DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.06/2018

Nomor: 198/PMK.06/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan efektifitas tata kelola bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu mengatur tata cara pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Menteri Keuangan berwenang untuk mengatur tata cara pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan Penyertaan Modal Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaporan, Perubahan, dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 9 57) ;
2.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN, PERUBAHAN, DAN PEMANTAUAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.

BAB I

Pendahuluan, memuat:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau kapitalisasi modal untuk dijadikan sebagai modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan.
2.Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
3.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 4 . Direktur Jenderal adalah pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan Kernenterian Keuangan yang lingkup tugas dan pelaksanaan dipisahkan. fungsinya meliputi kebijakan di bidang perumusan dan kekayaan negara I www.jdih.kemenkeu.go.id
5.Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 6 . Direktur Eksekutif adalah Direktur Eksekutif LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola LPEI dalam melakukan pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan PMN pada LPEI.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pelaporan penggunaan tambahan PMN;
b.perubahan penggunaan tambahan PMN; dan
c.pemantauan penggunaan tambahan PMN.

Pasal 4

(1)Tambahan PMN dalam Peraturan Menteri ini meliputi tambahan PMN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbentuk dana segar.
(2)Tambahan PMN yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi penambahan PMN yang diterima saat tahun berjalan dan/ atau penambahan PMN yang diterima tahun-tahun sebelumnya yang belum habis digunakan.

Pasal 5

Pihak dalam pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan PMN meliputi:

a.Menteri; www.jdih.kemenkeu.go.id
b.Dewan Direktur; clan
c.Direktur Eksekutif.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1)Menteri sebagaimana climaksucl clalam Pasal 5 huruf a, memiliki kewenangan:
1. a.meminta laporan penggunaan tambahan PMN clari Direktur Eksekutif;
2. b.meminta tanggapan tertulis atas laporan penggunaan tambahan PMN clari Dewan Direktur;
3. c.melakukan penelaahan atas laporan penggunaan tambahan PMN; cl. meminta penyesuaian laporan penggunaan tambahan PMN clari Direktur Eksekutif
4. e.melakukan pemantauan penggunaan tambahan PMN; clan
5. f.memberikan persetujuan atau penolakan kepacla Direktur Eksekutif atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN.
(2)Kewenangan Menteri sebagaimana climaksucl pacla ayat
(1)huruf a sampai clengan huruf e clilimpahkan kepacla Direktur Jencleral.
(3)Dewan Direktur sebagaimana climaksucl clalam Pasal 5 huruf b, memiliki kewenangan:
1. a.meminta laporan penggunaan tambahan PMN clari Direktur Eksekutif;
2. b.menerima usulan perubahan penggunaan tambahan PMN clari Direktur Eksekutif;
3. c.memberikan tanggapan tertulis atas laporan penggunaan tambahan PMN; cl. memberikan tanggapan tertulis atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN; clan
4. e.memberikan rekomenclasi atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN. Vf I www.jdih.kemenkeu.go.id (4 ) Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memiliki kewenangan:
5. a.menggunakan tambahan PMN; dan
6. b.mengajukan usulan perubahan tambahan PMN.

Pasal 7

penggunaan

(1)Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memiliki tanggung jawab:
1. a.menyampaikan tanggapan tertulis atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN;
2. b.menandatangani laporan penggunaan tambahan PMN; dan
3. c.melaksanakan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memiliki tanggung jawab:
1. a.menyusun, menandatangani dan menyampaikan laporan penggunaan tambahan PMN secara berkala kepada Dewan Direktur dan Menteri;
2. b.menandatangani surat pernyataan tanggung jawab;
3. c.mempertanggungjawabkan penggunaan tambahan PMN;
4. d.menyusun kajian dan memberikan penjelasan atas rencana perubahan penggunaan tambahan PMN, dalam hal terdapat perubahan penggunaan tambahan PMN;
5. e.menyampaikan penyesuaian laporan penggunaan tambahan PMN dalam hal perlu dilakukan penyesuaian; dan
6. f.melaksanakan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. l www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB IV

MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)Direktur Eksekutif menyusun laporan penggunaan tambahan PMN yang memuat antara lain:
1. a.tanggal efektif tambahan PMN diterima;
2. b.jumlah tambahan PMN yang diterima, digunakan dan belum habis digunakan;
3. c.rincian penggunaan tambahan PMN dan rencana penggunaan tambahan PMN yang belum habis digunakan;
4. d.penjelasan atas s1sa tambahan PMN yang belum digunakan; dan
5. e.penjelasan atas perubahan penggunaan tambahan PMN, dalam hal terdapat perubahan penggunaan PMN.
(2)Laporan penggunaan tambahan PMN harus didukung dengan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana yang membidangi keuangan.
(3)Direktur Eksekutif menandatangani laporan penggunaan tambahan PMN untuk disampaikan kepada Menteri. (4 ) Laporan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuru format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuru format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Laporan penggunaan tambahan PMN disusun secara berkala setiap akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. V/ I www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Laporan penggunaan tambahan PMN disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal laporan.
(3)Laporan penggunaan tambahan PMN disampaikan secara terpisah dengan laporan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran triwulanan.

Pasal 10

Jika batas akhir penyampaian laporan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 , jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/ atau hari libur, laporan penggunaan tambahan PMN disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan efektifitas tata kelola bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu mengatur tata cara pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Menteri Keuangan berwenang untuk mengatur tata cara pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan Penyertaan Modal Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 9 57) ;
2.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN, PERUBAHAN, DAN PEMANTAUAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.

BAB I

Pendahuluan, memuat:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau kapitalisasi modal untuk dijadikan sebagai modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan.
2.Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
3.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 4 . Direktur Jenderal adalah pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan Kernenterian Keuangan yang lingkup tugas dan pelaksanaan dipisahkan. fungsinya meliputi kebijakan di bidang perumusan dan kekayaan negara I www.jdih.kemenkeu.go.id
5.Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 6 . Direktur Eksekutif adalah Direktur Eksekutif LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola LPEI dalam melakukan pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan PMN pada LPEI.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pelaporan penggunaan tambahan PMN;
b.perubahan penggunaan tambahan PMN; dan
c.pemantauan penggunaan tambahan PMN.

Pasal 4

(1)Tambahan PMN dalam Peraturan Menteri ini meliputi tambahan PMN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbentuk dana segar.
(2)Tambahan PMN yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi penambahan PMN yang diterima saat tahun berjalan dan/ atau penambahan PMN yang diterima tahun-tahun sebelumnya yang belum habis digunakan.

Pasal 5

Pihak dalam pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan PMN meliputi:

a.Menteri; www.jdih.kemenkeu.go.id
b.Dewan Direktur; clan
c.Direktur Eksekutif.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1)Menteri sebagaimana climaksucl clalam Pasal 5 huruf a, memiliki kewenangan:
1. a.meminta laporan penggunaan tambahan PMN clari Direktur Eksekutif;
2. b.meminta tanggapan tertulis atas laporan penggunaan tambahan PMN clari Dewan Direktur;
3. c.melakukan penelaahan atas laporan penggunaan tambahan PMN; cl. meminta penyesuaian laporan penggunaan tambahan PMN clari Direktur Eksekutif
4. e.melakukan pemantauan penggunaan tambahan PMN; clan
5. f.memberikan persetujuan atau penolakan kepacla Direktur Eksekutif atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN.
(2)Kewenangan Menteri sebagaimana climaksucl pacla ayat
(1)huruf a sampai clengan huruf e clilimpahkan kepacla Direktur Jencleral.
(3)Dewan Direktur sebagaimana climaksucl clalam Pasal 5 huruf b, memiliki kewenangan:
1. a.meminta laporan penggunaan tambahan PMN clari Direktur Eksekutif;
2. b.menerima usulan perubahan penggunaan tambahan PMN clari Direktur Eksekutif;
3. c.memberikan tanggapan tertulis atas laporan penggunaan tambahan PMN; cl. memberikan tanggapan tertulis atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN; clan
4. e.memberikan rekomenclasi atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN. Vf I www.jdih.kemenkeu.go.id (4 ) Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memiliki kewenangan:
5. a.menggunakan tambahan PMN; dan
6. b.mengajukan usulan perubahan tambahan PMN.

Pasal 7

penggunaan

(1)Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memiliki tanggung jawab:
1. a.menyampaikan tanggapan tertulis atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN;
2. b.menandatangani laporan penggunaan tambahan PMN; dan
3. c.melaksanakan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memiliki tanggung jawab:
1. a.menyusun, menandatangani dan menyampaikan laporan penggunaan tambahan PMN secara berkala kepada Dewan Direktur dan Menteri;
2. b.menandatangani surat pernyataan tanggung jawab;
3. c.mempertanggungjawabkan penggunaan tambahan PMN;
4. d.menyusun kajian dan memberikan penjelasan atas rencana perubahan penggunaan tambahan PMN, dalam hal terdapat perubahan penggunaan tambahan PMN;
5. e.menyampaikan penyesuaian laporan penggunaan tambahan PMN dalam hal perlu dilakukan penyesuaian; dan
6. f.melaksanakan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. l www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB IV

MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)Direktur Eksekutif menyusun laporan penggunaan tambahan PMN yang memuat antara lain:
1. a.tanggal efektif tambahan PMN diterima;
2. b.jumlah tambahan PMN yang diterima, digunakan dan belum habis digunakan;
3. c.rincian penggunaan tambahan PMN dan rencana penggunaan tambahan PMN yang belum habis digunakan;
4. d.penjelasan atas s1sa tambahan PMN yang belum digunakan; dan
5. e.penjelasan atas perubahan penggunaan tambahan PMN, dalam hal terdapat perubahan penggunaan PMN.
(2)Laporan penggunaan tambahan PMN harus didukung dengan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana yang membidangi keuangan.
(3)Direktur Eksekutif menandatangani laporan penggunaan tambahan PMN untuk disampaikan kepada Menteri. (4 ) Laporan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuru format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuru format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Laporan penggunaan tambahan PMN disusun secara berkala setiap akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. V/ I www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Laporan penggunaan tambahan PMN disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal laporan.
(3)Laporan penggunaan tambahan PMN disampaikan secara terpisah dengan laporan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran triwulanan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2009