Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.02/2019
- Nomor
- 187/PMK.02/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 102/PMK.02/2018 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1173), diubah sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pasal II Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 20 19 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1627 Plt. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 187/PMK.02/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 102/PMK.02/2018 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN KLASIFIKASI ORGANISASI KODE DAN NOMEKLATUR BAGIAN ANGGARAN DALAM KLASIFIKASI ORGANISASI No. Kode Bagian Uraian Anggaran
Uraian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bendahara Umum Negara MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 187/PMK. 02/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 102/PMK.02/2018 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN BAGIAN ANGGARAN DAN SATUAN KERJA ANGGARAN DALAM KLASIFIKASI ORGANISASI, TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN DALAM KLASIFIKASI FUNGSI, DAN PENGGUNAAN AKUN DAN STANDARDISASI TAHAPAN KELUARAN ( OUTPU1) DALAM KLASIFIKASI JENIS BELANJA A. PENDAHULUAN Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur bahwa belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Dalam prakteknya, pengklasifikasian Belanja Negara menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja tersebut disusun berdasarkan informasi yang terdapat dalam RKA-K/L yang disusun oleh Kementerian/Lembaga dan RDP BUN yang disusun oleh Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) Bagian Anggaran BUN. Informasi yang terdapat dalam RKA-K/L dan RDP BUN meliputi antara lain Pengguna Anggaran dan KPA, nomenklatur dan kode Bagian Anggaran dan/ a tau Satker anggaran, fungsi, Program, Kegiatan, (keluaran) output, dan jenis belanja. Berkaitan dengan hal tersebut, sebelum menyusun RKA-K/L dan RDP BUN, Menteri/Pimpinan Lembaga harus terlebih dahulu menyampaikan usulan mengenai:
Usul mengenai nomenklatur dan kode Bagian Anggaran danjatau Satker anggaran beserta pejabat perbendaharaan terkait diproses di Kementerian Keuangan. Sementara itu, usul mengenai fungsi, Program, Kegiatan Kementerian/Lembaga selain diproses di Kementerian Keuangan, JUga disampaikan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionaljBadan Perencanaan Pembangunan Nasional. www.jdih.kemenkeu.go.id Dalam hal usul penambahanjpenguranganjpenggabungan/ perubahan nomenklatur dan/ atau kode Bagian Anggaran dan/ a tau Satker dilakukan pada tahun berjalan, pengusulannya mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara rev1s1 anggaran. Demikian pula, dalam hal usul penambahanj penghapusan/ penggabungan/ perubahan nomenklatur dan/ a tau kode Program dan/ a tau Kegiatan dilakukan pada tahun berjalan, pengusulannya mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran. B. PENGUSULAN DAN PENETAPAN BAGIAN ANGGGARAN DAN SATUAN KERJA ANGGARAN DALAM KLASIFIKASI ORGANISASI
Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaranjpengguna barang KementerianjLembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas, an tara lain:
anggaran Kernen terian I Lern baga yang Pirnpinan Lernbaga tidak serta rnerta rnerupakan Pengguna Anggaranlpengguna barang Lernbaga yang dipirnpinnya. Dengan dernikian, Pirnpinan Lernbaga tidak serta rnerta dapat rnelaksanakan tugas sebagairnana diarnanatkan dalarn Pasal 9 Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini berlaku bagi Lernbaga Nonstruktural yang pirnpinannya belurn ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran. Secara urnurn, struktur organ1sas1 KernenterianiLernbaga adalah Menteril Pirnpinan Lernbaga, pejabat level eselon I, pejabat level eselon II, pejabat level eselon III, pejabat level eselon IV, dan pelaksana. Selain itu, terdapat juga pejabat fungsional yang levelnya dapat disetarakan dengan level pejabat struktural. Sernentara itu, struktur anggaran rneliputi Pengguna Anggaran, PPA (khusus untuk BA BUN), dan KPA. Berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan negara lingkup KernenterianiLernbaga dibedakan dengan pengelolaan keuangan lingkup Lernbaga Nonstruktural, sebagai berikut:
1) Presiden selaku pernegang kekuasan pengelolaan keuangan negara rnenguasakan pengelolaan keuangan negara tersebut kepada MenteriiPirnpinan Lernbaga selaku Pengguna Anggaranlpengguna barang KernenterianiLernbaga yang dipirnpinnya (Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara); 2) MenteriiPirnpinan Lernbaga adalah Pengguna Anggaran I pengguna barang bagi Kernen terian I Lern baga yang dipirnpinnya (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara); 3) Lernbaga adalah Lernbaga Negara dan Lernbaga Pernerintah Nonkernenterian Negara (LPNK); 4) Lernbaga dapat dikategorikan sebagai LPNK apabila dalarn landasan hukurn pernbentukannya (berupa Peraturan Pernerintah atau Peraturan Presiden) rnenyatakan bahwa pirnpinan lernbaga bertanggung jawab kepada Presiden, dan status lernbaga sebagai LPNK. Dalarn kondisi dernikian, www.jdih.kemenkeu.go.id lembaga tersebut berhak mengusulkan dan mendapatkan Bagian Anggaran dengan kode tersendiri ke Kementerian Keuangan. 5) Di lingkungan Lembaga Negara, yang dimaksud dengan Pimpinan Lembaga adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Lembaga yang bersangkutan (Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara); 6) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran yang dikuasainya (Pasal 4 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana KeDa dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga); dan 7) Bagian Anggaran merupakan kelompok anggaran menurut nomenklatur KementerianjLembaga, oleh karenanya setiap KementerianjLembaga mempunyai kode Bagian Anggaran tersendiri. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1) Menteri, Pimpinan LPNK, atau Sekretaris Jenderal Lembaga Negara adalah Pengguna Anggaran yang mendapat kuasa dari Presiden untuk mengelola keuangan negara dari Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya; 2) Selaku Pengguna Anggaran, para pejabat pada angka 1) bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan wajib menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran yang dikuasakan kepadanya; dan 3) Agar dapat menyusun RKA-K/L, Pengguna Anggaran wajib memiliki Bagian Anggaran sendiri, yang dicerminkan dari kode dan nomenklatur Bagian Anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga. Selain itu, KementerianjLembaga yang bersangkutan juga membentuk KPA (level eselon I atau di bawahnya) yang memiliki kode Satker anggaran tersendiri.
1) LNS adalah Lembaga selain kementerian atau LPNK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada APBN; www.jdih.kemenkeu.go.id 2) Pengelolaan keuangan LNS dapat diselenggarakan sebagai Bagian Anggaran yang mandiri atau sebagai Satker dari Kernen terian j Lem baga; 3) LNS dapat menjadi Bagian Anggaran yang mandiri atau sebagai Satker apabila memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif. Selanjutnya, Pengguna Anggaran memberikan kuasa kepada KPA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada KementerianjLembaga bersangkutan. Secara umum, KPA dijabat oleh Kepala Satker, namun dalam keadaan tertentu KPA dapat dijabat oleh pejabat di bawah Kepala Satker sebagai berikut:
1) Surat usulan permintaan Bagian Anggaran baru Menteri/Pimpinan Lembaga; 2) Dasar pendiriannya merupakan amanat Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden; 3) Keputusan/Peraturan penetapan Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran oleh Presiden; 4) Surat Keputusan tentang kelengkapan struktur organ1sas1 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Surat pernyataan bahwa dua tahun sejak mendapatkan Bagian Anggaran tidak mengajukan penambahan pagu untuk keluaran (outpu~ operasionaljkeluaran (outpu~ internal. www.jdih.kemenkeu.go.id Kelima syarat tersebut di atas berlaku untuk pengajuan Bagian Anggaran baru LNS. Khusus untuk Kementerian, syarat administratif yang harus dipenuhi adalah syarat nomor 1), 2), dan 4). Sedangkan untuk LPNK, syarat administratif yang harus dipenuhi adalah syarat nomor 1), 2), 3) dan 4).
1) Harusjwajib memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas (unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan akuntansi); 2) Mempunyai Program tersendiri; 3) Tugas dan fungsi mendukung prioritas nasional; 4) Tugas dan fungsi tidak dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga lain; 5) Bukan lembaga ad hoc; dan 6) Rasio anggaran selama 2 (dua) tahun terakhir minimal 50°/o (lima puluh persen) untuk keluaran (outpu~ teknis a tau di ten tukan lain berdasarkan arah ke bij akan yang ditetapkan oleh Presiden. Keenam syarat tersebut di atas berlaku untuk pengajuan Bagian Anggaran baru LNS. Khusus untuk Kementerian syarat substantif yang harus dipenuhi adalah syarat nomor 1), 2), dan 3). Adapun untuk LPNK, syarat substantif yang harus dipenuhi adalah syarat nomor 1), 2), 3), 4), dan 5). Syarat administratif dan syarat substantif sebagaimana tersebut di atas juga berlaku bagi Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan perubahan organ1sas1 dan/ a tau kebijakan penganggaran, digabungkan dengan atau dikembangkan dari Kementerian/Lembaga lain. Penyelesaian atas usulanjpenetapan Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
Menteri/Pimpinan Lembaga mengajukan usulan permintaan Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana tersebut di atas. www.jdih.kemenkeu.go.id
Penggabungan dan/ a tau pemisahan Bagian Anggaran dapat dilakukan melalui:
dan
Penghapusan suatu Bagian Anggaran dilakukan dengan mengahapus Bagian Anggaran yang sudah terbentuk dan menyebabkan seluruh struktur anggarannya tidak dapat digunakan (non aktif). www.jdih.kemenkeu.go.id Syarat administratif pengubahan atau penghapusan Bagian Anggaran adalah:
Dalam rangka percepatan, pada masa awal pemerintahan Presiden baru, persyaratan huruf c dapat disusulkan setelah pengajuan usulan pengubahan atau penghapusan Bagian Anggaran ke Direktorat Jenderal Anggaran. Selain syarat administratif terse but, Bagian Anggaran yang akan digabungkan harus memenuhi persyaratan subtantif sebagai suatu Bagian Anggaran. Penyelesaian atas usulanjpenetapan pengubahan atau penghapusan Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Syarat-syarat untuk mengajukan usulan Satker anggaran baru ke Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:
1) Surat usulan permintaan menjadi Satker baru dari Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris a.n. Menteri/Pimpinan Lembaga; 2) Surat Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang Penetapan Satker dan/ a tau Struktur Organisasi dan Tata Kerja; dan 3) Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait kelembagaan, dalam hal yang diajukan merupakan satker struktural.
1) Diberikan penugasan dan tanggung jawab untuk mengelola Kegiatan dan alokasi Kegiatan; 2) Harusjwajib memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas (unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi); www.jdih.kemenkeu.go.id 3) Merupakan bagian Kernen terian / Lem baga dari danjatau fungsi Kementerian/Lembaga; struktur organisasi melaksanakan tugas- 4) Karakteristik tugas/Kegiatan yang ditangani bersifat kompleksjspesifik dan berbeda dengan kantor induknya; 5) Adanya penugasan secara khusus dari Pengguna Anggaran/KPA eselon I Satker yang bersangkutan; dan 6) Lokasi Satker yang bersangkutan berada pada provinsi/kabupatenjkota yang berbeda dengan kantor induknya.
Dalam rangka penyederhanaan Satker, Pimpinan Satker dijabat oleh minimal pejabat eselon III, kecuali untuk kantor-kantor pada wilayah tertentu yang dipimpin oleh pejabat eselon IV dan secara geografis tidak efisien apabila digabung dengan eselon III- nya. Syarat administratif, syarat substantif, dan syarat tambahan sebagaimana tersebut di atas juga berlaku bagi Satker anggaran, yang sesua1 dengan perubahan organisasi danjatau kebijakan penganggaran internal Kementerian/Lembaga digabungkan dengan atau dikembangkan dari Satker lain dalam Kementerian/Lembaga terse but. Selanjutnya, usulanjpenetapan Satker Kementerian/Lembaga dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
Menteri/Pimpinan Lembaga mengajukan usulan permintaan Satker Kementerian/Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana terse but di atas.
Untuk keperluan pelaksanaan anggaran dimungkinkan untuk dibuat Satker pelaksanaan anggaran, antara lain untuk pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan anggaran yang berasal dari BA BUN, dengan tugas dan fungsi terbatas pada pelaksanaan anggaran dan pelaporan kinerja anggaran.
danjatau
Adapun syarat-syarat untuk mengajukan penghapusan atau penggabungan Satker adalah sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Usul penghapusanjpenggabungan Satker dapat disertai dengan perubahan nomenklatur Satker dan/ a tau perubahan nomor kode Satker. Sehubungan dengan hal tersebut, usulan penghapusan atau penggabungan Satker KementerianjLembaga dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
Menteri/Pimpinan Lembaga mengajukan usulan penghapusan j penggabungan Satker Kernen terian j Lem baga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dilengkapi dengan persyaratan administratif se bagaimana terse but di a tas.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Dalam rangka penyederhanaan jumlah Satker, bagi Satker yang telah terbentuk sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini dan tidak memenuhi kriteria yang diwajibkan, Satker tersebut harus digabungkan dengan Satker lain atau dihapus kecuali dengan pertimbangan lain. Sebagai contoh: Satker Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kementerian Agama yang berada di kecamatanjkelurahan, karena tidak memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas (unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan akuntansi), maka Satker tersebut harus dihapus, dan digabungkan dengan Satker yang lain di tingkat kabupatenjkota. Selanjutnya, dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, penghapusan dan/ a tau penggabungan suatu Satker dengan Satker lain mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Kementerian j Lembaga.
Namun ada beberapa hal yang membedakan Satker yang mengelola PNBP dan Satker dengan PPK BLU yaitu : Kategori PNBP PPKBLU Dasar Keputusan Menteri PMK Peraturan Pengalokasian Keuangan mengenai izin Menteri Keuangan Anggaran penggunaan mengena1 pen etapan sebagai Satker BLU www.jdih.kemenkeu.go.id Kategori PNBP PPKBLU Pengelolaan • Seluruh pendapatan PPK BLU dapat Dana Yang harus disetorkan ke langsung Diterima kas negara menggunakan seluruh Dokumen Penganggaran • Sebagian pendapatan pendapatannya dapat digunakan setelah mendapat Izin Penggunaan yang ditetapkan dengan KMK Rencana Penerimaan Rencana Bisnis dan dan RKA-K/L Anggaran BLU (RBA- BLU) dan RKA-K/L Penunjukkan Satker KementerianjLembaga sebagai Satker yang mengelola PNBP dilakukan secara internal di masing-masing Kementerian/Lembaga. Satker yang dibentuk berdasarkan pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi anggaran ini dapat menjadi Satker yang mengelola PNBP sepanjang diberikan kewenangan oleh Kementerian/Lembaga untuk memungut dan menggunakan sebagian dana PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian/Lembaga dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP pada KementerianjLembaga atau Satker. Sementara itu, pembentukan Satker dengan PPK BLU harus diusulkan oleh KementerianjLembaga yang bersangkutan untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal 1n1, instansi pemerintah dapat ditetapkan untuk menerapkan PPK BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi Pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:
danjatau
www.jdih.kemenkeu.go.id Persyaratan substantif tidak terpenuhi apabila instansi pemerintah menyelenggarakan pelayanan umum berupa penyediaan jasa pelayanan umum yang berkaitan dengan layanan perizinan, layanan peradilan dan kejaksaan, layanan pertahanan, layanan keamananjkepolisian, dan layanan hubungan luar negeri. Persyaratan teknis terpenuhi dengan memperhatikan potensi pengembangan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan. Selanjutnya, persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi Pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan:
Dokumen kerangka kerja BLU pada huruf a paling kurang memuat: 1) gambaran umum; 2) layanan; 3) kelembagaan; 4) sumber daya manusia; 5) perencanaan; 6) pengelolaan; 7) pertanggungjawaban dan pengendalian; dan 8) evaluasi Dokumen rencana strategis bisnis pada huruf b, merupakan dokumen perencanaan yang disusun dalam rangka menjelaskan strategi pengelolaan BLU dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Termasuk di dalamnya perhitungan kemampuan satker BLU untuk memenuhi belanja operasionalnya secara mandiri. Dalam hal persyaratan substantif, teknis, dan administratif terpenuhi, maka Satker PNBP dapat ditetapkan menjadi PK BLU, dengan tata cara yang sama dengan pengajuan usul Satker PNBP. www.jdih.kemenkeu.go.id
Dalam pelaksanaannya, Satker Pelaksana Kegiatan bertugas untuk melaksanakan Kegiatan sampai dengan tercapai keluaran (outpu~ yang telah ditetapkan sehingga Satker Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab penuh secara formal dan materiil atas Kegiatan yang dilaksanakannya. Sesuai dengan namanya, Satker Penyalur Dana bertugas hanya menyalurkan dana kepada pelaksana Kegiatan (executing agency) dan membuat laporan atas dana yang disalurkan tersebut. Dari segi tanggung jawab, Satker penyalur dana hanya bertanggung jawab secara formal saja. C. PENGUSULAN DAN PENETAPAN FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM/ KEGIATAN DALAM KLASIFIKASI FUNGSI
Yang dimaksud Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian/Lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya. Program bisa dilaksanakan oleh beberapa unit eselon I dalam satu Kementerian/Lembaga yang sama maupun oleh beberapa KementerianjLembaga untuk program- program strategis yang pelaksanaannya bersifat lintas sektor /bidang. www.jdih.kemenkeu.go.id Program dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu Program Dukungan Manajemen, Program Teknis, dan Program Lintas. Program Dukungan Manajemen merupakan Program-Program yang menampung Kegiatan-Kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi Kementerian/Lembaga dan administrasi pemerintahan (pelayanan internal) yang dilaksanakan oleh unit kesekretariatan Kementerian/Lembaga. Sedangkan Program Teknis adalah Program- Program untuk menampung Kegiatan-kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaranjmasyarakat (pelayanan eksternal) sesuai tugas dan fungsinya. Adapun Program Lintas adalah Program-Program yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya bersifat lintas sektor /bidang oleh beberapa Kementerian/Lembaga. Selain melibatkan Kementerian/Lembaga, Program Lintas dapat juga melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, terutama untuk pelaksanaan Program-Program yang menurut peraturan perundangan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan adanya Program yang bersifat lintas, baik internal Kementerian/Lembaga maupun antar Kementerian/Lembaga, maka hubungan antara struktur organ1sas1 dengan struktur anggaran/kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: Struktur RKA-K/L www.jdih.kemenkeu.go.id Program Lintas dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga. Wewenang dan tanggung jawab masing-masing Kementerian/Lembaga tercermin dalam sasaran, indikator, dan Kegiatan masing-masing. Penyusunan Program Lintas dirumuskan bersama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian/Lembaga. Pelaksanaan Program Lintas dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga yang secara tugas dan fungsi berkewajiban untuk menghasilkan sasaran utama atas program dimaksud. Contoh, untuk Program Lintas dengan sasaran utama di sektorjbidang kesehatan, maka Kementerian Kesehatan menjadi koordinator. Dalam hal terdapat kebijakan lain untuk menetapkan koordinator Program Lintas yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga, maka koordinator tersebut dapat ditetapkan antara lain melalui:
Dalam rangka pelaksanaan Program Lintas, Kementerian/ Lembaga yang menjadi koordinator memiliki tugas dan tanggung jawa sebagai berikut:
Dengan adanya Program Lintas, maka Program-Program yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) KementerianjLembaga, dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) akan sama dengan program-program yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah yang sifatnya lintas. Ilustrasi: Sementara itu, kumpulan Program merupakan Fungsi. Dalam hal ini, Fungsi merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, sedangkan Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjutjlebih detail dari deskripsi fungsi. Subfungsi terdiri atas kumpulan Program, dan Program terdiri atas kumpulan Kegiatan. Adapun Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan. Kegiatan merupakan bagian dari Program yang terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/ a tau kombinasi dari beberapa a tau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (inpu~ untuk menghasilkan keluaran (outpu~ dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dapat dilaksanakan oleh beberapa unit eselon II dan/ a tau Satker dalam satu eselon I yang sama. www.jdih.kemenkeu.go.id Pada hakikatnya KementerianiLembaga menjalankan FungsiiSubfungsi dalam rangka menjalankan tugas kepemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Dalam rangka menjalankan FungsiiSubfungsi tersebut, KementerianiLembaga merumuskan Program sesua1 tugas dan fungsi KementerianiLembaga yang akan dilaksanakan oleh unit-unit eselon I di bawahnya. Selain itu unit eselon I pada KementerianiLembaga tertentu dapat juga memiliki satullebih program strategis yang bersifat lintas sektor lbidang jika mendapat penugasan dari pemerintah. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan Program yang telah dirumuskan oleh MenteriiPimpinan Lembaga unit eselon I menyusun satu atau lebih Kegiatan untuk setiap Program yang dilaksanakannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya. Kegiatan yang telah dirumuskan dilaksanakan oleh Satkerlunit eselon II sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Ketentuan mengenai penetapan FungsiiSubfungsi masing-masing Kernen terian I Lem baga:
Misalnya, di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terdapat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan merupakan unit pendukung yang menyediakan pelayanan umum. Sementara itu, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya termasuk dalam unit yang menyediakan layanan pendidikan. Secara umum, Kementerian Keuangan sesua1 dengan Klasifikasi Fungsi termasuk dalam fungsi Pelayanan Umum. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sesuai dengan Klasifikasi Fungsi termasuk dalam fungsi Pelayanan Umum (fungsi sesua1 tugas dan fungsi menurut dasar hukum pendiriannya), meskipun di dalamnya terdapat juga fungsi pendidikan. www.jdih.kemenkeu.go.id
Sebagai contoh: Kementerian Pertanian, sesua1 dengan fungsi utamanya termasuk dalam Fungsi Ekonomi. Penuangannya dalam RKA-KIL, belanja operasional maupun non-operasional masuk dalam fungsi Ekonomi (untuk menampung belanja operasional, tidak dimasukkan dalam Fungsi Pelayanan Umum). Pengajuan usulan barulperubahan FungsiiSubfungsi diatur dengan tata cara sebagai berikut:
MenteriiPimpinan Lembaga mengajukan usulan FungsiiSubfungsi kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, serta ditembuskan kepada Direktorat Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
Dalam hal terjadi perubahan FungsijSubfungsi sesudah ditetapkan, mekanisme tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses perubahan ProgramjKegiatan. Sementara itu, penetapan Program/Kegiatan dilakukan oleh mitra Kementerian/Lembaga di Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan PembangunanjBadan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting). Pengajuan usulan ProgramjKegiatan baru diatur dengan tata cara sebagai berikut:
Menteri/Pimpinan Lembaga mengajukan usulan permintaan ProgramjKegiatan kepada Menteri Perencanaan c.q. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan Deputi Mitra Kerja KementerianjLembaga serta Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, serta ditembuskan kepada Direktorat Mitra Kerja Kementerian/Lembaga di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan, disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti antara lain: 1) restrukturisasi Program/ Kegiatan dalam Kementerianj Lembaga yang bersangkutan; 2) kebijakan Pemerintah terkait perubahan tugas dan fungsi; 3) adanya penugasan dari Pemerintah mengkoordinasikan j melaksanakan j mendukung untuk program yang bersifat lintas antar Kementerian/Lembaga sesua1 dengan tugas dan fungsinya; dan 4) seJ en1snya.
Dalam hal pengajuan usulan ProgramjKegiatan terjadi pada saat penyusunan Rencana Kerja, penetapan usulan Program dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionaljBadan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam hal pengajuan usulan Program/Kegiatan terjadi pada saat pelaksanaan anggaran, penetapan usulan Program dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan. Mekanisme tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses perubahan Program/Kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, suatu program lintas dapat dinyatakan telah selesai (mencapai sasaran yang telah ditetapkan) atau dihentikan (karena adanya perubahan kebijakanjasumsi yang mengakibatkan program lintas dihentikan). Selanjutnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionaljBadan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah penutupan Program lintas. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)