasarkan alur atau prosedur kerja yang sulit diuraikan dalam tahapan-tahapan kegiatan dan telah memiliki Standar Norma Waktu .
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB V P RO S E S ANALI SI S BEBAN K E RJA U NTU K O RGANISASI YANG M ENGALAMI P E RUBAHAN BEBAN K E RJA PADA TAHUN B E RJA LAN
BAB V
a . unit orgamsas1 yang bersangkutan mendapat penugasan khusus dari pimpinan di lingkungan Kernenterian Keuangan dalam melaksanakan tugas di luar tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b . c . unit orgamsas1 yang perubahan orgamsas1 dan/atau bersangkutan melakukan dalam tahun berjalan; unit orgamsas1 dalam hal penugasan Peraturan sesuai amanat tertentu mendapat Undang-Undang/ Pemerintah/ Peraturan Peraturan Menteri Keuangan . BAB V KETENTUA N LAI N LAIN Pasal 2 0 Presiden/ Dalam hal unit eselon I telah menggunakan aplikasi A B K yang dikembangkan oleh unit eselon II yang menangani organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan, unit eselon I yang bersangkutan dapat menggunakan aplikasi A B K dalam melaksanakan proses AB K . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 -
Dalam hal ketentuan pelaksanaan ABK di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak sesuai untuk diterapkan pada jabatan tertentu dalam suatu unit orgamsas1 di lingkungan Kementerian Keuangan, pelaksanaan ABK pada unit organisasi yang bersangkutan dapat mengacu pada ketentuan pelaksanaan ABK di Kementerian/Lembaga lain yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan .
Pejabat/pegawai yang melaksanakan tugas pada daerah tertentu, ketentuan mengenai Jam Kerja apabila diperlukan dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Jenderal . BAB VI KETENTUAN P E RA LIHAN
BAB VI
Proses ABK yang dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaki..l tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/ PM K . 01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) Di Lingkungan Departemen Keuangan .
Membuka PDF…