Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2015
- Nomor
- 184/PMK.03/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK. 03/20 13 tentang Tata Cara Pemeriksaan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK. 03/ 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NO MOR 17 / PMK.03 / 20 13 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK.03/ 20 13 tentang Tata Cara Pemeriksaan diubah sebagai berikut:
l www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II IVlEf\!TfRi KEUJ..\NG/\N HEPUBU!< if\IDOf\lFS!/-\ Pasal l Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
. 2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif clan profesional berdasarkan suatu stanclar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tt.tjuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5 . Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II IVJENTEHI KEU/..\l\!G/.\N HEPUBU!< INDONESU\
10 . Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, · penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
1 2. Tempat Penyimpanan Buku, Catatan, Dan Dokumen adalah tempat yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak, perusahaan penyimpan arsip atau dokumen clan/ atau yang diselenggarakan oleh pihak lain.
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II MENTEFU KEU/\f\!Gt\l\! f�EPUBUl< 11\!DOf\lESlf.\,
1 7 . Tim Quality Assurance Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas.
22 . Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan. www.jdih.kemenkeu.go.id DTSTRIBUSI II fVllJ\JTEH! KEUANG/.\l\I HEPUDUI( f l\JDOl\JES!A 23 . Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak. 2 . Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
konkret ayat ( 1 )
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II f\!l[f\j·rr:n; l<ELJAll\t(:Jt\J\1 HEPUDU!\ lf\iDONESit\
( 1 ) Pemeriksaan untuk menguj i kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
www.jdih.kemenkeu.go.id nTSTRTBUSI II fVIENTEHI KEU/\l\!Gl\l\J HEPUBUK INDONESIA
Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib:
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jen1s Pemeriksaan Kantor;
1) alasan dan tujuan Pemeriksaan; 2) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; 3) hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa ' Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pernbahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat {3) hurufa; dan www.jdih.kemenkeu.go.id DI STRIBUSI II l\/l E f\l TE 17< l KE UI-\ i\l G !-\ f\! HEPUBUi\ 11\iDOl\!l�S!/J\ 4) kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
I. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis; J. mengembalikan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II !\Ii EN TE nl I< EU/.\ I\! G /.\ l\l HEPUBLiK !NOOi\JESI/-\
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II i\/lENTERI l<EU/.\l\lGl\N REPUBU!( !f\iDONESlA
www.jdih.kemenkeu.go.id nT�TRTRUSI II !VIENTEH! KEU/..\f\!GJ.'.\f\I HEPUBL.11\ 11\JDONESi/\ - 1 1 -
1 ) berakhitnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ; atau www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II i\!lENTE HI l([U/\f'�G/\1\1 F�EFUBUK ll\!DOf\ff5!/.\ 2) berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat ( 1).
1) tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau 2) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan.
1) dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia; 2) dihentikan karena tidak ditemukan bukti permulaan tindak pidana di perpajakan; adanya bi clang 3) dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikannya dihentikan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang; atau www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II MENTEHI l<EU/.\NGJ\N REPUBUt< 11\IDOl\JESIA 4) dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
1) dihentikan karena memenuhi. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang; atau ketentuan
2) dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
(1), dan dilanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan LHP.
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II l\/!ENTEHI KEU/\flJG!\N HEPUBLIK iNDOf\IESI/\
P�sal2 3 i i
i
i I
'
. I
I !
' j
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II IViENTEHI l<tU/\NG.J\N HEPUDUl< iNDOf\JES!/.\ - 1 5 -
(3 ) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 ( tiga) hari ke1ja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir. (4 ) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ), Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIB USI II fVIENTER! KHJf\f\JG/-\1\i HEPUBLi!< !NDO!\IESI/\
Membuka PDF…