Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.05/2017
- Nomor
- 177/PMK.05/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 22
menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran;
1 . Undang- Undang Nomor 1 Tahun · 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4 3 55 ) ; 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 2 Tahun 201 2 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 8 9 Tahun 2 01 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348 ) ; 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 4 5 Tahun 201 3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 3 Nomor 1 03 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 4 23 ) ; 4 . Peraturan Presiden Nomor 5 3 Tahun 201 7 tentang Badan Siber dan Sandi Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1 00) ; 5 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 9 0 /PMK.OS/201 2 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 2 Nomor 1 1 9 1 ) ; MEMUTUSKAN: PERATUR AN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PILOTING PENER APAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR ELEKTRONIK. www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negarajlembaga yang bersangkutan.
3 . Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4 . Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 5 . Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menenma, meny1mpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja negara pada kantorjsatuan kerja kementerian negara/lembaga. 6 . Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah. � www.jdih.kemenkeu.go.id
8 . Daftar ! sian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 9 . Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 1 0. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik. 1 1 . Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, Janngan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 1 2. Dokumen adalah data, catatan, danjatau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apa pun. 1 3 . Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 1 4 . Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum pard ; www.jdih.kemenkeu.go.id pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. 1 5. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perJanJlan penggunaan Sertifikat Elektronik. 1 6 . Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam media penyimpanan digital. 1 7. Data Kontrak adalah informasi terkait dengan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barangjjasa atau pelaksana swakelola. 1 8 . Rencana Penarikan Dana Harian yang selanjutnya disebut RPD Harian adalah rencana penarikan kebutuhan dana harian yang memuat tanggal penarikan dana, jenis belanja, dan jumlah nominal penarikan yang ditetapkan oleh KPA dan disampaikan ke KPPN untuk penca1ran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang masuk dalam kategori transaksi besar. 1 9 . Data Gaji adalah data pegawai untuk pembayaran ga.Jl pegawai yang dihasilkan dari aplikasi penatausahaan gaji Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
21 . Dokumen Elektronik Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut Dokumen Elektronik SPM adalah dokumen data SPM dalam bentuk elektronik terdiri dari ADK data SPM dan lampiran dokumen pendukung SPM yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
www.jdih.kemenkeu.go.id 23 . Dokumen Elektronik Data Gaji yang selanjutnya disebut Dokumen Elektronik Gaji adalah Data Gaji yang terdiri dari ADK dan lampiran dokumen pendukung dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam media penyimpanan digital. 24 . Dokumen Elektronik R PD Harian adalah data R PD Harian dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam media penyimpanan digital. 2 5. Dokumen Elektronik LPJ adalah data LPJ Bendahara yang terdiri dari ADK data LPJ Bendahara dan dokumen pendukung dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam media penyimpanan digital. 26 . Sistem Aplikasi Satker yang selanjutnya disebut Aplikasi SAS adalah aplikasi berbasis desktop yang digunakan sebagai sarana untuk membuat Data Kontrak, R PD Harian, SPM, LPJ Bendahara bagi Satker. 27 . Aplikasi SPM Elektronik yang selanjutnya disingkat Aplikasi e- SPM adalah aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana penyampa1an Dokumen Elektronik Kontrak, Dokumen Elektronik R PD Harian, Dokumen Elektronik Gaji, Dokumen Elektronik SPM, Dokum en Elektronik LPJ ke KPPN. 28 . Aplikasi electronic - SPM Signer yang selanjutnya disebut Aplikasi e- SPM Signer adalah aplikasi berbasis desktop yang digunakan sebagai sarana menandatangani Dokumen ·Elektronik Kontrak, Dokumen Elektronik R PD Harian, Dokumen Elektronik Gaji, Dokumen Elektronik SPM, Dokumen Elektronik LPJ. 29 . Aplikasi Manajemen Sertifikat yang selanjutnya disingkat AMS adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara yang digunakan sebagai sarana manajemen sertifikat digital. 3 0 . Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu keadaan di luar kehendak, kendali dan kemampuan pengelola Aplikasi e- SPM seperti terjadinya bencana alam, kebakaran, pemogokan umum, perang ( dinyatakan atau tidak dinyatakan) , pemberontakan, revolusi, maka¥ www.jdih.kemenkeu.go.id huru- hara, terorisme, sabotase, termasuk · kebijakan pemerintah yang mengakibatkan Aplikasi e- SPM tidak berfungsi. 31 . Business Continuity Plan yang selanjutnya disingkat BCP adalah pengelolaan proses kelangsungan kegiatan pada saat keadaan darurat dengan tujuan untuk melindungi sistem informasi, memastikan kegiatan dan layanan, dan memastikan pemulihan yang tepat.
34 . Operator KPPN adalah petugas pada KPPN yang ditetapkan oleh kepala KPPN untuk melakukan · monitoring, mengunduh ADK dan Dokumen Elektronik yang disampaikan Satker kepada KPPN melalui Aplikasi e- SPM. 3 5. Administrator KPPN adalah petugas yang ditetapkan oleh kepala KPPN untuk melakukan manajemen pengguna, registrasi Pemilik Sertifikat Elektronik dan pengguna Aplikasi e- SPM. BAB II PRINSIP- PRINSIP DASAR Bagian Kesatu Pengertian Umum Pasal 2 ( 1 ) Aplikasi e- SPM hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki identitas pengguna dan kata sandi.
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 3
(4 ) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan diregistrasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
BAB II
pada ayat (1). Bagian Kedua Dokumen yangDisampaikan Secara Elektronik
www.jdih.kemenkeu.go.id
(3 ) Dokumen . Elektronik RPD Harian sebagaimana dimaksud p ada ayat (1 ) huruf b berup a ADK RPD Harian yang dihasilkan dari Ap likasi SAS. (4 ) Dokumen Elektronik Gaji sebagaimana dimaksud p ada ayat (1 ) huruf c berup a Data Gaji yang terdiri dari ADK dan lamp iran dokumen p endukung dalam bentuk elektronik. ( 5) Dokumen Elektronik SPM sebagairnana dimaksud p ada ayat (1 ) huruf d yang dihasilkan dari Ap likasi SAS terdiri atas:
·b. dokumen SPM; dan
( 7 ) Lamp iran dokumen SPM sebagaimana dimaksud p ada ayat (6 ) merup akan bagian yang tidak terp isahkan dari Dokumen Elektronik SPM sebagaimana dimaksud p ada ayat (1 ) huruf d yang disamp aikan ke KPPN. (8 ) Jenis lamp iran sebagaimana dimaksud p ada ayat ( 5) huruf c mengacu p ada ketentuan dalam Peraturan Menteri I{euangan mengenai tata carap embayaran dalam rangka p elaksanaan anggaran p endap atan dan belanja negara. (9 ) Dokumen lain yang dip ersamakan dengan SPM yang disamp aikan secara elektronik terd�ri atas: www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -
(1 0) Dokumen Elektronik LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e terdiri atas:
(13 ) Penyampaian LPJ selain ke KPPN mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengena1 kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola Anggaran Pendapatan dan Negara. Belanja 7 www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - Bagian Ketiga Tahapan PelaksanaanPiloting Pasal 6 ( 1 ) Penyampaian Dokumen Elektronik melalui Aplikasi e-SPM dilakukan secara bertahap dalam bentuk piloting.
(3 ) Perubahan atas waktu tahapan pelaksanaan piloting. Aplikasi e-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. BAB III PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN PENGGUNA APLIKASI E-SPM Bagian Kesatu Pemilik Sertifikat Elektronik
BAB III
( 1 ) Pemilik Sertifikat Elektronik terdiri atas:
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
( 1 ) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1 ) huruf a, memiliki tugas dan wewenang dalam pemberian Sertifikat Elektronik pada Dokumen Elektronik SPM KP, SPM KBC, dan SPM-IB yang disampaikan kepada KPPN.
(4 ) Dalam hal tertentu, PPK dapat memberikan Sertifikat Elektronik pada Dokumen Elektronik LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) . ( 5) Pemberian Sertifikat Elektronik oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) dilakukan atas nama KPA. (6 ) PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1 ) huruf d, memiliki tugas dan wewenang dalam pemberian Sertifikat Elektronik pada Dokumen Elektronik Gaji, Dokumen Elektronik SPM, dan Dokumen Elektronik SPM koreksi yang disampaikan kepadaKPPN. ( 7 ) Dalam hal tertentu, KPA dapat memberikan Sertifikat Elektronik pada Dokumen ElektronikKontrak, Dokumen Elektronik SPM, dan Dokumen Elektronik SPM koreksV www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3- (8 ) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1 ) huruf e, memiliki tugas dan wewenang dalam pemberian Sertifikat Elektronik pada Dokumen Elektronik LPJ yang disampaikan kepada KPPN. Bagian Kedua Pengguna Aplikasi e-SPM Pasal 9 (1 ) Pengguna Aplikasi e-SPM terdiri atas:
(4 ) Operator Satker sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b paling banyak 3 ( tiga) Operator Satker untuk setiap Satker. ( 5) Operator Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf b ditetapkan dengan syarat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS) I prajurit Tentara Nasional Indonesia ( TNI) I anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ( POLRI) . (6 ) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) dan ayat ( 5) dapat diberikan pengecualian oleh kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan permintaan dispensasi dariKPA. ( 7) Permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6 ) disertai data pendukung berupa:
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
(8 ) Administrator KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf c dan Operator KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf d ditetapkan oleh kepala KPPN dengan surat keputusan. (9 ) Operator KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (8 ) , merupakan petugas konversi dan petugas front office SeksiVerajVera-KI pada KPPN. ( 1 0) Surat penunjukan Petugas Konversi dan front office Seksi Vera/Vera-KI pada KPPN berlaku sebagai penetapan OperatorKPPN. Pasal 1 0 (1 ) Operator Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1 ) huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
(3 ) Administrator KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1 ) huruf c memiliki tugas dan kewenangan melakukan manajemen pengguna yang terdiri atas:
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 -
(4 ) · Operator KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1 ) h uruf d memiliki tugas dan kewenangan:
BAB IV REGISTRASI DAN MANAJEMEN PENGGUNA Bagian Kesatu Registrasi Pemilik Sertifikat Elektronik dan Pengguna Aplikasi e-SPM Paragraf 1 Registrasi Pemilik Sertifikat Elektronik Pasal 1 1 (1 ) Registrasi Pemilik Sertifikat Elektronik untuk Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1 ) h uruf a dilakukan dengan mengisi formulir registrasi melalui Aplikasi e-SPM.
(3 ) Dalam registrasi Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , Kepala Kantor mengunggah scan dokumen berupa: www.jdih.kemenkeu.go.id
(4 ) Formulir registrasi yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) disampaikan secara langsung keKPPN oleh Kepala Kantor. (5 ) Penyampaian formulir registrasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) kepada KPPN tidak dapat diwakilkan. (6 ) Dalam registrasi Pemilik Sertifikat Elektronik, KPPN melakukan verifikasi terhadap formulir registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) . (7 ) Verifikasi oleh KPPN dilaksanakan dengan mencocokkan formulir registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) dengan data pada Aplikasi e-SPM. (8 ) Dalam hal verifikasi telah sesuai, KPPN melakukan:
(9 ) Dalam hal hasil verifikasi tidak sesua1, KPPN mengembalikan formulir registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) untuk diperbaiki. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 - Pasal 1 2 (1 ) Registrasi Pemilik Sertifikat Elektronik untuk KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1 ) huruf c, dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1 ) huruf e dilakukan dengan mengisi formulir registrasi melalui Aplikasi e SPM.
(3 ) Dalam registrasi Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , KPA, PPK, dan Bendahara Pengeluaran mengunggah scan dokumen berupa:
(4 ) Formulir registrasi yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat {3 ) disampaikan secara langsung keKPPN. (5 ) Penyampaian formulir registrasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) kepada KPPN dapat diwakilkan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 - (6 ) Dalam hal penyampaian formulir registrasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) diwakilkan, pejabatlpegawai yang mewakili membawa surat kuasa bermaterai dariKPA.
(8 ) Dalam·hal tidak terdapat PNS pada Satker berkenaan, pejabatlpegawai yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (6 ) membawa surat kuasa bermaterai dari KPA dan surat keterangan tidak terdapat PNS dari Kepala KantorI SatkerI instansi. (9 ) Dalam registrasi Pemilik Sertifikat Elektronik, KPPN melakukan verifikasi terhadap formulir registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) . ( 1 0) Verifikasi oleh KPPN dilaksanakan dengan mencocokkan formulir registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) dengan data pada Aplikasi e-SPM. (1 1 ) Dalam hal verifikasi telah sesuai, KPPN melakukan:
( 1 2) Dalam hal hasil verifikasi tidak sesua1, KPPN mengembalikan formulir registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) untuk diperbaiki. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 - Pasal 1 3 (1 ) Registrasi Pemilik Sertifikat Elektronik untuk PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1 ) huruf d dilakukan dengan mengisi formulir registrasi melalui Aplikasi e- SPM.
(3 ) Dalam registrasi Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , PPSPM mengunggah scan dokumen berupa:
(4 ) Formulir registrasi yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) disampaikan secara langsung keKPPN oleh PPSPM. (5 ) Penyampaian formulir registrasi dan dokumen sebagaimana dimak sud pada ayat (4 ) kepada KPPN tidak dapat diwakilkan. (6 ) Dalam registrasi Pemilik Sertifikat Elek tronik , KPPN melakuk an verifikasi terhadap formulir registrasi sebagaimana dimak sud pada ayat (2) .dan dok umen sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) .
(8 ) Dalam hal verifikasi telah sesuai, KPPN melakukan:
www.jdih.kemenkeu.go.id ( 9 )
Dalam hal hasil verifikasi tidak sesua1, KPPN mengembalikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada · ayat (3 ) untuk diperbaiki. Pasal 1 4 Berita Acara Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (8 ) huruf b, Pasal 1 2 ayat (1 1 ) huruf b, Pasal 1 3 ayat (8 ) huruf b dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 1 5 (1 ) Institusijlembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (8 ) huruf c, Pasal 1 2 ayat ( 1 1 ) huruf c, dan Pasal 1 3 ayat (8 ) huruf c merupakan institusi/ lembaga pemerintah yang berwenang sesua1 dengan ketentuan perundang- undangan yang mengatur peraturan mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta telah melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk penerbitan Sertifikat Elektronik.
dengan Penyelenggara Sertifikasi www.jdih.kemenkeu.go.id Paragraf 2 Registrasi Pengguna Aplikasi e-SPM Pasal 1 6 ( 1 ) Operator Bendahara dan Operator Satk er melak ukan registrasi dengan mengisi formulir registrasi melalui Aplikasi e-SPM.
(3 ) Formulir registrasi Operator Satker sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditandatangani oleh Operator Satker dan KPA. (4 ) Dalam registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , Operator Bendahara dan Operator Satker mengunggah scan dokumen berupa:
(5 ) Operator Bendahara dan Operator Satk er mencetak formulir hasil registrasi pada Aplikasi e-SPM. (6 ) Operator Bendahara dan Operator Satk er menyampaik an formulir hasil registrasi yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3 ) serta fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) secara langsung keKPPN.
(8 ) Verifikasi sebagaimana dimak sud pada ayat (7) dilaksanakan dengan mencocokkan data pada Aplikasi e-SPM dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) . www.jdih.kemenkeu.go.id (9 ) Basil verifik asi sebagaimana dimak sud pada ayat (8 ) dibuk tik an dengan berita acara registrasi yang ditandatangani oleh Operator Bendahara atau Operator Satk er dengan Administrator KPPN atau Kepala KPPN. ( 1 0) Berita acara registrasi sebagaimana dimak sud pada ayat (9 ) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupak an bagian tidak terpisahk ati dari Peraturan Menteri ini. ( 1 1 ) Dalam hal registrasi disetujui atau tidak disetujui oleh Administrator KPPN, Operator Bendahara dan Operator Satk er mendapatk an pemberitahuan melalui email. Pasal 1 7 (1 ) Dalam hal registrasi disetujui sebagaimana dimak sud dalam Pasal 1 6 ayat ( 1 1 ) , Operator Bendahara dan Operator Satk er diberik an identitas pengguna dan k ata sandi.
(3 ) Dalam hal registrasi tidak disetujui sebagaimana dimak sud dalam Pasal 1 6 ayat ( 1 1 ) , Operator Bendahara dan Operator Satk er memperbaik i/melengk api scan dok umen sebagaimana dimak sud dalam Pasal 1 6 ayat (4 ) . Pasal 1 8 Berdasark an penunjuk an Operator KPPN sebagaimana dimak sud dalam Pasal 9 ayat ( 1 0) , Administrator KPPN memberik an identitas pengguna dan k ata sandi k epada OperatorKPPN tanpa melalui proses registrasi. Pasal 1 9 Identitas pengguna dan k ata sandi sebagaimana dimak sud dalam Pasal 1 7 ayat ( 1 ) dan Pasal 1 8 dihasilk an dari Aplik asi e-SPM. r7 www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Manajemen Pengguna Paragraf 1 Pengaktifan Operator Bendahara, Operator Satker dan Pemilik Sertifikat Elektronik Pasal 20 Administrator KPPN mengaktifkan Operator Bendahara dan Operator Satker setelah dilakukan persetujuan registrasi pengguria Aplikasi e- SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (1 ) . .
BAB IV
( 1 ) Administrator KPPN mengaktifkan Pemilik Sertifikat Elektronik setelah dilakukan persetujuan registrasi Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat(8 ) .
Paragraf 2 Pengaktifan Operator KPPN Pasal 22 ( 1 ) Administrator KPPN mengaktifkan Operator KPPN berdasarkan penetapan Operator KPPN dari Kepala KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1 0) .
www.jdih.kemenkeu.go.id Paragraf 3 Penambahan Data Operator Bendahara dan Operator Satker Pasal 23 (1 ) Dalam hal Operator Bendahara danjatau Operator Satker mengelola lebih dari 1 ( satu) Satker/DIPA, Administrator KPPN melakukan penambahan data Operator Bendahara dan Operator Satker pada Aplikasi e- SPM.
Paragraf4 Pengaturan UlangKata Sandi Pasal 24 (1 ) Operator Bendahara dan/atau Operator Satker dapat meminta pengaturan ulang kata sandi melalui penyampaian surat permintaan pengaturan ulang kata sandi kepadaKPPN.
www.jdih.kemenkeu.go.id (4 ) Pengaturan ulang kata sandi oleh Administrator KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Administrator KPPN kepada Operator KPPN, Operator Bendahara dan/atau Operator Satker melalui email. Paragraf 5 Penghapusan/Penonaktifan Operator Satker, Operator Bendahara, OperatorKPPN dan Pemilik Sertifikat Elektronik Pasal 25 (1 ) Dalam hal Operator Bendahara, Operator Satker dan Pemilik Sertifikat Elektronik sudah tidak menjabat, KPA menyampaikan surat pemberitahuan kepadaKPPN.
(3 ) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Administrator KPPN melakukan penghapusanjpenonaktifan Operator Bendahara, Operator Satker, dan/atau Operator KPPN melalui Aplikasi e-SPM. (4 ) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , Administrator KPPN melakukan penghapusan/penonaktifan Pemilik Sertifikat Elektronik melalui AMS. www.jdih.kemenkeu.go.id BABV PENANDATANGANAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI E-SPM Bagi an Kesatu Mekani sme Penandatanganan Secara Elektroni k dengan Serti fikat Elektroni k dan Penyampai an Dokumen Elektroni k melalui Apli kasi e-SPM pada Satuan Kerja Paragraf 1 Dokumen Elektroni k Rencana Penari kan Dana Hari an Pasal 26 (1 ) KPA atau PPK melakukan veri fi kasi atas Dokumen Elektroni k RPD Hari an.
(4 ) Operator Satker menyampai kan Dokumen Elektroni k RPD Hari an yang telah di lakukan i njeksi Serti fi kat Elektroni k melalui Apli kasi e-SPM. Paragraf 2 Dokumen Elektroni k Kontrak
( 1 ) PPK melakukan veri fi kasi atas Dokumen Elektroni k Kontrak.
www.jdih.kemenkeu.go.id
(4 ) Operator Satker menyampaikan Dokumen Elektronik Kontrak yang telah dilakukan injeksi Sertifikat Elektronik melalui Aplikasi e - SPM. Paragraf 3 Dokumen Elektronik Gaji
(1 ) PPSPM menguji kesesuaian antara Dokumen Elek tronik Gaji dengan Data Gaji beserta lampiran dokumen pendukung yang dicetak dari aplikasi penatausahaan gaji Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4 ) Operator Satker menyampaikan Dokumen Elektronik Gaji yang telah dilakukan injeksi Sertifikat Elektronik melalui Aplikasi e- SPM. Paragraf 4 Dokumen Elektronik Surat Perintah Membayar
(1 ) PPSPM menguji kesesuaian antara Dokumen Elektronik SPM dengan hardcopy dokumen SPM dan lampiran dokumen SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5 ) dan ayat (6 ) .
(4 ) Operator Satker menyampaikan Dokumen Elektronik SPM yang telah dilakukan injeksi Sertifikat Elektronik melalui Aplikasi e-SPM paling lambat 2 ( dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan. (5 ) Dalam hal Dokumen Elektronik SPM adalah SPM KP , SPM KBC, atau SPM-IB, pengUJian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan injeksi Sertifikat Elektronik pada Dokumen Elektronik SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh KepalaKantor. (6 ) Dalam hal Dokumen Elektronik SPM adalah MPHL-BJS, pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan injeksi Sertifikat Elektronik pada Dokumen Elektronik SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh KPA.
(1 ) SPM yang disampaikan untuk pembayaran tagihan pihak ketiga atas kontrak yang. prestasi pekerjaannya belum mencapa1 1 00°/o ( seratus persen) pada akhir tahun anggaran, dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengena1 pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
www.jdih.kemenkeu.go.id Paragraf 5 Koreksi/Ralat Surat Perintah Membayar
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)