Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.03/2007
- Nomor
- 199/PMK.03/2007
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 46
Menetapkan : PERATURAN MENTER I KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK. MEMUTUSKAN: Mengingat:
Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak; MENTERI KEUANGAN, TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007) G-2
Bagian Kesatu Ruang Lingkup, Kriteria dan Jangka Waktu Pemeriksaan BABIII PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
BABII TUJUAN PEMERIKSAAN
Warta Perundang-undangan No. 2741/Kamis, 07-02-2008 lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau sumber penghasilan Wajib Pajak yang diperiksa.
G-3
Bagian Kedua Standar Pemeriksaan
(2), jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), ayat (2), dan ayat (3), harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Warta Perundang-undangan No. 2741/Kamis,07-02-2008
G-4 Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan hars dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu
1) Penugasan Pemeriksaan; 2) ldentitas Wajib Pajak; 3) Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; 4) Pemenuhan kewajiban perpajakan; 5) Data/informasi yang tersedia; 6) Buku dan dokumen yang dipinjam; 7) Materi yang diperiksa; 8) Uraian hasil Pemeriksaan; 9) lkhtisar hasil Pemeriksaan; 10) Penghitungan pajak terutang; 11) Simpulan dan usu I Pemeriksa Pajak.
1) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; 2) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 3) pengujian yang telah dilakukan;dan 4) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan. tasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan; 2) bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan Pemeriksaan; 3) dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan; 4) sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Waib Pajak; dan 5) referensi untuk Pemeriksaan berikutnya. Warta Perundang-undangan No.2741/Kamis,07-02-2008 Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumen-
Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu :
G-5
1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
dan
Warta Perundang-undangan No.2741/Kamis,07-02-2008
dan
Bagian Ketiga Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak G-6
Warta Perundang-undangan No. 27 41/Kamis, 07-02-2008
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)