Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.04/2017
- Nomor
- 178/PMK.04/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Menter i Keuangan tentang Impor Sementara ; www.jdih.kemenkeu.go.id M engingat Menetapkan Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 99 5 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 99 5 Nomor 7 5 , Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 99 5 Nomor 36 1 2) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 7 Tahun 2 0 06 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 99 .5 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 006 Nomor 9 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 466 1 ) ; MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG IMPOR SEMENTARA.
BAB II
( 1 ) Ba rang impo r dapat disetujui untuk dikelua rkan sebagai ba rang Impo r Sementa ra sepanj ang memenuhi pe rsya ratan sebagai be rikut : a . ba rang impo r te rsebut tidak akan habis dipakai baik seca ra fungsi maupun bentuk; b . ba rang impo r te rsebut tidak mengalami pe rubahan bentuk seca ra hakiki; c . saat diekspo r kembali dapat diidentifikasi sebagai ba rang yang sama saat diimpo r; d . tujuan penggunaan ba rang impo rj elas ; dan e . pada saat impo r te rdapat bukti pendukung bah wa ba rang impo r akan diekspo r kembali .
(5 ) Suku cadang (spare parts) yang kedatangannya tidak be rsamaan dengan ba rang Impo r Sementa ;ra, dapat disetujui untuk dikelua rkan sebagai ba rang Impo r Se rrienta ra setelah pe rsya ratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) te rpenuhi dan akan digunakan be rsama atau untuk dipasang pada ba rang Impo r Sementa ra . www.jdih.kemenkeu.go.id
( 7) Terhadap suku cadang (spare parts) se bagaimana dimaksud pada ayat (5 ) tidak diber lakukan ketentuan barang dibatasi untuk diimpor. Pasa l 3 ( 1 ) Barang Impor S ementara yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 2 ayat (2 ) :
(2 ) Barang Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 2 ayat (2 ) :
(4 ) Tata cara penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diatur dengan Peraturan Direktur Jendera l Paj ak. Pasa l 4 ( 1 ) Barang Impor Sementara yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 2 diberikan terhadap :
b . barang untuk keper luan sem inar, konferensi, lokakarya, workshop, atau kegiatan semacam itu; c . barang untuk keper luan peragaan atau demonstrasi yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan produksi atau pengerj aan proyek infrastuktur;
e . barang untuk keperluan penelitian dan ilmu pengetahuan guna peningkatan atau pengembangan suatu penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk keperluan pendidikan dan kebudayaan bangsa, tanpa ada unsur · komersial ; f . barang untuk keperluan pertunjukan umum , olah raga, dan perlombaan ; g . kemasan yang digunakan dalam rangka pengangkutan dan /atau pengemasan barang impor atau ekspor baik secara berulang-ulang maupun tidak ; h . barang untuk keperluan contoh atau model ; i . kapal wisata (yacht) asing yang digunakan sendiri oleh wisata wan mancanegara yang diimpor melalui pelabuhan selain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai 1mpor sementara kapal wisata (yacht) asing ; j . kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh warga negara asing, dengan ketentuan : 1 . masuk ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan lebih dari satu tempat di dalam Daerah Pabean dengan j ad wal kunjungan yang tidak dapat ditentukan atau tidak terj ad wal ; 2 . digunakan sebagai alat transportasi selama berada di dalam Daerah Pabean ; 3 . masuk ke dalam Daerah Pabean bersama-sama dengan warga negara asingnya ; dan 4 . tidak dimaksudkan untuk pengangkutan barang dengan tujuan komersial . www.jdih.kemenkeu.go.id
1 . kendaraan atau sarana pengangkut darat atau laut , yang masuk ke da lam Daerah Pabean me la lu i lintas batas secara t idak ter jad wa l dan t idak mem ilik i iz in trayek khusus sebaga i kendaraan antar negara me la lu i lintas batas negara (tramper); dan /atau 2 . kendaraan atau sarana pengangkut untuk tu juan wisata ;
m . b inata ng h idup untuk keper luan pertun jukan umum , o lahraga , per lombaan , pe lat ihan , pe jantan , dan penanggu langan gangguan keamanan ; n . barang untuk keper luan penanggu langan bencana a lam , kebakaran , kerusakan lingkungan , atau gangguan keamanan dan untuk t ujuan kemanus iaan atau sos ia l; o . barang untuk keper luan keg iatan Tentara Nas iona l Indones ia dan Kepo lis ian Negara Repub lik Indones ia ; p . kapa l yang d iimpor o leh perusahaan pe layaran n iaga nas iona l atau perusahaan penangkapan ikan nas iona l yang mempunya i fungs i utama ber layar untuk mengangkut penumpang dan j atau barang q. yang me lakukan keg iatan angkutan laut atau penangkapan ikan d i da lam wilaya h per a ir an Indones ia ; pesa wat dan me s in pesa wat yang d iimpor o leh perusahaan penerbangan nas iona l yang me lakukan keg iatan angkutan udara d i da lam wilayah Indones ia , termasuk he likopter ; r . barang pr ibad i penumpang dan barang pr ibad i a wak sarana pengangkut ; t I www.jdih.kemenkeu.go.id s . barang pendukung untuk proyek pemer intah yang d ib iaya i dengan p inj aman atau h ibah dar i luar neger i;
u . sarana pengangkut yang t idak d ipergunakan untuk pengangkutan da lam Daerah Pabean yang te lah mem ilik i j ad wa l dan iz in trayek khusus antar negara (liner); dan /atau
(2 ) Barang Impor Sementara se la in yang d iber ikan pembebasan bea masuk sebaga imana d imaksud pada ayat ( 1 ) , d iber ikan ker inganan be a masuk. (3 ) Terhadap barang Impor Sementara sebaga imana d imaksud pada ayat ( 1 ) huruf a sampa i dengan huruf n, huruf p sampa i dengan huruf r, dan huruf u sampa i dengan huruf v, berupa :
b . barang yang d igunakan untuk me lakukan perba ikan ; atau
Pasa l 5 ( 1 ) Jangka waktu Impor Sementara yang d iber ikan sesua i dengan tujuan penggunaan sebaga imana d imaksud da lam Pasa l 4 d imu la i sej ak Pember itahuan Pabean impor mendapatkan nomor dan tangga l penda ftaran . (2 ) Pej abat Bea dan Cuka i member ikan j angka waktu Impor Sementara sebaga imana d imaksud pada ayat ( 1 ) dengan mempert imbangkan bukt i pendukung yang menyebutkan ten tang j angka waktu Impor Semen tara. t I www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -
Bag ian Kedua Keputusan Iz in Impor Sementara Pasa l 6 (1 ) Untuk mendapatkan iz in Impor Sementara , import ir meng ajukan permohonan kepada Kepa la Kantor Pabean d i tempat pemasukan barang Impor Sementara . (2 ) Permohonan sebaga imana d imaksud pada ayat ( 1 ) pa ling sed ik it harus memuat: a . r inc ian j en is , jum lah , spes ifikas i, ident itas , dan perk iraan n ila i barang Impor Sementara ; b . pe labuhan tempat pemasukan barang Impor Semen tara ; c . lokas i penggunaan barang Impor Sementara ; d . tujuan penggunaan barang Impor Sementara ; dan e . j angka waktu Impor Sementara .
a . dokumen yang menj e laskan tentang perk iraan n ila i barang , spes ifikas i dan /atau ident itas barang , tujuan penggunaan barang , dan j angka waktu Impor Semen tara ; b : dokumen yang menunjukkan bah wa barang yang d iimpor benar -benar akan d iekspor kemba li da lam j angka waktu tertentu , yang dapat berupa kontrak kerj a atau perj anj ian se wa (leasing agreement) atau dokumen sej en is la innya ; c . dokum en yang menj e laskan tentang ident itas pemohon iz in Impor Sementara ; dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - d . surat keterangan yang menyatakan bah wa atas transaksi tersebut merupakan pemanfaatan Jasa Kena Paj ak dari luar Daerah Pabean yang · diterbitkan o leh Direktorat Jendera l Paj ak, da lam ha l Impor Sementara merupakan pemanfaatan Jasa Kena Paj ak dari luar Daerah Pabean di da lam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 3 ayat (3 ) . (4 ) Da lam ha l permohonan Impor Sementara berupa kemasan sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 4 ayat ( 1 ) huruf g, permohonan diajukan sebe lum importasi pertama di lakukan .
b . sarana pengangkut sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 4 ayat ( 1 ) huruf u ; atau c . petikemas sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 4 ayat ( 1 ) huruf v.
J t }· www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 - b . penelitian terhadap tu juan penggunaan barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ; c . penelitian terhadap dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ; d . . penetapan j angka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ; dan
( 1 0) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak disetujui , Kepala Kantor Pabean atau Pej abat Bea dan Cu kai yang ditunjuk membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan dalam j angka waktu paling lama 5 (lima) hari kerj a terhitung sej ak dokumen diterima secara lengkap . ( 1 1 ) Keputusan Menteri Keuangan mengenai 1z1n Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Ketiga Jamin an , Pemberitahuan Pabean , dan Pengeluaran atas Barang Impor Sementara
( 1 ) Pemenuhan ke wajiban pabean atas barang Impor Semen tara dilaksanakan dengan menyerahkan Pemberitahuan Pabean impor dan j aminan . � r � www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 -
( 1 ) Jumla h j aminan atas barang Impor Sementara yang diberikan pembebasan bea masuk sebesar:
b . Paj ak Pertamba han Nilai atau Paj ak Pertamba han Nilai dan Paj ak Penjualan atas Barang Mewah ; dan j atau c . P ajak Peng hasilan Pasal 2 2 , yang terutang.
b . Paj ak Pertamba han Nilai atau Paj ak Pertamba han Nilai dan Paj ak Penjualan atas Barang Mewa h, dalam hal importir mendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
(1 ) Importir menyera hkan j aminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Kepala Kantor Pabean atau Pej ab at Bea dan Cukai yang ditunjuk sebelum mendapatkan nomor penda ftaran Pemberita huan Pabean impor.
b . barang pribadi penumpang dan barang pribadi awak sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1 ) huruf r, berdasarkan p ertimbangan Kepala Kantor Pabean; c . sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf u; dan d . petikemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1 ) huruf v. Pasal lO ( 1 ) Pemberita huan Pabean impor yang disampaikan ole h importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit harus disertai dengan :
b . sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf u ; atau c . petikemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf v.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Keempat Perpanj angan Jangka Waktu Impor Se mentara Pasal 1 2
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 -
( 1 0) Dalam hal permo honan disetujui, Kepala Kantor Pabean atau Pej abat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perp anj angan j angka waktu izin Impor Sementara yang menj adi dasar www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 - bagi importir untuk melakukan penyesuaian Jam lnan dan j atau pembayaran bea masuk dan j atau Paj ak Pertamba han Nilai atau Paj ak Per tamba han Nilai dan Paj ak Penjualan atas Barang Mewa h. ( 1 1 ) Dalam hal permo honan ditolak, Kepala Kantor Pabean atau Pej abat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan surat penolakan disertai alasan . ( 1 2) Ketentuan lebi h lanjut mengenai perpanj angan j angka waktu izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur J enderal . ( 1 3) Keputusan Menter i Keuangan mengenai perpanj angan j angka waktu 1z1n Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 0) menggunakan conto h format yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisa hkan dari Peraturan Men teri ini. Pasal 1 3 ( 1 ) Dalam hal permo honan perpanj angan izin impor sementara diberikan perset ujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat ( 1 0) , Importir melakukan penyesuaian j aminan dan / atau pembayaran bea masuk dan / atau Paj ak Pertamba han Nilai atau Paj ak Pertamba han Nilai dan Paj ak Penjualan atas B arang Mewa h paling lama 30 (tiga pulu h) hari ter hitung sej ak tanggal berak hirnya j angka waktu Impor Semen tara yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebelumnya.
t I www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 - Pasal 1 4 ( 1 ) Dalam hal permohonan perpanj angan 1z1n 1mpor sementara ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat ( 1 1 ) , I inportir waj ib mengekspor kembali barang Impor Sementara dalam j angka waktu paling lama 3 0 (tiga puluh) hari terhitung sej ak tanggal berakhirnya j angka waktu Impor Sementara yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebe 1umnya.
Bagian Kelima Pindah Lokasi dan Perubahan Tujuan Penggunaan Pasal 1 5 ( 1 ) Terhadap barang Impor Sementara dapat dilakukan pindah lokasi selama j angka waktu Impor Sementara setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
t; www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 0 -
( 1 0) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pindah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggun akan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perat uran Menteri ini . Pasal 1 6 ( 1 ) Tujuan penggunaan b arang Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diubah selama j angka waktu Impor Semen tara setelah men dapat persetujuan Kepala Kantor Pabean yang menerb itkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Semen tara.
sam a
( 7) Dalam hal permohonan disetuj ui , Kepala Kantor Pabean atau Pej abat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan tujuan penggunaan atas barang Impor Sementara.
( 1 0) Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 7) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan b agian tidak terpisahkan dari Peraturan Men teri ini . �I www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 2 - BAB III PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA DENGAN DIEKSPOR KEMBALI Bagian Kesatu Diekspor K ern bali Pasa 11 7 { 1 ) Barang Impor Sementara yang selesai digunakan waj ib diekspor kembali. {2) Importir menyampaikan Pemberitahuan Pabean ekspor dan / atau surat pemberitahuan atas barang Impor Sementara yang akan diekspor kembali kepada Kepala Kantor Pabean tempat pelaksanaan diekspor kembali sebelum berakhirnya j angka waktu Impor Sementara. {3) Terhadap Impor Sementara yang diselesaikan dengan diekspor kembali dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. {4) Dalam hal importir barang Impor Sementara merupakan importir yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Berserti fikat (Authorized Economic Operator] atau Mitra Utama Kepabeanan, pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dilakukan berdasarkan manaj emen risiko .
I \ 1 www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 3 - Bagian Kedua Terlambat Diekspor Kembali Pasal 1 8 ( 1 ) Im portir yang terlam bat mengekspor kern bali barang Impor Sementara, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 00°/o (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
a . . importir tidak menyam paikan Pemberitahuan Pabean ekspor dan / atau surat pemberitahuan atas barang Impor Sementara yang akan diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) sampai dengan j angka waktu Impor Sementara berakhir ; b . importir menyampaikan Pemberitahuan Pabean ekspor dan/ atau surat pemberitahuan atas barang Impor Sementara yang akan diekspor kembali sebelum berakhirnya j angka waktu Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) dan realisasi diekspor kern bali atas barang Im por Sementara melebihi j angka waktu 3 0 (tiga puluh) · hari sej ak tanggal berakhirnya j angka waktu Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (5) ;
1 r � www.jdih.kemenkeu.go.id d . tidak mengekspor kembali barang Impor Sementara paling lama 3 0 (tiga puluh) hari sej ak tanggal berakhirnya j angka waktu Impor Sementara dalam surat Keputusan Menteri sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 ayat ( 1 ) ; atau e . tidak mengekspor kembali barang Impor Sementara paling lama 3 0 (tiga puluh) hari sej ak tanggal penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) . BAB I V PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA SELAIN DIEKSPOR KEMBALI Bagian Kesatu Tidak Diekspor Kembali dengan Tujuan Tertentu Pasal 1 9 ( 1 ) Barang Impor Sementara dapat tidak diekspor kembali dengan pertimbangan :
b . barang Impor Sementara mengalami kerusakan berat dalam penggunaan ;
www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 -
b . surat keterangan dari surveyor yang menyebutkan barang rusak berat dan faktor penyebabnya , dalam hal mengalami kerusakan berat dalam penggunaan ;
I www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1 0) Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . Bagian kedua Tidak Diekspor Kembali dengan Tujuan Hibah kepada Pemerintah Pusat Pasal 2 0 ( 1 ) Barang Im por Sementara dapat tidak diekspor kembali dengan tujuan dihibahkan kepada pemerintah pusat , setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 7 -
b . . surat keterangan dari pemberi hibah j bantuan di luar negeri (gift certificate atau memorandum of understanding) yang menyatakan bahwa barang Impor Sementara tersebut dihibahkan kepada pemerintah pusat ; dan c . izin dari instansi teknis terkait , dalam hal barang impor merupakan barang yang dibatasi impornya.
a . dibebaskan dari ke wajiban membayar bea masuk ; b . dibebaskan dari kewaj iban membayar kekurangan bea masuk , dalam hal barang Impor Sementara diberikan keringanan bea masuk ;
d . dikecualikan dari pemungutan Paj ak Penghasilan Pasal 22 ; dan j atau e . tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda. 1 r � www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Ketiga Tidak Diekspor Kembali Karena Keadaan Memaksa (Force Majeure) Pasal 2 1 ( 1 ) Barang Im por Semen tara yang mengala :ni kerusakan berat atau musnah yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure) dapat tidak diekspor kernbali setelah mendapat p erset ujuan Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara .
www.jdih.kemenkeu.go.id
b . Kepolisian Nega ra Republik Indonesia , untuk keadaan huru-hara , kebakaran , dan kecelakaan darat ; c . · Komite Nasional Keselamatan Transportasi , untuk keadaan kecelakaan laut dan udara ; atau d . Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia , untuk keadaan perang.
b . dibebaskan dari kewajiban membayar kekurangan bea masuk , dalam hal barang Impor Sementara diberikan keringanan bea masuk ; c . tidak dipungut Paj ak Pertambahan Nilai atau Paj ak Pertambahan Nilai dan Paj ak Penjualan Barang Mewah ; 1 r \ www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 0 - d . dikecualikan dari pemungutan Paj ak Penghasilan Pasal 22 ; e . dikecualikan dari ketentuan barang dibatasi untuk diimpor; dan/ atau
( 1 0) Ketentuan lebih lanjut mengenai barang Impor Sementara yang tidak diekspor kembali disebabkan keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Direktur J enderal . ( 1 1 ) Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 7) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men teri ini . BAB V PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI IZIN IMPOR SEMENTARA
BAB V
( 1 ) Keputusan Menteri Keuangan mengena1 1z1n Impor Sementara dapat dicabut dalam hal : a . dilakukan pindah lokasi tanpa mendapatkan 1z1n dari Kepala Kantor Pabean atau Pej abat Bea dan Cuk ai yang ditunjuk yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ; atau b . digunakan untuk tujuan lain tanpa mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean atau Pej ab at Bea dan Cukai yang ditunjuk yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6 . t Iwww.jdih.kemenkeu.go.id - 3 1 -
( 1) Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 , sepanj ang bukan merupakan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan , kewajiban pabean atas barang Impor Sementara diselesaikan dengan diekspor kembali .
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB VI PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN JAMINAN
BAB VI
Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dap at dicairkan apabila barang Impor Sementara :
Pasal 2 5 Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikembalikan dalam hal :
b . bea masuk dan j atau paj ak dalam rangka 1mpor yang teru tang serta sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8) telah dibayar; c . barang Impor Sementara mendapat persetujuan tidak diekspor kembali karena dihibahkan kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 0; atau d . barang Impor Sementara mendapat persetujuan tidak diekspor kembali yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 .
Pencairan j aminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan pengembalian j aminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 5 , dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengena1 j aminan dalam rangka kepabeanan. www.jdih.kemenkeu.go.id BAB VII PENGAWASAN DAN SANKSI
BAB VII
( 1 ) Terhadap barang Impor Sementara yang :
b . mendapat keputusan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 9 ; atau
( 1 ) Barang impor sementara yang belum dilakukan pemenuhan kewajiban kepabeanan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud d alam Pasal 27, dilakukan penegahan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen