DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.08/2015

Nomor: 195/PMK.08/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat, telah dialokasikan dana subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (APBN) dan/ atau APBN-Perubahan;
b.bahwa dalam rangka penyediaan anggaran, penghitungan , pengalokasian , dan pelaksanaan anggaran untuk subsidi telah diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 / PMK. 02/ 2013 tentang Tata Cara Penyediaari Anggaran , Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Sub sidi Listrik;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran bagian anggaran bendahara umum negara untuk belanj a sub sidi ; · www.jdih.kemenkeu.go.id d . bahwa untuk meningkatkan transparansi , efektifitas , efisiensi, dan pertanggungjawaban sub sidi listrik, perlu mengatur kembali tata cara penyediaan anggaran , penghitungan , pembayaran dan pertanggungjawaban sub sidi listrik; e . bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b , huruf c , dan huruf d , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan , Pengalokasian, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Sub sidi Listrik; 1 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan U saha Milik Negara (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ; 3 . Undang-Urtdang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; . 4 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan , Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 5 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara· Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) ; www.jdih.kemenkeu.go.id 6 . Peraturan .Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerj a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan U saha Penyediaan Tenaga Listrik (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530) ; 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) ; 9 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/ PMK. 05 / 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233 / PMK. 05 / 2011; 10 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 / PMK . 05 / 20 09 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/ PMK . 05 / 2011;
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/ PMK . 05 / 2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara atas Beban ·Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256 / PMK. 05 / 2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan D ana Cadangan ; t www.jdih.kemenkeu.go.id
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/ PMK. 05 / 2014 tentang Sistem Akuntansi Belanj a Sub sidi;
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 / PMK. 02/ 2014 tentang Tata Cara Perencanaan , Penelaahan , dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGALOKASIAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1 . Sub sidi Listrik adalah Belanj a Negara yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan sebagai bantuan kepada konsumen agar dapat menikmati listrik dari PT PLN (Persero) dengan tarif yang terj angkau .

2.Kebutuhan Pendapatan adalah batas pendapatan yang dibutuhkan oleh PT PLN (Persero) untuk membiayai kegiatan sehubungan dengan penyediaan tenaga listrik sesuai peraturan perundang-undangan , yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan Sub sidi Listrik.
3.Kebutuhan Pendapatan Operasi adalah batas pendapatan kegiatan operas1 yang dibutuhkan berdasarkan kompensasi atas biaya-biaya operasi yang menj adi beban PT PLN (Persero) dalam rangka penyediaan tenaga listrik sesuai peraturan perundang-undangan . f www.jdih.kemenkeu.go.id
4.Kebutuhan Pendapatan Investasi adalah batas pendapatan kegiatan investasi yang dibutuhkan berdasarkan kompensasi atas biaya-biaya investasi termasuk margin untuk PT PLN (Persero) dalam rangka penyediaan tenaga listrik sesuai peraturan perundang undangan . 5 . Parameter Terkendali adalah faktor-faktor dan biaya biaya yang digunakan untuk menghitung Kebutuhan Pendapatan Operasi yang menurut sifatnya berada di dalam kendali PT PLN (Persero) .
6.Parameter Tidak Terkendali adalah faktor-faktor yang digunakan untuk menghitung Kebutuhan Pendapatan Operasi yang menurut sifatnya berada di luar kendali PT PLN (Persero) . 7 . Golongan Tarif adalah golongan tarif se bagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif tenaga listrik. 8 . Biaya Pembangkitan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan memproduksi tenaga listrik. 9 . Biaya Transmisi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem . 10 . Biaya Distribusi dan Penjualan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen .
11.Biaya Fungsional Perusahaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) yang tidak dapat digolongkan ke dalam Biaya Pembangkitan , Biaya Transmisi dan Biaya Distribusi dan Penjualan . t www.jdih.kemenkeu.go.id
12.Susut Jaringan adalah selisih energi (kWh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual ke konsumen setelah dikurangi dengan energi yang digunakan untuk keperluan sendiri di penyaluran clan pendistribusian energi listrik.
13.Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerj a dari masing-masing PPA BUN yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan clan tanggung jawab pengelola anggaran belanj a Subsidi Listrik yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
14.Daftar Isian Pelaksana Anggaran Bendahara Umum Negara, selanjutnya disingkat DIPA BUN, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN. 15 . Rekening Dana Cadangan Belanj a Subsidi/ Public Service Obigation (PSO) , selanjutnya disebut Rekening Cadangan Subsidi, adalah rekening milik Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menyimpan dana cadangan .
16.Tim Lin tas Kernen terian adalah tim ad hoc yang diben tuk oleh Menteri Keuangan yang terdiri dari unsur 3 (tiga) Kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Energi clan Sumber Daya Mineral clan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang bertugas membantu Menteri Keuangan dalam pengalokasian Subsidi Listrik.

Pasal 2

(1)Subsidi Listrik diberikan kepada pelanggan dengan Golongan Tarif yang tarif tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari Kebutuhan Pendapatan pada tegangan di Golongan Tarif terse but. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Subsidi Listrik tidak diberikan kepada:
1. a.pelanggan sebagaimana pada ayat (1) yang sudah. menerapkan mekanisme penyesuaian tarif sesuai peraturan perundang-perundangan; atau b . pelanggan yang tidak dikenakan tarif tenaga listrik dCJ.ri PT PLN (Persero) .
(3)Pemberian Subsidi Listrik kepada pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilaksanakan melalui PT PLN (Persero) sesuai peraturan perundang undangan .

BAB II

PENGHITUNGAN SUBSIDI LISTRIK

Pasal 3

Sub sidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dihitung dengan formula sebagai berikut: Keterangan : s TTL S = - ((TTL x V)- KP) Sub sidi Listrik (Rp) · Tarif Tenaga Listrik Rata-Rata (Rp / kWh) dari masing-masing Golongan Tarif V = Volume penjualan tenaga listrik (kWh) untuk setiap Golongan Tarif. KP = Kebutuhan Pendapatan (Rp) www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 4

Kebutuhan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.Kebutuhan Pendapatan Operasi; dan b . Kebutuhan Pendapatan Investasi . Paragraf Kesatu Kebutuhan Pendapatan Operasi

Pasal 5

(1)Kebutuhan Pendapatan Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
1. a.Biaya Pembangkitan ; b . Biaya Transmisi; c . Biaya Distribusi dan Penjualan ; dan d . Biaya Fungsional Perusahaan .
(2)Kebutuhan Pendapatan Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya penyusutan .

Pasal 6

(1)Biaya Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.biaya bahan bakar; b . biaya pembelian tenaga listrik; c . biaya sewa pembangkit tenaga listrik; dan
2. d.biaya pendukung pembangkitan .
(2)Biaya bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya pembelian bahan bakar yang terkait langsung untuk pembangkitan listrik . www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Biaya pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya pembelian tenaga listrik dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik pelanggan PT PLN (Persero) .
(4)Biaya sewa pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya sewa pembangkit dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik pelanggan PT PLN (Persero) .
(5)Biaya pendukung pembangkitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan pembangkitan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b , dan huruf c yang meliputi : a . biaya pelumas ; b . biaya kepegawaian ; c . biaya j asa borongan ; d . biaya pemakaian material; e . biaya honorarium ;
1. f.biaya perj alanan dinas ;
2. g.biaya asuransi;
3. h.biaya teknologi informasi;
  1. 1.biaya sewa aset bukan pembangkit; J. biaya pos, telepon, dan telegram ; dan
4. k.biaya administrasi pembangkitan lainnya.

Pasal 7

Biaya Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf b merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan transmisi, yang meliputi :
1. a.biaya kepegawaian; b . biaya komponen E pembelian listrik pembangkit listrik swasta; c . biaya j asa borongan ; d . biaya pemakaian material ; e . biaya honorarium ;
2. f.biaya perj alanan dinas; www.jdih.kemenkeu.go.id
3. g.biaya asuransi; h . biaya teknologi informasi;
  1. 1.biaya sewa aset; J. biaya pos, telepon, dan telegram; dan
4. k.biaya administrasi transmisi lainnya.

Pasal 8

Biaya Distribusi dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan distribusi dan penjualan yang meliputi :

a.biaya kepegawaian; b . biaya j asa borongan; c . biaya pemakaian material; d . biaya honorarium ; e . biaya perj alanan dinas ;
f.biaya baca meter;
g.biaya pengelolaan pelanggan ; h . biaya penagihan rekening;
i.biaya penertiban peri:lakaian tenaga listrik; J. biaya asuransi; k . biaya teknologi informasi;
1. 1.biaya sewa aset; m . biaya pos, telepon dan telegram; dan n . biaya administrasi distribusi, dan penjualan lainnya.

Pasal 9

Biaya Fungsional Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan fungsional perusahaan yang meliputi :

a.biaya kepegawaian; b . biaya j asa borongan; c . biaya pemakaian material; d . biaya honorarium; e . biaya perj alanan dinas ; www.jdih.kemenkeu.go.id
f.biaya asuransi;
g.biaya teknologi informasi; h . biaya sewa aset;
1. 1.biaya bunga pinjaman Kredit Modal Kerja; J. biaya Lindung Nilai (Hedging); k . biaya CSU (Customer Service Unit); I. biaya pajak badan ; dan m . biaya administrasi fungsional perusahaan lainnya. . Pasal 10 Penghitungan atas Kebutuhan Operasi sebagaimana: dimaksud mempertimbangkan : dalam Pendapatan Pasal 5 ayat (1)
a.Parameter Terkendali; dan b . Parameter Tidak Terkendali.

Pasal 11

(1)Parameter Terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dikelompokkan menjadi:
1. a.Parameter Terkendali yang berupa biaya; dan
2. b.Parameter Terkendali yang berupa faktor;
(2)Parameter Terkendali yang berupa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Biaya Transmisi; b . Biaya Distribusi dan Penjualan; c . Biaya Fungsional Perusahaan; dan
2. d.biaya pendukung pembangkitan.
(3)Parameter Terkendali yang berupa faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.tara kalor (heat rate) menjadi listrik untuk m asing- masing jenis bahan bakar;
2. b.Susut Jaringan; c . pemakaian sendiri pembangkit; dan d . faktor penghematan; www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Tara kalor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kadar perubahan energi dari masing-masing bahan bakar dari pembangkit thermal.
(5)Susut Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Susut Jaringan yang ditetapkan dalam APBN yang dihitung sesuai dengan peraturan perundang� undangan.
(6)Pemakaian sendiri pembangkit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan penggunaan energi oleh pembangkit dan / atau aset lainnya yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) yang dihitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7)Faktor penghematan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf d merupakan penyesuaian atas perubahan biaya riil dengan nilai yang diharapkan atas perbaikan produktivitas tahunan atas aset dan pegawai.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat, telah dialokasikan dana subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (APBN) dan/ atau APBN-Perubahan;
b.bahwa dalam rangka penyediaan anggaran, penghitungan , pengalokasian , dan pelaksanaan anggaran untuk subsidi telah diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 / PMK. 02/ 2013 tentang Tata Cara Penyediaari Anggaran , Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Sub sidi Listrik;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran bagian anggaran bendahara umum negara untuk belanj a sub sidi ; · www.jdih.kemenkeu.go.id d . bahwa untuk meningkatkan transparansi , efektifitas , efisiensi, dan pertanggungjawaban sub sidi listrik, perlu mengatur kembali tata cara penyediaan anggaran , penghitungan , pembayaran dan pertanggungjawaban sub sidi listrik; e . bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b , huruf c , dan huruf d , perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan U saha Milik Negara (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ; 3 . Undang-Urtdang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; . 4 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan , Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 5 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara· Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) ; www.jdih.kemenkeu.go.id 6 . Peraturan .Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerj a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan U saha Penyediaan Tenaga Listrik (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530) ; 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) ; 9 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/ PMK. 05 / 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233 / PMK. 05 / 2011; 10 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 / PMK . 05 / 20 09 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/ PMK . 05 / 2011;
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/ PMK . 05 / 2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara atas Beban ·Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256 / PMK. 05 / 2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan D ana Cadangan ; t www.jdih.kemenkeu.go.id
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/ PMK. 05 / 2014 tentang Sistem Akuntansi Belanj a Sub sidi;
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 / PMK. 02/ 2014 tentang Tata Cara Perencanaan , Penelaahan , dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGALOKASIAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

2.Kebutuhan Pendapatan adalah batas pendapatan yang dibutuhkan oleh PT PLN (Persero) untuk membiayai kegiatan sehubungan dengan penyediaan tenaga listrik sesuai peraturan perundang-undangan , yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan Sub sidi Listrik.
3.Kebutuhan Pendapatan Operasi adalah batas pendapatan kegiatan operas1 yang dibutuhkan berdasarkan kompensasi atas biaya-biaya operasi yang menj adi beban PT PLN (Persero) dalam rangka penyediaan tenaga listrik sesuai peraturan perundang-undangan . f www.jdih.kemenkeu.go.id
4.Kebutuhan Pendapatan Investasi adalah batas pendapatan kegiatan investasi yang dibutuhkan berdasarkan kompensasi atas biaya-biaya investasi termasuk margin untuk PT PLN (Persero) dalam rangka penyediaan tenaga listrik sesuai peraturan perundang undangan . 5 . Parameter Terkendali adalah faktor-faktor dan biaya biaya yang digunakan untuk menghitung Kebutuhan Pendapatan Operasi yang menurut sifatnya berada di dalam kendali PT PLN (Persero) .
6.Parameter Tidak Terkendali adalah faktor-faktor yang digunakan untuk menghitung Kebutuhan Pendapatan Operasi yang menurut sifatnya berada di luar kendali PT PLN (Persero) . 7 . Golongan Tarif adalah golongan tarif se bagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif tenaga listrik. 8 . Biaya Pembangkitan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan memproduksi tenaga listrik. 9 . Biaya Transmisi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem . 10 . Biaya Distribusi dan Penjualan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen .
11.Biaya Fungsional Perusahaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) yang tidak dapat digolongkan ke dalam Biaya Pembangkitan , Biaya Transmisi dan Biaya Distribusi dan Penjualan . t www.jdih.kemenkeu.go.id
12.Susut Jaringan adalah selisih energi (kWh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual ke konsumen setelah dikurangi dengan energi yang digunakan untuk keperluan sendiri di penyaluran clan pendistribusian energi listrik.
13.Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerj a dari masing-masing PPA BUN yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan clan tanggung jawab pengelola anggaran belanj a Subsidi Listrik yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
14.Daftar Isian Pelaksana Anggaran Bendahara Umum Negara, selanjutnya disingkat DIPA BUN, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN. 15 . Rekening Dana Cadangan Belanj a Subsidi/ Public Service Obigation (PSO) , selanjutnya disebut Rekening Cadangan Subsidi, adalah rekening milik Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menyimpan dana cadangan .
16.Tim Lin tas Kernen terian adalah tim ad hoc yang diben tuk oleh Menteri Keuangan yang terdiri dari unsur 3 (tiga) Kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Energi clan Sumber Daya Mineral clan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang bertugas membantu Menteri Keuangan dalam pengalokasian Subsidi Listrik.

Pasal 2

(1)Subsidi Listrik diberikan kepada pelanggan dengan Golongan Tarif yang tarif tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari Kebutuhan Pendapatan pada tegangan di Golongan Tarif terse but. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Subsidi Listrik tidak diberikan kepada:
1. a.pelanggan sebagaimana pada ayat (1) yang sudah. menerapkan mekanisme penyesuaian tarif sesuai peraturan perundang-perundangan; atau b . pelanggan yang tidak dikenakan tarif tenaga listrik dCJ.ri PT PLN (Persero) .
(3)Pemberian Subsidi Listrik kepada pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilaksanakan melalui PT PLN (Persero) sesuai peraturan perundang undangan .

BAB II

PENGHITUNGAN SUBSIDI LISTRIK

Pasal 3

Pasal 4

Kebutuhan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.Kebutuhan Pendapatan Operasi; dan b . Kebutuhan Pendapatan Investasi . Paragraf Kesatu Kebutuhan Pendapatan Operasi

Pasal 5

(1)Kebutuhan Pendapatan Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
1. a.Biaya Pembangkitan ; b . Biaya Transmisi; c . Biaya Distribusi dan Penjualan ; dan d . Biaya Fungsional Perusahaan .
(2)Kebutuhan Pendapatan Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya penyusutan .

Pasal 6

(1)Biaya Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.biaya bahan bakar; b . biaya pembelian tenaga listrik; c . biaya sewa pembangkit tenaga listrik; dan
2. d.biaya pendukung pembangkitan .
(2)Biaya bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya pembelian bahan bakar yang terkait langsung untuk pembangkitan listrik . www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Biaya pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya pembelian tenaga listrik dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik pelanggan PT PLN (Persero) .
(4)Biaya sewa pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya sewa pembangkit dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik pelanggan PT PLN (Persero) .
(5)Biaya pendukung pembangkitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan pembangkitan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b , dan huruf c yang meliputi : a . biaya pelumas ; b . biaya kepegawaian ; c . biaya j asa borongan ; d . biaya pemakaian material; e . biaya honorarium ;
1. f.biaya perj alanan dinas ;
2. g.biaya asuransi;
3. h.biaya teknologi informasi;
  1. 1.biaya sewa aset bukan pembangkit; J. biaya pos, telepon, dan telegram ; dan
4. k.biaya administrasi pembangkitan lainnya.

Pasal 7

Biaya Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf b merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan transmisi, yang meliputi :
1. a.biaya kepegawaian; b . biaya komponen E pembelian listrik pembangkit listrik swasta; c . biaya j asa borongan ; d . biaya pemakaian material ; e . biaya honorarium ;
2. f.biaya perj alanan dinas; www.jdih.kemenkeu.go.id
3. g.biaya asuransi; h . biaya teknologi informasi;
  1. 1.biaya sewa aset; J. biaya pos, telepon, dan telegram; dan
4. k.biaya administrasi transmisi lainnya.

Pasal 8

Biaya Distribusi dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan distribusi dan penjualan yang meliputi :

a.biaya kepegawaian; b . biaya j asa borongan; c . biaya pemakaian material; d . biaya honorarium ; e . biaya perj alanan dinas ;
f.biaya baca meter;
g.biaya pengelolaan pelanggan ; h . biaya penagihan rekening;
i.biaya penertiban peri:lakaian tenaga listrik; J. biaya asuransi; k . biaya teknologi informasi;
1. 1.biaya sewa aset; m . biaya pos, telepon dan telegram; dan n . biaya administrasi distribusi, dan penjualan lainnya.

Pasal 9

Biaya Fungsional Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan fungsional perusahaan yang meliputi :

a.biaya kepegawaian; b . biaya j asa borongan; c . biaya pemakaian material; d . biaya honorarium; e . biaya perj alanan dinas ; www.jdih.kemenkeu.go.id
f.biaya asuransi;
g.biaya teknologi informasi; h . biaya sewa aset;
1. 1.biaya bunga pinjaman Kredit Modal Kerja; J. biaya Lindung Nilai (Hedging); k . biaya CSU (Customer Service Unit); I. biaya pajak badan ; dan m . biaya administrasi fungsional perusahaan lainnya. . Pasal 10 Penghitungan atas Kebutuhan Operasi sebagaimana: dimaksud mempertimbangkan : dalam Pendapatan Pasal 5 ayat (1)
a.Parameter Terkendali; dan b . Parameter Tidak Terkendali.

Pasal 11

(1)Parameter Terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dikelompokkan menjadi:
1. a.Parameter Terkendali yang berupa biaya; dan
2. b.Parameter Terkendali yang berupa faktor;
(2)Parameter Terkendali yang berupa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Biaya Transmisi; b . Biaya Distribusi dan Penjualan; c . Biaya Fungsional Perusahaan; dan
2. d.biaya pendukung pembangkitan.
(3)Parameter Terkendali yang berupa faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.tara kalor (heat rate) menjadi listrik untuk m asing- masing jenis bahan bakar;
2. b.Susut Jaringan; c . pemakaian sendiri pembangkit; dan d . faktor penghematan; www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Tara kalor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kadar perubahan energi dari masing-masing bahan bakar dari pembangkit thermal.
(5)Susut Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Susut Jaringan yang ditetapkan dalam APBN yang dihitung sesuai dengan peraturan perundang� undangan.
(6)Pemakaian sendiri pembangkit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan penggunaan energi oleh pembangkit dan / atau aset lainnya yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) yang dihitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7)Faktor penghematan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf d merupakan penyesuaian atas perubahan biaya riil dengan nilai yang diharapkan atas perbaikan produktivitas tahunan atas aset dan pegawai.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.08/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGHITUNGAN SUBSIDI LISTRIK

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGHITUNGAN SUBSIDI LISTRIK

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013