DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2008

Nomor: 200/PMK.04/2008
Tahun: 2008
Ditetapkan: 9 Desember 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau, diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang .Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan N omor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik clan Importir Basil Tembakau; MENTER! KEUANGAN, TATA CARA PEMBERIAN,PEMBEKUAN,DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIRHASIL TEMBAKAU TENTANG MENTER! KEUANGAN · SAL.INAN PERATURAN MENTER!KEUANGAN NOMOR 200/PMK. 04/ 2008 Mengingat Menimbang ... 256 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2.Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai bagi_pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau.
3.Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
4.Pabrik hasil tembakau yang selanjutnya disebut pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan dan/ atau untuk mengemas barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran.
5.Pengusaha pabrik hasil tembakau yang selanjutnya disebut pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik barang kena cukai berupa hasil tembakau.
6.Tempat usaha importir basil tembakau yang selanjutnya disebut tempat usaha importir adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/ atau untuk menimbun barang kena cukai berupa basil tembakau asal impor yang sudah dilunasi cukainya.

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU. MENTER! KEUANGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan 257

(1)Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik atau importir, wajih merniliki NPPBKC.
(2)Dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila:
  1. 1.dalam pembuatannya tidak . dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau; dan/ atau
  2. 2.pada pengemas atau tembakau irisnya tidak dibubuhi atau dilekati atau dicantumkan cap, merek dagang, etiket, atau yang sejenis dengan itu; a tau
2. b.orang yang mengimpor barang kena cukai berupa hasil tembakau yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, clan huruf f Undang-Unclang Cukai.

Pasal 2

MENTERI KEUANGAN

7.Importir hasil tembakau yang selanjutnya disebut importir ·aclalah orang yang memasukkan barang kena cukai berupa hasil tembakau ke dalam daerah pabean.
8.Kantor Direktorat Jencleral Bea clan Cukai yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea clan Cukai atau Kantor Pengawasan clan Pelayanan Bea dan Cukai di Iingkungan Direktorat Jenderal Bea clan Cukai.
9.Direktur [enderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
10.Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai. 258

(1)Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik atau importir terlebih dahulu harus . mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan' pemeriksaan Iokasi, bangunan, atau tempat usaha.
(2)Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:
1. a.salinan/ fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri;
2. b.gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha;
3. c.salinan/ fotokopi IMB; clan
4. d.salinan/ fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
(3)Lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk pabrik:
  1. 1.tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;
  2. 2.tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal;
  3. 3.berbatasan Iangsung dan dapat dimasuki dari jalan umum;dan
  4. 4.memiliki luas bangunan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi.
2. b.untuk .tempat usaha importir yang berfungsi sebagai tempat penimbunan hasil tembakau: · 1. tidak menggunakan tempat penimbunan hasil tembakau yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha importir yang dimintakan izin;

Pasal 3

MENTERI KEUANGAN AEPUBUK INDONESIA

(6)Setelah dilakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
(7)Atas hasil pemeriksaan lokasi, bangunah, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejaksurat permohonan diterima.
(8)Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memuat secara rind:
1. a.persil, bangunan,. ruangan, tempat, dan pekarangan yang . termasuk bagian dari pabrik atau ternpat usaha importir;
2. b.batas-bataspabrik atau tempat usaha importir; dan
3. c.luas pabrik atau tempat usaha importir.
(9)Berita Acara Pemeriksaansebagaimana dimaksud pada ayat
(8)digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal BeritaAcara Pemeriksaan.
(4)Atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksakebenaran:
1. a.data pemohon sebagai penanggung jawab; dan
2. b.data dalam lampiran permohonan.
(5)Atas wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai. MENTER( KEUANGAN

2.tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal;dan
3.berbatasan langsung clan dapat dimasuki dari jalan umum. 260

(1)Pengusaha pabrik yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:
1. a.Izin Mendirikan Bangunan (IMB). sebagai pabrik dari pemerintah daerah setempat;
2. b.izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;
3. c.izin usaha industri atau tanda daftar industri dari instansi yang tugas dan tanggung [awabnya di bidang perind ustrian;
4. d.izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
5. e.izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
6. f.Nomor Pokok Wajib Pajak;
7. g.Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
8. h.kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
9. i.akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukurn.

BAB II

PEMBERIAN NPPBKC 259

Pasal 5

Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengusaha pabrik atau · importir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini. MENTERI KEUANGAN

Pasal 4

261 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilampiri dengan:

a.Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7);
b.salinan atau fotokopi surat atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;dan
c.surat pernyataan bermeterai cukup bahwa .pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKCyang telah diberikan dalam hal nama pabrik atau importir yang bersangkutan memilikikesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC.

Pasal 6

a.izin sebagai importir dari instansi yang tugas clan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/ atau perdagangan;
b.Nomor Pokok WajibPajak;
c.akta pendirian usaha;
d.N omor Identitas Kepabeanan(NIK);dan
e.surat penunjukan sebagai agen penjualan dari produsen hasil tembakau yang diimpor.

(3)Dalarn hal pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemilik bangunan, selain harus memiliki IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga harus disertai dengan surat perjanjian sewa--menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun. MENTERIKEUANGAN· Rf::PUBLIK INDONESIA
(2)Importir yang mengajukan permohonan sebagaimana ·dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki: 262 Pengusaha pabrik atau importir yang mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60cmdan panjang paling kecil 120cm.

Pasal 10

NPPBKC untuk pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau berlaku selama masih menjalankanusaha.

Pasal 9

Dalam hal nama pabrik atau importir yang diajukan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak.

Pasal 8

(1)Kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)Dalam hal permohonan dikabulkan, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
(3)Dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan ·penolakan.
(4)Keputusan pemberian NPPBKCsebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon. MENTERIKEUANGAN

Pasal 7

263

(1)NPPBKC dapat dibekukan dalam hal:
1. a.adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai;
2. b.adanya bukti yang ·cukup sehingga · persyaratan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam·Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Cukai serta Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan ini tidak lagi dipenuhi, termasuk memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC; atau
3. c.pemegang NPPBKC berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya.
(2)Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa keterangan dan/atau data yang didapat dari paling sedikit dua unsur, dari:
1. a.Laporan Kejadian;
2. b.Berita Acara Wawancara;
3. c.laporan hasil penyelidikan:
4. d.keterangan saksi atau ahli; atau
5. e.barang bukti.
(3)Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
1. a.Surat Bukti Penindakan yang dibuat oleh pejabat bea dan cukai sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang cukai, atau

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau, diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang .Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2.Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai bagi_pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau.
3.Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
4.Pabrik hasil tembakau yang selanjutnya disebut pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan dan/ atau untuk mengemas barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran.
5.Pengusaha pabrik hasil tembakau yang selanjutnya disebut pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik barang kena cukai berupa hasil tembakau.
6.Tempat usaha importir basil tembakau yang selanjutnya disebut tempat usaha importir adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/ atau untuk menimbun barang kena cukai berupa basil tembakau asal impor yang sudah dilunasi cukainya.

Pasal 1

(1)Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik atau importir, wajih merniliki NPPBKC.
(2)Dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila:
  1. 1.dalam pembuatannya tidak . dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau; dan/ atau
  2. 2.pada pengemas atau tembakau irisnya tidak dibubuhi atau dilekati atau dicantumkan cap, merek dagang, etiket, atau yang sejenis dengan itu; a tau
2. b.orang yang mengimpor barang kena cukai berupa hasil tembakau yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, clan huruf f Undang-Unclang Cukai.

Pasal 2

MENTERI KEUANGAN

7.Importir hasil tembakau yang selanjutnya disebut importir ·aclalah orang yang memasukkan barang kena cukai berupa hasil tembakau ke dalam daerah pabean.
8.Kantor Direktorat Jencleral Bea clan Cukai yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea clan Cukai atau Kantor Pengawasan clan Pelayanan Bea dan Cukai di Iingkungan Direktorat Jenderal Bea clan Cukai.
9.Direktur [enderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
10.Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai. 258

(1)Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik atau importir terlebih dahulu harus . mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan' pemeriksaan Iokasi, bangunan, atau tempat usaha.
(2)Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:
1. a.salinan/ fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri;
2. b.gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha;
3. c.salinan/ fotokopi IMB; clan
4. d.salinan/ fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
(3)Lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk pabrik:
  1. 1.tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;
  2. 2.tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal;
  3. 3.berbatasan Iangsung dan dapat dimasuki dari jalan umum;dan
  4. 4.memiliki luas bangunan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi.
2. b.untuk .tempat usaha importir yang berfungsi sebagai tempat penimbunan hasil tembakau: · 1. tidak menggunakan tempat penimbunan hasil tembakau yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha importir yang dimintakan izin;

Pasal 3

MENTERI KEUANGAN AEPUBUK INDONESIA

(6)Setelah dilakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
(7)Atas hasil pemeriksaan lokasi, bangunah, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejaksurat permohonan diterima.
(8)Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memuat secara rind:
1. a.persil, bangunan,. ruangan, tempat, dan pekarangan yang . termasuk bagian dari pabrik atau ternpat usaha importir;
2. b.batas-bataspabrik atau tempat usaha importir; dan
3. c.luas pabrik atau tempat usaha importir.
(9)Berita Acara Pemeriksaansebagaimana dimaksud pada ayat
(8)digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal BeritaAcara Pemeriksaan.
(4)Atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksakebenaran:
1. a.data pemohon sebagai penanggung jawab; dan
2. b.data dalam lampiran permohonan.
(5)Atas wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai. MENTER( KEUANGAN

2.tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal;dan
3.berbatasan langsung clan dapat dimasuki dari jalan umum. 260

(1)Pengusaha pabrik yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:
1. a.Izin Mendirikan Bangunan (IMB). sebagai pabrik dari pemerintah daerah setempat;
2. b.izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;
3. c.izin usaha industri atau tanda daftar industri dari instansi yang tugas dan tanggung [awabnya di bidang perind ustrian;
4. d.izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
5. e.izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
6. f.Nomor Pokok Wajib Pajak;
7. g.Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
8. h.kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
9. i.akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukurn.

BAB II

PEMBERIAN NPPBKC 259

Pasal 5

Pasal 4

261 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilampiri dengan:

a.Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7);
b.salinan atau fotokopi surat atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;dan
c.surat pernyataan bermeterai cukup bahwa .pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKCyang telah diberikan dalam hal nama pabrik atau importir yang bersangkutan memilikikesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC.

Pasal 6

a.izin sebagai importir dari instansi yang tugas clan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/ atau perdagangan;
b.Nomor Pokok WajibPajak;
c.akta pendirian usaha;
d.N omor Identitas Kepabeanan(NIK);dan
e.surat penunjukan sebagai agen penjualan dari produsen hasil tembakau yang diimpor.

(3)Dalarn hal pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemilik bangunan, selain harus memiliki IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga harus disertai dengan surat perjanjian sewa--menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun. MENTERIKEUANGAN· Rf::PUBLIK INDONESIA
(2)Importir yang mengajukan permohonan sebagaimana ·dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki: 262 Pengusaha pabrik atau importir yang mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60cmdan panjang paling kecil 120cm.

Pasal 10

NPPBKC untuk pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau berlaku selama masih menjalankanusaha.

Pasal 9

Pasal 8

(1)Kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)Dalam hal permohonan dikabulkan, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
(3)Dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan ·penolakan.
(4)Keputusan pemberian NPPBKCsebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon. MENTERIKEUANGAN

Pasal 7

263

(1)NPPBKC dapat dibekukan dalam hal:
1. a.adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai;
2. b.adanya bukti yang ·cukup sehingga · persyaratan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam·Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Cukai serta Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan ini tidak lagi dipenuhi, termasuk memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC; atau
3. c.pemegang NPPBKC berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya.
(2)Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa keterangan dan/atau data yang didapat dari paling sedikit dua unsur, dari:
1. a.Laporan Kejadian;
2. b.Berita Acara Wawancara;
3. c.laporan hasil penyelidikan:
4. d.keterangan saksi atau ahli; atau
5. e.barang bukti.
(3)Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
1. a.Surat Bukti Penindakan yang dibuat oleh pejabat bea dan cukai sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang cukai, atau

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2008

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMBERIAN NPPBKC 259

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMBERIAN NPPBKC 259

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2008