Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022
- Nomor
- 201/PMK.07/2022
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 59
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
jdih.kemenkeu.go.id
236); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
jdih.kemenkeu.go.id
Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
jdih.kemenkeu.go.id l
BAB II PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PENGELOLAAN DANA DESA
BAB II
dan
jdih.kemenkeu.go.id
BAB III PENGANGGARAN
BAB III
jdih.kemenkeu.go.id 1
BAB IV PENGALOKASIAN
BAB IV
jdih.kemenkeu.go.id 1 (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3)
Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa yang pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa. Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk. Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: Klaster Jumlah Penduduk Besaran Alokasi Desa Dasar 1 1 - 100 Rp415.261.000,00 2 101 - 500 Rp477.550.000,00 3 501 - 1.500 Rp539.839.000,00 4 1.501 - 3.000 Rp602.128.000,00 5 3.001 - 5.000 Rp664.418.000,00 6 5.001 - 10.000 Rp726.707.000,00 7 Lebih dari 10.000 Rp788.996.000,00
Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b diberikan dengan porsi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa. Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak. Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus: AA Desa = (0,01 x DD) / {(1,5 x DST) + (1 x DT)} Keterangan: AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa DD = pagu Dana Desa nasional DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung jdih.kemenkeu.go.id sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(3).
Status Desa Besaran Alokasi Afirmasi al
Jumlah Desa Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kineria 1 - 51 17% 52 - 100 16% 101 - 400 15% 401 - 500 14% Lebih dari 500 13%
dan/atau
dan/atau
Status Pemda Besaran Alokasi Kineda melakukan penilaian Indikator Rp260. 949. 000, 00 Tambahan Kiner:ia Desa tidak melakukan penilaian Rp208. 765.000,00 Indikator Tambahan Kinerja Desa
jdih.kemenkeu.go.id (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1)
Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus: AF Desa = {(0, 10 x Zl) + (0,40 x Z2) + (0, 10 x Z3) + (0,40 x Z4)} x AF Keterangan: AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Z4 = rasio 1KG setiap Desa terhadap 1KG Desa AF = Alokasi Formula nasional Besaran porsi Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja. Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.
Dana Desa setiap Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10. Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan penjumlahan Dana Desa setiap Desa pada Daerah kabupaten/kota bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi Dana Desa menurut Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Membuka PDF…