Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.04/2022
- Nomor
- 209/PMK.04/2022
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 38
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masukatas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan KemitraanEkonomi Komprehensif Regional; Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; jdih.kemenkeu.go.id -2 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 190, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6817); 5. Peraturan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yangmeliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona EkonomiEksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlakuUndang-Undang Kepabeanan. 2. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai. jdih.kemenkeu.go.id -3 - 3. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkatTPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untukmenimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. 5. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar DaerahPabean dan/atau barang yang berasal dart tempat laindalam Daerah Pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 6. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain KawasanBebas dan TPB. 7. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukumyang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalamDaerah Pabean. 8. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:a. penyelenggara kawasan berikat; b. penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusahakawasan berikat; c. pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat; d. penyelenggara gudang berikat; e. penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusahagudang berikat; atau f. pengusaha di gudang berikat merangkap penyelenggara di gudang berikat. 9. Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:a. penyelenggara PLB; b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau c. pengusaha di PLB merangkap sebagai penyelenggara ·di PLB. 10. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:a. Badan Usaha KEK; atau b. Pelaku Usaha di KEK. 11. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regionalyang besarannya ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement(Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional). 12. Tari.ff Differentials adalah Tarif Preferensi yang besarannya berbeda untuk 1 (satu) atau lebih pihak atassuatu barang originating yang sama. 13. PPFTZ dengan Kade 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ - 01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan danpengeluaran barang ke dan dart Kawasan Bebas dart danke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dart Kawasan Bebas ke TLDDP. jdih.kemenkeu.go.id -4 - 14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus yangselanjutnya disingkat PPKEK adalah pemberitahuan · pabean untuk kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK.Harmonized Commodity Description and Coding System yang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah standar intemasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola olehWorld Customs Organization (WCO). Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/atau jumlah barangyang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasidan dokumen lain terkait yang dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Pelayanan Utama oleh pejabat bea dan cukai.Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporankeuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi · bukti dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, sertasurat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai, dan/atau sediaan barang dalamrangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinyakewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Kepabeanan.Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkatSKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh KantorPabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khususyang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional untuk menentukan negara asal barang. · Pihak adalah negara atau wilayah pabean terpisah yangtelah menandatangani dan memberlakukan PersetujuanKemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.Bahan Originating adalah bahan yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.Barang Originating adalah barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.Bahan Non-Originating adalah bahan yang berasal dari non-Pihak atau bahan yang tidak memenuhi KetentuanAsal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional. jdih.kemenkeu.go.id -5 - 25. Aturan Khusus Produk (Product-Specifi-c Rules) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan mengenai:a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di1 (satu) Pihak (wholly obtained atau produced); b. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-Originating, dan Bahan Non-Originating tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi atau Change in Tari.ff Classifi-cation (CTC); c. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-Originating yang memenuhi kriteria kandungan regional sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase; atau d. barang yang merupakan hasil dart suatu reaksi kimia tertentu; 26. Nilai Tambah Domestik (Domestic Value Addition) yang selanjutnya disebut DV20 adalah nilai tambah domestikyang dikontribusikan oleh 1 (satu) Pihak dengan nilai persentase mencapai minimal 20% (dua puluh persen) dart nilai Free-on-Board (FOB) suatu Barang Originating. 27. Bukti Asal Barang (Proof of Origin) yang selanjutnya disebut Bukti Asal Barang adalah dokumen pelengkappabean yang diterbitkan oleh instansi penerbit surat keterangan asal dan/atau dibuat oleh eksportir bersertifikat yang akan digunakan sebagai dasar · pemberian Tarif Preferensi. 28. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang selanjutnya disebut SKA Form RCEP adalah Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh instansi penerbit surat keterangan asal yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi. 29. Overleaf Notes adalah halaman sebalik SKA Form RCEP yang berisi petunjuk pengisian SKA Form RCEP. 30. Deklarasi Asal Barang (Declaration of Origin) yang selanjutnya disingkat DAB adalah Bukti Asal Barang yang berisi pernyataan asal barang dan dibuat oleh eksportir bersertifikat yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi. 31. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnyadisebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintahatau institusi yang ditunjuk pemerintah di Pihak pengekspor dan diberi kewenangan untuk menerbitkanSKA Form RCEP atas barang yang akan diekspor. 32. Otoritas yang Berwenang adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Pihak pengekspor yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi terhadap eksportir bersertifikat. 33. Eksportir Bersertifikat (Approved Exporter) yang selanjutnya disebut Eksportir Bersertifikat adalah eksportir yang telah disertifikasi oleh Otoritas yang Berwenang dan berhak untuk membuat DAB. 34. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya invoice, packing list, bill of lading/airway bill, manifest, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan. r jdih.kemenkeu.go.id -6 - 35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45. Surat Keterangan Asal Elektronik Form RCEP yang selanjutnya disebut e-Form RCEP adalah SKA Form RCEP yang disusun berdasarkan panduan dan spesifikasi yangdisepakati oleh para Pihak terkait dan dikirim secara elektronik.Third-Party Invoice adalah invoice yang diterbitkan oleh perusahaan lain yang berlokasi di pihak ketiga (Pihak. atau non-Pihak) atau yang berlokasi di Pihak yang sama dengan Pihak tempat diterbitkannya Bukti Asal Barang.Surat Keterangan Asal Back-to-Back yang selanjutnya disebut SKA Back-to-Back adalah SKA Form RCEP yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor kedua berdasarkan SKA Form RCEP yang diterbitkan atau DAB yang dibuat oleh Pihak pengekspor pertama.Deklarasi Asal Barang Back-to-Back yang selanjutnya disebut DAB Back-to-Back adalah DAB yang dibuat oleh Pihak pengekspor kedua berdasarkan SKA Form RCEP yang diterbitkan atau DAB yang dibuat oleh Pihak pengekspor pertama.RCEP Country of Origin adalah Pihak yang memenuhi syarat sebagai negara asal Barang Originating dalam pengenaan Tarif Preferensi.Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal bill of lading untuk moda pengangkutan laut, tanggal airway bill untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk modapengangkutan darat. · Permintaan Verifikasi adalah permintaan secara tertulisyang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, Eksportir Bersertifikat, dan/atau eksportir/produsen untuk mendapatkan informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang, keabsahan Bukti Asal Barang,dan/atau pemenuhan ketentuan lain sebagaimana diaturdalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.Verification Visit adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di Pihak penerbit dan/atau pembuat Bukti Asal Barang untuk memperoleh data atauinformasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang,keabsahan Bukti Asal Barang, dan/atau pemenuhan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan · Cukai.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkanUndang-Undang Kepabeanan. jdih.kemenkeu.go.id I -7 - BAB II TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN) Bagian KesatuTarif Preferensi
BAB II
impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa PemberitahuanImpor Barang (PIB); b. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuanimpor barang dari TPB, yang pada saat pemasukanbarang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi; c. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuanimpor barang dari PLB, yang pada saat pemasukanbarang ke PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi; d. pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang:1. bahan baku dan/atau bahan penolong berasaldari luar Daerah Pabean; 2. pada saat pemasukan bahan baku dan/ataubahan penolong ke Kawasan Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan Tarif Preferensi; dan 3. dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi; atau e. pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang padasaat pemasukan barang ke KEK telah mendapatkanpersetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi.
memiliki izin usaha dari Badan Pengusahaan · Kawasan; b. melakukan pemasukan bahan baku dan/atau bahanpenolong, dan sekaligus melakukan pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP; c. memiliki dan menerapkan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan jdih.kemenkeu.go.id -8 - Cukai secara online dan realtime, dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi; d. memiliki akses kepabeanan; dan e. menyampaikan konversi bahan baku menjadi baranghasil produksi dan blueprint proses produksi yang telah mendapat persetujuan dart Kepala Kantor Pabean yang mengawasi, pada saat barang akan dikeluarkan ke TLDDP.
kriteria asal barang (origin criteria); b. kriteria pengiriman (consignment criteria); dan c. ketentuan prosedural (procedural provisions).
Bagian Kedua Kriteria Asal Barang ( Origin Criteria)
Kriteria asal barang (origin criteria) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Pihak (wholly obtained atau produced); b. barang yang diproduksi di 1 (satu) Pihak dengan hanyamenggunakan Bahan Originating yang berasal dart 1 (satu) atau lebih Pihak (produced exclusively); atau c. barang yang diproduksi di 1 (satu) Pihak dengan menggunakan Bahan Non-originating, sepanjang barang tersebut memenuhi ketentuan PSR yang diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional. Bagian Ketiga Kriteria Pengiriman ( Consignment Criteria)
barang impor dikirim langsung dart Pihak yang menerbitkan Bukti Asal Barang ke dalam Daerah Pabean; b. barang impor dikirim melalui Pihak selain Pihak pengekspor dan Pihak pengimpor; atau c. barang impor dikirim melalui non-Pihak.
jdih.kemenkeu.go.id -9 - (1)(2)(1)(2) a. tidak mengalami proses produksi selain bongkar, muat, penyimpanan, atau tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalamkondisi baik atau untuk mengangkut barang ke Pihak pengimpor; dan b. tetap berada di bawah pengawasan otoritas kepabeanan.
Dalam hal pengiriman barang impor melalui Pihak selainPihak pengekspor dan Pihak pengimpor, atau non-Pihaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), PejabatBea dan Cukai dapat meminta Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
Usaha/Pelaku Usaha KEK untuk menyerahkan dokumenberupa:a. dokumen yang memuat informasi atau keterangandari administrasi pabean Pihak selain Pihak pengekspor dan Pihak pengimpor, atau non-Pihakyang membuktikan pemenuhan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2); atau b. dokumen lain berupa:1. dokumen pengapalan atau pengangkutan (sepertiairways bills, bills of lading, atau dokumen pengangkutan lainnya) yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Pihak pengekspor, termasuk kegiatan transit dan/atautranshipment, sampai ke Daerah Pabean; 2. invoice dari barang yang bersangkutan; 3. catatan keuangan (financial record); 4. non-manipulation certificate; dan/atau 5. dokumen pendukung relevan lainnya, yang membuktikan pemenuhan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2). Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai melakukan permintaandokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir,Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atauBadan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib menyerahkan dokumen yang diminta. Bagian Keempat Ketentuan Prosedural(Procedural Provisions)
Bukti Asal Barang yang dapat digunakan sebagai dasarpemberian Tarif Preferensi dalam Persetujuan KemitraanEkonomi Komprehensif Regional terdiri dari:a. SKA Form RCEP; dan b. DAB. SKA Form RCEP sebagaimana dimaksud pada ayat
jdih.kemenkeu.go.id -10 -
diterbitkan dalam bahasa Inggrts; b. menggunakan bentuk dan format SKA Form RCEP sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalamLampiran huruf A Angka Romawi VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart PeraturanMenteri ini; c. memuat nomor referensi SKA Form RCEP; d. memuat tanda tangan pejabat yang berwenang danstempel resmi dart Instansi Penerbit SKA secara manual atau elektronik; e. diterbitkan sebelum atau pada Tanggal Pengapalanatau Tanggal Eksportasi; f. mencantumkan kriteria asal barang (origin criteria) dan RCEP Country of Origin untuk setiap uraian. barang, dalam hal SKA Form RCEP mencantumkan lebih dart 1 (satu) uraian barang; g. memuat Minimum Information Requirements sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Angka Romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Menteri ini; h. dalam hal SKA Form RCEP lebih dart 1 (satu) lembar, dapat menggunakan SKA Form RCEP atau lembar lanjutan, sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A Angka Romawi VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Menteri ini; i. SKA Form RCEP berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan; j. dalam hal Overleaf Notes tidak dicetak di halaman sebalik SKA Form RCEP dan/atau tidak disampaikan, SKA Form RCEP tetap belaku; dan k. SKA Form RCEP dapat terdiri dart 2 (dua) atau lebih invoice, tetapi harus tetap dikirimkan dalam 1 (satu) pengiriman/pengapalan. ·
diterbitkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); b. menggunakan nomor referensi dan tanggal yang sama dengan SKA Form RCEP yang hilang atau rusak; c. diberikan tanda/tulisan/cap "CERTIFIED TRUE COPY' pada kolom 14 SKA Form RCEP pengganti; jdih.kemenkeu.go.id -11 - d. mencantumkan tanggal penerbitan SKA pengganti pada kolom 14; dan e. diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat. 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal penerbitanSKA Form RCEP yang hilang atau rusak.
menerbitkan SKA Form RCEP baru dengan memenuhi ketentuan prosedural (procedural provisions) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta membatalkan SKA FormRCEP yang salah; atau b. melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:1. mencoret data yang salah; 2. menambahkan data yang benar; dan 3. menandasahkan perbaikan tersebut dengan membubuhkan tanda tangan/paraf pejabat yang berwenang dan stempel resmi dart InstansiPenerbit SKA.
Ketentuan prosedural (procedural provisions) sebagaimana dimaksud dalam
ayat
menggunakan bahasa Inggris; b. memuat pernyataan Eksportir Bersertifikat yang menyatakan bahwa barang memenuhi Ketentuan Asal Barang; c. memuat uraian barang yang menjadi otorisasi EksportirBersertifikat, secara jelas dan detail, agar dapat diidentifikasi; d. memuat kriteria asal barang (origin criteria) dan RCEP Country of Origin untuk setiap uraian barang dalam hal DAB mencantumkan lebih dart 1 (satu) uraian barang; e. memuat nama dan tanda tangan Eksportir Bersertifikat; f. memuat kode otorisasi Eksportir Bersertifikat; g. memuat nomor referensi dan tanggal dibuatnya DAB; h. memuat Minimum Information Requirements sebagaimana tercantum dalam Larnpiran huruf A Angka Romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart PeraturanMenteri ini; dan i. DAB berlaku selama satu 1 (tahun) terhitung sejak tanggal pembuatan.
jdih.kemenkeu.go.id -12 -
(1). harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:a. memenuhi ketentuan penerbitan SKA Fann RCEP sebagaimana dimaksud dalam
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)