Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.03/2007
- Nomor
- 193/PMK.03/2007
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
MEMUTUSKAN:
3262) sebagaimana Lelah bcbcrapa kali diubah tcrakhir dcngan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tenLang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan scbagaimana telah beberapa kali diubah Ierakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu mcnctapkan Peraturan Menleri Kcuangan tentang Batasan Jumlah Pcredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jurnlah Lebih Uayar Bagi Wajib Pajak yang Dapal Diberikan Pcngcrnbalian Pcndahuluan Kelcbihan Pajak; MENTER! KEUANGAN, Menetapkan Mengingat Menimbang DATAS,\N JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEM8ALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK TENT ANG Mt:NTERIKEUANGAN SALINAN PEl{ATUl <lht.1 Kl'11c.1 I\1Jt.1k yt111g ll'l...ih rnenyampaik.u: Surat Pcrnbcritahuan Tahunan Pajak Pcnghasil.in d,111 Surat Pcmberitahuan Masa Pajak Pcrtarnbahan Nilai dengan:
Wajib Pajak badan scbagnimana dimaksud dalarn Pasal 1 huruf c yang dapat diberikan pengernhalian pcndahuluan kclcbihan pernbayaran pajak adalah Wajib Pajak badan dengan:
Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 huruf b yang dapat dibcrikan pcngernbalian pcndahuluan kelcbihan pernbayaran pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mcnyclcnggarakan pcmbukuan dcngan:
MENTER! KEUANGAN
/ I \! SRI MUI.YANI INDRAWATI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2007 MENTER! KEU/\NGAN. · Ltd l\gM Sl'linp nranr, tnPngl'tt1h11inya, mernerintahkan 1wneumuman Peraturan Montori Kcuangan ini dcngan pcnempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pcraturan Mcnteri Keuangan ini mulai bcrlaku pad,1 tanggal 1 [anuari 2008.
Ketentuan lcbih lanjut mengcnai tata cara pcngcmbalian pendahuluan kelebihan pajak diatur dengan Peraturan Dircktur [cndcral Pajak.
(l) Dircklur [cnderal Pajak setelah melakukan penclitian atas permohonan pengembalian kclebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang mcmcnuhi pcrsyaratan tertentu, mcncrbitkan Surat Keputusan Pengernbalian Pcndahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak pcrrnohonan ditcrima sccara lcngkap untuk Pajak Penghasilan, Jan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohouan Jitcrima secara lcngkap untuk Pajak Pcrtarnbahan Nilai.
MENTER! KEUANGAN
b, kebcnaran pcnulisan dan pcnghilungan pujuk:
Membuka PDF…