Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.06/2018
- Nomor
- 198/PMK.06/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 23
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaporan, Perubahan, dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN, PERUBAHAN, DAN PEMANTAUAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
4 . Direktur Jenderal adalah pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan Kernenterian Keuangan yang lingkup tugas dan pelaksanaan dipisahkan. fungsinya meliputi kebijakan di bidang perumusan dan kekayaan negara I www.jdih.kemenkeu.go.id
6 . Direktur Eksekutif adalah Direktur Eksekutif LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola LPEI dalam melakukan pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan PMN pada LPEI. BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
Pihak dalam pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan PMN meliputi:
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
BAB III
cl. meminta penyesuaian laporan penggunaan tambahan PMN clari Direktur Eksekutif
cl. memberikan tanggapan tertulis atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN; clan
Vf I www.jdih.kemenkeu.go.id (4 ) Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memiliki kewenangan:
penggunaan
l www.jdih.kemenkeu.go.id BAB IV MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB IV
(4 ) Laporan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuru format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
V/ I www.jdih.kemenkeu.go.id
Jika batas akhir penyampaian laporan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 , jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/ atau hari libur, laporan penggunaan tambahan PMN disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya.
Membuka PDF…
Undang-Undang