Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.05/2020
- Nomor
- 212/PMK.05/2020
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;
www.jdih.kemenkeu.go.id
1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas / www.jdih.kemenkeu.go.id Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 156/PMK.05/2019 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1417), diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
penguJian atas dan menerbitkan permintaan perintah www.jdih.kemenkeu.go.id
selanjutnya disebut Satker adalah unit organ1sas1 lini kementerian negara/lembaga yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi / lembaga pada Pemda yang bertanggung jawab kepada gubernur /bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas dari sekretariat daerah, dinas daerah, dan !J www.jdih.kemenkeu.go.id lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
Dana PFK pegawa1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan sejumlah dana yang dihimpun untuk:
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id (2)
C. prajurit TNI;
Potongan gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai simpanan peserta tabungan perumahan rakyat bagi pekerja yang menerima gaji atau upah yang bersumber dari APBN dan APED.
Penyetoran simpanan tabungan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) dan ayat (3) ke Kas Negara paling lambat dilakukan tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
Dalam hal tanggal penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 29A jatuh pada hari libur dan/ a tau hari yang diliburkan, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berhak menerima pembayaran Dana PFK pegawai terdiri atas:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai bahan evaluasi penyetoran.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)