Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.010/2011
- Nomor
- 21/PMK.010/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.61 2
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DAN PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.613
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
BAB II PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
BAB II
Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang akan mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.61 4 Kepala Biro Dana Pensiun, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
dan
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.615
BAB III PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN
BAB III
dan
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.61 6
Permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus disusun dalam Bahasa Indonesia.
KETENTUAN PERALIHAN
Permohonan pengesahan pendirian dan perubahan Peraturan Dana Pensiun yang telah diterima Menteri secara lengkap dan memenuhi ketentuan perundangan di bidang Dana Pensiun sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, diproses berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 802/KMK.01/1993.
Persyaratan dokumen fotokopi tanda bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, tidak berlaku bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya disahkan sebelum tanggal 12 Februari 2011. KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.617 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 802/KMK.01/1993, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2011 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.61 8 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21 /PMK.010/2011 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DAN PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ...................,............... Nomor : Lampiran : Hal : Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Kepada Yth. Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan u.p. Kepala Biro Dana Pensiun Gedung Soemitro Djojohadikoesoemo Lt. 15 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 – 4 Jakarta Pusat 10710 Bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dengan menyampaikan hal sebagai berikut. I. Dana Pensiun Nama : Alamat : Nomor Telepon : Nomor Fax : Website : Email : II. Pendiri Nama : Alamat : Nomor Telepon : Nomor Fax : Website : Email : www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.619 III. Dokumen yang Dilampirkan Fotokopi Anggaran Dasar Pendiri Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan Pendiri asli rangkap dua Rekomendasi tertulis dari instansi pengawas yang menunjukkan bahwa Pendiri dinyatakan sehat Fotokopi Keputusan Pendiri tentang penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pelaksana Tugas Pegurus Pernyataan tertulis mengenai kesediaan Pelaksana Tugas Pengurus untuk mengelola Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun dan Undang- Undang Dana Pensiun dan Peraturan pelaksanaannya Fotokopi tanda lulus pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun untuk Pelaksana Tugas Pengurus Fotokopi tanda bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk Pelaksana Tugas Pengurus Program kerja Dana Pensiun Manual sistem administrasi dan pengolahan data Dana Pensiun Formulir-formulir atau dokumen yang akan digunakan dalam rangka kepesertaan Dana Pensiun Struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas yang terkait dengan Dana Pensiun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Demikian permohonan ini disampaikan untuk diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tanda Tangan Nama Jelas Jabatan MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.61 10 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21 /PMK.010/2011 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DAN PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ….………,………................ Nomor : Lampiran : Hal : Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Kepada Yth. Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan u.p. Kepala Biro Dana Pensiun Gedung Soemitro Djojohadikoesoemo Lt. 15 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 – 4 Jakarta Pusat 10710 Bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun, dengan menyampaikan hal sebagai berikut. IV. Dana Pensiun Nama : Alamat : Nomor Telepon : Nomor Fax : Website : Email : V. Pendiri Nama : Alamat : Nomor Telepon : Nomor Fax : Website : Email : www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.6111 VI. Dokumen yang Dilampirkan Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan Pendiri asli rangkap dua Fotokopi Anggaran Dasar Pendiri yang memuat perubahan nama Pendiri (apabila mengubah nama Pendiri) Fotokopi ijin usaha asuransi jiwa atau bank umum dari instansi yang berwenang (apabila mengubah nama Pendiri) Persandingan pokok-pokok perubahan Peraturan Dana Pensiun yang memuat peraturan lama, peraturan baru dan alasan perubahan, untuk ketentuan yang diubah Demikian permohonan ini disampaikan untuk diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tanda Tangan Nama Jelas Jabatan MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)