DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.09/2015

Nomor: 204/PMK.09/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selain sebagai Pengguna · Anggaran atas bagian anggaran untuk Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan clalarn melaksanakan fungsi Bendahara UnTum Negara bertindak selaku Pengguna Anggaran a ta:c; bagian anggaran yang tidak dikelompokkan clalarn bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara);
b.bahwa agar pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang· efisien, efekLif, clan akuntabel, Menteri Keuangan selaku Penggu n a Anggaran atas Bagian Anggaran Bendahara Un1u1n Negara berwenang melaksanakan pengawasan terhaclap pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Benclahara Umum Negara dimaksud; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa untuk mewujudkan pengawasan tersebut dalam huruf b, diperlukan peran Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern pada kementerian negara/ lembaga selaku aparat pengawasan internal pemerintah yang melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi ketnenterian negara/lembaga yang . didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perrierintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik l Indonesia Nomor 4890);
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata ·Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA. t www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/ lembaga.
2.Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang selanjutnya disebut Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/ lembaga.
3.Auditi adalah pejabat pengelola anggaran Bendahara Umum Negara di lingkungan Kementerian/ Lembaga.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

(1)Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara merupakan Pengguna Anggaran atas BA BUN.
(2)BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bagian anggaran pengelolaan utang;
2. b.bagian anggaran pengelolaan hibah;
3. c.bagian anggaran pengelolaan investasi pemerintah;
4. d.bagian anggaran pengelolaan penerusan pinjaman;
5. e.bagian anggaran pengelolaan transfer ke daerah;
6. f.bagian anggaran pengelolaan belanja subsidi;
7. g.bagian anggaran pengelolaan belanja lainnya; dan
8. h.bagian anggaran pengelolaan transaksi khusus. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 3

(1)Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran atas BA BUN berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN.
(2)Kewenangan melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. a.menetapkan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN;
2. b.melaksanakan evaluasi terhadap rencana pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN yang disusun oleh Inspektorat Jenderal;
3. c.menyampaikan pemberitahuan kepada pemimpin Inspektorat Jenderal dan/ atau menteri/ pimpinan lembaga yang belum menyampaikan rencana pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN;
4. d.melakukan kompilasi dan evaluasi terhadap hasil pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal;
5. e.melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN kepada Menteri Keuangan;
6. f.melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN; dan
7. g.memberikan asistensi dan konsultasi kepada Inspektorat Jenderal dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 4

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN pada kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

Pasal 5

Jenis-jenis pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN meliputi:

a.audit, yang merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan pengujian bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
b.rev1u, yang merupakan penelaahan dokumen suatu kegiatan untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
c.evaluasi, yang merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
d.pemantauan, yang merupakan proses penilaian kesesuaian pelaksanaan suatu kegiatan dengan standar dan/ atau tujuan yang telah ditetapkan; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
e.kegiatan pengawasan lainnya, antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan

BAB III

PERENCANAAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Pada awal tahun anggaran, Inspektorat Jenderal menyusun rencana pengawasan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditandatangani oleh pemimpin Inspektorat Jenderal.
(3)Rencana pengawasan yang telah ditandatangani oleh pemimpin Inspektorat Jenderal disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun anggaran berkenaan.
(4)Dalam hal Inspektorat Jenderal belum menyampaikan rencana pengawasan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pem1mpm Inspektorat Jenderal yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk menyampaikan rencana pengawasan paling lambat tanggal 15 Maret tahun anggaran berkenaan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(5)Dalam hal pem1mpm Inspektorat Jenderal tidak menyampaikan rencana pengawasan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan mengirimkan surat pemberitahuan kepada menteri/ pimpinan lembaga yang bersangkutan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 1n1, untuk menginstruksikan pem1mpm Inspektorat Jenderal untuk menyusun dan menyampaikan rencana pengawasan paling lambat tanggal 25 Maret tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

(1)Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap rencana pengawasan yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal.
(2)Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemimpin Inspektorat Jenderal sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak rencana pengawasan diterima.
(3)Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.rencana pengawasan telah memadai, Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pengawasan; atau
2. b.rencana pengawasan perlu diubah, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan rapat koordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengawasan. perubahan terhadap rencana r www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Perubahan terhadap rencana pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b yang telah dibahas dan disepakati oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dituangkan dalam berita acara rapat koordinasi yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Berdasarkan berita acara rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Inspektorat Jenderal mengubah rencana pengawasan dan menyampaikannya kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat koordinasi dilaksanakan.

Pasal 8

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyusun kompilasi rencana pengawasan dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan paling lambat pada akhir bulan April tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

(1)Dalam hal kementerian negara/ lembaga memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN setelah kompilasi rencana pengawasan selesai disusun, Inspektorat Jenderal segera menyusun rencana pengawasan.
(2)Inspektorat Jenderal menyampaikan rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektur Jenderal Kernenterian Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. r www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Ketentuan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai rencana pengawasan.
(2)Pengawasan dilaksanakan oleh tim pengawas yang mendapat surat tugas dari pem1mp1n Inspektorat Jenderal.
(3)Sebelum pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengawas menyusun program kerja pengawasan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selain sebagai Pengguna · Anggaran atas bagian anggaran untuk Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan clalarn melaksanakan fungsi Bendahara UnTum Negara bertindak selaku Pengguna Anggaran a ta:c; bagian anggaran yang tidak dikelompokkan clalarn bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara);
b.bahwa agar pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang· efisien, efekLif, clan akuntabel, Menteri Keuangan selaku Penggu n a Anggaran atas Bagian Anggaran Bendahara Un1u1n Negara berwenang melaksanakan pengawasan terhaclap pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Benclahara Umum Negara dimaksud; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa untuk mewujudkan pengawasan tersebut dalam huruf b, diperlukan peran Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern pada kementerian negara/ lembaga selaku aparat pengawasan internal pemerintah yang melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi ketnenterian negara/lembaga yang . didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perrierintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik l Indonesia Nomor 4890);
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata ·Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA. t www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/ lembaga.
2.Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang selanjutnya disebut Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/ lembaga.
3.Auditi adalah pejabat pengelola anggaran Bendahara Umum Negara di lingkungan Kementerian/ Lembaga.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

(1)Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara merupakan Pengguna Anggaran atas BA BUN.
(2)BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bagian anggaran pengelolaan utang;
2. b.bagian anggaran pengelolaan hibah;
3. c.bagian anggaran pengelolaan investasi pemerintah;
4. d.bagian anggaran pengelolaan penerusan pinjaman;
5. e.bagian anggaran pengelolaan transfer ke daerah;
6. f.bagian anggaran pengelolaan belanja subsidi;
7. g.bagian anggaran pengelolaan belanja lainnya; dan
8. h.bagian anggaran pengelolaan transaksi khusus. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 3

(1)Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran atas BA BUN berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN.
(2)Kewenangan melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. a.menetapkan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN;
2. b.melaksanakan evaluasi terhadap rencana pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN yang disusun oleh Inspektorat Jenderal;
3. c.menyampaikan pemberitahuan kepada pemimpin Inspektorat Jenderal dan/ atau menteri/ pimpinan lembaga yang belum menyampaikan rencana pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN;
4. d.melakukan kompilasi dan evaluasi terhadap hasil pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal;
5. e.melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN kepada Menteri Keuangan;
6. f.melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN; dan
7. g.memberikan asistensi dan konsultasi kepada Inspektorat Jenderal dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 4

Pasal 5

Jenis-jenis pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN meliputi:

a.audit, yang merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan pengujian bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
b.rev1u, yang merupakan penelaahan dokumen suatu kegiatan untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
c.evaluasi, yang merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
d.pemantauan, yang merupakan proses penilaian kesesuaian pelaksanaan suatu kegiatan dengan standar dan/ atau tujuan yang telah ditetapkan; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
e.kegiatan pengawasan lainnya, antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan

BAB III

PERENCANAAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Pada awal tahun anggaran, Inspektorat Jenderal menyusun rencana pengawasan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditandatangani oleh pemimpin Inspektorat Jenderal.
(3)Rencana pengawasan yang telah ditandatangani oleh pemimpin Inspektorat Jenderal disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun anggaran berkenaan.
(4)Dalam hal Inspektorat Jenderal belum menyampaikan rencana pengawasan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pem1mpm Inspektorat Jenderal yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk menyampaikan rencana pengawasan paling lambat tanggal 15 Maret tahun anggaran berkenaan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(5)Dalam hal pem1mpm Inspektorat Jenderal tidak menyampaikan rencana pengawasan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan mengirimkan surat pemberitahuan kepada menteri/ pimpinan lembaga yang bersangkutan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 1n1, untuk menginstruksikan pem1mpm Inspektorat Jenderal untuk menyusun dan menyampaikan rencana pengawasan paling lambat tanggal 25 Maret tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

(1)Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap rencana pengawasan yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal.
(2)Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemimpin Inspektorat Jenderal sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak rencana pengawasan diterima.
(3)Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.rencana pengawasan telah memadai, Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pengawasan; atau
2. b.rencana pengawasan perlu diubah, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan rapat koordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengawasan. perubahan terhadap rencana r www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Perubahan terhadap rencana pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b yang telah dibahas dan disepakati oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dituangkan dalam berita acara rapat koordinasi yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Berdasarkan berita acara rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Inspektorat Jenderal mengubah rencana pengawasan dan menyampaikannya kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat koordinasi dilaksanakan.

Pasal 8

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyusun kompilasi rencana pengawasan dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan paling lambat pada akhir bulan April tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

(1)Dalam hal kementerian negara/ lembaga memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN setelah kompilasi rencana pengawasan selesai disusun, Inspektorat Jenderal segera menyusun rencana pengawasan.
(2)Inspektorat Jenderal menyampaikan rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektur Jenderal Kernenterian Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. r www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Ketentuan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai rencana pengawasan.
(2)Pengawasan dilaksanakan oleh tim pengawas yang mendapat surat tugas dari pem1mp1n Inspektorat Jenderal.
(3)Sebelum pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengawas menyusun program kerja pengawasan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013