Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.02/2015
- Nomor
- 176/PMK.02/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiclen Nomor 134 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 272);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI WAKIL MENTER!.
Kepada Wakil Menteri diberikan hak keuangan clan fasilitas lainnya. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
,.
Fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri sebagaimana climaksucl dalam Pasal 1 diberikan dalam bentuk:
Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan paling tinggi sama dengan standar biaya masukan pengadaan kendaraan dinas pejabat struktural eselon I.a.
www.jdih.kemenkeu.go.id • MENTER! KEUANGAN
Jamin.an kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Jamin.an Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu.
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri dibebankan pada anggaran masing-masing Kementerian.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.02/2012 ten.tang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri, dicabut clan clinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pacla tanggal cliunclangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunclangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya clalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S.BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 22 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H.LAOLY BERITANEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1412 Salina�sesuru:a€.qgan aslinya KEPAf0%�0UMU� � f �1u � i KEP ' LA{BiU&�N. T U. KEMENTERIAN • . �MUM J � I �j GIARTO ' ,'4i; 41 ttiO��� _, NIP 1959042G i:g-s4021001 www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)