Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.03/2021
- Nomor
- 209/PMK.03/2021
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 /PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 /PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 934) diubah sebagai berikut: I www.jdih.kemenkeu.go.id
Pajak Kriteria Tertentu diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dan memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian; dan Wajib Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
I www.jdih.kemenkeu.go.id
dan/atau
Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak diubah dan ketentuan mengenai contoh format:
(3);
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2021 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1473 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ministrasi Kementerian AH CM 13 199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK.03/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK CONTOH FORMAT DOKUMEN PERMOHONAN PENETAPAN DAN PENGEMBALIAN, PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN DAN TIDAK DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN, KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN DAN PENGEMBALIAN, DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PEMBAYARAN PAJAK A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH Nomor Lampiran Hal ............... ( 1) ............... (3) Permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah *) Yth. Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala KPP ................... (4) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NPWP .................. (5) : .................. (6), bertindak selaku **): D Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) .............. (2) D Wakil D Kuasa, dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*): Nama .................. (7) NPWP .................. (8), dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak / www.jdih.kemenkeu.go.id berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2021, .......... (9). Demikian surat permohonan 1n1 kami sampaikan untuk dapat dipertim bangkan. Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa ..................................... (10) I www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Keterangan: Diisi dengan nomor surat permohonan. Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat. Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan. Diisi dengan nama dan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan. Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan, dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan, dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak. Diisi khusus untuk permohonan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dengan isian sebagai berikut: "terhitung mulai Masa Pajak ................... (9) Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini dilampirkan *): D Surat Penetapan Mitra Utama Kepabeanan; D Surat Penetapan Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operato,j; D Surat Pernyataan mengenai tempat untuk melakukan kegiatan produksi." Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak. *) Pilih salah satu yang sesuai. **) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda " ✓" I www.jdih.kemenkeu.go.id B. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- ............ (1) TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU/ PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH*) YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Menimbang DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
I www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT
MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU/ PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH*) YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK. Menetapkan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) di bawah ini: Nama : ............................... (7) NPWP : ................................ (8) sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) terhitung mulai .............. (9). Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. · Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
Ditetapkan di ........ (11) pada tanggal ......... (12) a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ...................................... ' ........................................ (13) Iwww.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Diisi dengan nomor keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan. Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan. Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan. Diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736). I www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Keterangan: Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan. Diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan. Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan. Diisi dengan jabatan, nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan. *) Pilih salah satu yang sesuai. j www.jdih.kemenkeu.go.id C. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...................... ( 1) Nomor: ................ (2) ................. (4) .............. (3) Sifat Hal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Penetapan Sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/ Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) Yth ..................... (5) Sehubungan dengan surat Saudara nomor ... . . . . (6) tanggal .. . . .. . . (7) hal.. ....... (8) yang diterima tanggal ...... (9) dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan atas permohonan dan pemenuhan ketentuan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, dengan 1n1 disampaikan bahwa permohonan Saudara ditolak karena ...... (10) Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih . .....................................' ........................................ (11) Iwww.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH TIDAK DAPAT DIPROSES Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan pemberitahuan ini. Diisi dengan nomor surat pemberitahuan Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan. Diisi dengan sifat surat pemberitahuan. Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan. Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan. Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan. Diisi dengan perihal surat Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan. Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima oleh unit kerja. Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan tidak dapat diproses. Diisi dengan jabatan, nama, dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan. Iwww.jdih.kemenkeu.go.id D. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- ................ (1) TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU /PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH*) YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Menimbang Mengingat DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU /PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH*) YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor ..... (7) tanggal ..... (8) tentang Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, atas Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*): Nama : ........................ (9) NPWP : ........................ (10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tidak diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/ Pengusaha Kena Pajak yang akan dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Diisi dengan nomor surat keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang akan dicabut. Diisi dengan tanggal surat keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang akan dicabut. Diisi dengan ketentuan se bagai berikut:
J www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Keterangan :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736). Diisi dengan nomor surat keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang akan dicabut. Diisi dengan tanggal surat keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang akan dicabut. Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Diisi dengan pihak lain yang diberikan salinan Keputusan Direktur J enderal ini. Diisi dengan tempat dibuatnya keputusan. Diisi dengan tanggal dibuatnya keputusan. Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan. *) Pilih salah satu yang sesuai. I www.jdih.kemenkeu.go.id E. CONTOH FORMAT SKPPKP BAGI WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .................. (1) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- ............... (2) TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Menimbang Mengingat DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
I www.jdih.kemenkeu.go.id PERTAMA KEDUA KETIGA
MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK. Kepada Wajib Pajak: Nama NPWP : ......................... (12) : ......................... (13), diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan/Pajak Pertambahan Nilai*) Masa/Tahun*) Pajak ........ (14) sesuai ketentuan Pasal 17C/Pasal 17D* Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebesar ..... (15) dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur J enderal ini. Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Surat keputusan ini digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Iwww.jdih.kemenkeu.go.id KEEMPAT Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
JUMLAH RUPIAH MENURUT No. URAIAN 1 Peredaran U saha 2 Harga Pokok Penjualan 3 Laba Bruto (1-2) 4 Biaya U saha 5 Penghasilan neto dalarn negeri (3-4) 6 Penghasilan neto dalarn negeri lainnya
c.1. PPh Pasal 22 c.2. PPh Pasal 25 c.3. PPh Pasal 29 c.4. STP (pokok kurang bayar) c.5. Fiskal luar negeri c.6. lain-lain
No. 1 2 3 4 URAIAN Dasar Pengenaan Pajak:
a.l. Ekspor a.2. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai a.4. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai a.6. Jumlah (a.1 +a.2+a.3+a.4+a.5)
b.1. Pajak Pertambahan Nilai yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1 +b.2+b.3+b.4+b.5)
NPWP Bukti Nama Pemotong Pemotongan / DPP PPh No Pemotong atau atau Pemungutan PPh (Rupiah) (Rupiah) Keterangan Pemungut PPh Pemungut PPh Nomor Tanggal [11 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Jumlah a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK ........................... (4) I www.jdih.kemenkeu.go.id E.4. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SKPPKP UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM HAL TERDAPAT PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK*) Nam.a : ··························· .. (1) NPWP : ............................. (2) Masa Pajak : ............................. (3) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut: A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/ JKP dari Luar Daerah Pabean Nama Dokumen Tertentu Penjual NPWP Penjual No BKP/ BKP BKP / BKP Tidak DPP PPN Keterangan Tidak Berwujud/ Nomor Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (NTPN) Berwujud/ PemberiJKP Pemberi JKP [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] JumlahA B. Daftar Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri Nama Faktur Pajak/ Penjual NPWP Penjual Dokumen Tertentu Kode& No BKP/ BKP BKP / BKP Tidak Kode& DPP PPN Nomor Seri Tidak Berwujud/ Nomor Tanggal (Rupiah) (Rupiah) FPyang Berwujud/ Pemberi JKP Seri Diganti PemberiJKP [ 1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Jumlah B Jumlah A dan B a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK ........................... (4) Iwww.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan SKPPKP. Diisi dengan nomor surat keputusan. Diisi denganjenis SPf yang menyatakan lebih bayar sebagai dasar permohonan Pengembalian Pendahuluan, contoh: SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Wajib Pajak. Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang dimohonkan Wajib Pajak. Diisi dengan nomor surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Wajib Pajak. Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Wajib Pajak. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan. Nomor (10) Diisi dengan nomor keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu. Nomor (11) Diisi dengan tanggal keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu. Nomor (12) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan. Nomor (13) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan. Nomor (14) Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan. Nomor (15) Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Nomor (16) Diisi dengan pihak lain yang diberikan salinan keputusan ini. Nomor (17) Diisi dengan nama tempat keputusan diterbitkan. Nomor (18) Diisi dengan tanggal keputusan diterbitkan. /www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (19) Keterangan: Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan SKPPKP. *) Pilih salah satu yang sesuai. **) Dasar menimbang dalam huruf b hanya dicantumkan dalam hal SKPPKP diterbitkan atas Wajib Pajak Kriteria Tertentu. ***) Dalam hal SKPPKP diterbitkan atas Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dasar menimbang dalam huruf c hanya merujuk pada dasar menimbang dalam huruf a. I www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan. Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan SKPPKP. Keterangan : *) Lampiran ini hanya dibuat dalam hal terdapat bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan atau Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak. / www.jdih.kemenkeu.go.id F. CONTOH FORMAT SURAT PERM OH ONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN Nomor : ... ~ ..... (1) ........... (2) Lampiran : ......... (3) Hal : Permohonan Pengembalian Pendahuluan atas Selisih Kelebihan Pembayaran Pajak yang Belum Dikembalikan Yth. Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala KPP ....... (4) Yang bertanda tangan di bawah ini: nama : ............... (5) NPWP : ............... (6), bertindak selaku: D Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) D Wakil D Kuasa, dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*): nama : ............... (7) NPWP : ............... (8), bersama ini mengajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagai berikut: Jenis Pajak Masa/Tahun Pajak Nomor SKPPKP Tanggal SKPPKP Pajak Penghasilan/Pajak Pertambahan Nilai *) ............... (9) ............... (10) ............... (11) Nilai lebih bayar yang diajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebesar (12), dengan perincian sebagaimana terlampir dalam surat ini. Demikian surat permohonan 1n1 kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa *) ....................................... (13) Jwww.jdih.kemenkeu.go.id F.1. LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DIAJUKAN KEMBALI PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN Nama : ............................. (1) NPWP : ............................. (2) Masa/Tahun Pajak : ............................. (3) Berdasarkan SKPPKP Nomor ............... (4) tanggal .................. (5), terdapat selisih Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dalam SKPPKP, sebagai berikut: A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak BeIWUjud/ JKP dari Luar Daerah Pabean Nama Penjual NPWP Penjual Dokemen No BKP / BKP Tidak BKP / BKP Tidak Tertentu DPP PPN Keterangan BeIWUjud/ BeIWUjud/ Pemberi Nomor Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (NTPN) PemberiJKP JKP [ 1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] JumlahA B. Daftar Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri Faktur Pajak/ Nama Penjual NPWP Penjual Dokumen Kade& No BKP / BKP Tidak BKP / BKP Tidak Tertentu DPP PPN Nomor Seri BeIWUjud/ BeIWUjud/ Pemberi Kade & (Rupiah) (Rupiah) FPyang PemberiJKP JKP Nomor Tanggal Diganti Seri [ 1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Jumlah B Jumlah A dan B Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa*) ........................................... (6) I www.jdih.kemenkeu.go.id F.2. LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN UNTUK PAJAK PENGHASILAN DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN Nama : ............................ . (1) NPWP : ............................. (2) Masa/Tahun : ............................. (3) Pajak Berdasarkan SKPPKP Nomor ............... (4) tanggal ......... (5), terdapat selisih kredit pajak yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan dalam SKPPKP tersebut, yaitu sebagai berikut: Nama NPWP Bukti Pemotong Pemotong Pemotongan / DPP PPh No atau atau Pemungutan PPh (Rupiah) (Rupiah) Keterangan Pemungut Pemungut PPh PPh Nomor Tanggal
Diisi dengan ternpat dan tanggal surat dibuat. Diisi dengan jurnlah larnpiran yang disertakan dalarn Surat Perrnohonan. Diisi dengan KPP ternpat Wajib Pajak terdaftar. Diisi dengan narna Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa yang rnenandatangani surat perrnohonan. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa yang rnenandatangani surat perrnohonan. Diisi dengan narna Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang rnengajukan perrnohonan Pengernbalian Pendahuluan, dalarn hal surat perrnohonan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak atau kuasa. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang rnengajukan perrnohonan Pengernbalian Pendahuluan, dalarn hal surat perrnohonan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak atau kuasa. Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diajukan perrnohonan pengernbalian pendahuluan kelebihan pernbayaran pajak. Nornor (10) Diisi dengan nornor SKPPKP yang telah terbit untuk Masa/Tahun Pajak yang diajukan perrnohonan Pengernbalian Pendahuluan. Nornor (11) Diisi dengan tanggal SKPPKPyang telah terbit untuk Masa/Tahun Pajak yang diajukan perrnohonan Pengernbalian Pendahuluan. Nornor (12) Diisi dengan jurnlah lebih bayar yang diajukan kernbali perrnohonan pengernbalian pendahuluan kelebihan pernbayaran pajak, yaitu bukti pernotongan atau pernungutan Pajak Penghasilan, atau Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pajak dalarn SKPPKP. Nornor (13) Diisi dengan narna dan tanda tangan pernohon sebagairnana tercan turn pada Nornor (5). Keterangan : *) Pilih salah satu yang sesuai. J www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) YANG BELUM DIKEMBALIKAN Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan. Diisi dengan nomor SKPPKP yang telah terbit untuk Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai dasar penentuan selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan. Diisi dengan tanggal SKPPKP yang telah terbit untuk Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai dasar penentuan selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan. Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon. I www.jdih.kemenkeu.go.id G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAU TIDAK TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...................... ( 1) Nomor: ················ (2) ................. (4) .............. (3) Sifat Hal Pemberitahuan Tidak Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan atau Tidak Terdapat Kelebihan Pembayaran Pajak Yth ..................... (5) Sehubungan dengan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang Saudara sampaikan melalui Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar pada ....... (6) Masa/ Tahun Pajak ....... (7) sebesar ....... (8) dan/atau surat permohonan nomor ...... (9) tanggal ........ (10) atas nama ........ (11) NPWP ....... (12) mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan atas pemenuhan ketentuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Wajib Pajak Persyaratan Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, permohonan Saudara tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan atau tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak karena ...... (13). Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr/Sdri ...... (14) Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih . .....................................' ........................................ (15) I www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAU TIDAK TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan pemberitahuan ini. Diisi dengan nomor surat pemberitahuan Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan. Diisi dengan sifat surat pemberitahuan. Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan. Nomor (6) Diisi denganjenis SPTyang menyatakan lebih bayar sebagai dasar permohonan Pengembalian Pendahuluan, contoh: SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Nomor (7) Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Wajib Pajak. Nomor (8) Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang dimohonkan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak. Nomor (9) Diisi dengan nomor surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak. Nomor (10) Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak. Nomor (11) Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan. Nomor (12) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan. Nomor (13) Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan tidak dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan atau tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak. Nomor (14) Diisi dengan nama, jabatan, dan nomor telepon pejabat atau pegawai yang menangani permohonan Pengembalian Pendahuluan Wajib Pajak. Nomor (15) Diisi dengan jabatan, nama, dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan. Keterangan : *) Pilih salah satu yang sesuai. Iwww.jdih.kemenkeu.go.id H. CONTOH FORMAT SKPPKP BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPAJAK ................................ ( 1) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- ............ (2) TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Menimbang Mengingat DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK. Kepada Pengusaha Kena Pajak: Nama : .......................... (12) NPWP : ......................... (13), diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak ......... (14) sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebesar ..... (15) dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini. Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak·sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini digunakan sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: I www.jdih.kemenkeu.go.id
pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah sebagai berikut : No. 1 2 3 4 URAIAN Dasar Pengenaan Pajak:
a.l. Ekspor a.2. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai a.4. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai a.6. Jumlah (a.1 +a.2+a.3+a.4+a.5)
b.1. Pajak Pertambahan Nilai yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1 +b.2+b.3+b.4+b.5)
A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/ JKP dari Luar Daerah Pabean *) ... (4) Nama Dokumen Tertentu Penjual NPWP Penjual BKP/ BKP BKP / BKP Tidak DPP PPN Keterangan No Tidak Berwujud/ Nomor Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (NTPN) Berwujud/ PemberiJKP PemberiJKP [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] JumlahA B. Daftar Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri **) ... (5) Nama Faktur Pajak/ Penjual NPWP Penjual Dokumen Tertentu Kode& No BKP/ BKP BKP / BKP Tidak Kode& DPP PPN Nomor Seri Tidak Berwujud/ Nomor Tanggal (Rupiah) (Rupiah) FPyang Berwujud/ PemberiJKP Seri Diganti PemberiJKP [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Jumlah B Jumlah A dan B a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK ............................. (6) ........................... (7) / www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan keputusan. Diisi dengan nomor surat keputusan. Diisi denganjenis SPTyang menyatakan lebih bayar sebagai dasar permohonan Pengembalian Pendahuluan, contoh: SPT Masa PPN. Diisi dengan Masa Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Pengusaha Kena Pajak. Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang dimohonkan Pengusaha Kena Pajak. Diisi dengan nomor surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Pengusaha Kena Pajak. Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Pengusaha Kena Pajak. Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan. Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan. Diisi dengan nomor keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Diisi dengan tanggal keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang diberikan Pengembalian Pendahuluan. Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang diberikan Pengembalian Pendahuluan. Diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan. Nomor (15) Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak. Nomor (16) Diisi dengan pihak lain yang diberikan salinan keputusan ini. Nomor (17) Diisi dengan tempat keputusan ditetapkan. I www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (18) Nomor (19) Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan. Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan keputusan ini. Iwww.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan Diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan. Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan keputusan. Iwww.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan Diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan. Diisi dengan Pajak Masukan yang tidak diperhitugkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP yang berasal dari Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/ JKP dari Luar Daerah Pabean (Formulir 1111 B 1) Diisi dengan Pajak Masukan yang tidak diperhitugkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP yang berasal dari Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (Formulir 1111 B2) Diisi dengan nama KPP penerbit SKPPKP. Diisi dengan nama, dan tanda tangan Kepala KPP yang menerbitkan SKPPKP. Iwww.jdih.kemenkeu.go.id I. CONTOH FORMAT SKPPKP BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH 1.1. CONTOH FORMAT SKPPKP KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ................................ ( 1) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- ............ (2) TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK Menimbang DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
I www.jdih.kemenkeu.go.id
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Menetapkan PERTAMA KEDUA
MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK. Kepada Pengusaha Kena Pajak: Nama : .......................... (10) NPWP : ......................... (11), diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak ......... (12) sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebesar ..... (13) dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur J enderal ini. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan I www.jdih.kemenkeu.go.id KETIGA KEEMPAT Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini digunakan sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayatan Pajak. Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
No JUMLAH RUPIAH MENURUT URAIAN 1 Dasar Pengenaan Pajak:
a.I. Ekspor a.2. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai a.4. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai a.6. Jumlah (a.1 +a.2+a.3+a.4+a.5)
A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/ JKP dari Luar Daerah Pabean .... (4) Nama Dokumen Tertentu Penjual NPWP Penjual No BKP/ BKP BKP / BKP Tidak Tangga DPP PPN Keterangan Tidak Berwujud/ Nomor (Rupiah) (Rupiah) (NTPN) Berwujud/ Pemberi JKP 1 PemberiJKP [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] JumlahA B. Daftar Pajak Masukan atas Perolehan BKP / JKP Dalam Negeri .... (5) Nama Faktur Pajak/ Penjual NPWP Penjual Dokumen Tertentu Kode& No BKP/ BKP BKP / BKP Tidak Kode& DPP PPN Nomor Seri Tidak Berwujud/ Nomor Tanggal (Rupiah) (Rupiah) FPyang Berwujud/ Pemberi JKP Seri Diganti PemberiJKP [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] JumlahB Jumlah A dan B a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK ........................... (6) I www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor- (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan surat keputusan. Diisi dengan nomor surat keputusan. Diisi denganjenis SPTyang menyatakan lebih bayar sebagai dasar permohonan Pengembalian Pendahuluan, contoh: SPT Masa PPN. Diisi dengan Masa Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Pengusaha Kena Pajak. Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang dimohonkan Pengusaha Kena Pajak. Diisi dengan nomor surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Pengusaha Kena Pajak. Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Pengusaha Kena Pajak. Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan. Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang ~engajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan. Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang diberikan Pengembalian Pendahuluan. Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang diberikan Pengembalian Pendahuluan. Diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan. Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak. Diisi dengan pihak lain yang diberikan salinan surat keputusan lnl. Nomor (15) Diisi dengan tempat surat keputusan ditetapkan. Nomor (16) Diisi dengan tanggal surat keputusan ditetapkan. Nomor (17) Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan. Iwww.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan. Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan. Diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan. Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan. Iwww.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan. Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan. Diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan. Diisi dengan Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP yang berasal dari Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (Formulir 1111 Bl). Diisi dengan Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP yang berasal dari Perolehan BKP / JKP Dalam Negeri (Formulir 1111 B2). Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ministrasi Kementerian AH CM 13 199703 1 001 I www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)