Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.08/2015
- Nomor
- 195/PMK.08/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 44
e . bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b , huruf c , dan huruf d , perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan , Pengalokasian, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Sub sidi Listrik; 1 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3 . Undang-Urtdang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; . 4 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan , Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 5 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara· Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) ; www.jdih.kemenkeu.go.id 6 . Peraturan .Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerj a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan U saha Penyediaan Tenaga Listrik (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530) ; 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) ; 9 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/ PMK. 05 / 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233 / PMK. 05 / 2011; 10 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 / PMK . 05 / 20 09 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/ PMK . 05 / 2011;
t www.jdih.kemenkeu.go.id
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGALOKASIAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1 . Sub sidi Listrik adalah Belanj a Negara yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan sebagai bantuan kepada konsumen agar dapat menikmati listrik dari PT PLN (Persero) dengan tarif yang terj angkau .
f www.jdih.kemenkeu.go.id
5 . Parameter Terkendali adalah faktor-faktor dan biaya biaya yang digunakan untuk menghitung Kebutuhan Pendapatan Operasi yang menurut sifatnya berada di dalam kendali PT PLN (Persero) .
7 . Golongan Tarif adalah golongan tarif se bagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif tenaga listrik. 8 . Biaya Pembangkitan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan memproduksi tenaga listrik. 9 . Biaya Transmisi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem . 10 . Biaya Distribusi dan Penjualan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen .
t www.jdih.kemenkeu.go.id
15 . Rekening Dana Cadangan Belanj a Subsidi/ Public Service Obigation (PSO) , selanjutnya disebut Rekening Cadangan Subsidi, adalah rekening milik Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menyimpan dana cadangan .
www.jdih.kemenkeu.go.id
menerapkan mekanisme penyesuaian tarif sesuai peraturan perundang-perundangan; atau b . pelanggan yang tidak dikenakan tarif tenaga listrik dCJ.ri PT PLN (Persero) .
BAB II PENGHITUNGAN SUBSIDI LISTRIK Bagian Kesatu Formula
BAB II
Sub sidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dihitung dengan formula sebagai berikut: Keterangan : s TTL S = - ((TTL x V)- KP) Sub sidi Listrik (Rp) · Tarif Tenaga Listrik Rata-Rata (Rp / kWh) dari masing-masing Golongan Tarif V = Volume penjualan tenaga listrik (kWh) untuk setiap Golongan Tarif. KP = Kebutuhan Pendapatan (Rp) www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Kebutuhan Pendapatan
Kebutuhan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
Paragraf Kesatu Kebutuhan Pendapatan Operasi
b . Biaya Transmisi; c . Biaya Distribusi dan Penjualan ; dan d . Biaya Fungsional Perusahaan .
b . biaya pembelian tenaga listrik; c . biaya sewa pembangkit tenaga listrik; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
a . biaya pelumas ; b . biaya kepegawaian ; c . biaya j asa borongan ; d . biaya pemakaian material; e . biaya honorarium ;
J. biaya pos, telepon, dan telegram ; dan
Biaya Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
b . biaya komponen E pembelian listrik pembangkit listrik swasta; c . biaya j asa borongan ; d . biaya pemakaian material ; e . biaya honorarium ;
www.jdih.kemenkeu.go.id
h . biaya teknologi informasi;
J. biaya pos, telepon, dan telegram; dan
Biaya Distribusi dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan distribusi dan penjualan yang meliputi :
b . biaya j asa borongan; c . biaya pemakaian material; d . biaya honorarium ; e . biaya perj alanan dinas ;
h . biaya penagihan rekening;
J. biaya asuransi; k . biaya teknologi informasi;
m . biaya pos, telepon dan telegram; dan n . biaya administrasi distribusi, dan penjualan lainnya.
Biaya Fungsional Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan fungsional perusahaan yang meliputi :
b . biaya j asa borongan; c . biaya pemakaian material; d . biaya honorarium; e . biaya perj alanan dinas ; www.jdih.kemenkeu.go.id
h . biaya sewa aset;
J. biaya Lindung Nilai (Hedging); k . biaya CSU (Customer Service Unit); I. biaya pajak badan ; dan m . biaya administrasi fungsional perusahaan lainnya. . Pasal 10 Penghitungan atas Kebutuhan Operasi sebagaimana: dimaksud mempertimbangkan : dalam Pendapatan Pasal 5 ayat (1)
b . Biaya Distribusi dan Penjualan; c . Biaya Fungsional Perusahaan; dan
c . pemakaian sendiri pembangkit; dan d . faktor penghematan; www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)